harapanrakyat.com,- Kecam pembakar Al Quran, ratusan massa di Tasikmalaya turun ke jalan unjuk rasa di Jl KHZ Mustofa depan Masjid Agung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Aksi tersebut buntut dari ulah politikus rasialis Swedia-Denmark Rasmus Paludan yang membakar kitab suci umat Islam. 

Dalam aksi berbagai komponen umat islam itu, selain para santri dari berbagai pesantren, sejumlah Ormas Islam, komunitas dan ulama dari sejumlah ponpes juga ikut turun ke jalan.

Baca juga: Minta Pendeta Saifudin Ditangkap, Ribuan Santri Demo di Tasikmalaya

Pantauan di lapangan, mereka sebelum melakukan long march tampak mengelilingi Pusat Kota Tasikmalaya. 

Satu persatu para ulama silih bergantian orasi di atas mobil komando mengecam pelaku pembakar Al Quran.

Korlap Aksi Hilmi Afwan Hilmawan mengatakan, pihaknya mengutuk keras perbuatan keji politikus rasialis Swedia-Denmark itu. Bahkan menurutnya perbuatan tersebut sudah berulang kali.

“Kita turun ke jalan ini sebagai bentuk solidaritas kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Kami sangat mengutuk perbuatan politisi Swedia itu,” katanya.

Hilmi menduga, pembakaran Al Quran oleh orang kafir tersebut sebagai bentuk keputusasaan mereka dalam menghancurkan Islam.

“Selama Al Quran ada di dada-dada umat Islam, selama kitab suci ini kita pegang teguh, maka selama itu pula mereka tidak akan pernah memenangkan pertarungan ini,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- SAN, terdakwa kasus penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB dengan modus pinjol (pinjaman online) akan dibela 12 pengacara.

Rencananya, 12 pengacara akan mendampingi SAN dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Haris Mardika mengatakan, agenda sidang pada Jumat (27/1/2023) adalah penunjukkan Kuasa Hukum terdakwa.

“Pada sidang pertama, terdakwa memohon kepada Hakim untuk didampingi Kuasa Hukum yang akan mewakili dirinya dalam pembelaan di persidangan,” katanya, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga: Hadiri Sidang Kasus Suap BPK, Puluhan Kades Minta Hakim Bebaskan Bupati Bogor Nonaktif

Haris menuturkan berdasarkan surat kuasa dari terdakwa kasus penipuan pinjol mahasiswa IPB, ada 12 nama pengacara yang tercantum sebagai penasihat hukum.

“Nama-nama yang ada di surat kuasa saya kurang hafal, tapi ada 12 penasihat hukum yang akan mendampingi terdakwa. Kemudian sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, dengan agenda pembuktian,” terangnya

Pada sidang Selasa nanti, rencananya JPU akan menghadirkan saksi pelapor dan beberapa mahasiswa IPB.

“Ya saksi-saksi, karena saksi saksi itu kemungkinan ada pembagian, ada tahap-tahap khusus yah, pertama pelapor, kemudian korban-korban lain. Kemudian penganjur atau yang menggerakkan hati mahasiswi ada saksi yang memiliki peran seperti itu. Kemudian yang diduga membantu terdakwa sehingga para mahasiswa merasa yakin dan tergerak hatinya. Jadi ada tiga peranan saksi atau tiga pengetahuan saksi berkaitan dengan kronologis peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa,” bebernya.

Haris menjelaskan setelah proses pembuktian, agenda sidang selanjutnya adalah eksepsi atau pembelaan. 

“Setelah saksi diperiksa, saudara terdakwa diperiksa kemudian, ada tidak saksi yang meringankan terdakwa? Jika ada, maka terdakwa melalui penasihat hukumnya akan menghadirkan. Jika tidak ada dilanjut agenda penuntutan, kemudian pledoi, setelah pledoi barulah putusan,” jelas Haris.

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Penipuan Pinjol Mahasiswa IPB

Sementara itu salah satu Kuasa Hukum SAN, Tatang Jamaluddin menuturkan pihaknya baru mendapatkan surat kuasa dari terdakwa.

