harapanrakyat.com,- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menepis kabar mengenai rencana koalisi bersama PKS dan Nasdem yang terkesan jalan di tempat.

AHY mengatakan, perjalanan dan perkembangan koalisi yang saat ini terjalin, selalu menunjukan adanya perkembangan.

“Sebetulnya kita tidak jalan di tempat. Alhamdulillah selalu ada perkembangan. Memang saya tidak bisa mengatakan seberapa jauh perkembangannya, karena seringkali kerja politik membangun koalisi itu tidak terlihat di permukaan,” ungkap AHY saat berkunjung ke Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1/2023) malam.

Baca Juga : AHY Ajak Kader Partai Demokrat Terus Suarakan Aspirasi Rakyat

Komunikasi intensif, lanjut AHY, terus berjalan baik antara tiga partai tersebut. Sejak awal, lanjut AHY, tiga partai oposisi ini sejak awal berharap mampu membangun sebuah kebersamaan koalisi yang mengusung perubahan dan perbaikan untuk masyarakat.

“Memang secara faktual saat ini partai yang berada di luar pemerintahan sebagai oposisi tiga partai ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, hingga saat ini komunikasi para pimpinan tiga partai politik itu, terus terjalin dengan baik. Bahkan, AHY menegaskan, saat ini hubungan komunikasi yang terjalin semakin intensif. Hal itu untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

“Kami semakin intensif membahas upaya membangun bangsa ke depan atas misi dan visi kebangsaan yang sama. Paling tidak serupa. Sama persis mungkin tidak, tetapi kesamaan itu ada di sana-sini yang menjadi salah satu kekuatan kami. Maka, Insyaallah koalisi ini bisa pada akhirnya bisa diresmikan,” ucap AHY.

Tak Ingin Gegabah Peresmian Koalisi

Namun, saat ditanya mengenai peresmian koalisi ini tiga partai oposisi ini terwujud, AHY pun belum bisa menjawabnya secara gamblang. AHY menuturkan, hal itu merupakan salah satu misteri politik yang tidak bisa dijawab secara definitif.

“Kader-kader partai juga sering menanyakan bagaimana langkah-langkah ke depan (koalisi). Kami semua memiliki tujuan besar. Saya lebih baik mengatakan ini masih terus bergerak daripada menyatakan sesuatu yang prematur,” ungkapnya.

Baca Juga : AHY Kritisi Perppu Cipta Kerja, Sebut Hanya Akomodir Kepentingan Elite

“Kami telah sepakat, kalau ini jadi (koalisi) maka akan semakin mantap. Bukan asal deklarasi kemudian bubar jalan,” AHY menambahkan.

Dalam kesempatan itu, AHY menambahkan, Partai Demokrat akan selalu berusaha untuk meningkatkan elektabilitas partai.

“Kami tahu, itu tidak mudah. Namun kami juga harus mensyukuri bahwa sampai saat ini ada harapan baru. Demokrat terus berusaha meningkatkan konsolidasi internal. Kami yakin, Demokrat harus tetap konsisten untuk menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat,” tuturnya.

AHY juga menambahkan, pihaknya menangkap aspirasi rakyat bahwa semakin banyak rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan, terutama melalui Pemilu 2024.

Oleh karena itu, lanjut AHY, pihaknya akan terus meningkatkan konsolidasi internal, meningkatkan elektabilitas baik partai maupun tokoh dalam pesta demokrasi ini.“Mudah-mudahan Jawa Barat pada khususnya, bisa menunjukan performa dengan baik. Setiap saat, saya melihat ada pertumbuhan elektabilitas di Jawa Barat,” kata AHY. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- BPBD Ciamis rilis hasil asemen terdampak angin puting beliung yang melanda Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

berdasarkan hasil asesmen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis, terdampak angin kencang bertambah.

Camat Kecamatan Panawangan, Kusdinar mengatakan, berdasarkan hasil asessment BPBD Ciamis pada Kamis, 5 Januari 2023, terdampak bencana angin kencang secara keseluruhan berjumlah 84 rumah. Terdiri dari 87 KK (Kepala Keluarga), dan 9 bangunan fasilitas umum.

