harapanrakyat.com,- Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Henry Hernando yang membunuh Letkol (Purn) Muhammad Mubin, dengan hukuman mati. Jaksa menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja dan merencanakan pembunuhan kepada korban.

Sebagai informasi sebelumnya, tim gabungan Polda Jawa Barat dan Reskrim Polres Cimahi mengungkap kasus pembunuhan seorang purnawirawan TNI AD, Muhammad Mubin (63). Korban sudah meninggal di dalam mobil dengan sejumlah tusukan pisau.

Kejadian itu terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada pertengahan Agustus 2022 silam.

Baca Juga : Hakim PN Bale Bandung Vonis Bebas Mantan Ketua DPRD Jabar

“Menuntut terdakwa dengan hukuman pidana mati,” ungkap JPU Sugeng Sumarno, saat pembacaan nota tuntutan di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Tuntutan JPU tersebut tertuang dalam pasal yang menjerat terdakwa yakni pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer.

Jaksa menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan menghilangkan nyawa korban. Terdakwa telahmenyiapkan senjata tajam untuk menghabisi korban.

“Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP,” tutur Sugeng.

Alasan JPU Tuntut Hukuman Mati Terdakwa

Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Bandung, Mumuh Ardiyansyah, hal yang memberatkan terdakwa, di antaranya pembunuhan sangat keji dengan 18 tusukan dalam 13 detik.

“Hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu tindakan terdakwa tergolong sadis dengan menusuk korban sebanyak 18 tusukan dalam waktu 13 detik,” ungkap Mumuh.

Selain itu, kata Mumuh, perbuatan terdakwa juga dilakukan di hadapan anak di bawah umur. Akibatnya, anak tersebut mengalami trauma berat.

Baca Juga : Peternak di Jabar Perlu Waspadai Muncul Kasus Penyakit Hewan Ternak LSD

“Selain itu, terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangannya saat di persidangan,” ungkap Mumuh.

Sementara itu, salah satu rekan korban Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat yang hadir di persidangan mengatakan, ia mengaku senang dengan tuntutan JPU dalam persidangan tersebut.

“Alhamdulillah, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kami berharap pada sidang putusan nanti, majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan JPU,” katanya.

Persidanga kasus pembunuhan ini pun akan kembali dilanjutkan pada Selasa (21/2/2023) pekan depan dengan agenda nota pembelaan terdakwa. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, membuat terobosan baru pengelolaan sampah lingkungan. Yakni dengan membentuk pengelolaan bank sampah. Warganya pun kini bisa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dari hasil sampah yang jadi uang tabungan.

Kepala Desa Kujangsari Ahmad Mujahid Yoga mengatakan, inovasi pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah tersebut sudah berjalan sekitar dua bulan tepatnya Desember tahun 2022.

Bank sampah tersebut dibentuk oleh kelompok warga yang ada di setiap masing-masing lingkungan RT. Anggota kelompok yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah kebanyakan merupakan ibu rumah tangga.

Saat ini, sudah terbentuk sebanyak lima kelompok pengelola bank sampah. Sekarang sudah dalam proses berjalan dan tahap pengembangan.

“Sampai saat ini sudah ada lima kelompok yang membentuk bank sampah untuk pengelolaan sampah lingkungan,” kata Ahmad Mujahid kepada harapanrakyat.com, Selasa (14/2/2023).

Baca Juga: Peminat Buku Digital di Kota Banjar Rendah, Kok Bisa?

Lanjutnya menjelaskan, dalam sistem pengelolaan bank sampah tersebut warga yang memiliki sampah non organik dan memiliki nilai jual dikumpulkan. Kemudian membawa sampah itu ke kelompoknya masing-masing yang sudah terbentuk.

Bank sampah kemudian akan membeli sampah dari warga tersebut sesuai dengan harga jual. Setelah itu uang hasil penjualan itu akan masuk dalam buku tabungan.

“Sementara ini sampah yang masuk pengelolaan baru sebatas sampah non organik. Teknisnya mudah, tinggal bWa ke kelompok nanti akan menimbang barangnya lalu transaksi,” terang Mujahid.

Hasil uang transaksi penjualan sampah yang terkumpul melalui pengelolaan bank sampah dan dalam buku tabungan tersebut sepenuhnya menjadi milik warga.

Warga bisa memanfaatkan hasil penjualan yang ada dalam buku tabungan tersebut seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2. Bisa juga untuk keperluan yang lainnya.

