Beranda blog Halaman 131

DPRD Subang Tetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten Subang 2025

Penulis
Redaksi
-

suarasubang.com – DPRD Kabupaten Subang telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Acara ini dihadiri oleh 35 anggota DPRD Subang dan sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Subang ini menjadi momen penting untuk menyepakati rancangan Perda yang akan menjadi acuan pembangunan Subang di tahun mendatang.

Penandatanganan persetujuan dilakukan oleh Kang Asep, sapaan akrab Sekda Subang, bersama Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Subang.

Dalam sambutannya, Kang Asep menegaskan bahwa Program Pembentukan Perda Kabupaten Subang 2025 merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Program ini mencakup rancangan Perda yang diusulkan baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif.

“Rancangan Perda ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi Kabupaten Subang sebagai daerah yang berdaya saing,” ujar Kang Asep.

Ia juga berharap bahwa setiap Perda yang disahkan nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Subang.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk Forkopimda Kabupaten Subang, para Asisten Daerah (Asda), staf ahli, kepala OPD, camat, insan pers, dan tamu undangan lainnya.Kehadiran banyak pihak menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Subang.

Kang Asep menambahkan, “Persetujuan atas program ini harus menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat, sehingga setiap Perda yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Subang.”

Program Pembentukan Perda Kabupaten Subang 2025 adalah langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum yang mendukung pembangunan daerah.

Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan Kabupaten Subang mampu menghadapi tantangan global dan bersaing dengan daerah lain.

Penetapan program ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Kabupaten Subang untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dekranasda Subang Kenalkan Songket Sieup Serat Nanas sebagai Produk Unggulan

Penulis
Redaksi
-
Dekranasda Subang Kenalkan Songket Sieup Serat Nanas sebagai Produk Unggulan
Ketua Dekranasda Kabupaten Subang Ny. Rosnelly Imran, Saat Promosikan Kain Songket Sieup Serat Nenas Di Acara Promosi Bersama di Kabupaten Sumedang. (Foto : RRI/Ruslan Effendi).

Dekranasda Subang Kenalkan Songket Sieup Serat Nanas sebagai Produk Unggulan – SUARASUBANG. Pada Kamis, 14 November 2024, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) mengikuti kegiatan yang sangat penting dalam dunia pameran produk unggulan, yakni Pameran Bandung Indovest & Iptex 2024. Acara yang berlangsung di Cihampelas Walk, Bandung ini bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan dalam bidang perdagangan, perkebunan, pariwisata, dan investasi. Pameran ini berlangsung selama empat hari, yakni mulai dari 14 hingga 17 November 2024, dan diikuti oleh 24 lembaga pemerintah, swasta, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Kehadiran Kabupaten Subang dalam acara bergengsi ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk-produk unggulan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor kerajinan dan perkebunan. Dalam pameran ini, produk unggulan Kabupaten Subang yang diperkenalkan adalah Songket Sieup Serat Nanas, sebuah karya kerajinan yang unik dan berpotensi untuk mendunia.

Tujuan Pameran: Memperkenalkan Produk dan Peluang Investasi

Pameran Bandung Indovest & Iptex 2024 tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, namun juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menawarkan peluang investasi. Menurut Drs. Ronny Ahmad Nurudin, MM, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, acara ini bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM dari berbagai daerah sekaligus membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam perkembangan industri dan pariwisata di Indonesia.

“Acara ini adalah platform yang sangat baik bagi daerah untuk mempromosikan produk UMKM mereka. Selain itu, juga menjadi peluang untuk mengenalkan potensi investasi, baik itu di sektor industri maupun pariwisata,” ungkap Ronny dalam sambutannya.

Pameran ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai pelaku usaha, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun UMKM. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menjelajahi berbagai produk unggulan dari seluruh penjuru Indonesia, memperluas jaringan bisnis, serta menemukan peluang investasi yang menarik.

Subang Hadir dengan Songket Sieup Serat Nanas

Sebagai salah satu peserta pameran, Kabupaten Subang membawa produk unggulannya, yaitu Songket Sieup Serat Nanas. Produk ini tidak hanya memukau pengunjung karena keunikannya, tetapi juga menggambarkan keseriusan Subang dalam mengembangkan produk-produk berbasis hasil pertanian lokal.

Lita Pelitiani, SH, MM, Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Subang, yang juga merupakan Ketua Bidang Pameran dan Promosi Dekranasda Kabupaten Subang, menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang bersejarah bagi Subang karena mereka berhasil meluncurkan Songket Sieup Serat Nanas. Menurut Lita, produk ini adalah hasil inovasi yang memanfaatkan serat nanas sebagai bahan utama dalam pembuatan songket, salah satu kerajinan tradisional yang kaya akan nilai seni dan budaya.

Songket Sieup Serat Nanas Khas Kabupaten Subang bukan hanya produk kerajinan biasa, melainkan sebuah usaha untuk mengangkat potensi nanas Subang sebagai sentra produksi dan memperkenalkan produk-produk turunan nanas yang memiliki nilai jual tinggi. Salah satu gagasan utama dari Ny. Rosnelly Imran, S.KM, Pj. Ketua Dekranasda Kabupaten Subang, adalah untuk menciptakan songket khas Subang yang terbuat dari serat nanas. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk melestarikan budaya daerah, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Inovasi dalam Kerajinan Songket Sieup Serat Nanas

Songket Sieup Serat Nanas merupakan hasil kolaborasi antara keterampilan menenun tradisional dan inovasi berbasis hasil pertanian lokal. Pembuatan songket ini melibatkan proses panjang, mulai dari pemilihan serat nanas yang berkualitas hingga teknik tenun yang rumit. Produk ini diharapkan tidak hanya menarik pasar domestik tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor ke luar negeri, mengingat semakin banyaknya permintaan terhadap produk-produk kerajinan yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya alam lokal.

