KBRN,Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menambah empat sekolah lansia di tingkat kecamatan. Total kini sudah ada delapan sekolah di delapan kecamatan di Kota Bandung.

Empat sekolah lansia baru tersebut di kecamatan Lengkong, Bandung Wetan, Sumur Bandung dan Astananyar. Sebelumnya, empat sekolah lansia sudah lebih dulu ada yaitu di Kecamatan Antapani, SUkajadi, Ujungberung dan Cinambo.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang sekaligus Ketua Komisi Daerah (Komda) Lansia ini menyatakan, kehadiran Sekolah Lansia merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan perhatian kepada para lansia.

“Dengan sekolah lansia ini diharapkan hubungan interaksi sosial terus terjalin. Mudah-mudahan ada potensi-potensi lain yang terus tergali di sesama mereka,” ujar Yana saat pembukaan Sekolah Lansia di Aula Kantor PMI Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).  

Guna menopang keberlangsungan Sekolah Lansia, dalam kesempatan tersebut Yana sekaligus membuka TRaining Of TRainers (TOT) bagi para instruktur Sekolah Lansia.

Yana menaruh harapan besar SekolahLansia ini bisa hadir di 30 kecamatan di Kota Bandung. Mengingat, jumlah lansia di Kota Bandung cukup banyak berkisar antara 11-12 persen dari populasi penduduk.

“Usia harapan hidup di KOta Bandung juga cukup tinggi di angka 74,28 tahun. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan dan memberdayakan mereka. Karena kategorinya juga ada yang potensial dan ada juga yang masih harus dibantu,” ucapnya.

Yana mengungkapkan, Sekolah Lansia ini akan diberi kurikulum khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan para lansia. Terutama di masa pandemi Covid-19, setidaknya para lansia memerlukan silaturahmi yang bisa turut mendongkrak imunitas.

“Kurikulumnya, soal kesehatan. Karena di usia itu juga cukup rentan dalam kesehatan. Mungkin bukan hanya untuk dirinya sendiri juga lingkungannya.

Kemudian membuat aktivitas olahraga. Apapun intinya terjadi interaksi sosial lagi di antara mereka,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, Sesuai nomenklatur yang baru bahwa urusan lansia mulai tahun ini berada di bawah Dinsos. 

Namun, sebelumnya perhatian kepada lansia sudah lebih dulu diberikan karena terdapat lansia yang masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Lansia nonpotensial yaitu warga miskin dan tidak mampu ada 41 ribu. Non potensial itu istilahnya sudah tidak bisa apa-apa,” katanya.

Sedangkan untuk lansia masih produktif, jelas Tono, ini dikategorikan sebagai lansia potensial. Para lansia tersebut masih memiliki kemampuan baik secara fisik ataupun ekonomi.

Tono menambahkan, dengan hadirnya Sekolah Lansia diharapkan bisa menjadi wadah bagi para lansia potensial ikut berperan dalam meringankan persoalan para lansia nonpotensial.

“Disebutnya lansia potensial, karena dari sosial ekonomi mampu. Kemudian dari kemampuan berpikir juga mampu. Sekolah ini bagaimana caranya bisa mewujudkan salah satu kolaborasi penyelesaian dengan lansia terlantar,” tandasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menerima Laporan Hasil Survey sekaligus progress pembangunan Jalan Cipeundeuy – Serangpanjang oleh Kepala Dinas PUPR Subang H. Syawal di Ruang Rapat Segitiga Rumah Dinas Bupati, Rabu (22/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan ruas Jalan Cipeundeuy – Serangpanjang. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED tersebut dijadikan pula sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ruas Jalan sepanjang 24, 6 KM tersebut.

Menurut Kepala Dinas PUPR Subang H. Syawal bahwa dalam kesempatan tersebut dirinya melaporkan hasil DED dan berbagai progress terkait pembangunan ruas Jalan Cipeundeuy – Serangpanjang. Ia menuturkan bahwa laporan yang saat ini disampaikan merupakan instruksi Bupati sebagai upaya menentukan langkah dan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan.

