harapanrakyat.com,- Pengunjung obyek wisata Situ Bagendit di Kabupaten Garut, Jawa Barat, membludak. Hal itu membuat tempat wisata tersebut over kapasitas.

Petugas kepolisian terpaksa turun tangan untuk mengatur sistem buka tutup per dua jam. Namun, sebagian calon pengunjung yang tak mau bersabar malah mengembalikan tiket dan meminta uang kembali.

Objek wisata Situ Bagendit yang berada di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, disesaki ribuan pengunjung pada libur awal tahun baru, Minggu (01/01/2023). Wahana alam situ dan spot swafoto sudah sesak sejak pagi hingga siang ini.

“Buka dari jam 8 menerima karyawisata. Kemudian jam 10 kita tutup, jam 12 kita buka lagi dan jam 14 kita tutup lagi, seperti itu. Supaya adanya sirkulasi pengunjung sehingga tidak sesak aman dan nyaman,” kata Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Minggu (01/01/2023).

Baca Juga: Situ Ranca Hideung Cihurip, Surga yang Tersembunyi di Garut

Lanjutnya menyebutkan, penerapan sistem buka tutup pengunjung ini merupakan langkah antisipasi masalah kapasitas gedung supaya tidak terlalu berkerumun.

“Dan supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan dari aspek keamanan maupun kenyamanan pengunjung,” terang Wirdhanto Hadicaksono.

Sementara itu, sebagian calon pengunjung yang tak mau sabar lebih memilih mengembalikan tiket dan meminta uang kembali.

“Harus menunggu lama lebih baik pulang lagi. Tapi tiket bisa dikembalikan dan uang juga dikembalikan,” kata Titin, calon pengunjung wisata Situ Bagendit Garut.

Wisata Situ Bagendit menjadi buruan masyarakat karena dianggap aman dan tak terpengaruh cuaca ekstrim. Wisata ini merupakan wisata alam situ legenda, termasuk tempat swafoto. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Ketua DPRD Ciamis, Jawa Barat, yang juga Ketua DPC PDIP Ciamis, H Nanang Permana MH, mengunjungi warga Desa Pamalayan, yang rumahnya terbakar Minggu (1/1/2023).

Rumah yang terbakar tersebut milik Zaenal Arifin. Insiden yang menghanguskan rumah Zaenal terjadi Jumat (30/12/2022) malam.

Nanang datang bersama istri dan didampingi Satgas PDI Perjuangan Ciamis, ke lokasi rumah terbakar di Dusun Pende.

Pada kesempatan itu, Nanang Permana memberikan sejumlah bantuan berupa uang tunai untuk  meringankan beban korban musibah kebakaran tersebut.

“Ini ada sedikit bantuan, semoga diberikan kesabaran dan dapat menerima dengan ikhlas setiap ketetapan Allah SWT,” ujar Nanang.

Baca juga: Meriah, Nanang Permana Buka Jalan Sehat Milangkala Desa Langkapsari Ciamis

Nanang pun memberikan pesan kepada anak dari korban kebakaran, agar segera mengurusi surat surat berharga yang habis terbakar, seperti ijazah dan surat-surat tanah.

“Minta keterangan kebakaran dari BPBD atau pihak kepolisian dan pemerintah setempat, sebagai dasar dalam mengurus surat surat berharga yang habis terbakar. Lalu datang ke masing-masing sekolah untuk meminta fotocopy ijazah dan atau  keterangan  bahwa ijazah aslinya terbakar,” jelas Nanang yang juga Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Ciamis ini.

Berdasarkan informasi dari Damkar Ciamis, kebakaran yang terjadi di Pamalayan itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban mengalami kerugian kisaran Rp 70 juta. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Sambut pergantian tahun baru masehi 2023, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jabar, gelar istighosah dan sholawat.

Salah seorang pengurus LDNU Kecamatan Langkaplancar, Aminullah atau lebih dikenal dengan Amin UGB mengatakan, LDNU beserta ribuan umat islam di Langkaplancar menyambut pergantian tahun dengan beristighosah dan lantunan sholawat.