Menurut Lita Pelitiani, produk ini juga menjadi cara Subang untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai komoditas pertanian unggulan daerah, khususnya nanas. Subang dikenal sebagai salah satu penghasil nanas terbaik di Indonesia, dan melalui produk kerajinan ini, Kabupaten Subang berharap dapat memanfaatkan potensi pertanian tersebut secara lebih maksimal, memberikan nilai tambah bagi produk nanas, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Kontribusi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Songket

Songket Sieup Serat Nanas ini tidak hanya melibatkan keterampilan para pengrajin, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Dua pengrajin yang namanya tercatat dalam sejarah pembuatan songket ini adalah Sri Andriani, asal Kelurahan Wanareja, Kecamatan Subang, dan Dheanna Putri Shafa Rachmawati, asal Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang. Mereka berdua memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan songket yang saat ini telah diperkenalkan kepada masyarakat luas di ajang pameran ini.

“Terima kasih kepada Sri Andriani dan Dheanna Putri Shafa Rachmawati yang telah bekerja keras dalam membuat Songket Sieup Serat Nanas Subang. Tanpa usaha dan keterampilan mereka, produk ini tidak akan bisa terwujud dengan baik,” ungkap Lita Pelitiani.

Pengakuan terhadap Produk Unggulan Subang

Peluncuran Songket Sieup Serat Nanas juga mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, baik itu pengunjung pameran, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Produk ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Subang, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa Subang memiliki potensi besar di sektor kerajinan tangan berbasis pertanian.

Dengan hadirnya Subang dalam pameran Bandung Indovest & Iptex 2024, diharapkan dapat memperkenalkan lebih jauh produk-produk unggulan Subang kepada pasar yang lebih luas. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi Subang untuk memperkuat branding daerah sebagai penghasil produk kerajinan berkualitas tinggi yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya lokal.

Peluang dan Tantangan untuk Produk Kerajinan Subang

Pameran ini bukan hanya menjadi ajang untuk mempromosikan produk-produk unggulan, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Subang dalam memperkenalkan dan memasarkan Songket Sieup Serat Nanas ke pasar yang lebih besar. Meski produk ini memiliki potensi besar, namun untuk menembus pasar nasional dan internasional, dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat serta peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pengembangan produk kerajinan berbasis pertanian seperti Songket Sieup Serat Nanas membuka peluang besar bagi pengrajin lokal untuk berkembang. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, Subang dapat semakin dikenal sebagai daerah dengan produk-produk kerajinan unggulan yang bernilai tinggi.

Meningkatkan Potensi Lokal melalui Inovasi Kerajinan

Pameran Bandung Indovest & Iptex 2024 telah menjadi bukti bahwa Subang tidak hanya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam bidang kerajinan tangan yang berbasis pada hasil pertanian lokal. Songket Sieup Serat Nanas Khas Subang adalah contoh nyata dari upaya untuk mengangkat nilai tambah produk lokal sekaligus melestarikan budaya tradisional.

Dengan inovasi yang terus berkembang, Subang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kerajinan unggulan berbasis sumber daya alam yang dapat bersaing di pasar global. Dukungan dari masyarakat, pengrajin, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama bagi keberhasilan produk ini dalam menembus pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Subang.

Semoga dengan partisipasi aktif Dekranasda Kabupaten Subang dalam pameran ini, produk-produk unggulan dari Subang dapat lebih dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.

Inilah Alasan Penutupan Pintu Gerbang Utama RSUD Ciereng Subang

Penulis
Redaksi
-
Inilah Alasan Penutupan Pintu Gerbang Utama RSUD Ciereng Subang
Perwakilan Masyarakat Kabupaten Subang Mempertanyakan Ke Dirut RSUD Ciereng, Alasan Pintu Gerbang Utama Akses Masuk Ke RSUD Di Tutup. (Foto : Dok/Unit Intelkam Polsek Subang)

Inilah Alasan Penutupan Pintu Gerbang Utama RSUD Ciereng Subang – SUARASUBANG. Puluhan warga yang berasal dari berbagai kecamatan melakukan aksi protes pada Kamis, 14 November 2024, terkait penutupan pintu gerbang utama akses masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng Subang. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, terutama terkait masalah aksesibilitas dan tarif parkir yang dianggap terlalu mahal.

Masalah Penutupan Pintu Gerbang Utama RSUD Ciereng Subang

Aksi protes yang digelar oleh masyarakat ini dipimpin oleh Andra Wisnu Mahendra, seorang koordinator yang mewakili perwakilan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Subang. Menurut Wisnu, penutupan pintu gerbang utama RSUD Ciereng menjadi persoalan serius bagi banyak keluarga pasien, khususnya mereka yang tidak mampu dan kesulitan dengan biaya parkir yang tinggi.

“Kami selaku masyarakat Kabupaten Subang mempertanyakan mengapa pintu gerbang utama akses masuk ke RSUD Ciereng ditutup oleh pihak rumah sakit. Padahal, gerbang tersebut sangat penting bagi keluarga pasien yang tidak mampu membayar biaya parkir,” ujar Wisnu saat ditemui di lokasi aksi, Kamis (14/11/2024).