Dalam paparannya ia menyampaikan saat ini progres rute Jalan SUAI – Saung bulat (Jalan LH) existing jalan telah mencapai 8,6 KM yang siap untuk dilakukan pengerasan jalan dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021. Saat ini bersama Tim dirinya sedang dalam tahapan persiapan landclearing dan pembukaan badan jalan sepanjang 5,38 KM di areal lahan perhutani dekat Cigebang yang masih jadi penghubung ruas jalan Cipeundeuy – Serangpanjang. Ia mengatakan masih ada beberapa titik yang belum terhubung yang progresnya sedang diupayakan diselesaikan tahun ini.

“Sesuai dengan arahan pak Bupati untuk menyelesaikan proses pembangunan jalan Cipeundeuy-Serangpanjang dengan cepat secepat-cepatnya kami lakukan sebaik-baiknya, semoga tahun ini bangun badan jalan selesai dan terhubung semua,” ujar H. Syawal

Dalam kesempatan tersebut kang Jimat memberikan apresiasinya kepada seluruh Tim Pembangunan Kabupaten Subang atas berbagai progress pembangunan yang dicapai meski Kabupaten Subang masih dalam kondisi pandemi Covid 19. Terkait pembangunan Jalan Cipeundeuy – Serangpanjang dirinya menargetkan bahwa tahun ini seluruh badan jalan di rute jalur Cipeudeuy – Serangpanjang dapat terhubung.

Selain cepat dalam membangun ruas badan jalan Cipeundeuy – Serangpanjang kang Jimat menginstruksikan pula agar tetap memperhatikan regulasi yang berlaku sehingga dapat meminimalkan potensi pelanggaran aturan selama proses pembangunan.

“Saya ingin cepat tapi sesuaikan dengan regulasi minimalkan potensi pelanggaran aturan agar niat baik bisa berjalan baik,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan bahwa penyelesaian pembangunan ruas jalan Cipeundeuy – serangpanjang dapat menjadi pioner berbagai pembangunan ruas jalan yang menghubungkan berbagai lokasi baik diutara maupun selatan diantaranya terhubungnya jalan menuju akses tol KM 89 hingga dikawasan Ciater-tangkuban parahu menuju lembang. Sehingga dampak pembangunan Pelabuhan Patimban dapat dirasakan juga bukan hanya oleh Kabupaten Subang juga oleh Purwakarta dan Bandung Barat.

“Upayakan agar bisa terhubung badan jalan Cipeundeuy – serangpanjang selesai tahun ini juga,” katanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Staf ahli bidang Pembangunan Asep Setia Permana, Kepala BP4D Subang Hari Rubiyanto, Plt. Kadis Pertanian Nenden Setiawati dan Kabag Pemerintahan Setda Subang.

KBRN,Bandung: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial berharap gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 tingkat Kota Bandung Tahun 2021 menjadi sarana untuk memupuk para generasi muda yang cinta terhadap Alquran. 

Sebab, Oded memiliki harapan besar, seluruh masjid di Kota Bandung bisa dipimpinan oleh para imam muda. Imam muda yang berbekal kemampuan dan kapasitas wawasan yang luas setelah ditempa lewat perhelatan MTQ.

“Hampir ribuan masjid di Kota Bandung bisa diimami oleh imam muda para penghafal Alquran. Bukan sekadar hafal, tapi fasih dan memahami kandungan Alquran,” ujar Oded kepada wartawan  di Masjid Al-Ukhuwwah, Kamis (23/9/2021).

Oded ingin penyelenggaraan MTQ bukan hanya sebatas ajang unjuk kemampuan demi menjaga gengsi antar wilayah peserta, tetapi sebagai program pembinaan jangka panjang yang masif dan konsisten.

Adapun keberhasilan kafilah menjadi juara di MTQ tingkat provinsi, atau bahkan di level nasional hanya sebagai bonus atas kerja kerasnya. 

