Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- PGRI Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangndaran angkat bicara perihal uang tabungan siswa yang digunakan oleh oknum Guru SDN 3 Kedungwuluh sebesar Rp 119 juta.

Ketua PGRI Padaherang Endis Sopandi mengklaim pihaknya bersama Korwil dan K3S sudah melakukan pembinaan terhadap Guru terkait pengelolaan tabungan siswa.

Namun, atas kejadian ini pihaknya berharap bisa menjadi pembelajaran supaya ke depan tidak terulang lagi.

“Saat ini oknum tersebut sudah pindah ke sekolah lain. Namun persoalan ini sudah ada kesepakatan untuk penyelesaiannya,” ujar Endis, Jumat (30/9/22).

Baca juga: Uang Tabungan Siswa SD di Pangandaran Belum Dikembalikan Guru, Ortu: Ingin Diselesaikan

Ia menambahkan, kesepakatan pengembalian kepada orang tua siswa itu oknum tersebut ada yang menjami, yakni dari pihak keluarganya.

Dalam kesepakatan itu, sebelumnya terjadi kebuntuan. Namun kemudian ada kesepakatan lagi untuk pengembaliannya maksimal 18 Oktober 2022 dengan jaminan mobil L300 milik saudaranya.

Menurutnya, upaya pencegahan agar hal itu tidak terjadi lagi menjadi tanggungjawab semua pihak, baik Guru, Kepsek, K3S maupun PGRI.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada orang tua siswa yang ingin menabung melalui anaknya di sekolah harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan komite sekolah.

“Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi cermin untuk Guru dan kepala sekolah agar lebih hati-hati dan amanah dalam mengelola tabungan siswa,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)

Berita Ciamis , (harapanrakyat.com),- Bupati Ciamis, Jawa Barat, H Herdiat Sunarya bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Bustanul Arifin secara resmi membuka panen raya padi hibrida di desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Jumat, (30/9/2022).

Pada kesempatan itu Bupati Herdiat menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Kementerian RI yang sejauh ini sudah membantu dalam memfasilitasi para petani di kabupaten Ciamis, terutama dari segi sarana maupun prasarana.

“Petani Ciamis selalu diberi bimbingan secara berkala melalui penyuluh pertanian untuk menghasilkan padi yang unggul dan berkualitas, sehingga hal ini menjadi sebuah motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan kualitas hasil pertanian,” ujar Bupati Ciamis.

Ia menyampaikan, jika petani di Ciamis sudah mendapatkan bantuan berupa bibit padi Hibrida. Dimana kualitas padi tersebut sangat baik, terutama dari segi produktivitas padi.

“Jadi yang tadinya dari 1 hektar panen padi hanya mendapatkan 5 ton, sekarang menjadi 9 sampai 10 ton per hektar,” katanya.

Peningkatan hasil produksi padi tersebut lanjut Herdiat, merupakan bukti konkrit kolaborasi antara Kementerian Pertanian RI dan Pemkab Ciamis.

“Selama ini Kementerian Pertanian memberikan bimbingan ke pemerintah daerah, khususnya para petani sehingga bisa lebih memaksimalkan hasil pertanian,” ungkap Herdiat.

Baca juga: Relokasi Pedagang Pasar Banjarsari, Bupati Ciamis Minta 1 Minggu Selesai

Ciamis Jadi Pilot Project Pengembangan Padi Hibrida

Pada kesempatan yang sama, Bustanul Arifin Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian menyebut, dalam mendorong ketahanan pangan di Indonesia terutama dalam meningkatkan produktivitas para petani, dibutuhkan kolaborasi pentahelix.

“Saya sangat senang, ketika mendengar langsung dari para petani di sini, kalau hasil panen padi mengalami peningkatan usai beralih menggunakan bibit padi hibrida,” ujar Bustanul.

Kata dia, dengan naiknya hasil produksi pertanian, maka dipastikan kesejahteraan petani akan meningkat. Maka dari itu Ciamis menjadi sebuah pilot project dalam pengembangan padi hibrida ini.