Dugaan Terkait Praktik Pemaksaan Biaya Parkir

Wisnu mengungkapkan kecurigaannya terkait kebijakan penutupan pintu utama ini, yang menurutnya bisa jadi bertujuan untuk memaksa masyarakat, terutama keluarga pasien, untuk membayar biaya parkir yang lebih tinggi. Tarif parkir yang dianggap tidak wajar di RSUD Ciereng pun menjadi perhatian utama dalam aksi protes tersebut.

“Kami menduga penutupan gerbang utama ini bertujuan untuk memaksa masyarakat dan keluarga pasien agar membayar biaya parkir yang cukup mahal. Tarif parkir untuk kendaraan roda dua saja sudah mencapai Rp 7.000. Ini jelas memberatkan keluarga pasien yang sedang menghadapi situasi sulit,” tegas Wisnu dengan nada kesal.

Menurut Wisnu, kebijakan ini menunjukkan bahwa pihak RSUD Ciereng dan pengelola parkir pihak ketiga lebih mengutamakan keuntungan materi daripada kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan perawatan. Dia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pemerasan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi.

Dampak Penutupan Gerbang Utama bagi Masyarakat Subang

Bagi masyarakat Subang, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, akses ke rumah sakit sangat penting, terutama ketika ada anggota keluarga yang membutuhkan perawatan medis segera. Penutupan pintu gerbang utama yang sebelumnya menjadi akses utama masuk ke rumah sakit kini mempersulit mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat.

“Sebelum penutupan gerbang ini, keluarga pasien yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau kesulitan biaya parkir bisa menggunakan gerbang utama untuk masuk dengan mudah. Tapi sekarang, semua harus melalui jalur yang lebih jauh dan membayar parkir yang tidak murah,” ungkap Wisnu.

Tuntutan Masyarakat Subang

Aksi ini juga membawa tuntutan yang jelas dari masyarakat Subang. Wisnu dan rekan-rekannya meminta agar pihak RSUD Ciereng segera membuka kembali pintu gerbang utama agar masyarakat bisa mengakses rumah sakit dengan lebih mudah tanpa terbebani oleh biaya parkir yang tinggi.

“Masyarakat Kabupaten Subang sudah cukup kesulitan dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, ditambah dengan kebijakan parkir yang terlalu mahal. Kami mendesak agar pihak RSUD Ciereng segera membuka kembali pintu gerbang utama dan mencabut kebijakan yang memberatkan masyarakat ini,” tambah Wisnu.

Isu Kemanusiaan dan Etika Pelayanan Kesehatan

Aksi protes ini juga mengangkat isu etika dalam pelayanan kesehatan di RSUD Ciereng. Seharusnya, rumah sakit sebagai fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan akses yang mudah bagi semua lapisan masyarakat.

Penutupan pintu gerbang utama, menurut Wisnu, adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kondisi sosial masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Selain itu, praktik tarif parkir yang mahal dianggap tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama rumah sakit.

Kritik terhadap Pengelola Parkir RSUD Ciereng

Tidak hanya pihak RSUD Ciereng yang menjadi sorotan, tetapi juga pengelola parkir yang bekerja sama dengan rumah sakit. Wisnu menyebut bahwa pengelola parkir pihak ketiga ini terkesan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sedang dalam kondisi mendesak.

“Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pengelola parkir RSUD Ciereng tidak peduli dengan kondisi pasien yang membutuhkan pelayanan. Mereka seolah-olah ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat yang sedang kesulitan,” ujar Wisnu.

Harapan Masyarakat terhadap Perubahan Kebijakan

Aksi protes yang dilakukan oleh puluhan warga Subang ini membawa harapan besar bagi masyarakat. Mereka menginginkan agar kebijakan yang merugikan rakyat kecil segera diubah. Terlebih lagi, rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan terbaik, bukan malah menjadi tempat yang menambah beban bagi keluarga pasien yang membutuhkan perawatan.

Wisnu berharap, pihak RSUD Ciereng dan pengelola parkir bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan segera mengambil langkah konkret untuk membuka kembali gerbang utama serta menurunkan tarif parkir yang memberatkan.

“Kami berharap pemerintah Kabupaten Subang dan pihak RSUD Ciereng dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan biarkan masyarakat merasa dirugikan dan terabaikan. Kami hanya ingin akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih terjangkau untuk perawatan kesehatan,” tutup Wisnu.

Aksi protes yang dilakukan oleh warga Subang terkait penutupan pintu gerbang utama RSUD Ciereng dan tarif parkir yang tinggi mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan. Masyarakat berharap agar pihak rumah sakit dan pengelola parkir dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi kemanusiaan dan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, khususnya pasien dan keluarga yang membutuhkan perawatan.

Semoga dengan adanya tuntutan ini, pihak berwenang bisa segera mengambil tindakan yang tepat dan membuka kembali akses yang lebih mudah serta menurunkan tarif parkir agar lebih terjangkau bagi masyarakat Subang.

