harapanrakyat.com,- Wakil Bupati Ciamis, Jabar, Yana D Putra hadiri kegiatan pengukuhan kepengurusan DPC Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Ciamis, periode 2022-2027.

Pengukuhan dilaksanakan Rabu (22/2/2023), di Aula  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis.

Sebanyak 218 pengurus dari 6 wilayah Kecamatan, dikukuhkan oleh Atik Rohman, Ketua DPC Perhiptani Ciamis.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyebut, jika peran penyuluh pertanian sangat strategis dan penting. Sebagai ujung tombak kemajuan pertanian di Kabupaten Ciamis.

“Keberadaan Perhiptani ini diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi para penyuluh pertanian di Ciamis,” katanya.

Baca juga: Dalam Jambore Penyuluh Pertanian, Wabup Ciamis Akan Perjuangkan Kesejahteraan PPL

Terkait dengan pengukuhan Perhiptani, Yana berharap para pengurus benar-benar memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam menjalankan organisasi.

“Paling tidak para pengurus tahu apa itu Perhiptani, harus membaca juga AD ART nya. Sehingga paham maksud dan tujuan organisasi ini apa,” jelas Yana.

Menurutnya, sebagai ujung tombak kemajuan pertanian di Ciamis, para penyuluh harus dibekali wawasan pengetahuan serta teknologi tepat guna.

“Harus selalu mendapat bimbingan teknis, terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia pertanian juga dinamis, harus selalu mengikuti perkembangan zaman, ” ujarnya.

Setelah mendapatkan peningkatan kompetensi, para penyuluh pertanian nanti akan mentransfer ilmunya kepada para petani.

“Sehingga nanti petani akan mampu memaksimalkan potensi pertanian yang dikelola,” ucapnya.

Dengan dikukuhkannya pengurus Perhiptani, lanjut Yana, menjadi angin segar untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Ciamis. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Bu Risma sapaan akrabnya, sujud di kaki salah seorang guru Sekolah Luar Biasa (SLB) A Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/2/2023).

Aksi itu tiba-tiba Ia lakukan, saat salah seorang pengurus SLB menagih janji hibah lahan kepadanya.

Bu Risma saat itu mengelak atas tagihan itu dan mengganti janjinya dengan berupa renovasi bangunan.

Namun karena pengurus tidak terima, akhirnya terjadi saling ‘cekcok’ hingga mantan Walikota Surabaya itu bersujud.

Baca juga: Empat Menteri yang Tertangkap Kamera Tidur dan Viral di Media Sosial

Kronologi Mensos Risma Sujud

Dilansir dari berbagai sumber, awalnya kedatangan Bu Risma ke SLB A Padjajaran Bandung merupakan agenda untuk pembagian bantuan kepada masyarakat miskin.

Sebelum ke aula tempat acara berlangsung, ia mampir ke Cafe milik SLB yang karyawannya adalah para tunanetra penyandang disabilitas.

Saat tengah asyik melihat tanaman sambil berbincang dengan pengelolanya, kemudian ada salah seorang guru SLB yang menanyakan terkait hibah lahan Kemensos yang dulu sempat ia janjikan.

Risma pun langsung mengelak dengan alasan hibah tersebut tidak bisa terlaksana karena tanah berada di posisi tengah-tengah.

Ia lantas memberikan tawaran untuk renovasi bangunan.

“Bangunannya akan direnovasi dan ditambah ruang belajarnya karena disini banyak yang tunanetra,” ujar Risma.

Namun salah seorang guru bernama Tri, bersikukuh kepada Risma agar janji hibah lahan dapat terlaksana karena bukan untuk kepentingan pribadi.

“Dulu Ibu pernah berjanji kepada kami akan menghibahkan lahan. Ini untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, Bu!,” tegas Tri.

Bu Risma saat itu terus mendapat desakan dari para guru dan staff SLB agar janjinya terlaksana.

Namun tiba-tiba Mensos Risma itu sujud di bawah kaki salah seorang guru.

“Saya akan bersujud sebagai bentuk permaafan,” kata Risma sambil posisi membungkuk.

Risma Pernah Lakukan Aksi Serupa

Aksi sujud Mensos Risma ternyata bukan kali pertamanya Ia lakukan.

Jauh sebelum heboh di media sosial, Bu Risma pernah melakukan aksi serupa saat menjabat sebagai Walikota Surabaya.

Ia pernah sujud saat kegiatan pertemuan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2020 lalu.

Selain itu, Bu Risma juga melakukan aksi sujudnya saat salah seorang dokter bernama dr Sudarsono menceritakan overload-nya pasien Covid-19 di Rumah Sakit.

Tak hanya itu, Risma juga pernah melakukan aksi serupa di depan para pengusaha saat mendapat bantuan dari Group Astra Surabaya.

