KOTASUBANG.com, Subang – Polres Subang berhasil mengamankan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Hal itu disampaikan Kapolres Subang AKBP Sumarni didampingi Kasatreskrim, AKP Deny Nurcahyadi kepada wartawan Rabu, 22 Juni 2022.

Oknum ASN Kemenag ini merupakan pemilik Yayasan sekaligus guru di sebuah lembaga pendidikan di Kalijati.

“Kejadiannya sejak tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Perbuatan tersangka kepada korban ternyata sudah dilakukan lebih dari 10 kali,” kata Sumarni.

Kejadian ini terungkap setelah sebelumnya keluarga curiga terhadap perubahan sikap dan perilaku korban. Hingga kemudian ditemukan berbagai tulisan curhatan korban atas apa yang dialaminya di sebuah kertas.

Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. Awalnya tersangka berinisial DEN (46) ini tidak mengakui perbuatannya. Baru kemudian setelah Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Subang meminta keterangan kepada korban, saksi dan pelaku, serta mengamankan barang bukti. Tak lama, tersangka diamankan pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

“Setiap tersangka melakukan aksinya, selalu bilang kepada korban bahwa yang dilakukannya anggap saja sebagai proses dan diniatkan belajar supaya dapat ridho dari guru,” ujar Kapolres.

Tersangka terancam Pasal 81 ayat 1 junto Pasal 76 d atau Pasal 81 ayat 2 dan atau Pasal 81 ayat 3 dan atau Pasal 82 ayat 1 junto Pasal 76e dan atau 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terkait pula dengan Undang-undang 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pidana penjaranya paling lama paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Desakan agar aparat penegak hukum segera memproses dugaan kasus pengambilan air tanpa izin sekaligus dugaan kasus penjualan air kepada industri oleh PT DFT terus mengemuka. Sebab, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, kasus tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan kepercayaan kalangan investor.

“Memang dampaknya tidak secara langsung. Tapi dengan adanya kasus ini telah mengindikasikan bahwa banyak regulasi di Indonesia yang law enforcement-nya masih kurang. Sedangkan kita harus tahu bahwa rendahnya law enforcement atas regulasi dapat menurunkan kepercayaan investor. Jika hal itu sampai terjadi, artinya ada pelemahan daya saing akibat hilang atau turunnya kepercayaan dari kalangan investor itu tadi,” tegas Piter hari ini.

Itu sebabnya, lanjut Piter, penegakan hukum harus kembali diperkuat. Dalam hal ini, tentu saja melalui peningkatan _law enfrorcement_ atas berbagai kasus di Tanah Air. Termasuk di antaranya, dugaan kasus pengambilan air tanpa izin dan dugaan penjualan air ke industri tanpa izin oleh PT DFT.

“Penegak hukum harus diperkuat. Kepolisian, kehakiman, kejaksaan, itu pilar-pilar hukum kita yang ternyata tidak cukup kuat,” kata dia.

Piter menambahkan, seharusnya penyelesaian kasus PT DFT bisa dilakukan dengan cepat tanpa hambatan. Sebab, sudah ada regulasi yang mengaturnya. Praktik pengambilan sumber daya air untuk kepentingan komersil, misalnya, menurut Piter sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2019.

“Sudah ada ada regulasinya. Pengambilan sumber daya air secara komersial harus ada izin dan ada pajaknya. Maka jika tanpa izin, sudah barang tentu ada sanksi yang wajib dijatuhkan pada pelaku,” ujar Piter.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2019 Pasal 49 ayat (2), misalnya, penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Dan jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka maka berdasarkan pasal 70, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

Jika kegiatan yang dilakukan karena kelalaian, maka berdasarkan pasal 73, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama enam tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp300 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dengan adanya dugaan peraturan resmi yang dilanggar itulah, lanjut Piter harusnya aparat penegak hukum sudah tidak perlu lagi gamang dan segera melakukan penindakan. Karena bila upaya penegakan hukum (_law enforcement_) tidak segera dilakukan, maka dampak negatif dari kasus ini dikhawatirkan secara tidak langsung akan merembet ke iklim investasi, baik lokal Jawa Barat maupun hingga ke skala nasional.

Dugaan kasus ini sendiri, memang sudah sudah meluas dan menjadi isu nasional. Berbagai pihak juga menyoroti kasus ini. Di antaranya anggota DPR RI TB Hasanuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, WALHI Jawa Barat, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, dan juga pakar hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih. Terakhir, tokoh Jawa Barat yang juga mantan anggota Komisi III DPR, Deding Ishak Ibnu Sudja, juga mendesak agar dugaan kasus tersebut segera diproses hukum. Apalagi, kasus tersebut juga diduga berpotensi merugikan keuangan negara. (*)

KBRN, Bandung: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan kasus harian Covid-19 mengalami peningkatan sejak awal Juni tahun 2022. Peningkatan kasus diduga karena mobilitas masyarakat yang tinggi pasca pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. 

Kapala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Bandung Ira Dewi Anjani mengatakan sejak Lebaran 1443 Hijriah bulan Mei hingga 7 Juni kasus harian berada di bawah 10 kasus. Namun sejak 7 Juni hingga pekan kemarin mengalami peningkatan. 

“Mulai 7 Juni sampai sebelum 3 hari kemarin di atas 10 kasus tapi gak lebih 20, dua hari tiga hari ini di atas 20 tapi belum sampai di atas 30. Naik,” ujar Ira Kepada wartawan, Rabu (22/06/2022). 

Ia pun mengutarakan penyebab kenaikan kasus Covid-19 masih belum dapat dipastikan. Namun, mobilitas masyarakat yang tinggi pasca PPKM level satu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naik. 

“Kalau penyebab pasti belum tahu tapi kalau alternatif beberapa penyebab karena mobilitas, karena PPKM level satu mobilitas lebih tinggi. Metode penyebaran selama ada mobilitas tinggi penyebaran ada,” paparnya. 

Ira pun mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah kasus yang mengalami kenaikan,” Kami terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya. 

Sementara itu Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengimbau masyarakat untuk disiplin menggunakan masker di tengah varian baru Covid-19 BA.4 dan BA.5 yang menyebar di Indonesia. Percepatan vaksinasi pun terus dilakukan untuk mencapai herd immunity di Kota Bandung. 

“Kalau saya dari dulu menyampaikan Covid-19 penyebaran lewat droplet Insya  Allah kalau kita protokol kesehatan minimal masker Insya Allah dan kita lengkapi vaksin Insya Allah,” bebernya.

Di utarakan Yana, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pun masih siap menampung pasien jika terjadi lonjakan kasus. Namun ia berharap agar kasus Covid-19 di Kota Bandung tidak naik. 

Yana juga akan melihat kembali kebijakan relaksasi di tengah penyebaran varian baru. Namun dipastikan relaksasi yang saat ini dilaksanakan yaitu masih dibatasi hingga 75 persen.  

“Kita lihat (relaksasi) saat ini sudah di PPKM level satu tapi pada saat ini relaksasi tidak euforia 100 persen. Rata-rata di angka 75 persen,” tandasnya.