Majelis Kyai Kampung Subang: Membangun Peran Santri dan Pesantren

Penulis
Redaksi
-
Majelis Kyai Kampung Subang
Tim 9 MKK Segera Gelar Pertemuan, akan Susun Strategi Organisasi, serta Pilih Panglima Santri. /Literasi News

Majelis Kyai Kampung (MKK) Subang: Membangun Peran Santri dan Pesantren untuk Pemberdayaan Umat dan Pendidikan – SUARASUBANG. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern, pesantren tetap menjadi pusat peradaban penting yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Di , Jawa Barat, sebuah gerakan besar tengah dibentuk oleh para tokoh agama dan alumni pesantren. Gerakan ini dikenal dengan nama Majelis Kyai Kampung (MKK), yang berfokus pada pemberdayaan santri, penguatan peran pesantren dalam masyarakat, dan perjuangan untuk nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Di balik pergerakan ini, terdapat Tim 9, yang beranggotakan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak kuat dalam dunia keagamaan dan pengabdian sosial.

MKK bukan sekadar organisasi biasa. Tujuannya lebih besar: memperkuat solidaritas antar pesantren, menjawab tantangan keumatan, dan memperjuangkan pendidikan berbasis pesantren untuk menciptakan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Dalam waktu dekat, Tim 9 MKK akan mengadakan pertemuan penting yang tidak hanya menyusun strategi perjalanan organisasi, tetapi juga memilih sosok yang akan menjadi Panglima Santri, pemimpin utama dalam gerakan ini.

Tim 9 MKK: Tokoh-Tokoh Berpengaruh dari Berbagai Latar Belakang

Tim 9 MKK terdiri dari sembilan tokoh pesantren yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Subang, tetapi juga di Jawa Barat secara umum. Mereka adalah:

  1. KH Zainal Mufid – Ketua LBM PWNU Jawa Barat dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Anwar
  2. Gus Lutfi Al Magribi – Wakil Katib PWNU Jawa Barat dan Wakil Ketua Panglima Santri
  3. Gus Mustain Billah – Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri
  4. KH Ahmad Taufiq Akbar (Kyai Faqot) – Rois MWC NU Pamanukan dan Alumni Pondok Pesantren Cibereum Sukabumi
  5. Gus Sholahudin – Ketua MWCNU Sagalaherang dan Da’i asal Sagalaherang
  6. KH Ade Mahbub Romli – Ketua Iklab dan Pimpinan Pondok Pesantren Minhajut Thalibin
  7. Ust Ahmad Fauzi Ridwan – Aktivis muda NU Subang
  8. KH Sulaeman – Pimpinan Pondok Pesantren Al Mansuriyah Pagaden
  9. KH Wari Maulana – Alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Kesembilan tokoh ini memiliki latar belakang keilmuan dan pengabdian yang sangat mumpuni, dengan pengalaman di dunia pesantren yang tak diragukan lagi. Bersama-sama, mereka memiliki visi yang sama: memperjuangkan pemberdayaan santri dan mengoptimalkan peran pesantren dalam pembangunan sosial dan keumatan.

Mengukuhkan Nama Organisasi dan Menyusun Strategi Perjalanan

Pertemuan pertama Tim 9 MKK diadakan pada peringatan Hari Santri, 21 Oktober 2024, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke kyai sepuh dan alumni pesantren di Subang. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendiskusikan arah dan tujuan gerakan ini, serta memperkenalkan MKK sebagai wadah yang menghubungkan berbagai pesantren di Subang dan sekitarnya. Respon dari para kyai sepuh sangat positif, yang menandakan bahwa MKK telah diterima dengan baik oleh komunitas pesantren.

Pada pertemuan kedua, yang digelar pada 7 November 2024 di Pondok Pesantren Minhajut Thalibin, Gus Mustain dan timnya semakin memperjelas tujuan organisasi. Di sini, mereka mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk memperluas agenda dan membentuk Tim 9 dengan tugas utama memilih Panglima Santri. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan pengukuhan nama organisasi yang semakin menguatkan komitmen MKK untuk menjadi garda terdepan dalam perjuangan keumatan, pendidikan pesantren, dan pemberdayaan santri.

KH Zainal Mufid, Ketua LBM PWNU Jawa Barat, menegaskan bahwa penting bagi MKK untuk memiliki nama yang kuat dan merepresentasikan visi besar organisasi ini. “Majelis Kyai Kampung harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, membangun koneksi antar pesantren di Jawa Barat, serta memperkuat peran santri dalam kehidupan sosial dan politik,” ujarnya.

Pemilihan Panglima Santri: Kunci Kepemimpinan MKK

Salah satu agenda penting dalam pertemuan Tim 9 adalah pemilihan Panglima Santri. Panglima Santri bukan hanya akan menjadi pemimpin gerakan MKK, tetapi juga simbol perjuangan bagi para santri di Jawa Barat. Menurut KH Zainal Mufid, pemilihan Panglima Santri sangatlah penting karena pemimpin ini akan memegang kendali atas berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh MKK.

“Panglima Santri akan memainkan peran utama dalam memimpin gerakan ini. Sosok yang terpilih harus memiliki latar belakang santri yang kuat, dedikasi tinggi terhadap perjuangan pesantren, dan kemampuan untuk mengorganisir serta memotivasi para santri di seluruh Jawa Barat,” tegasnya.

Sejumlah kriteria ketat akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan Panglima Santri. Sosok yang terpilih diharapkan tidak hanya memiliki integritas tinggi, tetapi juga kemampuan untuk membawa gerakan ini ke arah yang lebih besar dan bermanfaat bagi umat, pesantren, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Tahapan Menuju Pertemuan dan Rencana Kerja MKK

Hingga saat ini, Tim 9 MKK telah melaksanakan dua pertemuan penting. Pertemuan pertama yang digelar pada peringatan Hari Santri 2024 dihadiri oleh banyak tokoh pesantren dan alumni yang memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun pesantren dan pemberdayaan santri. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan MKK kepada para kyai sepuh dan memastikan dukungan mereka terhadap gerakan ini.