“Kegiatan dilaksanakan di rest area Gunung Singkup, Desa Bojong Kondang, Kecamatan Langkaplancar,” ujar Amin UGB, Minggu (1/1/2023) dini hari.

Baca juga: 93 Desa di Kabupaten Pangandaran Terbebas dari Prilaku ODF

Kata dia, kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Tuhan berikan pada manusia.

“Semoga di tahun yang baru ini kita semua, khususnya warga muslim Langkaplancar, umumnya warga muslim negara Indonesia, diberikan keteguhan iman dan mampu beradaptasi di tengah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi,” paparnya.

Amin pun berpesan kepada warga nahdliyin di Langkaplancar agar tetap solid, jaga persatuan dan kesatuan bangsa, junjung sikap toleransi agar negeri Indonesia tercinta ini tetap aman dan tentram.

“Jaga aqidah, jaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia aman dan tentram,” pungkasnya. (Enceng/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Awal tahun 2023 sektor pariwisata pantai di Kabupaten Garut, Jawa Barat sedang terpukul.

Alih – alih dapat menyedot wisatawan saat malam pergantian tahun, justru objek wisata pantai di sepanjang laut selatan Garut malah sepi.

Objek wisata pantai Santolo, Sayang Heulang maupun Ranca Buaya, sepi pengunjung. Padahal biasanya sebelum pandemi covid 19 melanda tanah air, wisata ini dibanjiri wisatawan saat hendak perayaan pergantian malam pergantian tahun.

Salah seorang pengelola penginapan di Pantai Santolo, Garut, Bayu Tresna mengatakan, sepinya kunjungan wisatawan merupakan dampak isu cuaca buruk, yang membuat warga khawatir untuk rekreasi ke pantai.

“Ya gimana lagi, sepi, biasanya dapat puluhan juta dari penginapan sama tempat makan, tapi liburan pergantian tahun kali ini hanya dapat Rp 600 ribu saja,” kata Bayu Tresna, Minggu (1/1/2023).

Baca juga: Jalur Limbangan dan Kadungora Garut Masih Normal Jelang Pergantian Tahun

Sepinya pengunjung di awal tahun merupakan efek dari imbauan BMKG, bahwa cuaca ekstrim akan melanda beberapa kawasan di Jawa Barat.

Hal itu juga diakui pengelola menjadi salah satu faktor wisatawan khawatir mengunjungi pantai.

“Mungkin efek isu cuaca buruk, sehingga warga takut untuk berekreasi ke pantai. Ya efeknya sangat terpukul, tapi mau apa lagi,” tambahnya.

Pantauan HR Online di objek wisata pantai Santolo Kabupaten Garut, wisatawan yang mengisi liburan turun drastis.

Biasanya laut selatan Garut ini sesak oleh pengunjung jika libur tahun baru. Kali ini hanya ada beberapa pengunjung saja yang memang mengisi liburan di pantai. (pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Animo masyarakat menyambut pergantian tahun baru di Taman Surawisesa Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jabar, meningkat.

Deni warga Desa/Kecamatan mengatakan, menyambut malam pergantian tahun, banyak warga yang berdatangan ke Taman Surawisesa, tak hanya dari Kawali tapi juga luar daerah.

“Banyaknya pengunjung yang datang ke Taman Surawisesa dipengaruhi oleh faktor cuaca dan liburan sekolah,” ujar Deni Sabtu (31/12/2022) malam.

Baca juga: Pelaku UMKM di Desa Bangbayang Ciamis Terima Sertifikat Halal Secara Gratis

Deni menyebutkan, pada malam  pergantian tahun baru sebelumnya, situasi di taman sangat sepi, lantaran masih Pandemi Covid-19, dan larangan untuk adanya kerumunan massa.

“Kalau tiap malam di Taman Surawisesa seperti saat ini, maka bukan hanya suasananya menjadi ramai dipadati pengunjung akan tetapi berdampak positif bagi para pedagang,” katanya.

