harapanrakyat.com,- Agus Harianto terpilih menjadi ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2023-2026 dalam gelaran Musyawarah Daerah (Musda) V KNPI Kota Banjar, Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Hotel Mandiri, Senin (16/1/2023).

Agus Harianto ditetapkan menjadi ketua KNPI Kota Banjar periode 2023-2026 dalam forum Musda V setelah mengantongi 30 suara. 

Ia unggul 15 suara dari rivalnya Eka Ersetya Kinding yang hanya mengantongi 15 suara sementara 3 suara dinyatakan abstain.

Usai terpilih, Agus mengatakan, akan melaksanakan apa yang telah menjadi visi misinya yaitu bergerak bersinergi untuk mewujudkan kedaulatan pemuda dalam bingkai organisasi KNPI.

Baca Juga: Jaringan PDAM Dinanti Warga Langensari, DPUPR Kota Banjar: Masih Tahap Pemeliharaan

Selain itu, akan menjalin kerjasama dengan pemerintah, organisasi kepemudaan dan stakeholder yang lain untuk bersama-sama menjadi fasilitator terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan kota Banjar.

“Kami juga berharap kedepan pemuda dapat menjadi pioner terhadap pembangunan dan kemajuan kota Banjar,” kata Agus kepada wartawan.

Agus melanjutkan, untuk bergerak dan mewujudkan cita-cita tersebut tentunya organisasi kepemudaan membutuhkan stimulan.

Pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah daerah mencari jalan keluar agar OKP yang ada diberikan anggaran proporsional.

Janji Agus Harianto, Ketua KNPI Kota Banjar 2023-2026

Selain itu, Agus berjanji akan mewadahi ide-ide dan kreativitas para pemuda dalam rangka memajukan organisasi kepemudaan dan pembangunan kota Banjar.

Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki era teknologi dan banyak potensi kalangan muda milenial sehingga perlu ada ruang untuk mewadahi dan menyiapkan kreativitas para pemuda.

“Kalau itu bisa terlaksana dengan baik dengan bonus demografi yang ada Banjar bisa menjadi kota terdepan di Jawa Barat. Tentunya ini tidak bisa kita bergerak sendiri tapi dengan OKP yang lain,” katanya. 

Sementara itu, ketua KNPI demisioner Mamat Rahmat berharap di bawah kepemimpinan ketua yang baru organisasi kepemudaan semakin solid. Terutama dalam rangka mewujudkan pemandangan pemuda di Banjar agar lebih maju.

Selain itu, ia juga berharap kedepan KNPI secara organisasi dapat bersinergi dengan semua pihak. Serta memberikan kontribusi pada kemajuan dan pembangunan daerah melalui pemberdayaan pemuda.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan komando ketua yang baru organisasi kepemudaan semakin solid. Dalam rangka proses pembangunan pemuda di Banjar yang semakin maju,” ucapnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Harapanrakyat.com,- Relawan Ciamis Selatan (RCS) berikan bantuan terhadap Nining (60), yang rumahnya ludes terbakar.

Nining merupakan warga Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Padaringan RT 18 RW 04.

Koordinator RCS, Baehaki Efendi, bersama anggota relawan lainnya menyerahkan langsung bantuan tersebut pada Senin (16/1/2023).

Baehaki mengatakan, RCS memberikan bantuan berupa paket sembako yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan pokok.

“Bantuan yang kami berikan berupa sembako yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, teh, kecap, sarden, dan lain-lain” katanya.

Baca Juga : Akibat Korsleting Listrik, Sebuah Rumah di Purwadadi Ciamis Ludes Terbakar

Akibat rumahnya yang hangus terbakar api, lanjutnya, Nining tidak lagi memiliki tempat tinggal.

Karena itu, pihaknya merasa prihatin terhadap Nining yang kini terpaksa harus tinggal di rumah kerabatnya.

“Bantuan ini murni kami kumpulkan dari para relawan Ciamis Selatan, yang mana kami merasa prihatin dan ingin sedikit berbagi untuk nek Nining dan berikan bantuan,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, rumah Nek Nining ludes terbakar pada Minggu (15/01/2023) kemarin. Bangunan beserta semua isinya hangus tak tersisa.

Kini, nenek Nining hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk bisa mendirikan lagi hunian untuk tempat tinggal nya. (Suherman/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di terminal tipe A Kota Banjar, Jawa Barat, segera dibuka. Saat ini Mall Pelayanan Publik atau MPP tesebut masih dalam proses persiapan.

Hal itu dikatakan Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih saat mengecek kesiapan dan operasional Terminal tipe A Kota Banjar, Senin (16/1/2023).

Ade Uu mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) terutama untuk fasilitas pemberdayaan UMKM. Termasuk pelayanan keimigrasian untuk warga Banjar yang ingin mengurus paspor.

Selain itu, dengan adanya terminal tipe A ini untuk angkutan dalam kota (angkot) memang sudah tidak bisa mangkal di dalam kawasan terminal. Namun, angkot masih bisa melakukan aktivitas naik turun penumpang.