Pertemuan kedua, yang digelar pada 7 November 2024 di Pondok Pesantren Minhajut Thalibin, menjadi titik awal bagi MKK untuk memperluas agenda organisasi dan mulai menyusun langkah-langkah konkret dalam mewujudkan tujuan mereka. Gus Mustain Billah, salah satu anggota Tim 9, menuturkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah besar dalam memperkuat jaringan antar pesantren dan mempersiapkan strategi jangka panjang MKK.

“Insyaallah, pertemuan berikutnya akan digelar pada Ahad di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Wera, Subang, pimpinan KH Zainal Mufid,” ungkap Gus Mustain. Pertemuan yang akan datang ini diharapkan dapat menjadi awal dari perjalanan panjang MKK dalam mewujudkan tujuan besar mereka.

MKK: Menjadi Wadah Perjuangan Umat dan Pendidikan Pesantren

MKK adalah wadah yang mengedepankan keberagaman dan semangat kolektif antar pesantren. Melalui organisasi ini, para kyai kampung dan santri akan bersatu untuk memperjuangkan hak-hak umat, meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, serta menciptakan generasi santri yang siap mengisi peran strategis dalam masyarakat.

“Gerakan ini bukan hanya untuk kepentingan dunia pesantren, tetapi juga untuk bangsa ini. Santri adalah bagian dari fondasi bangsa yang harus diberdayakan,” kata KH Zainal Mufid.

Para anggota Tim 9 sepakat bahwa MKK harus menjadi kekuatan yang dapat menjawab tantangan zaman. Selain itu, melalui MKK, pesantren akan semakin diperkuat perannya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, berkeadilan, dan berkemajuan.

Langkah Strategis MKK untuk Masa Depan

Tim 9 Majelis Kyai Kampung sedang bekerja keras untuk mengkonsolidasikan kekuatan umat, khususnya para kyai kampung dan santri. Dengan agenda besar yang mencakup penguatan organisasi, pemilihan Panglima Santri, dan pemberdayaan pesantren, MKK memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan keumatan di Jawa Barat. Semoga, dengan langkah-langkah strategis yang dijalankan, MKK dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat, pesantren, dan bangsa.

MKK, melalui pemilihan Panglima Santri yang akan segera dilakukan, akan melangkah menuju era baru di mana pesantren dan santri menjadi bagian integral dari perubahan sosial, pendidikan, dan politik Indonesia.

Wahana Baru di Flora Wisata D’Castello: Sensasi Relaksasi di Kolam Belerang

Penulis
Redaksi
-

suarasubang com – Flora Wisata D’Castello, destinasi wisata populer di Subang yang dikenal dengan keindahan taman bunganya, kembali menghadirkan inovasi menarik bagi para pengunjung berupa kolam belerang.

Kini, wisatawan dapat menikmati wahana terbaru berupa kolam dengan sensasi air panaa yang menawarkan pengalaman relaksasi sekaligus manfaat kesehatan.

Menurut Ridwan Ismail, Humas Flora Wisata D’Castello yang ditemui di lokasi pada Jumat (15/11) kolam belerang ini dirancang sebagai tempat peristirahatan ideal bagi para wisatawan setelah menjelajahi berbagai area taman dan wahana.

“Awalnya, karena adanya masukan dari pengunjung serta seringnya anak-anak yang sering bermain air di sekitar area wahana. Akhirnya kami memutuskan untuk membuka kolam ini,” ujar Ridwan.

Terletak di sudut taman yang asri, kolam ini dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga-bunga berwarna-warni, menciptakan suasana yang tenang dan damai.

Air di kolam belerang berasal dari sumber alami yang kaya akan mineral. Kandungan belerang dalam air dipercaya memiliki berbagai manfaat.

Kolam belerang di D’Castello didesain dengan konsep modern namun tetap menyatu dengan alam.

Suhu air diatur agar nyaman untuk semua usia, sehingga cocok dinikmati oleh keluarga. Fasilitas pendukung seperti ruang ganti, loker penyimpanan, dan kafe kecil juga tersedia di dekat area kolam, memudahkan wisatawan untuk bersantai setelah berendam.

Dengan adanya wahana ini, Flora Wisata D’Castello tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati keindahan flora, tetapi juga destinasi yang memperhatikan kesehatan dan kecantikan pengunjung.

Harga Tiket dan Jam Operasional

Kolam belerang ini dibuka setiap hari mulai sesuai jadwal buka Flora Wisata D’Castello.. Harga tiket masuknya sangat terjangkau, menjadikan wahana ini salah satu favorit baru bagi pengunjung.

Selama masa perkenalan 15-17 November, wisatawan bisa menikmati kolam belerang secara gratis cukup dengan membayar tiket masuk.

Selanjutnya, Flora Wisata D’Castello menerapkan harga promosi Rp 25 ribu dari harga Rp 35 ribu.

Untuk tiket terusan diterapkan tarif Rp 45 ribu Weekday dan Rp 55 ribu untuk Weekend.

KPU Subang Antisipasi Keterlambatan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Tengah Musim Hujan

Penulis
Redaksi
-
KPU Subang Antisipasi Keterlambatan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Tengah Musim Hujan

KPU Subang Antisipasi Keterlambatan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Tengah Musim Hujan – SUARASUBANG. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang mempercepat langkah distribusi logistik untuk mengantisipasi potensi keterlambatan, khususnya di tengah musim hujan yang bisa menghambat pengiriman. Pihak KPU memastikan logistik akan lebih awal tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menjaga kelancaran hingga tahap pemungutan suara.