Lanjutnya, jika menggunakan bibit padi hibrida, dalam satu hektar biasanya bisa mendapatkan hasil panen 11 ton.

Akan tetapi dengan adanya beberapa faktor yang menghambat dari segi cuaca dan air, maka hasilnya tidak semaksimal itu.

“Para petani mendapatkan hasil panen sebesar 8,9 ton, tapi itu juga sudah meningkat signifikan dari yang tadinya hanya 5 ton per hektar,” jelasnya.

Ia menjelaskan, padi hibrida ini kualitasnya sangat baik dan pulen, sehingga harga jualnya bagus.

“Hanya yang jadi permasalahan adalah dari segi beli masyarakat, karena saat ini padi hibrida belum terlalu booming, maka dari itu, kita akan kenalkan mengenai keunggulan padi hibrida ini,” pungkas Bustanul Arifin. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Berita Pangandaran (Harapanrakyat.com),- Angka pengangguran terbuka Kabupaten Pangandaran turun menjadi 3,25 persen dan paling rendah se-Jawa Barat.

Kepala Bappeda Pangandaran Agus Satriadi mengatakan jumlah penduduk Pangandaran tahun 2022 sebanyak 432.599 jiwa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis, 3,25 persennya merupakan pengangguran terbuka.

“Data BPS Ciamis mencatat bahwa angka pengangguran Kabupaten Pangandaran paling rendah dari seluruh daerah Jawa Barat,” ujar Agus Satriadi, Jumat (30/9/2022).

Berikut catatan angka pengangguran terbuka Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Pada tahun 2015 jumlah pengangguran tercatat 4,6 persen. Kemudian tahun 2016 sebanyak 4,2 persen. Lalu pada tahun 2017 sebanyak 3,34 persen, tahun 2018 kembali meningkat menjadi 3,58 persen. Tahun 2019 dan 2020 terus mengalami peningkatan masing-masing 4,48 persen dan 5,8 persen. Pada tahun 2021 turun drastis menjadi 3,25 persen.

Baca Juga: Angka Kemiskinan Pangandaran Naik Jadi 39.070 Jiwa

“Menurut data BPS, tahun 2015 sampai 2017 terus turun. Tapi dari 2017 sampai 2020, angka pengangguran kembali naik. Dari tahun 2021 turun lagi,” jelasnya.

Sementara itu, angka pengangguran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar 8,72 persen. Pada tahun 2016 ada 8,89 persen, tahun 2017 sebanyak 8,22 persen. Lalu tahun 2018 ada 8,23 persen, tahun 2019 turun jadi 8,04 persen. Angka pengangguran naik pada tahun 2020 menjadi 10,46 persen dan tahun 2021 turun jadi 9,82 persen.

“Angka pengangguran itu tentunya erat kaitan dengan angkatan kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran,” ucapnya.

Pada tahun 2021 lalu, jumlah pencari kerja Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 2.440 orang. Sedangkan yang bekerja sebanyak 1.402 orang. Sedangkan yang belum bekerja sebanyak 976 orang, ada juga yang ke luar negeri 62 orang. (Ceng2/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Berita Jabar, (harapanrakyat.com),- Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, mengapresiasi ide dan gagasan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). 

Hal itu terungkap dalam kegiatan diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Jabar Pokja Gedung Sate, Jum`at (20/09/2022), di Kapulaga Bistro Indonesia, Kota Bandung.

Firman menuturkan, KIB memunculkan politik yang lebih substansial seperti ide dan gagasan di awal. 

Menurutnya, hal tersebut mempermudah masyarakat pemilih untuk membayangkan koalisi pemerintahan akan seperti apa kedepan. 

Pada kesempatan itu, Firman menilai, KIB akan memiliki dua produk. 

Pertama, kata Firman, yakni manifesto politik atau visi misi yang KIB tawarkan. 

Kedua, soal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sekarang masih KIB simpan.

Selain itu, Firman berpendapat, arah politik KIB lebih maju beberapa langkah ketimbang beberapa partai atau kekuatan politik lain. 