Baca Juga: Puting Beliung di Panawangan Ciamis Rusak Perkantoran dan 50 Rumah Warga

“Dari jumlah tersebut, satu unit rumah mengalami rusak berat, 83 rumah kategori rusak ringan. Seta 7 KK mengungsi ke tempat yang lebih aman,” kata Kusdinar, Kamis (05/01/23).

Sedangkan, fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung antara lain Kantor Kecamatan Panawangan, Masjid Al Ikhlas, Kantor BP3K.

Kemudian, rumah dinas camat, SDN 2 Panawangan, Pesantren Firdaus, Madrasah Al Barkah, Masjid Al Barkah, dan Kantor PSA Kecamatan.

Kusdinar menyebutkan, terdampak angin puting beliung di wilayah Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan melanda dua dusun, yakni Dusun Panawangan dan Dusun Cibogor. (Dji/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Kemenkes menyebutkan kasus keracunan jajanan chiki ngebul (nitrogen cair) yang dialami sejumlah anak di Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu bukan KLB (Kejadian Luar Biasa).

Informasi yang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sampaikan ini untuk meluruskan kabar yang beredar sebelumnya, bahwa di Jawa Barat terjadi KLB dari kasus keracunan nitrogen. Penyebabnya akibat anak-anak konsumsi jajanan berupa chiki ngebul.

“Kami sampaikan bahwa tidak terjadi KLB. Itu hanya terjadi peningkatan kasus dalam penggunaan nitrogen cair yang sifatnya lokal. Meski begitu, jika ada kejadian serupa di tempat lain harus melaporkan dan melakukan pemantauan. Serta berkoordinasi saat melakukan penanganan di lapangan,” demikian keterangannya dari Kemenkes RI, Kamis (05/01/2023).

Sementara itu, Kabiro Komunikasi Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pemicu kondisi kewaspadaan itu karena adanya tujuh kasus keracunan jajanan chiki ngebul (nitrogen cair) di Tasikmalaya.

Baca Juga: Apotek di Kota Banjar Diimbau Patuhi Aturan Penjualan Obat Sirup

Ketujuh kasus tersebut dialami anak-anak yang mengeluhkan beberapa gejala usai mengonsumsi jajanan dengan campuran nitrogen cair.

Beberapa Gejala dalam Kasus Keracunan Jajanan Chiki Ngebul

Dalam laporan kasus tersebut, tujuh anak alami gejala mual, perut begah saat konsumsi jajanan berupa chiki ngebul, lalu muntah-muntah. Dari tujuh kasus itu, satu orang anak dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi.

“Kalau kasus yang satu itu merasakan adanya gejalanya nyeri perut secara mendadak. Lalu perutnya bertambah besar seperti usus bocor,” terang Siti Nadia.

Baca Juga: Update Keracunan Massal di Tasikmalaya, Korban Kembali Bertambah

Beruntung, kondisi tujuh anak tersebut kini makin membaik sehingga sudah boleh kembali pulang. “Sekarang anaknya sudah sehat. Begitu pula enam anak lainnya,” ungkap Siti Nadia.

Ia juga tetap mengingatkan supaya masyarakat mewaspadainya serta melaporkan apabila terjadi keracunan usai konsumsi jajanan chiki ngebul.

Selain itu, Kemenkes juga mengimbau kepada semua dinas kesehatan tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten untuk segera merespons cepat apabila ada kasus serupa.

Dalam hal ini, dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan supaya langsung melaporkan kepada tim kerja pelayanan kesehatan rujukan dengan nomor kontak 0882-1599-2763. Atau bisa juga melalui email ke alamat pelayanankesehatanrujukanlain@gmail.com. (R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh kader Partai Demokrat terus konsisten dalam menyuarakan aspirasi dan harapan rakyat.