Ketua KPU Subang, Abdul Muhyi, menyatakan bahwa proses distribusi logistik akan dimulai sejak awal November 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa logistik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa didistribusikan lebih cepat dan tidak dilakukan dengan terburu-buru. “Jika logistik sudah kami kirimkan ke PPK pada awal November, kemudian ke PPS, skema distribusi ke TPS akan berjalan lebih lancar sehingga kemungkinan keterlambatan dapat diminimalkan,” ujar Abdul Muhyi.

Persiapan KPU Subang Hadapi Musim Hujan

Menyadari tantangan musim hujan, KPU Subang telah menyiapkan standar operasional agar proses pendistribusian tetap berjalan aman. Dalam pelatihan teknis (BIMTEK) di Favehotel Pamanukan, Ketua KPU Kabupaten Subang mengungkapkan bahwa armada logistik yang layak telah dipersiapkan, serta gudang penyimpanan di PPK dan PPS dijamin aman dari potensi kebocoran dan kelembapan yang dapat merusak material logistik.

“Standar yang sudah kami siapkan ini termasuk memastikan armada pengiriman dalam kondisi layak. Selain itu, gudang penyimpanan harus bebas kebocoran agar logistik tetap aman, meskipun saat ini kita sedang menghadapi musim hujan,” jelas Abdul Muhyi.

Fokus Prioritas untuk Wilayah Terpencil dan Sulit Dijangkau

Abdul Muhyi juga menekankan bahwa KPU Subang akan memprioritaskan distribusi logistik ke lokasi-lokasi terjauh dan paling sulit dijangkau terlebih dahulu. Strategi ini diharapkan dapat meminimalkan risiko keterlambatan di daerah yang memiliki akses lebih sulit. “Wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau akan menjadi prioritas kami, agar logistik bisa tiba tepat waktu sesuai kondisi di lapangan,” tambahnya.

Kolaborasi dengan Forkopimda dan Panitia Pemilihan

Untuk menghadapi potensi hambatan, KPU Subang berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan panitia pemilihan hingga tingkat kecamatan dan RT. Abdul Muhyi mengimbau seluruh panitia di tingkat kecamatan untuk memperkuat strategi distribusi logistik demi memastikan semua tahapan pemilu berjalan lancar, terutama dalam menghadapi cuaca yang tak menentu.

“Kerja sama dari semua pihak sangat penting untuk memastikan logistik tiba di TPS sesuai jadwal, agar pemilu bisa berjalan sesuai rencana dan lancar,” pungkasnya.

Program KUA-PEU: Sinergi LAZ Assyifa Peduli dan Kemenag RI untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penulis
Redaksi
-
Program KUA-PEU: Sinergi LAZ Assyifa Peduli dan Kemenag RI untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat
https://assyifapeduli.org/

Program KUA-PEU: Sinergi LAZ Assyifa Peduli dan Kemenag RI untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat – SUARASUBANG. Program KUA-PEU atau Kantor Urusan Agama-Pemberdayaan Ekonomi Umat merupakan inisiatif kolaboratif antara LAZ Assyifa Peduli dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar kecamatan binaan. Program ini telah berjalan sejak September 2024, setelah tahap verifikasi awal pada Juli, dengan tiga KUA sebagai mitra utama, yaitu KUA Jalancagak, KUA Sagalaherang, dan KUA .

Kepala Program LAZ Assyifa Peduli, Ikhsan Nuryamin, S.Kom., menyampaikan bahwa sebanyak 10 penerima manfaat dari masing-masing kecamatan telah dipilih melalui seleksi ketat. “Sejak verifikasi di lapangan dan wawancara langsung, kami berkoordinasi dengan 3 KUA ini untuk memilih penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Penyaluran bantuan dimulai secara bertahap dari Oktober hingga November,” ujar Ikhsan. Kriteria penerima manfaat mencakup masuk dalam 8 asnaf zakat, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari kecamatan terkait, memiliki usaha yang berpotensi berkembang, serta memenuhi beberapa syarat lainnya.

Mendukung Usaha Mikro di Berbagai Sektor

Program KUA-PEU ini memberikan bantuan untuk usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, mulai dari sektor makanan ringan, seperti usaha siomay, hingga warung, catering, pangkas rambut, dan pertanian. Bantuan ini diharapkan mendorong usaha mikro agar lebih berkembang dan mandiri. “Ada berbagai jenis usaha, mayoritas di sektor makanan ringan, namun ada juga warung, catering, dan lainnya. Proses seleksi sangat ketat untuk memastikan usaha tersebut telah berjalan minimal 6 bulan,” jelas Ikhsan.

Selain bantuan dana, penerima manfaat juga mendapatkan pembekalan melalui pelatihan serta pemantauan berkala untuk memastikan usaha yang dijalankan menunjukkan perkembangan. “Monitoring dilakukan setiap satu hingga dua bulan untuk menilai perkembangan usaha para penerima manfaat. Hingga saat ini, Alhamdulillah, program ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif, serta meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat,” ungkapnya.

Transparansi dan Harapan ke Depan

Demi transparansi, donatur dapat memantau progres dan perkembangan program KUA-PEU melalui akun media sosial @assyifapeduli.id. Melalui unggahan ini, Assyifa Peduli berupaya memberikan akses bagi para donatur untuk mengikuti dampak nyata dari kontribusi mereka.