Pasalnya, KIB lebih mengedepankan kondisi yang publik lihat saat ini, yakni recovery ekonomi. 

“Ini relevan dan penting untuk dijalankan dengan menghubungkan bagaimana persepsi publik,” kata Firman. 

Soal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Firman menambahkan, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KIB. 

Alasannya, tradisi atau kebiasaan lama, yakni persoalan politik identitas ini masih kental di masyarakat.

Khusus di Jawa Barat, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih akan berhadapan dengan kebiasaan yang sudah berlangsung lama tersebut. 

“Karena Jawa Barat merupakan hotspot politik identitas,” tandanya. (Deni/R4/HR-Online)

KBRN, Jakarta: Dinamika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali meningkat. Hal itu terjadi seiring gencarnya masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan disahkannya RUU PPRT.

Sudah selama 18 tahun RUU PRT ini belum juga disahkan menjadi undang-undang. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI,  Edwar Omar Sharif Hiariej menyatakan, bahwa RUU PRT sampai masih tertahan di DPR.

RUU PRT belum diparipurnakan DPR untuk menjadi RUU usulan inisiatif legislatif. “RUU PPRT ini inisiatif baleg, namun sampai sekarang belum disahkan di Paripurna sebagai inisiatif DPR,” kata Edwar diskusi RUU PPRT di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (30/9/2022).

“Kami pemerintah bersikap pasif, kami baru bisa membahas secara prosedural jika DPR mengesahkan itu sebagai inisiatif DPR,” ujar Edwar Omar Sharif Hiariej

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, tentang substansi RUU PPRT. Yakni mengatur perantara atau penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT).

“Kalau yayasan kita akan ubah menjadi PT. Jadinya tentu kita akan lebih atur terutama yang direkrut oleh PT, harus ada beberapa hal yang cukup jelas hak dan kewajiban yang akan diterima PRT,” ucap Anwar

Setelah disahkan menjadi UU PPRT, pemerintah akan menyiapkan aturan turunan mengenai badan usaha penyalur PRT ini. Antara lain melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Diketahui, RUU PPRT sudah menjadi pembahasan di DPR sejak tahun 2004. Namun hingga kini, RUU yang menjadi usulan badan legislatif itu tertahan dan belum juga diparipurnakan.

RUU PPRT ditujukan untuk melindungi pekerja rumah tangga yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang dan rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis bahkan kekerasan seksual dan ekonomi.

Diskusi bersama Pemerintah, DPR, CSO, dan media terkait RUU PPRT juga dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya. Ada juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti.

KBRN, Jakarta: Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) kembali menggelar aksi di depan kantor Kedubes China, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Mereka  menyuarakan soal pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur dan kelompok masyarakat minoritas lainnya di negeri Tirai Bambu tersebut.

Koordinator aksi, Adi Setya Negara menyampaikan, tindakan Tiongkok melakukan tindakan represif terhadap jutaan muslim Uighur di Xinjiang hingga saat ini belum juga usai. Meski bukti konkrit kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM itu telah beredar luas, pihak Beijing selalu membantahnya.

“Bukan hanya ke muslim Uighur. Kekejaman komunis Tiongkok juga dirasakan masyakat minoritas Tibet, Mongolia, Hong Kong dan Taiwan yang tinggal di daratan Tiongkok,” kata Adi.

Atas dasar itulah, tegas Adi, AMI yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia, mengajak masyarakat dunia, khususnya Indonesia, untuk mewaspadai masuknya paham komunis. Ideologi tersebut dinilai jahat, dan mampu memusnahkan peradaban umat manusia.

Kemudian, menolak lupa dan terus memperjuangkan keadilan atas semua kejahatan kemanusiaan yang patut diduga telah dilakukan oleh Beijing. Mulai dari penyiksaan terhadap umat muslim Uighur, serta kejahatan atas masyakat minoritas Tibet, Mongolia, Hong Kong, dan Taiwan di negara tersebut.