“Saya melihat kader Partai Demokrat Jawa Barat menunjukan ingin terus berbenah diri. Saya cukup bangga karena melihat semangat para kader, khususnya di Jawa Barat dan nasional pada umumnya,” ungkap AHY saat berkunjung ke Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (5/1/2023).

AHY mengajak para kader Partai Demokrat di Jawa Barat untuk mewujudkan Demokrat yang memiliki semangat ingin bangkit dan juara. Caranya melalui kerja keras, ikhtiar, dan doa

“Yang paling penting adalah selalu dekat dengan rakyat,” tutur AHY.

Baca Juga : AHY Kritisi Perppu Cipta Kerja, Sebut Hanya Akomodir Kepentingan Elite

AHY memahami, banyak warga di Jawa Barat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat gonjang-ganjing ekonomi saat ini. Tidak hanya pada sektor padat karya seperti buruh pabrik dan industri lainnya, demikian halnya juga dengan masa depan sektor lain, salah satunya pertanian.

“Kita ingin meningkatkan kesempatan lapangan pekerjaan. Dalam satu tahun terakhir ini, ada satu juta warga Jawa Barat kehilangan pekerjaannya. Jumlah itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dampak inflasi sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Pesan AHY Untuk Para Kader Partai Demokrat

Oleh sebabnya, lanjut AHY, Partai Demokrat ingin terus fokus pada isu-isu kerakyatan, sehingga mampu mewujudkan politik untuk perubahan yang lebih baik bukan politik untuk kekuasaan.

Baca Juga : Jalan Kaki ke KPU Diiringi Ratusan Kader Demokrat, AHY Nyatakan Siap Ikut Pemilu

“Mudah-mudahan Jawa Barat khususnya, mampu menunjukan performa yang baik. Setiap saat saya melihat ada pertumbuhan elektabilitas di Jawa Barat,” katanya.

Dengan kekuatan itu, ungkap AHY, mudah-mudahan para kader partai mampu mengisi semua daerah pemilihan, baik tingkat nasional maupun regional.

“Dengan jumlah populasi masyarakat tertinggi di Indonesia, saya berharap Jawa Barat menjadi mesin pertumbuhan partai dan mampu mendongkrak hasil suara nasional. Itu harapan dan misi yang harus dicapai kita semua secara tekun,” tutur orang nomor satu di Partai Demokrat itu.

Dengan demikian, lanjut dia, berbagai upaya meningkatkan elektabilitas, konsolidasi internal partai dan berbagai strategi politik, mampu membawa Partai Demokrat meningkatkan perannya di parlemen dan kembali di pemerintahan nasional.

“Maka program-program pro rakyat yang dulu pernah terlaksanakan pada masa pemerintahan pak SBY, bisa kembali kami lakukan. Tentunya dengan sejumlah tambahan kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat kita ini,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat itu. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, Jawa Barat memutuskan untuk menghentikan sementara layanan program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.

Tentunya, dengan berhentinya layanan kesehatan tersebut sangat berdampak kepada warga menengah ke bawah. Pasalnya, Jamkesda sangat berguna untuk masyarakat tidak mampu.

“Ternyata banyak masyarakat Tasikmalaya yang Jamkesda-nya tidak aktif lagi. Sehingga kami pertanyakan hal tersebut ke Dinas Kesehatan,” kata Rian, salah seorang warga, Kamis (5/1/2023).

“Akhirnya, pasien pulang kan, karena gak punya biaya untuk bayar rumah sakit,” tambahnya.

Baca Juga: Waduh! Nakes Honorer di Tasikmalaya Bakal Kepung Kantor Bupati

Sementara itu, Dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya, mengaku bahwa dihentikan sementara layanan program Jamkesda karena ada beberapa faktor.

Pertama, Pemkab Tasikmalaya tidak mampu untuk membayar Jaminan Kesehatan Daerah ke sejumlah rumah sakit. Pasalnya, kemampuan anggaran yang terbatas.