Nopi, pengunjung Taman Surawisesa asal Kecamatan Lumbung mengatakan, banyaknya pengunjung pada malam pergantian tahun baru di Taman Surawisesa disebabkan banyaknya pemudik dari luar kota.

“Banyak yang memilih berkunjung ke Taman Surawisesa, selain jarak tempuhnya dekat juga aneka macam makanan atau jajanan yang ada di wilayah Kecamatan Kawali terbilang murah,” ucapnya.

Menurut Nopi, tingginya animo masyarakat untuk datang ke Taman Surawisesa juga cuaca malam pergantian tahun baru mendukung.

Pantauan HR Online di lapangan, pengunjung Taman Surawisesa Kawali, Ciamis, terus berdatangan sejak pukul 18.00 WIB dan  didominasi dari luar daerah. (Edji/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terus mendalami dugaan korupsi di Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Jawa Barat.

Dalam perkara ini, Kejati Jabar mengaku telah memintai keterangan dari sejumlah saksi.

Dugaan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyelewengan proses pencairan kredit BPR Indramayu.

Baca Juga : BNNP Jabar Ungkap 51 Kasus Tindak Pidana Narkotika Selama 2022

Selain itu, ada beberapa pengajuan kredit yang diberikan tanpa melalui tahapan-tahapan dan ketentuan perkreditan. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 34 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Riyono menjelaskan, saat ini penyidik terus mendalami keterangan saksi dalam kasus kredit fiktif BPR Indramayu tersebut. Riyono menegaskan, pihaknya telah memintai keterangan dari 15 saksi.

“Saksi jumlahnya mencapai 15 orang. Selain itu, kami juga terus mencari alat bukti baru dari para saksi ini,” ungkap Riyono di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/1/2023).

Kejati Jabar Tahan Dua Tersangka Dugaan Kasus Kredit Fiktif

Riyono menjelaskan, dalam penyidikan kasus ini, Kejati Jabar telah menahan dua orang tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit di BPR Karya Remaja, Indramayu.

Kedua tersangka itu adalah Direktur Utama BPR Karya Remaja Indramayu dengan inisial S dan debitur BPR tersebut berinisial H.

Baca Juga : Jadi Masjid Termegah di Jabar, Kaca Patri Hiasi Masjid Raya Al Jabbar

Aspidsus Kejati Jabar ini menegaskan, pihaknya saat ini telah menahan kedua tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kebonwaru Bandung, selama 20 hari terhitung sejak 5 Desember 2022 hingga 24 Desember 2022.

Penahanan terhadap dua tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor PRIN-1409 dan 1410/M.2/Fd.1/12/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Perbuatan tersangka S selaku Direktur Utama BPR Karya Remaja Indramayu yakni memerintahkan pencairan dana untuk kredit pengajuan tersangka H selaku debitur.

“Kami fokus pemberkasan kepada dua tersangka ini agar kasusnya segera naik ke tahap persidangan,” ungkap Riyono.

Riyono menambahkan, dari sejumlah saksi ini, pihaknya mengaku masih mendalami. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini jika ada temuan bukti baru.

“Jika ada bukti baru, bisa saja ada tersangka baru,” ujar Aspidsus Kejati Jabar itu. (Ecep/R13/HR-Online).

harapanrakyat.com,- Perjuangan para tokoh pondok pesantren (Ponpes) di Garut, Jawa Barat, dalam penanganan LGBT di Garut ternyata tak main main.

Pada Sabtu (31/12/2022), seluruh tokoh pondok pesantren di Garut  menggelar Bahtsul Masail (forum resmi untuk membahas masalah dari segi fiqih dan pandangan ulama), di pondok pesantren Suci, Kecamatan Karangpawitan.

Panitia Bahtsul Masail bahkan mengundang Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Daerah, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) termasuk unsur TNI – Polri.

Bahtsul Masail digelar para tokoh agama, mengingat desakan regulasi atau aturan terkait temuan ribuan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Garut sudah amat memprihatinkan. Lalu apa itu Bahtsul Masail ?