“Hari ini pemeriksaan surat kuasa kami selaku Kuasa Hukum terdakwa, dan untuk selanjutnya proses sidang sebagaimana yang sudah diatur dalam Hukum Acara. Minggu depan, acaranya ini saksi dari pihak Kejaksaan,” ucapnya.

Tatang mengatakan selaku Kuasa Hukum terdakwa, pihaknya akan mengikuti prosedur sesuai Hukum Acara.

“Prosesnya kan masih berjalan, karena ini kan baru dakwaan, tuntutan pun belum ada pembicaraan, dituntut 4 tahun atau berapa itu belum, karena ini baru dakwaan aja,” katanya. (Arief/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Banjar, Jawa Barat, menyebut pada tahun ini kuota bantuan Rutilahu untuk warga tidak mampu sebanyak 280 unit.

Kadis Lingkungan Hidup Kota Banjar Sri Sobariah melalui Kabid. Perumahan dan Permukiman Otong Suhaya mengatakan, kepastian kuota bantuan rutilahu sebanyak 280 unit tersebut setelah pihaknya rapat koordinasi dengan provinsi belum lama ini.

Menurutnya, kuota bantuan rutilahu tahun ini lebih banyak. Pasalnya, jumlahnya bertambah 30 unit dari tahun 2022 yang mana jumlah yang mendapatkan sebanyak 250 unit.

Baca juga: Pengelolaan Bank Sampah di Kota Banjar Belum Maksimal

Kuota bantuan tersebut, lanjutnya, merupakan usulan hasil pendataan sebelumnya dari pihak desa/kelurahan melalui LPM/BKM yang ada di masing-masing desa/kelurahan.

“Hasil rapat koordinasi dengan provinsi tahun 2023 untuk bantuan rumah tidak layak huni se-Kota Banjar itu 280 unit,” kata Otong, Jumat (28/1/23).

Adapun untuk nilai besaran bantuan rutilahu tahun 2023, kata Otong, pihaknya belum mengetahui apakah nantinya ada kenaikan dan tidaknya. Sebab, saat rapat dengan provinsi baru sebatas membahas kuota bantuan saja. 

Biasanya, kata Otong, untuk nilai besaran bantuan akan diketahui setelah terbit juknis dan juklak pelaksanaan. Adapun nilai bantuan rutilahu pada tahun 2022 sebesar Rp 20 juta per penerima bantuan.

“Nominal bantuan tahun lalu itu Rp 20 juta. Untuk tahun ini kami belum tahu ada kenaikan dan tidaknya nilai bantuan. Saat rapat baru sebatas membahas kuota bantuan,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun kriteria penerima kuota bantuan rutilahu harus memenuhi persyaratan, di antaranya merupakan warga tidak mampu atau berpenghasilan rendah, belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program yang lain.

Kemudian, lanjutnya, memiliki tanah sendiri dan memiliki kesanggupan untuk swadaya untuk menyelesaikan, seperti sanggup menyediakan material tambahan untuk proses pembangunan.

“Jadi harus memiliki tanah sendiri dan ada kesanggupan dari warga yang akan menerima bantuan rutilahu. Apabila tidak bersedia biasanya nanti akan diganti oleh orang lain yang lebih bersedia,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Forum Peduli Demokrasi kabupaten Ciamis (FPDKC) Jawa Barat laporkan Ketua KPU Ciamis ke Bawaslu Ciamis. Laporan tersebut atas dugaan kecurangan rekrutmen PPK maupun PPS.

Ketua FPDKC Rizal mengatakan, pihaknya sengaja melaporkan dugaan kecurangan tersebut karena menilai proses seleksi PPS dan PPK tidak transparan.

Menurutnya, Ketua KPU sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Apalagi banyak peserta yang kebingungan lantaran nilai hasil tes tidak transparan.

Baca juga: Kecewa Tidak Lolos Seleksi, Calon PPS Ontrog PPK Banjaranyar Ciamis

“Bingungnya begini, orang yang tes CAT-nya lebih rendah bisa lolos sebagai badan ad hoc. Anehnya yang nilainya tinggi malah tidak lolos,” terangnya, Jumat (27/1/23).

Tak hanya itu, lanjut Rizal, pihaknya juga mengklaim menemukan orang yang diduga tidak ikut tes CAT, namun bisa ikut tahap wawancara. 

Karena itu, pihaknya langsung melaporkannya ke Bawaslu Ciamis atas dugaan kecurangan seleksi badan ad hoc di tingkat kecamatan dan desa itu.

“Kita ingin pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan sehat dan tidak ada nepotisme. Apalagi ini sebagai penyelenggara, seharusnya menjadi contoh,” tegasnya.

Ke depan, kata Rizal, jika tidak ada kelanjutan maka pihaknya mengancam akan aksi besar-besaran.

Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Ciamis Fanny Dwiriantini membenarkan pihaknya mendapatkan laporan aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran seleksi PPS dan PPK.

“Kita akan tindak lanjuti sesuai regulasi. Kami sangat terbuka dengan siapapun bila ada laporan-laporan pelanggaran kepemiluan di Ciamis,” pungkasnya. (Fahmi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Hendak tawuran, sebanyak 10 remaja usia pelajar menengah atas di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diamankan Satreskrim Polresta Bandung.

Selain mengamankan para pelajar ini, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya air softgun, kunci roda, sepeda motor, dan senjata tajam.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo mengatakan, polisi mengamankan para pelajar tersebut pada Kamis (26/1/2023) malam.

“Mereka kedapatan diduga akan tawuran. Petugas mengamankan para pelajar ini di wilayah Jalan Al Fathu, Soreang. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti,” ungkap Kusworo di Soreang, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga : Bawa Sajam Diduga Akan Tawuran, 12 Remaja di Tasikmalaya Diciduk

Setelah polisi berhasil mengamankan para pelajar ini, petugas kemudian menggiring mereka ke Mapolresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, lanjut Kusworo, para pelajar ini akan melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lainnya.

“Kami berhasil mengamankan sepuluh pelajar ini pada saat anggota kami sedang melakukan patroli malam. Alhamdulillah, dengan melakukan patroli rutin kami berhasil menggagalkan tawuran pelajar ini,” ungkap Kusworo.

“Saat pemeriksaan, kami menemukan sejumlah barang bukti di antaranya air softgun dan senjata tajam. Diduga mereka hendak tawuran,” ucap Kusworo menambahkan.

Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan kepolisian, lanjut Kusworo, pihaknya pun akan mengembalikan para pelajar ini kepada orang tua mereka masing-masing.

“Semua pelajar ini sekarang kita lakukan dulu pendataan. Kita tidak akan menerapkan pasal pidana, melainkan kita berikan pembinaan dan mengembalikan para pelajar ini kepada orang tua mereka masing-masing,” ucap Kusworo.

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polresta Bandung Tingkatkan Patroli

Sementara itu, saat menggelar program Jumat Curhat Polresta Bandung, Kusworo juga menampung aspirasi dari warga Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Warga mengeluhkan masih adanya anak-anak muda yang sering berkerumun di beberapa titik. Warga mengaku resah dengan aktivitas kerumunan anak-anak muda tersebut.

Baca Juga : Polresta Bandung Ringkus Tersangka Perekam Bagian Sensitif Wanita

“Atas aspirasi warga tersebut, kami akan meningkatkan patroli terutama di titik kerumunan anak muda berdasarkan laporan warga tersebut,” ucap Kusworo.

Pihaknya juga mengajak masyarakat bersama-sama melakukan patrol. Pasalnya, lanjut Kusworo, menjaga keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu, lanjut Kusworo, masyarakat juga mengusulkan adanya Warung Kamtibmas di wilayah mereka.