“Kita sedang persiapan dengan DPMPTSP untuk MPP. Kebetulan juga kepala imigrasi Tasikmalaya mau memberikan kemudahan untuk orang Banjar yang mengurus paspor,” kata Ade Uu Sukaesih kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Terminal Tipe A Banjar Jenny Maria Wirandani mengatakan, untuk terminal sementara ini statusnya masih dalam proses pemeliharaan dan belum ada pembukaan secara resmi.

Meski begitu, untuk pelayanan naik turun penumpang sudah mulai beroperasi sejak sebelum Natal dan tahun baru. Tapi memang belum semua akses sepenuhnya dibuka, masih satu pintu.

“Untuk mengantar penumpang bus sudah berjalan sejak sebelum Nataru. Namun untuk pembukaan secara resmi dari Kementerian belum ada informasi. Biasanya setelah kegiatan normal,” katanya.

Lanjutnya mengatakan, terkait angkutan dalam kota (angkot) sebagaimana peraturan diperbolehkan masuk ke area terminal A dan melakukan aktivitas naik turun penumpang. Tetapi tidak boleh mangkal.

Adapun untuk solusi bagi angkutan dalam kota (angkot), kata Jenny, dengan membuat terminal tipe C. Hal itu menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas tersebut.

“Solusinya harus bikin terminal tipe C. Itu kewenangan pemerintah daerah cuman untuk pelayanan naik turun penumpang kami perbolehkan. Angkot boleh masuk untuk naik turun penumpang,” katanya.

Mall Pelayanan Publik Kota Banjar Buka 18 Pelayanan

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar, Sahudi, mengatakan, terkait pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) saat ini masih dalam tahap persiapan.

Rencananya untuk MPP nantinya akan dibuka untuk 18 pelayanan dengan melibatkan instansi terkait. Termasuk pelayanan keimigrasian. 

“Masih dalam pembahasan dengan instansi atau lembaga yang akan bergabung dalam MPP. Rencananya kurang lebih ada 18 pelayanan,” singkatnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Akibat mengonsumsi ciki ngebul (cikbul), sejumlah warga mengalami keracunan akibat nitrogen yang ada pada jajanan tersebut.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menegaskan untuk melarang penjualan ciki ngebul di Kota Bandung. Terlebih dengan berbagai kasus keracunan akibat jajanan tersebut.

Menurutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung sudah membuat surat edaran, terkait larangan menjual ciki ngebul.

“Karena risikonya, nitrogen kalau sampai tertelan bisa bahaya. Gelas saja bisa pecah kalau terkena nitrogen yang membeku, apalagi lambung,” kata Yana Mulyana di Kota Bandung, Senin (16/1/2023).

Baca Juga : Polisi Ringkus Pelaku Begal Payudara di Kabupaten Bandung

Lebih jauh, Yana juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung membuat surat edaran kepada orang tua siswa. Sehingga, lanjut Yana, orang tua juga bisa memantau  aktivitas jajanan anak-anaknya di sekolah.

“Tidak hanya meminta orang tua memantau jajanan anak-anak di sekolah. Kami juga mengimbau agar para pedagang sekitar sekolah untuk tidak menjual jajanan ini,” ungkapnya.

Meski demikian, sampai saat ini tidak ada kasus keracunan akibat jajanan yang sedang viral ini di Kota Bandung.

“Sejauh ini, kami tidak menemukan ada laporan pasien warga Kota Bandung akibat makan jajajan ini. Kami pastikan ini laporannya dari seluruh rumah sakit,” ujar Kadinkes Kota Bandung, Anhar Hadian.

Baca Juga : DLH Jabar Ajukan Perluasan Lahan TPA Sarimukti Bandung Barat

Meski Pemkot Bandung sudah mengeluarkan surat edaran terkait kasus ini, tapi ia mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes terkait perizinan konsumsi ciki ngebul.

“Kami masih menunggu arahan pusat terkait hal ini (perizinan ciki ngebul),” tuturnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan mengajukan perluasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, pengajuan perluasan lahan ini karena area zona satu sudah tidak bisa lagi optimal sebagai tempat penurun sampah. Hal itu lantaran telah melebihi kapasitas atau over load.

Sebagai informasi, di TPA Sarimukti ini terdiri dari 4 zona. Zona satu menjadi zona penurun sampah.

“Maka karena sudah penuh, jadi zona satu (tempat penurun sampah) sudah tidak bisa optimal lagi, tapi zona yang lain masih bisa kita tata,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (16/1/2023).

Baca Juga : Gubernur Jawa Barat Cari Solusi Pengangkutan Sampah ke TPA Sarimukti Bandung Barat

Menurutnya dalam rencana tersebut, pihaknya akan mengajukan anggaran hingga Rp 10 miliar untuk melakukan perluasan lahan di zona satu TPA Sarimukti.

“Sekarang kita lagi mengurus bagaimana perluasan ini bisa digunakan tahun ini (2023). Jadi nanti akan kita mintakan kembali anggarannya untuk bisa merealisasikan itu,” tuturnya.