“Bahkan, Dinkes mempunyai tunggakan untuk biaya Jamkesda sampai Rp 39 miliar,” ungkap  Pengelola Jamkesmas Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, Yati Nurhayati, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, pihaknya juga sambil menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Sebab, ada Permendagri Nomor 84/2022, tentang Pedoman Penyusunan APBD.

 â€œJadi pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk mengelola skema jaminan kesehatan ganda. Seperti rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang sama jaminannya dengan program JKN,” tuturnya.

Kemudian, sambung Yati, dasar kedua penghentian layanan program Jamkesda tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019, Pasal 124.

Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa melarang setiap pejabat membuat tindakan, yang berakibat pengeluaran atas beban APBD. Hal tersebut jika anggaran dalam pengeluaran tersebut tidak cukup tersedia atau tidak tersedia.

“Tahun 2023 ini, untuk Jamkesda tidak ada anggaran. Sehingga layanan tersebut dihentikan,” ucapnya.

Yati mengungkapkan, bahwa tunggakanya yang paling besar adalah ke RSUD SMC sebesar Rp 20 miliar.

“Selain itu juga, tunggakan ke RS Hasan Sadikin Bandung, dan RS Cicendo juga RS Jiwa,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Soal karyawan korban PHK PT APL, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar, Jawa Barat, mengaku telah menerima informasi terkait dampak dari pemutusan hubungan kerja 23 karyawan di perusahaan tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Disnaker Kota Banjar Sunarto, melalui Kabid. Hubungan Industrial dan Jamsos, Dewi Fartika, Kamis (05/01/2023).

Dari pihak perusahaan juga membawa berkas surat PKWT terbaru terkait hal itu. Tetapi berkas tersebut masih perlu verifikasi. Rencananya hari Jumat besok dari perusahaan akan kembali melapor ke Disnaker.

“Baru kemarin kami terima, jadi perlu verifikasi kembali. Soalnya itu kaitannya dengan uang pesangon dan penghargaan yang belum sesuai dengan yang kita hitungkan. Dari pertemuan tersebut, mereka membawa surat PKWT terbaru. Tapi perlu dikaji kembali. Besok Jumat mereka akan kembali dengan jumlah yang pasti,” kata Dewi Fartika.

Lanjutnya menjelaskan, mengenai besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang akan menjadi hak karyawan korban PHK, untuk penghitungan tersebut menggunakan ketentuan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: PT APL Kota Banjar Beri Penjelasan Soal 23 Karyawan Terkena PHK

Penghitungan tersebut merujuk pada ketentuan PP 35 dan PP 36 Tahun 2021, serta Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Besaran Bayaran 23 Karyawan Korban PHK PT APL

Adapun besaran yang harus dibayarkan perusahaan untuk 23 orang yang terkena PHK berbeda-beda dan variatif. Tergantung lama waktu karyawan tersebut bekerja pada perusahaan.

Misalnya, ada yang masa kerjanya lebih dari 9 tahun, maka untuk uang pesangon itu bisa diberikan 9 kali gaji. Serta uang penghargaannya minimal 3 tahun, menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan.

“Itu pun kalau anggaran dari pihak perusahaan ada. Kalau belum ada bisa dimusyawarahkan lagi antara perusahaan dengan pekerja. Sejauh ini yang kami terima 23 orang, dan mereka rata-rata masa kerja lebih dari 5 tahun,” terang Dewi.

Baca Juga: Jadi Korban PHK, Puluhan Karyawan PT APL Kota Banjar Serbu Kantor Perusahaan 

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja terhadap 23 orang karyawan tersebut, pihak perusahaan sudah memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan karyawan.

Selain itu, kondisi perusahaan juga tengah mengalami masa sulit. Selama dua tahun berturut-turut mengalami kerugian sekitar miliaran rupiah. Sehingga sudah merasa terbebani dengan gaji karyawannya.

“Perusahaan menurut mereka mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut sekitar beberapa miliar. Jadi, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk membayar gaji sebanyak 297 orang yang berstatus pegawai tetap,” pungkas Dewi. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)