“Uang tabungan dari bank sampah tersebut bisa untuk bayar PBB. Selebihnya masuk nanti bisa mereka ambil karena itu haknya. Jadi masuknya itu dalam bentuk tabungan,” katanya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Peternak di Jawa Barat perlu mewaspadai munculnya sebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak terutama sapi.

Penyakit hewan ternak ini merupakan penyakit kulit pada hewan dan bukan termasuk penyakit mematikan.

Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Supriyanto mengatakan, penyakit hewan ternak tersebut, kini sudah masuk di Jawa Barat.

Menurutnya, meski bukan termasuk penyakit mematikan bagi hewan ternak, namun penyakit pada hewan ternak ini dapat merusak estetika sapi.

Baca Juga : Jumlah Kasus PMK di Jawa Barat Turun Signifikan

Gejalanya, kata Supriyanto, benjolan-benjolan lunak akan memenuhi seluruh tubuh hewan ternak yang terjangkit. Media penularan penyakit ternak LSD ini, kata ia, yaitu melalui serangga.

“Jadi penyakit ini (LSD) relatif tidak mematikan, tapi merusak estetika. Seperti cacar pada manusia karena virusnya masih sejenis dengan cacar,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Ia menjelaskan, selain menimbulkan benjolan, tubuh hewan yang terjangkit LSD ini juga akan mengalami peningkatan suhu hingga mencapai 41 derajat Celcius. Peningkatan suhu tersebut, kata Supriyanto, juga teralami hewan ternak yang terkena penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

“Akan tetapi, (penyakit LSD) selain peningkatan suhu ini juga ada benjolan-benjolan pada kulit dan sifatnya menyebar. Nantinya benjolan itu akan pecah seperti cacar pada manusia,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pemilik hewan ternak, kembali meningkat perawatan hingga kebersihan kandang. Upaya tersebut, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan penyakit tersebut.

Baca Juga : Profil Lucky Hakim, Aktor yang Mundur dari Wakil Bupati Indramayu

“Sebelumnya dalam sehari itu dua kali membersihkan kandang, sekarang harus sehari tiga kali. Karena keberadaan semacam lalat dan nyamuk itu, menjadi faktor utama,” katanya.

Segera Lapor Jika Temukan Kasus Penyakit Hewan LSD di Lapangan

Pihaknya juga berharap kepada masyarakat, untuk segera melapor jika menemukan adanya hewan ternak yang terjangkit penyakit LSD tersebut.

“Peternak harus meningkatkan kembali perawatan hewannya, dan kalau menemukan kasus (LSD), harap segera lapor agar kita bisa tindak langsung,” ujarnya.

Sebelumnya, DKPP Jabar sudah mencatat adanya temuan kasus LSD di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, seperti di Purwakarta dan Pangalengan.

“Catatan secara pastinya belum. Tapi yang jelas kemarin ada di daerah Purwakarta kemudian kemarin di Pangalengan bulan Desember 2022 ada 17 ekor. Itu sudah sembuh karena penyembuhan cepat juga 3 hingga 4 hari,” ucapnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Bandung, Salmiah Rambe mengharapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara umum di Kota Bandung, Jawa Barat, tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur. Namun juga memiliki ada usulan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kami mendorong agar usulan Musrenbang tidak hanya infrastruktur, melainkan juga faktor SDM,” ungkapnya usai Musrenbang tingkat Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Menurut Salmiah, pembangunan manusia tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur Kota Bandung.

Sehingga, ia mengharapkan, saat hasil musrenbang di Kota Bandung juga perlu adanya usulan terkait pembekalan, pelatihan atau peningkatan skill, dan kemampuan SDM.

Baca Juga : Gelar Operasi Pasar Murah, Pemkot Bandung Salurkan 600 Ton Beras

Ia menuturkan, sebagian besar hasil musrenbang merupakan pembangunan infrastruktur, bahkan hingga 80 persen. Sementara aspek sosial atau pengembangan SDM masih kecil, atau di bawah 10 persen.

“Ketika yang dibangun di Kota Bandung hanya infrastruktur saja, tidak terimbangi dengan faktor pengembangan manusianya, maka hal itu belum tentu berdampak ke masyarakat,” ucapnya.

Politisi PKS tersebut menerangkan, bukan hanya terkait pengembangan SDM, tetapi perlu juga usulan terkait sosialisasi pencegahan penyakit sosial yang kini banyak terjadi di remaja-remaja Kota Bandung.

Di antaranya, kata Salmiah, terkait seks bebas, pornografi hingga LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender). Pasalnya, Salmiah merasa miris bahwa kampanye LGBT, kini menyentuh hingga anak di bawah umur atau remaja.