Itulah aksi Mensos Risma Sujud yang geger di media sosial. (Aji/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,.- Keberatan dengan putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, pihak Doni Salmanan akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan kasasi itu lantaran Pengadilan Tinggi Bandung memvonis Doni dengan pidana kurungan selama 8 tahun

Kuasa hukum dari Doni Salmanan, Ikbar Patriana mengatakan, ia memastikan dalam waktu dekat ini mengajukan upaya hukum kasasi.

“Jelas kita akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan vonis (Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut ke MA,” kata dia melalui sambungan telepon pada Rabu (22/2/2023).

Ikbar menambahkan, dengan pengajuan kasasi ini pihaknya mengharapkan putusan vonis kasasi nanti akan lebih ringan dibandingkan dengan putusan vonis sebelumnya.

“Sesegera mungkin akan kami ajukan kasasinya,” ujar dia.

Baca Juga : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Vonis Doni Salmanan 4 Tahun Penjara

Humas Pengadilan Tinggi Bandung, Jesayas Tarigan mengatakan, pihak Doni Salmanan mempunyai tenggat waktu selama 14 hari menentukan sikap hukumnya.

Hal itu seusai pemberitahuan resmi materi putusan Pengadilan Tinggi Bandung oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

“Memiliki hak untuk mengajukan kasasi dengan tenggat waktu 14 hari. Terhitung sejak pemberitahuan secara resmi kepada terdakwa tentang keputusan Pengadilan Tinggi,” ucap dia.

Sebagai informasi sebelumnya, Pengadilan Negeri Bale Bandung memvonis Doni Salmanan dengan kurungan 4 tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 13 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi membacakan vonis tersebut di ruang sidang PN Bale Bandung, Jalan Jaksa Naranata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/12/2022).

Baca Juga : Hakim PN Bale Bandung Vonis Bebas Mantan Ketua DPRD Jabar

Selain menjatuhkan vonis 4 tahun kepada terdakwa Doni Salmanan, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, Doni memperoleh keuntungan mencapai Rp 40 miliar karena mengajak sejumlah pengikut untuk bergabung dan mendepositokan sejumlah uangnya di platform Quotex. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa lima saksi terkait kasus penganiayaan oleh pengendara mobil Rubicon Mario Dandy Satriyo (20). Pelaku melakukan penganiayaan kepada korban D yang masih berusia 17 tahun.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, kasus tindakan penganiayaan itu terjadi pada Senin (20/2/2023). Lokasi kejadian penganiayaan itu di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Ada lima saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan dalam kasus penganiyaan ini. Salah satunya yaitu AGH yang merupakan mantan pacar korban yang menjadi teman dekat pelaku,” ucap Ade Ary, Rabu (22/2/2023).

Ade Ary menambahkan selain mantan pacar korban, polisi juga memeriksa saksi berinisial SL yang merupakan teman pelaku penganiayaan.

Baca Juga : Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 16,8 Miliar Pengadaan Mobil Listrik SKPD

Atas kejadian ini, polisi menjerat pelaku penganiyaan dengan pasal 76 c juncto pasal 80 UU Nomor 35/2014 dengan ancaman pidana maksimal lima tahun.

Selain itu, polisi juga menjerat pelaku dengan subsider pasal 351 ayat 2 KUHP yang juga ancaman pidana lima tahun penjara.

Sebelumnya, viral kasus penganiayaan yang terjadi di Grand Permata Cluster Boulevard kawasan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Senin (20/2/2023).

Korban penganiayaan adalah seorang pelajar berinisial D (17). Adapun pelaku kasus penganiayaan yaitu Mario Dandy Satriyo, pengendara mobil Rubicon.

Belakangan diketahui bahwa pelaku penganiayaan itu merupakan anak seorang pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II.

Dalam kasus tersebut pelaku kasus penganiayaan menggunakan nomor polisi palsu yang terpasang di mobil pelaku. (R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com, – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan menanggung biaya tindakan medis Muhammad Kenzi Alvaro yang mengalami obesitas.

Balita yang saat ini berusia 16 bulan itu, memiliki berat badan 27 kilogram. Berat yang tidak biasa bagi balita seusianya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan medis kepada balita pasangan Pitriah (40) dan M Sopyan (41) itu.

Baca Juga : Balita di Bekasi Alami Obesitas Berlebih

Biaya tindakan medis untuk Kenzi itu, lanjut Alamsyah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Menggunakan KIS APBD untuk tindakan medis Kenzi. Kalau biaya hidup dan keperluan lain, saya tidak punya kewenangan. Semua pihak bisa membantu, misalnya kebutuhan keluarga mendampingi anak Kenzi,” kata Alamsyah, Rabu (22/2/2023).

Alamsyah menuturkan, untuk tindakan medis saat ini pihaknya telah membawa Kenzi ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Hal ini agar orang tua Kenzi bisa mendapat penanganan medis dari ahli gizi di rumah sakit. 

Ia Alamsyah, Kenzi juga mendapat penanganan awal dari Posyandu dan Puskesmas di lingkungan tempat tinggalnya.