Misi besarnya tetaplah dalam rangka menopang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dengan berpegang teguh pada nilai ajaran agama.

“Alhamdulillah Kota Bandung satu di antara kota kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kesungguhan dalam pembangunn sumber daya manusia yang cinta Alquran. Alhamdulillah delapan kali berturut turut kita menjadi juara MTQ di Jawa Barat,” ucapnya. 

Oded pun meminta agar setiap pelaksanaan MTQ tak terkesan eksklusif. Penyelenggaraannya harus tersosialisasikan secara meluas sebagai gerbang untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kajian Alquran.

“Oleh karena itu, akses untuk mengikuti MTQ harus dibuka seluas-luasnya kepada mayarakat, baik sebagai peserta maupun sekedar menonton. Sebab dari sinilah tumbuh keinginan untuk mempelajari Alquran, mengamalkannya, dan mentabligkannya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Oded secara simbolis menyampaikan kadeudeuh bagi para kafilah yang mengikuti Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) XVII/2021 Jawa Barat. 

Kalifah yang berhasil menjadi juara pertama mendapat uang pembinaan Rp40 juta, peringkat kedua (Rp30 Juta) dan peringkat ketiga (Rp20 juta). Sedangkan seluruh kontingen mendapatkan masing-masing Rp5 juta. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Ema Sumarna mengatakan, dalam gelaran MTQ ke-47 ini diikuti oleh 857 orang peserta. Ajang ini memperlombakan sebanyak 25 kategori dan akan berlangsung selama enam hari, 18-23 September 2021.

“Tempat pelaksanaan MTQ tahuun 2021 ini kita menggunakan beberapa lokasi, yaitu di Masjid Al-Ukhuwwah, di SMKN 1 Bandung, di Aula KPKB, Masjid Attaqwa Kebon Sirih, dan Aula Kelurahan Babakan Ciamis,” kata Ema.

Ema menuturkan, gelaran MTQ ke-47 ini salah satunya menjadi ajang penjaringan kafilah yang akan dikirim untuk mewakili Kota Bandung dalam perhelatan MTQ ke-37 tingkat Jawa Barat pada 2022 mendatang.

“MTQ tingkat KOta Bandung ini sekaligus untuk mencari para kafilah terbaik yang insyaallah akan mengikuti MTQ tingkat Jawa Barat di Sumedang tahun 2022 nanti,” tandasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi beserta jajaran Pejabat Forkopimda mengikuti Virtual Zoom dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam rangka Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2021 di Ruang Rapat Segitiga Rumah Dinas Bupati, Rabu (22/9/2021)

Kegiatan redistribusi tanah merupakan program reforma agraria di Kabupaten Subang berupa objek redistribusi yang berasal dari tanah her redistribusi yaitu tanah yang pernah diredistribusi tetapi belum didaftarkan sedangkan penggunaan tanahnya masih berupa lahan pertanian dan non pertanian sesuai dengan Perpres Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Dalam Sambutannya Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan bahwa konflik agraria yang selalu berulang kali terjadi menjadi perhatian serius bagi pemerintahannya.

Dirinya menilai banyak konflik yang berlangsung lama dan tidak selesai yang menjadi tantangan para petani dan juga pemerintah untuk diselesaikan. Untuk itu butuh upaya mengurai konflik agraria memberikan kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan.

Selain itu Presiden pun mengingatkan pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah dan berpesan agar jangan sampai ada aparat hukum yang membekingi mafia tanah.

Sementara itu Menurut kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang juga ketua pelaksana harian GTRA Subang Joko Susanto A.Ptnh, M.Si memaparkan bahwa pelaksanaan sertifikasi redistribusi tanah di Kabupaten Subang dari tahun 2007 hingga 2020 sebanyak 23.530 bidang dengan luas sekitar 8.299, 8739 Hektar dan penerima 19.870 Kepala Keluarga.

“Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Subang memperoleh target Sertifikat redistribusi tanah sebanyak 6.503 bidang, dari target tersebut sampai dengan tanggal 21 September 2021 telah terbit sertifikat tanah sebanyak 2.908 bidang dan 2.092 bidang dalam proses terbit sertifikat atau sekitar 77% dari target,” katanya.

Dirinya pun berharap dengan penyerahan sertifikat tanah redistribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat mengungkapkan apresiasinya kepada kantor pertanahan Kabupaten Subang beserta jajaran serta tim Gugus Tugas Reform Agraria Subang atas hasil sertifikasi tanah redistribusi yang kini di bagikan kepada masyarakat Subang.

“Alhamdulillah sertifikat tanah dapat dibagikan kepada masyarakat dan menjadi yang terbanyak di Jawa Barat, saya apresiasi dan ucapkan terima kasih,” ujar Kang Jimat.

Selain itu dirinya berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah redistribusi untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak mengalihkan tanahnya ke pihak lain, gunakan secara produktif demi kesejahteraan keluarga.

“Nitip jangan dijual, semoga bisa bermanfaat buat bapak ibu sekalian dan mampu meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan keluarga,” tandas kang Jimat yang juga menghimbau kepada para warga penerima sertifikat tanah untuk mengajak tetangga serta keluarganya mengikuti program vaksinasi.

Selain mengikuti secara virtual penyerahan sertifikat dari istana negara, hadir pula dalam kesempatan tersebut Dandim 0605 Subang, Kapolres Subang, perwakilan pejabat kejaksaan negeri Subang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang beserta jajaran dan perwakilan warga penerima sertifikat tanah redistribusi objek Reforma Agraria.

KBRN,Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengungkapkan sejauh ini belum menemukan kasus Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung. Apabila ditemukan kasus Covid-19 maka pihak satgas harus segera menangani secara cepat. 

“Di Bandung sampai saat ini mudah-mudahan kondisinya seperti saat ini terus, belum ada laporan bahwa di Bandung ada klaster pendidikan. Alhamdulillah dan saya berharap tidak,” ujar Seketaris Dearah Kota Bandung, Ema Sumarna kepada wartawan, Kamis (23/9/2021). 

Selain itu dikatakan Ema, jika didapati temuan kasus Covid-19 harus segera diantisipasi berdasarkan pedoman yang telah disusun. Satgas Covid-19 di sekolah harus segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk penanganan. 

Ema pun meminta agar pihak sekolah tidak menutupi jika didapati kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Sebab apabila tidak segera ditangani maka akan membahayakan untuk semua pihak. 

“Saya pikir kejujuran yang utama, satgas harus jujur jangan menutupi sekali lagi Covid-19 bukan aib makanya kalau ada informasi jangan dibiarkan itu yang akan membahayakan makanya tidak boleh ada grey area, abu-abu informasi harus clear,” paparnya.

Dikatakan Ema, pihaknya pun mendorong vaksinasi bagi siswa di sekolah dan remaja usia 12 sampai 17 tahun. Akselerasi vaksinasi dilakukan agar mendorong pembentukan herd immunity. 

Di utarakan Ema, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim penyebaran kasus Covid-19 saat ini di Kota Bandung relatif terkendali. Klaim tersebut berdasarkan kondisi positivity rate serta keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang rendah dan konfirmasi aktif turun,” Kalau kita berdasarkan data saya tidak ragu Bandung terkendali,” katanya.

Ema menambahkan, positivity rate kasus Covid-19 di Bandung saat ini di angka 0,8 dibawah ambang batas WHO 5 persen. Keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 berada di angka 12 persen. Kasus konfirmasi aktif yang masih ada relatif tidak berat mayoritas orang tanpa gejala (OTG). 

” positivity rate kasus Covid-19 di Bandung saat ini di angka 0,8 dibawah ambang batas WHO 5 persen. Keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 berada di angka 12 persen,” tandasnya.

KBRN, Garut : Kapolres Garut AKBP. Wirdhanto Hadichaksono mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dari tokoh masyarakat yang mendesak untuk melakukan penertiban dan penidakan terhadap pengendara  roda dua yang menggunakan knalpot bising dan meresahkan masyarakat.