Ikhsan berharap bahwa Program KUA-PEU ini bisa menjadi contoh pemberdayaan umat yang berkelanjutan, dan bisa terus tumbuh dengan dukungan donatur. “Kami berharap, dana yang disalurkan tidak hanya habis dalam satu waktu, tetapi bisa terus bergulir dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat dan pahala bagi donatur yang telah mempercayakan zakat, infaq, dan sedekahnya kepada Assyifa Peduli,” ujarnya

Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2024: Pj. Bupati Subang Fokus pada Tata Kelola RKPD dan APBD 2025

Penulis
Redaksi
-
Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2024: Pj. Bupati Subang Fokus pada Tata Kelola RKPD dan APBD 2025
subang.go.id

Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2024: Pj. Bupati Subang Fokus pada Tata Kelola RKPD dan APBD 2025. – SUARASUBANG. Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Penjabat Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tahun 2024. Acara ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Rabu (13/11) dan dihadiri langsung oleh Kasatgas Korsup Wilayah II KPK RI, Bapak Arief Nurcahyo.

Dalam pertemuan ini, Pj. Bupati Subang mengungkapkan harapannya agar Rakor ini dapat memberikan arahan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan keuangan, terutama dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Hal ini dianggap krusial untuk membangun fondasi pengelolaan anggaran yang bersih dan terhindar dari tindak korupsi.

Menghadapi Tantangan Tata Kelola dan Keuangan Daerah

Dr. Imran menyampaikan bahwa Kabupaten Subang perlu belajar dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya dalam mengelola anggaran dan pemerintahan. Dengan dihadirkannya KPK melalui kegiatan ini, diharapkan ada peningkatan kesadaran di kalangan pemerintah daerah akan pentingnya tata kelola yang baik dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan korupsi yang menjadi prioritas KPK dalam menjalankan tugasnya.

Dalam sambutannya, Kasatgas Korsup Wilayah II KPK RI, Arief Nurcahyo, menegaskan bahwa KPK bukanlah pihak baru di Kabupaten Subang. Kehadirannya bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk melanjutkan misi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kita harus memiliki niat baik yang kokoh dalam menjalankan tugas pemerintahan. Niat baik yang berubah menjadi niat buruk akan merugikan daerah dan masyarakat luas,” ungkap Arief.

Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi

Arief Nurcahyo menjelaskan tiga strategi utama yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam mencegah korupsi. Ketiga strategi ini diyakini mampu membangun sistem tata kelola yang efektif dan mendorong budaya integritas di lingkungan pemerintahan.

  1. Strategi Pendidikan dan Edukasi
    Melalui pendekatan pendidikan, KPK berharap dapat membangun pola pikir dan budaya integritas di kalangan aparatur negara. Dengan pemahaman yang baik, tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini. Pendidikan ini penting untuk membangun mindset yang jujur dan transparan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
  2. Strategi Pencegahan
    Langkah pencegahan ditujukan untuk memperbaiki sistem tata kelola agar tidak ada celah yang memungkinkan praktik korupsi. Dengan memperbaiki sistem dan prosedur, pemerintah dapat menciptakan mekanisme kerja yang aman dari penyimpangan, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai peruntukannya.
  3. Strategi Penindakan
    Penindakan merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan adanya penindakan yang tegas, diharapkan masyarakat dan aparatur negara semakin berhati-hati dan memahami bahwa tindakan korupsi memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Arief menekankan bahwa penerapan ketiga strategi tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan seluruh unsur pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan. Kolaborasi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bebas korupsi.

Upaya Peningkatan Tata Kelola RKPD dan APBD 2025

Sejalan dengan arahan KPK, Pemerintah Kabupaten Subang saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki proses penyusunan RKPD dan APBD tahun 2025. Dr. Imran menyatakan bahwa transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi prioritas, guna memastikan bahwa setiap alokasi dana daerah dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pj. Bupati Subang juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah, termasuk kepala perangkat daerah, camat, dan bagian Setda Kabupaten Subang, untuk bekerja keras demi menciptakan sistem tata kelola yang baik. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan proses penyusunan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dukung Peran Dinas terkait dalam Pencegahan Korupsi

Dalam Rakor ini, hadir pula Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Subang, yang bersama dengan jajaran pemerintah lainnya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset dan anggaran di Kabupaten Subang. Dinas terkait seperti Badan Pertanahan juga diharapkan memiliki peran aktif dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan tanah dan aset pemerintah yang transparan.

Menuju Subang yang Bebas Korupsi dan Berintegritas

Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Subang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan, Kabupaten Subang berharap mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang jauh dari praktik korupsi.

Melalui sinergi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi ini dapat menjadi fondasi bagi kemajuan Kabupaten Subang. Dengan demikian, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa adanya hambatan dari tindakan korupsi yang merugikan.

Komitmen ini sejalan dengan visi Subang untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan profesional dalam menjalankan tugas untuk kepentingan publik. Semoga upaya yang dilakukan saat ini mampu menjadi langkah awal menuju Subang yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas di masa depan

Kabupaten Subang Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2024

Penulis
Redaksi
-
Kabupaten Subang Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2024
subang.go.id

Kabupaten Subang Raih Predikat Badan Publik Informatif Tahun 2024 – SUARASUBANG.COM. kembali menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan bergengsi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada Kamis (14/11), Penjabat (Pj.) Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung. Dalam acara ini, Kabupaten Subang berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif, sebuah pencapaian yang membanggakan dan mengukuhkan posisi Subang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang telah berhasil menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam sambutannya menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban bagi seluruh badan publik. Ia menegaskan, keterbukaan tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat dan relevan.