“Nantinya, Warung Kamtibmas ini bertujuan untuk titik pelaksanaan patroli, khususnya patrol pada malam hari. Dengan optimalisasi patroli ini, kami juga berhasil menggagalkan terjadinya tawuran pelajar di Soreang” ungkap Kusworo. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Sosok pemuda asal Ciamis, Muhammad Alifio Asmara Putra menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Kick-Off dan General Meeting, Forum Pelajar Sadar Hukum HAM (PSH HAM) Jabar, yang dilaksanakan 26-27 Januari 2023, di Aula Ki Hajar Dewantara, Disdik, Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, putra dari Anjar Asmara (Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis) memberikan motivasi kepada sekitar 4 ribu pelajar yang hadir.

Alifio mengatakan anak muda mesti bisa menjadi seorang pemimpin. Karena kelak pemimpin masa depan, berasal dari kalangan anak muda saat ini.

“Kita harus mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin mulai dari sekarang, saya pun hari ini sedang bersama para calon pemimpin masa depan,” ujar Alifio di hadapan ribuan pelajar yang tergabung dalam Forum Pelajar Sadar Hukum HAM (FPSH HAM) Jabar.

Baca juga: Demokrat Jabar Siap Dukung Anies Baswedan, Asal Wakilnya AHY

Ia pun mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Forum Pelajar Sadar Hukum HAM (PSH HAM) Jabar ini.

“Tentunya kegiatan ini bisa menumbuhkan militansi dan kebersamaan sesama anggota,” katanya.

Lanjutnya, anak muda saat ini bukan hanya sebagai generasi penerus, melainkan generasi pelurus bangsa.

“Generasi pelurus bangsa ini artinya, kita sebagai anak muda harus hadir dan memiliki peran di masyarakat sebagai social control. Tugas kita yakni meluruskan, apa yang harus diluruskan di kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu Nandi, Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum HAM (FPSH HAM) Jabar menuturkan, kegiatan ini digelar dengan harapan bisa melahirkan pelajar yang siap menjadi pemimpin bangsa dan membawa perubahan serta perbaikan.

“Forum PSH HAM Jabar ini tentunya hadir sebagai inkubator kepemimpinan,”  ungkapnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Berkas kasus dugaan korupsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Kabupaten Indramayu, memasuki babak baru.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku segera melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Berkas yang dilimpahkan tersebut yakni berkas perkara mantan Direktur Utama BPR Karya Remaja berinisial S dan berkas perkara tersangka DH selaku debitur.

Kepala Seksi Penerangan Kejati Jawa Barat, Sutan mengatakan, saat ini berkas perkara dugaan korupsi kedua tersangka, sudah berada di tangan jaksa penuntut umum (JPU).

Dengan demikian, berkas perkara dugaan korupsi di BPR Karya Remaja Indramayu ini segera memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Betul, (berkas perkara) sudah di JPU. Tinggal proses administrasi untuk pelimpahan kasusnya ke Pengadilan Tipikor. Mungkin akhir Januari 2023 ini,” kata Sultan di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, (27/1/2023).

Baca Juga : Kejati Jabar Dalami Dugaan Kasus Kredit Fiktif BPR Indramayu, 15 Saksi Sudah Diperiksa

Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit terhadap BPR Karya Remaja Indramayu ini. OJK menemukan kejanggalan mengenai penyaluran kredit kepada 120 debitur senilai Rp 141 miliar yang tidak memenuhi kewajibannya.

Penerima kredit tersebut di antaranya korporasi dan perseorangan, salah satunya aparatur sipil negara (ASN). Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 34 miliar.

Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Jawa Barat, Riyono menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya menduga kedua tersangka telah melakukan korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit di BPR Karya Remaja, Indramayu.

Riyono menegaskan, kedua tersangka sudah menjalani masa tahanan sejak 5 Desember 2022 di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung.

Perbuatan tersangka S memerintahkan pencairan dana untuk kredit tersangka H selaku debitur.

“Jika ada bukti baru, bisa saja ada tersangka baru. Berkas dugaan korupsi ini terus kami teliti,” ujar Riyono. (Ecep/R13/HR-Online).