Secara harfiah biasa diartikan pembahasan berbagai masalah, Bahtsul Masail dilakukan mengundang berbagai aspek resmi untuk menggelar forum yang membahas masalah Al masail ad- diniyah (masalah keagamaan), yang berkaitan dengan masalah fiqih.

Bahtsul Masail Penting Karena LGBT di Garut Membahayakan

Para tokoh memandang Bahtsul Masail terkait temuan ribuan LGBT sangat perlu dilaksanakan, meski MUI telah memberi fatwa haram atas perilaku LGBT.

Dalam forum ini seluruh pimpinan pondok pesantren, tokoh, serta unsur terkait diberi input atas hasil investigasi Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, yang menemukan komunitas LGBT.

Forum ini juga memberi pemahaman bahwa begitu bahaya dan merasakannya pergerakan LGBT di Garut.

Panitia Bahtsul Masail, Ceng Aam  mengatakan, pihaknya melibatkan seluruh tokoh pondok pesantren, aktivis dan unsur lain untuk menyikapi parahnya LGBT di Garut.

“Meski sudah ada fatwa haram dari MUI atas LGBT, tapi kita perlu mendorong pemerintah daerah untuk dibuatkan Perda, diantaranya untuk pendampingan atau pembinaan, ya untuk men-tobatkan para LGBT,” ujar Ceng Aam.

Baca juga: DPRD Kabupaten Garut Ambil Sikap Terkait Audiensi Soal LGBT

Kata dia, selain pembinaan dan pendampingan, regulasi Perda LGBT bisa menjadi antisipasi penyebaran LGBT di Garut.

“Ini kan penyakit, kalau terus dibiarkan terus menyebar bahkan bertambah,”tambahnya.

Ceng Aam juga mengakui akan ada audiensi lanjutan atas desakan regulasi LGBT.

“Ada perwakilan DPRD juga diundang, ada dua anggota dewan yang hadir, supaya tahu forum ini membahasnya terkait bahaya LGBT,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, peserta forum dibuat kaget, saat Aliansi Umat Islam (AUI) memperlihatkan bukti nyata hasil investigasi di lapangan.

Sebuah video hasil penelusuran AUI diputar, yakni video komunitas LGBT yang berada di sebuah tempat hiburan di Garut.

Dalam video itu, nampak pasangan sesama jenis sudah tak malu mengumbar perilaku menyimpang, seolah tak ada batasan norma, hukum dan kesusilaan. (pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar, Polda Jabar, berhasil menangkap 2 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.

Pelaku tersebut berinisial E dan A, yang merupakan warga Tasikmalaya. Mereka ditangkap pada bulan November 2022.

Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, modus operandi kedua pelaku penyalahgunaan bahan bakar (BBM) bersubsidi itu mengambil di SPBU dan dijual kembali.

“Yang dilakukan oleh mereka itu mengambil solar di beberapa SPBU dan itu juga rencananya akan dijual kembali,” kata Bayu Catur Prabowo saat konferensi pers, Sabtu (31/12/2022).

Baca juga: Kasus Tindak Pidana di Kota Banjar Meningkat Sepanjang 2022, Ini Rinciannya

Ia menjelaskan, untuk bisa membawa solar tersebut mereka menggunakan kendaraan mobil boks yang di dalamnya sudah dimodifikasi untuk menampung solar.

“Jadi awalnya yang kita lihat itu adalah modifikasi dari kendaraan, karena dari tangki yang standar itu dipindahkan ke dalam mobil boks,” jelasnya.

Lanjut Bayu, selain menangkap 2 pelaku petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

“Untuk jumlah itu hasil pemeriksaan ada sebanyak 11 ribu liter solar bersubsidi yang kita amankan dan tiga kendaraan untuk mengangkutnya,” paparnya.

Bayu menambahkan, saat ini kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi itu masih dalam tahap penyidikan.