Baca Juga : Vaksinasi Booster Kedua di Kota Bandung Targetkan 1300 Orang

“Ini mengkhawatirkan dan perlu pencegahan mulai dari sekarang dari ancaman LGBT. Karena anak-anak saja sudah mengenalnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Salmiah mengharapkan, adanya usulan terkait upaya pembangunan manusia, di samping pembangunan infrastruktur dalam usulan musrenbang di masyarakat.

“Kita dorong agar pembangunan manusia juga bisa termasuk dalam pembahasan musrenbang di Kota Bandung secara umum. Sehingga SDM Kota Bandung menjadi lebih baik,” ucapnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Meski kontribusi ekspor Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, namun adanya perlambatan ekonomi global saat ini menjadi tantangan pada 2023.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa, Tiongkok hingga ASEAN perlu didorong. Karena akan berdampak pada permintaan akan ekspor di Jawa Barat.

“Ini perlu diantisipasi, dengan permintaan Eropa dan Amerika yang mengalami penurunan diseimbangkan dengan pasar-pasar baru yang coba diperbesar,” ungkapnya di kepada wartawn di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).

Baca Juga : Gelar Operasi Pasar Murah, Pemkot Bandung Salurkan 600 Ton Beras

Erwin mengatakan, selain perlambatan ekonomi secara global, perubahan iklim di 2023 juga perlu menjadi fokus perhatian, terutama dalam produksi pangan.

“Dengan perubahan iklim dari 2023, dari sebelumnya agak basah dan sekarang agak kering, tentu berimplikasi pada panen dan produksi pangan. Maka perlu ada langkah-langkah agar jumlahnya memadai dan harga tetap terjangkau,” ucapnya.

Kendati demikian, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dan nasional. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2022 yang merupakan tertinggi serta berada di atas rata-rata nasional.

Ia mengatakan, selain adanya pelonggaran PPKM yang meningkatkan mobilitas, capaian tersebut juga ditopang kinerja investasi di Jawa Barat yang merupakan yang tertinggi secara nasional dengan realisasi mencapai Rp 174,58 triliun.

Baca Juga : Stok Beras di Jawa Barat Aman Hingga Idulfitri 2023

“Kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan yang terus tumbuh, turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.

Upaya Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Kepala Kantor OJK KR 2 Jawa Barat, Indarto Budiwitono mengatakan, terdapat sejumlah langkah dalam menjaga pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Di antaranya, dengan menjaga tingkat inflasi dan ketersediaan pasokan melalui program operasi pasar, serta Kerja sama Antar Daerah (KAD).

Selain itu, kata Indarto, meningkatkan daya beli masyarakat termasuk petani dengan mendukung pembiayaan, kemudahan hingga program pengamanan sosial.

“Juga dengan menjaga kinerja industri khususnya industri padat karya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Serta mengoptimalkan peran UMKM dan ekonomi syariah,” ungkapnya. (Rio/R13/HR-Online-Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Polres Metro Bekasi menetapkan 3 orang anggota ormas sebagai tersangka dalam kasus kericuhan yang terjadi di depan Kantor BFI Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pelaku yang berinisial AI, ES dan AF, diduga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 unit mobil operasional BFI dalam kericuhan yang terjadi pada Jumat (10/2/2023) lalu.

Ketiga pelaku merusak mobil Toyota Avanza Nopol B-1009-NZQ warna silver dan Daihatsu Terios Nopol B-2291-KVE warna silver yang terbalik. 

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi menjelaskan, ketiga pelaku memiliki peran masing-masing dalam merusak mobil yang berada di parkiran BFI.

“Peran AI adalah pelaku yang mendorong mobil hingga terbalik, ES yang naik dan menginjak mobil. Lalu AM membantu AF mendorong mobil hingga terbalik,” kata Twedi, Senin (13/02/23).

Baca Juga : Pengemudi Ojol di Bekasi Jadi Sasaran Kawanan Begal

Twedi mengungkapkan, pemicu kericuhan antar kedua kelompok ini adalah kesalahpahaman terkait kredit mobil salah satu anggota ormas yang macet.

Sehingga, debt collector sampai menarik mobil salah satu anggota ormas tersebut.

“Ternyata, penyebabnya karena ada kesalahpahaman soal kredit yang macet,” ungkap Twedi.

Kemudian, anggota ormas tersebut mengajak rekannya mendatangi kantor BFI Tambun dengan tujuan melakukan klarifikasi.

“Selain itu, untuk membayar tunggakan cicilan agar mobil tersebut dapat segera kembali,” lanjutnya.