Baca Juga : Olah 10 Ton Sampah, Pemkot Bandung Luncurkan TPST Berteknologi RDF

Sebelumnya balita laki-laki, Muhammad Kenzi Alfaro beralamat di Jalan Manunggal 5, Desa Pusakarakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, mengalami obesitas berlebih.

Orang tua Kenzi, Pitriah (40) mengatakan, sejak lahir Kenzi tidak diberikan asupan ASI. Mendekati usia 12 bulan hingga saat ini, Pitriah memutuskan beralih ke kental manis.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terpaksa ia lakukan sebab tidak mampu membeli susu formula untuk Kenzi lantaran suaminya hanya pekerja serabutan.

“Pas setahun umurnya (Kenzi), saya ganti susunya karena tidak sanggup membeli susu formula,” kata Pitriah. (Setiawan/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Balita laki-laki di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Muhammad Kenzi Alvaro menderita obesitas berlebih. Sejak lahir, Kenzi yang saat ini berusia 16 bulan itu tidak memperoleh asupan air susu ibu (ASI).

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah menegaskan, Kenzi termasuk balita yang mengalami obesitas. Pihaknya akan mendampingi Kenzi untuk penanganan medis.

“Iya, balita itu mengalami obesitas,” ucap Alamsyah kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga : Lansia Tanpa Identitas Tertemper Kereta Api di Bekasi

Orang tua Kenzi, Pitriah (40) mengatakan, saat ini berat badan balitanya itu mencapai 27 kilogram. Berat badan balitanya itu memang berbeda dengan berat badan balita lainnya.

Pitriah menjelaskan, sejak lahir Kenzi tidak diberikan asupan ASI lantaran sesuatu hal. Pitrah pun mengganti kebutuhan susu balitanya itu dengan memberinya susu kental manis.

Kondisi ini, kata Pitrah, terpaksa ia lakukan sebab tidak mampu membeli susu formula untuk balitanya itu. Sedangkan suaminya, M.Sopyan (41) saat itu tidak bekerja.

Selain harus mengurus Kenzi, pasangan suami istri ini pun harus membiayai dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah.

“Saat usia Kenzi menginjak satu tahun, saya ganti susunya dengan susu kental manis karena tidak sanggup membeli susu formula. Suami saya kerjanya serabutan,” kata Pitriah.

Baca Juga : Lucky Hakim Tulis Surat Bermaterai Mundur Jadi Wabup Indramayu

Saat ini, kediaman keluarga balita yang mengalami obesitas ini di Jalan Manunggal 5, Desa Pusakarakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Pitriah mengaku, perubahan pesat pada berat badan balitanya itu mulai terjadi sejak usia enam bulan. Ia tidak mengetahui persis rata-rata kenaikannya, namun hampir satu kilogram setiap bulan. Pitrah pun mengaku kaget balitanya itu mengalami obesitas.

“Dia memang pertumbuhan badannya begitu,” ungkapnya. (Setiawan/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan pengadaan kendaraan dinas operasional berupa mobil listrik. Rencana pengadaan mobil listrik ini pun menuai pandangan di masyarakat.

Terlebih, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan pengadaan mobil listrik itu sebesar Rp 16,8 miliar. Nomilal itu untuk pengadaan 21 unit untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, pengadaan kendaraan operasional SKPD saat ini telah habis masa umurnya.

Baca Juga : Polisi Ringkus Pelaku Pelecehan Seksual Bus Transjakarta

Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi Ki Darmaningtyas mengatakan, Pemprov DKI Jakarta lebih fokus dalam hal penanganan permasalahan kemacetan di Jakarta.

“Saya mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta lebih melakukan optimalisasi angkutan umum dan fungsi jalan. Atasi dulu permasalahan di Jakarta, di antaranya kemacetan lalu lintas,” ungkap Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Menurut Darmaningtyas, pengadaan 21 mobil listrik untuk SKPD di DKI Jakarta itu sama sekali tidak berpengaruh dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.

“Jadi harus fokus dulu. Mau mengatasi kemacetan atau mau memindahkan polusi,” kata Darmaningtyas.

Sebelumnya, Kepala Bidang Usaha Infrastruktur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Budi Purnama mengakui, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) DKI Jakarta.

Perkada itu, kata Budi, terkait pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil listrik.

“Kami sedang susun Perkada itu. Ada beberapa pasal di Pergub sebelumnya mengenai kendaraan operasional yang harus revisi,” ujar Budi.

Baca Juga : Lansia Tanpa Identitas Tertemper Kereta Api di Bekasi

Pergub DKI Jakarta itu yakni Pergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas.

Lebih lanjut Budi menuturkan, mobil listrik sebanyak 21 unit, yang dianggarkan senilai Rp 800 juta per mobil dengan total Rp 16,8 miliar.

“Iya, tahun ini 21 unit (mobil listrik). Cuma anggarannya gede sekali, hampir Rp 800 juta per unit,” ungkap Budi. (R13/HR-Online/Editor-Ecep)