“Dan rencananya berkas yang kedua akan kita kirimkan nanti tanggal 2 Januari 2023. Nanti akan diteliti lagi oleh jaksa dan mudah-mudahan segera kita limpahkan tersangkanya ke Kejaksaan,” pungkasnya.

Dalam kasus tersebut, kedua pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. (Sandi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pihaknya masih membahas soal perkembangan bursa karbon yang rencananya siap meluncur tahun 2024-2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pendirian bursa karbon, termasuk menyiapkan penerbitan regulasi dan kesiapan infrastruktur.

Selain itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kendati demikian, setelah melakukan berbagai pertimbangan bersama, masing-masing pihak menargetkan bursa karbon tersebut akan mulai pada tahun 2024-2025.

“Bursa karbon, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan KLHK, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Untuk live dari pemerintah dari KLHK baru 2024-2025.

“Tentunya saat ini kami sedang melakukan kajian untuk mempersiapkan hal tersebut dan juga per 15 Desember lalu UUP2SK terkait bursa karbon,” kata Inarno pada Konferensi Pers Akhir Tahun 2022, dikutip Jumat (30/12/2022).

Sebelumnya, salah satu pembahasan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) adalah isu pasar karbon.

Rancangan Undang-Undang (RUU) PPSK akan mengatur desain infrastruktur bursa karbon, serta sistem pemantauan oleh regulator terkait.

“Secara umum, kepentingan memiliki pasar karbon itu sejalan dengan upaya Pemerintah pada tahun 2016 untuk mengajukan Nationally Recognized Contribution (NDC) sebagai komitmen program penurunan emisi karbon global,” kata Direktur Eksekutif Center of Economics and Ilmu Hukum (CELIOS), Bhima Yudhistira, Selasa, 22 November 2022.

Baca juga: OJK Terima 304.890 Laporan Sepanjang 2022, Termasuk Pengaduan tentang Pinjol

Harapan Atas Kehadiran Pasar Karbon OJK

Melalui NDC, Bhima mengatakan bahwa Pemerintah bertekad untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya Indonesia sendiri dan sebesar 41 persennya dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Sementara kebutuhan kumulatif mitigasi perubahan iklim selama 2020-2030 mencapai Rp 3.779 triliun atau Rp 343,6 triliun per tahun, angka tersebut belum sepenuhnya dapat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), katanya.

Selain itu, kehadiran pasar karbon diharapkan dapat menjadi solusi untuk menutupi kebutuhan dana yang besar dari para pelaku usaha.

Mengingat urgensi hadirnya pasar karbon, pembahasan pasar karbon dalam RUU PPSK perlu mengakomodir sejumlah penyempurnaan. Misalnya, dalam pasal 26 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pasar karbon akan diatur dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Lebih baik Bappebti terlibat sebagai pengatur utama pasar karbon, karena karbon umumnya diartikan sebagai komoditas daripada efek. Sedangkan ruang regulasi OJK lebih tepat mengenai segala jenis produk pembiayaan dari hasil perdagangan, sesuai fungsi jasa keuangan,” tegas Bhima.

Peluang Kolaborasi

Bhima menilai peluang kerja sama antara Bappebti dan OJK nantinya dapat berupa pengaturan pembiayaan lembaga keuangan, dimana Bappebti sendiri akan mengatur perdagangan komoditas karbon.

Sementara, OJK akan memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan karbon melalui pembiayaan lembaga keuangan.

Ketentuan lain yang menurut Bhima perlu adanya perbaikan, adalah pasal 5A ayat 8 tentang mengatur perdagangan sekunder karbon yang menjadi kewenangan OJK.

“Selain Pasal 26, kami mendesak agar Pasal 5A ayat 8 juga direvisi, dengan jalan tengah kerja sama antara regulator yaitu OJK dan Bappebti untuk mengatur perdagangan sekunder,” kata Bima.

Sebagian besar pelaku pertukaran komoditas yang ada sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan pertukaran karbon, sehingga dirasa tidak perlu menyiapkan infrastruktur baru yang menjadi kewenangan OJK. (Revi/R8/HR Online/Editor Jujang)