Namun, saat di kantor BFI terdapat kesalahpahaman antara kedua belah pihak hingga berujung terjadi keributan.

“Karena salah paham, lalu ricuh di dalam kantor, akhirnya terjadi keributan,” tambahnya.

Twedi menjelaskan, atas kejadian tersebut 3 anggota ormas tersangka kericuhan itu terjerat pasal 170 dan 406 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun dan dua tahun penjara. 

“Barang bukti satu unit Toyota Avanza, kemudian tiga bilah kayu dan bambu, serta harddisk media penyimpanan data dari CCTV.” Pungkasnya. (Setiawan/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jabar, menggelar operasi pasar beras murah, bekerja sama dengan Bulog Ciamis dan juga Bank Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Ciamis.

Dengan adanya kegiatan OPM tersebut membuat masyarakat senang dan antusias. Pasalnya bisa membeli beras dengan harga yang relatif murah yakni Rp 47 ribu per 5 kilogramnya atau Rp 9.400 per kilogramnya.

Kepala Kantor Bulog Ciamis, Safaruddin mengatakan, kegiatan operasi pasar beras murah ini merupakan permohonan dari DKUKMP Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

“Iya hari ini kita laksanakan operasi pasar beras murah. Saat ini untuk harga jual sendiri masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 9.400 per kilogramnya, untuk HET nya itu yakni Rp 9.450 per kilogramnya,” katanya, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, dalam kegiatan ini tidak hanya beras saja, tapi pihaknya juga menyediakan beberapa komoditas lainnya, yang harganya sangat terjangkau oleh masyarakat di Kecamatan Ciamis.

Seperti halnya, minyak goreng kemasan yang harganya itu Rp 17.500 per liternya, kemudian ada juga tepung terigu Rp 12 ribu per kilogramnya.

“Kami juga menyediakan daging beku dengan harga Rp 90 ribu per kilogramnya. Kemudian ada juga beras Fortivit dengan harga Rp 16.500 per kilogramnya,” tuturnya.

Baca juga: Tingkatkan Skill Pencari Kerja, KLK Ciamis Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi

Operasi Pasar Murah Bulog dan Pemda, Sekda Ciamis: Upaya Kendalikan Inflasi Daerah

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ciamis, Tatang mengatakan, kegiatan operasi pasar beras murah ini merupakan kerjasama antara Bulog Ciamis dan juga Bank Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa mengendalikan inflasi pangan.

“Kita juga sudah koordinasi dengan Bulog dan juga BI agar bisa menggelar OPM ini di Kecamatan yang lainnya juga di Kabupaten Ciamis,” katanya.

Tatang menambahkan, terkait dengan harga beras yang saat ini masih mengalami kenaikan, itu dikarenakan saat ini para petani belum memasuki musim panen. Kemungkinan para petani nanti akan panen pada bulan Maret 2023.

“Untuk stok kami pastikan aman, kami juga sudah koordinasi dengan Bulog, katanya untuk stok masih aman,” pungkasnya.

Kegiatan operasi pasar yang dilakukan Pemkab dan Bulog Ciamis itu berjalan dengan lancar. (Ferry/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan 600 ton beras medium untuk operasi pasar murah di Kota Bandung. Hal tersebut sebagai upaya stabilisasi harga beras yang turut terpengaruh inflasi.

Pemkot Bandung menggelar operasi pasar murah tersebut di 30 kecamatan di Kota Bandung. Dengan demikian, setiap kecamatan di Kota Bandung memperoleh alokasi beras untuk pasar murah sebanyak 20 ton.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pelaksanaan operasi pasar murah yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bulog ini, sebagai upaya menekan harga beras yang terpengaruh inflasi.

Baca Juga : Stok Beras di Jawa Barat Aman Hingga Idulfitri 2023

Dalam operasi pasar murah itu, lanjut Yana, harga beras medium ini dibanderol Rp 8500 per kilogram atau Rp 42.500 per kemasan 5 kilogram. Harga beras medium itu di bawah harga eceran saat ini yang mencapai Rp 9500 per kilogramnya.

“Dengan adanya pasar murah ini, kami mengharapkan dapat membantu masyarakat Kota Bandung untuk memenuhi salah satu bahan kebutuhan pokoknya. Stabilisasi harga beras ini perlu karena berpengaruh terhadap inflasi,” ungkap Yana saat operasi pasar untuk beras medium di Kantor Bulog, Rancasari Kota Bandung, Selasa (14/2/2023).