Perluasan Lahan TPA Sarimukti Seluas 5 Hektar

Prima menjelaskan bahwa lahan yang nantinya akan diperluas DLH Jabar ini seluas 5 hektare. Lahan tersebut sebelumnya belum terakomodasi Pemprov Jabar.

“DLH punya lahan perluasan (di TPA Sarimukti) kurang lebih 5 hektar, Nanti itu yang akan kita gunakan. Jadi kita lagi persiapkan untuk itu (perluasan lahan) karena kemarin tidak terakomodir,” ungkap Prima.

Ia menerangkan bahwa pihaknya sedang berupaya agar lahan untuk memperluas area TPA Sarimukti bisa optimal.

Baca Juga : Objek Wisata Situ Gede di Kota Tasikmalaya Pasca Revitalisasi Jadi Penguat Ekonomi

“Kita perjuangkan lagi supaya perluasan itu bisa kita manfaatkan, karena kemarin kita sudah melakukan penertiban terhadap pemulung yang menempati lahan dengan membuat bangunan liar,” ucapnya.

Dengan beragam upaya tersebut, pihaknya akan kembali melakukan perluasan lahan di TPA Sarimukti dengan mengajukan anggaran ke Pemprov Jabar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jabar.

“Anggaran ini masih belum ada, tapi lagi kita upayakan kembali, mudah-mudahan di pergeseran masih bisa. Masih bisa minta tambahan anggaran dari pemprov,” ungkap Prima. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Ratusan warga dari Dusun Citamba dan Kertajaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, terdampak proyek Gunung Pangajar, melakukan unjuk rasa, Senin (16/1/2023). Dalam unjuk rasa tersebut, warga menuntut ganti rugi kepada pihak pengelola proyek yang melakukan aktivitas penambangan batu quary.

Warga yang terdampak proyek penambangan batu quary Gunung Pangajar dari 5 RT dari Dusun citambal dan Kertajaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Warga menuntut pihak proyek agar bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak pembangunan proyek gunung pangajar. Selain itu juga meminta ganti rugi untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang retak.

Hendra Bima, Koordinator aksi mengatakan, tuntutan warga kali ini agar pihak terkait yang bertanggung jawab. Hal tersebut mengacu dalam pengerjaan penambangan dalam dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang sudah sah.

“Bagaimana di awal menuntut di terbitkannya amdal pembangunan Gunung Pangajar. Kami berharap amdal yang sudah disahkan itu jangan menjadi tumpukan kertas yang tidak berguna. Namun benar-benar menjadi acuan pekerjaan penambangan di lapangan. Kami menuntut pekerjaan penambangan itu sesuai kerangka acuan di RKL-UPL dokumen analis dampak lingkungan,” ungkapnya.

Baca Juga: Aktivis Lingkungan Tasikmalaya Pantau Tambang Emas Karangjaya

Tuntutan Warga Karangjaya Tasikmalaya

Dalam unjuk rasa ini, warga mengajukan sepuluh tuntutan berkaitan dengan riling blasting yang tidak mungkin diambang batas. Sehingga mengakibatkan rumah yang parah, kemudian dibangunannya kolam repensi untuk antisipasi limbah penambangan. Kemudian membuat tarik buangan yang benar.

“Juga mengkoordinir masyarakat lokal untuk bekerja dengan baik dengan jaminan yang sesuai dengan ketenaga kerjaan. Kemarin di awal sudah ada survei, mereka itu ada 6 bulan, jadi sekarang udah lebih 2 tahun belum ada survei ulang lagi terkait dampak dan air bersih serta lain sebagainya,” tegasnya.

Menurut Hendra, hasil dari unjuk rasa tersebut, pihak pengelola siap kembali menyepakati kepada kerangka acuan amdal.

“Terkait banyak rumah yang rusak akibat getaran-getaran itu harus diatur dengan jumlah titik ledak sesuai dengan kerangka acuan. Sebetulnya aturan itu sudah ada dalam amdal. Mereka kemarin kemungkinan ada manipulasi jumlah yang dipublikasi dengan fakta yang diledakkan. Sehingga dampaknya itu di luar estimasi yang sudah diukur oleh ahli lingkungan dampak di dokumen amdal,” ujarnya.

Seandainya pihak perusahan tidak menepati janjinya, tentu warga menuntut ganti kompensasi. yang sesuai atas kelalayan mereka tidak melakukan penambangan sesuai aturan yan tercantum dalam Amdal.

Tanggapan Koordinator Proyek Quary Gunung Pangajar

Sementara itu, Boni Hilman, Koordinator lapangan Proyek Quary Gunung Pangjar mengaku terkait tuntutan dari warga siap melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Evakuasi itu rencana mulai dari besok, karena pihaknya juga tidak mau merugikan warga sekitar.

“Karena memang kami pun mengakui sudah melanggar jam kerja, karena memang ada kesepakatan jam kerja harus sampai jam 11 malam. Jadi batas drilling malam,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)