“Soal knalpot bising ini sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat khususnya dari para tokoh dan sekaligus sebagai masukan untuk institusi kami yang akan ditindak lanjuti dengan penertiban,” kata Kapolres saat menghadiri HUT Satlantas Polres Garut ke 66 di Bakorwil A.Yani Garut,Rabu (22/9/2021).

Maka dari itu, menurut Kapolres, di momentum Operasi Patuh Lodaya yang bertepatan  dengan HUT Satlantas, selain akan melakukan penrgakan secara tematik juga akan mrlakukan pemetaan terhadap penertuban knalpot bising tersebut.

“Kita akan petakan strategi penertibannya termasuk untuk menentukan lokasi dan waktunya ,baik bersifat pengejaran atau diburu (hunting) atau stasioner,” jelasnya.

“Sesuai dengan Undang-undang Lalulintas, untuk kendaraan roda dua berkapasitas mesin 60 hingga 125 CC baru 80 desibel, oleh karena itu nantinya petugas yang akan merazia harus dilengkapi dengan fasilitas alat pengukur,” ujarnya.

Dibagian lain, Kapolres menambahkan pihaknya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Banyak asfek faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas yang dituangkan dalam rencana umum nasional keselamatan berlalu lintas sedikitnya ada 5 indikator diantaranya, aspek pengguna jalan, termasuk insfratruktur jalannya dan juga penanganan pra dan pasca laka lantas,” pungkasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan agenda persetujuan DPRD tentang nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Subang tahun 2021. Selasa (21/9/2021).

Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat DPRD Subang yang dipimpin langsung oleh Ketua Ketua DPRD Kabupaten Subang H. Narca Sukanda didampingi oleh Wakil Bupati Subang, Wakil Ketua DPRD I Aceng Kudus dan wakil III Lina Marliana.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Subang yang telah bekerja keras bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah guna membahas rancangan perubahan KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran tahun 2021.

“Sehingga pada hari ini dapat dituangkan dalam nota kesepakatan,” katanya.

Wakil Bupati Subang optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen perubahan KUA dan perubahan PPA tahun 2021 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

“Sehingga antara eksekutif dan DPRD telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran APBD tahun anggaran 2021,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 170 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD dan akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Penandatanganan nota penetapan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Kabupaten Subang Tahun 2021 dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang dihadapan Wakil Bupati Subang dan para anggota dewan dan tamu undangan dari unsur Forkopimda dan para kepala OPD.

Turut hadir pada rapat paripurna DPRD tersebut, Sekda Subang H. Asep Nuroni, perwakilan Forkopimda, para anggota dewan, para kepala OPD dan undangan lainnya.

KBRN, Garut : Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutan KPH Garut Saryana mengatakan, bahwa institusinya hingga kini masih menunggu bentuk penindakan yang dilakukan pihak tim penyidik  kepolisian mengenai maraknya kegiatan penggalian pasir ilegal dikawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani KPH Garut, seperti aktivitas penggalian di Kawasan satuan lokasi blok Kamojang Samarang Garut.

“Kami sudah membuat laporan ke pihak aparat penegak hukum kepolisian dan diserahkan ke tim penyidik,dan hingga kini kami masih menunggu bentuk penindakan dari pihak kepolisian tersebut,”katanya,Rabu (22/9/2021).

Ia menyampaikan, pihaknya tidak berdiam  diri tetap melakukan upaya pengawasan seperti mengintensifkan patroli dan mencoba untuk melakukan penghentian kegiatan.

“Untuk kegiatan penggalian pasir ilegal disatuan blok Kamojang Samarang,untuk penindakannya kami berkordinasi dengan jajaran aparat Polsek Samarang.Namun sebagian  besar oknum prlaku pengalian pasir tersebut terkesan ‘kucing-kucingan’.Saat dilakukan patroli maka mereka menghilang atau mengehentikan kegiatannya,”pungkasnya