Selain sebagai upaya stabilisasi harga beras, lanjut Yana, pasar murah juga untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan salah satu bahan kebutuhan pokok utama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Masyarakat, lanjut Yana, dapat membeli beras dalam operasi pasar murah ini dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) Kota Bandung. Maksimal pembelian beras ini sebanyak 10 kilogram beras.

Selain Operasi Pasar Murah, Pemkot Bandung Luncurkan Beras Medium SPHP

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, Pemkot Bandung juga meluncurkan Beras Medium Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Beras SPHP ini, kata Elly, diluncurkan kepada para pedagang di pasar tradisional di Kota Bandung. Sedangkan untuk total beras SPHP, lanjut Elly, Pemkot Bandung telah mengalokasikan 750 ton beras medium.

Baca Juga : Stabilisasi Harga Beras, Pemkot Bandung Salurkan 500 Ton Beras

Elly menuturkan, mengenai persediaan beras saat ini pihaknya menjamin dalam kondisi aman dan mencukupi. Meski demikian, pihaknya tidak memungkiri memang saat ini harga beras di pasaran ada kenaikan.

“Untuk stok (beras) di Kota Bandung masih aman. Tetapi untuk harga, kita tidak bisa memungkiri memang ada kenaikan,” ucapnya.

Elly mengungkapkan, setelah pelaksanaan operasi pasar murah di Kecamatan Rancasari Kota Bandung, pihaknya akan mengumumkan lokasi pelaksanaan pasar murah secara berkala.

Ia mengatakan, Kecamatan Cibiru dan Ujung Berung Kota Bandung, akan menjadi titik pelaksanaan pasar murah pada Kamis mendatang.

“Kamis depan operasi murah akan kami gelar di di Kecamatan Cibiru dan Ujung Berung,” ujarnya.

Salah satu warga Kota Bandung yang memanfaatkan pasar murah ini, Iis Yulianti (32) mengaku sangat menanti-nanti kesempatan ini.

Ia mengaku, harga beras yang dijual saat operasi pasar ini, tergolong murah.

“Tentunya operasi pasar murah ini sangat membantu masyarakat,” ungkapnya. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Ratusan Botol Miras di pajang di teras halaman kantor Pemkot Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hal itu sebagai bentuk kekesalan tokoh agama terhadap pemerintah Kota Tasik, yang tidak bertindak menyapu bersih miras yang masih beredar di Kota Santri tersebut.

600 botol miras berbagai merek tersebut hasil penggerebekan Satpol Kota Tasikmalaya, bersama tokoh agama yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Nahi Munkar di sebuah warung nasi Jalan BKR, Kota Tasikmalaya, Senin (13/2/2023) malam.

“Ratusan botol miras tersebut isinya ditumpahkan di lokasi dan sebagian ditumpahkan di halaman Balai Kota Tasikmalaya,” kata Nanang Nurjamil salah satu tokoh agama di Tasikmalaya, saat berada di halaman Pemkot Tasikmalaya, Senin (13/2/2023) malam.

Baca juga: Bawa Miras, Pengendara Sedan di Tasikmalaya Hampir Tabrak Polisi

Kata dia, miras tersebut dipajang di halaman Pemkot, sebagai bentuk kekesalan para tokoh agama kepada pemerintah, yang tak kunjung memberantas peredaran miras di Kota Tasikmalaya.

Padahal sudah jelas, di Kota Tasikmalaya ada Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya.

“Ratusan botol miras yang sudah kosong, sengaja dijejerkan di teras Kantor Pemkot Tasikmalaya. Dengan maksud untuk menagih realisasi dari janji komitmen PJ Walikota terhadap pemberantasan miras di Kota Tasik,” jelas Nanang.

Menurutnya, saat ini minuman keras masih beredar bebas di Kota Tasikmalaya. Kata dia, hal tersebut merupakan bencana besar.

Pihaknya hampir 6 bulan mengoreksi data di lapangan,  melakukan monitoring di lapangan, tetapi Pemerintah Kota Tasikmalaya langkahnya terlalu lambat.

“Untuk itu kami mohon kepada Pemkot Tasikmalaya, kepada yang terhormat PJ Walikota, untuk segera membersihkan sampah moral (miras), penyakit masyarakat ini lebih berbahaya dari sampah material biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Iwan Kurniawan, Kasat Pol PP Kota Tasikmalaya, menyatakan, pihaknya melakukan razia miras sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi maraknya peredaran miras di Kota Tasik.

“Makanya kita kerap lakukan razia dilakukan bersama tokoh agama,” ucapnya. (Apip/R8/HR Online/Editor Jujang)