Subang Raih Predikat Badan Publik Informatif

Pemerintah Kabupaten Subang, di bawah kepemimpinan Dr. Imran, berhasil memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi dan meraih predikat Badan Publik Informatif. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat kepada Pj. Bupati Subang sebagai bentuk apresiasi atas transparansi dan kemudahan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Apresiasi Bupati Subang terhadap Kerja Keras OPD

Setelah menerima penghargaan, Pj. Bupati Subang, Dr. Imran, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Subang. Menurutnya, penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras OPD dalam menyediakan informasi secara transparan dan terbuka kepada publik. Bupati juga menegaskan bahwa penghargaan ini bukan akhir dari usaha, melainkan motivasi untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Subang.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat dan transparan. Kami berharap agar pencapaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan masyarakat Subang,” ujar Dr. Imran.

Subang Raih Dua Penghargaan dalam Satu Minggu

Menariknya, predikat Badan Publik Informatif bukan satu-satunya prestasi yang diraih Kabupaten Subang dalam satu minggu terakhir. Pada 12 November 2024, Kabupaten Subang juga mendapatkan penghargaan atas implementasi dan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Dua penghargaan ini semakin mengukuhkan Kabupaten Subang sebagai daerah yang tidak hanya maju dalam keterbukaan informasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program kesehatan.

Komitmen untuk Menciptakan Citra Positif Kabupaten Subang

Dalam pernyataannya, Dr. Imran mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam membangun citra positif Kabupaten Subang. Menurutnya, pencapaian yang diraih saat ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk menciptakan Subang yang lebih baik dan maju. Dr. Imran berharap bahwa keberhasilan ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh komponen daerah untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat Subang.

“Kami berharap setiap elemen masyarakat dapat terus berkontribusi dalam menjaga citra positif Kabupaten Subang. Bersama-sama, kita akan ciptakan Subang yang lebih maju, sejahtera, dan transparan dalam segala aspek,” tambahnya.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Dalam upaya mencapai keterbukaan informasi yang optimal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang memainkan peran yang sangat vital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajaran turut hadir dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program keterbukaan informasi. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan Dinas Kominfo Subang akan semakin gencar dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan mendorong keterbukaan di seluruh instansi pemerintah daerah.

Masa Depan Kabupaten Subang yang Transparan dan Informatif

Prestasi Kabupaten Subang dalam meraih predikat Badan Publik Informatif membuktikan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam menciptakan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di masa depan, Kabupaten Subang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam hal keterbukaan informasi dan inovasi layanan publik.

Dengan adanya penghargaan ini, Kabupaten Subang tidak hanya menjadi pionir dalam keterbukaan informasi di Jawa Barat, tetapi juga sebagai inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak yang sama. Semoga upaya ini bisa terus berlanjut dan menjadi dasar bagi pembangunan Kabupaten Subang yang lebih baik dan berkelanjutan.

DPRD Subang Dorong Pembangunan Mal Pujasera untuk Tingkatkan PAD

Penulis
Redaksi
-

suarasubang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, melalui Komisi II yang bertanggung jawab di bidang ekonomi, mengadakan rapat dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Subang Sejahtera (PT SS) pada Kamis, 14 November 2024.

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD ini bertujuan membahas beberapa agenda strategis, termasuk rencana pembangunan Mal Pujasera di Kabupaten Subang.

Rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Subang Sejahtera H. Azis Muslih, Direktur Operasional Bobby Khaerul Anwar, serta jajaran eksekutif lainnya.

Ketua Komisi II DPRD Subang, H. Endang Kosasih, memimpin rapat tersebut dengan didampingi oleh beberapa anggota Komisi II, seperti Raiz Al Farobi dan Zennieta Frara.

Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi II DPRD Subang H. Endang Kosasih mengungkapkan bahwa pembangunan Mal Pujasera diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang.

Namun, ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara PT Subang Sejahtera dan para pedagang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pembangunan tersebut.

“Kami menekankan agar pembangunan Mal Pujasera dilakukan dengan komunikasi yang benar. PT Subang Sejahtera diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada para pedagang agar mereka tidak merasa dirugikan,” jelas H. Endang Kosasih.

H. Endang menambahkan bahwa meskipun sempat terjadi penolakan dari beberapa pedagang, Komisi II meminta PT Subang Sejahtera untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dan melakukan relokasi pedagang sebelum proses pembangunan dimulai.

“Setelah para pedagang direlokasi, pembangunan bisa dimulai. Dengan langkah ini, kami berharap agar pembangunan Mal Pujasera dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Kabupaten Subang, serta meningkatkan PAD secara signifikan,” ujar H. Endang.

Selain itu, ia juga menyatakan harapannya agar para pedagang dapat menerima informasi secara jelas terkait proses pembangunan, sehingga tidak ada keluhan yang muncul di kemudian hari.

“Para pedagang harus diberikan pemahaman sejak awal agar tidak ada lagi yang mengadu atau merasa dirugikan. Kami ingin pembangunan ini bisa menjadi win-win solution bagi semua pihak,” tambahnya.

Dengan pembangunan Mal Pujasera, DPRD Subang berharap perekonomian daerah bisa lebih berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Subang secara keseluruhan.

1...130131132...1,758Halaman 131 dari 1,758

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM