harapanrakyat.com,- Fokus lakukan percepatan pembayaran pajak, Pemda Ciamis, Jawa Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan cetak massal SPPT PBB P-2 di kantor Bapenda Senin (27/2/2023).

Kepala Bapenda  Kabupaten Ciamis Aef Saefuloh, S.Sos., M.Si, menyatakan, pihaknya melakukan percetakan SPPT, agar segera didistribusikan ke masyarakat wajib pajak.

“Hal ini merupakan bentuk dari kesiapan Pemerintah Daerah untuk terus memaksimalkan PAD (pendapatan asli daerah),” ujar Aef Saefulloh didampingi Sekretaris Bapenda, Angga Gustiana Yusman S.STP MM.

Kata dia, sektor pajak ini merupakan hal penting, karena menjadi salah satu sumber utama dalam pembangunan.

“Setelah kita mencetak SPPT PBB P-2, lalu kita bagikan ke masyarakat. Agar masyarakat dapat segera melakukan pembayaran dan tidak menunggu batas waktunya,” katanya.

Aef menyebut, jumlah SPPT yang dicetak untuk tahun 2023 ini sebanyak 1.352.466 objek pajak.

“Jumlah itu bertambah 0,78 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya 1.347.953 objek pajak,” ungkapnya.

Baca juga: Bapenda Harapkan PHRI Ciamis Sinergi Tingkatkan PAD

Adapun proses cetak SPPT PBB-P2 dilakukan di Bapenda Ciamis, karena sudah memiliki mesin sendiri.

“Dengan adanya mesin cetak yang telah dimiliki oleh Bapenda, dapat membantu mempercepat pembayaran pajak di masyarakat sehingga target di tahun ini bisa tercapai,” katanya.

Sementara jumlah pokok ketetapan PBB P-2 tahun 2023 Rp 24.937.770.738. Naik 1,96 persen dari tahun 2022 senilai Rp 24.741.162.547,.

“Kita optimis target itu tercapai. Karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Alhamdulillah kepatuhan masyarakat Ciamis dalam membayar PBB P-2 mencapai 99 persen,” ucapnya.

Lanjut Aef, untuk pendistribusian SPPT PBB P-2 akan dilaksanakan mulai pertengahan Maret, ke seluruh Desa/Kelurahan melalui Kecamatan. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), Don Muzakir, menyebut bahwa Pasar Pemda Ciamis, Jawa Barat, sangat rapi dan juga bersih.

Hal tersebut Don Muzakir ungkapkan setelah kegiatan Deklarasi DPC Papera Kabupaten Ciamis, Senin (27/2/2023), di Keraton Selagangga Ciamis.

“Dalam setahun ini saya mungkin sudah mengunjungi sekitar 300 pasar lebih di Indonesia. Tapi pasar di Ciamis yang pemerintah kelola sangat rapi dan bersih,” katanya. 

Menurut Don Muzakir, sumber daya manusia di Pasar Ciamis ini sudah sangat meningkat. Jadinya, para pedagang di pasar ada kesadaran tersendiri terkait hal sampah tersebut. 

Baca Juga: Antisipasi Kebakaran, Petugas Cek Kondisi Hydrant dan APAR di Pasar Manis Ciamis

“Jadi ada kesadaran tersendiri, maka sampah yang dihasilkan dari pedagang ini, pedagang yang mengumpulkan. Sehingga tidak ada sampah yang berserakan dan segala macam,” ujarnya.

Don juga mengapresiasi Pemda Ciamis, pengelola dan juga para pedagang di Pasar Ciamis. Pasalnya, sangat luar biasa sekali dalam pengelolaannya.

Baca Juga: Ketua HPPC Harus Punya Inovasi Memajukan Pedagang Pasar Ciamis

“Kita akan memberi tahu kepada kawan-kawan pedagang, kita juga harus ada improvisasi diri, kesadaran diri dalam hal pengelolaan pasar,” ucapnya.

Don menambahkan, untuk di Indonesia pasar pemerintah yang paling bagus itu adalah Ciamis, kecuali pasar Yogjakarta dan juga Bali. 

“Saya sudah keliling. Pokoknya pasar pemerintah yang paling bagus adalah Ciamis, tidak ada yang lain,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Ratusan peternak lebah Klanceng di Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga jadi korban penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah.

Modusnya, para korban diajak memelihara lebah madu dengan iming-iming keuntungan 400 ribu rupiah untuk sekali panen.

Menurut informasi yang harapanrakyat.com terima, tercatat secara nasional (seluruh Indonesia), sebanyak 30 ribu orang tertipu investasi berkedok budidaya madu Klanceng. Para korban mengalami kerugian total antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah.

Sementara itu, pantauan HR Online, ratusan peternak lebah madu Klanceng berkumpul di salah satu gedung, Jalan Saptamarga, Kota Tasikmalaya, Senin (27/2/2023).

Mereka ini merupakan para korban penipuan dan penggelapan, dengan modus investasi bodong berkedok ternak atau budidaya lebah madu Klanceng. Adapun penipuan tersebut diduga dilakukan oleh PT MBM.

Baca Juga: Tergiur Umroh Murah Meriah, 106 Calon Jamaah di Bogor Malah Kena Tipu

Para korban mengaku mengalami kerugian antara Rp 1,2 juta sampai Rp 3 miliar. Sedangkan untuk modusnya, korban diajak budidaya lebah di rumah dengan membeli satu kotak lebah seharga Rp 1,2 juta.  

Modus Penipuan Investasi Bodong Berkedok Ternak Lebah

Saat ini, para korban melalui kuasa hukumnya melaporkan penipuan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, sesuai laporan No 0123 tanggal 21 Februari 2022. Para korban meminta agar pihak perusahaan mengembalikan uang yang sudah mereka investasikan.

Ketua Perkumpulan Peternak Lebah Klanceng Nasional Indonesia (PPLKNI), Ahmad mengatakan, untuk seluruh Indonesia, para korban dari kasus investasi tersebut ada 30 orang.

“Kerugiannya sudah kami data dan mencapai Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun lebih,” katanya, Senin (27/2/2023).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa modus dari investasi bodong tersebut adalah berbentuk kerja sama berkedok pemeliharaan ternak lebah madu.

Para korban pun tergiur akan bujuk rayu perusahaan tersebut. Sebab mereka melihat keuntungan dan lainnya dari brosur ajakan dan lain sebagainya.

“Harapan kami agar uang mitra dikembalikan oleh direksi PT MBM beserta staf, yang diduga membawa kabur uang para mitra,” harapnya.

Baca Juga: 121 Warga Bogor Jadi Korban Penipuan Jual Beli Tanah, Total Kerugian Miliaran Rupiah

Sementara itu, kuasa hukum korban, Hero Subandi menjelaskan, pihak perusahaan mengajak para mitra yang sekarang sebagai korban, untuk memelihara ternak lebah di rumah masing-masing.

“Modus investasi bodong berkedok ternak lebah ini jual beli kotak lebah yang disebut sebagai stup,” jelasnya.

Kerugian Para Korban

Lebih lanjut Hero menambahkan, bahwa untuk harga stupnya Rp 1,2 juta dengan masa panen sekitar 4 bulan sekali. Sedangkan untuk keuntungannya adalah Rp 400 ribu sekali panen.

Kemudian, dari jualan stupnya per kotak tersebut berkembanglah menjadi beberapa stup dan menjadi mitra-mitra di daerah. Setelah itu, terbentuklah istilah agen.

“Dari sejak Oktober 2022, para korban belum menerima baik itu pengembalian terhadap modal maupun bagi hasil yang perusahaan janjikan,” ungkapnya Senin (27/2/2023).

Menurut Hero, para korban investasi bodong berkedok ternak lebah ini, memang sudah ada yang pernah yang merasakan hasilnya. Namun ada juga yang belum pernah merasakan hasilnya.

“Bahkan yang lebih lebih parahnya lagi, ada yang membeli satu kotak stup, tapi barangnya belum korban dapatkan,” terangnya.

Baca Juga: Mahasiswi Cantik di Tasikmalaya Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Investasi Ilegal

Adapun kerugian dari satu orang yang paling besar sampai Rp 3 miliar, dan paling kecil Rp 1,2 juta, untuk 1 kotak atau stup.

“Jadi, jika orang tersebut membeli 50 stup, maka dikalikan Rp 1,2 juta. Sudah tahu berapa kerugiannya,” jelasnya.

Tuntutan Peternak Lebah di Tasikmalaya

Menurutnya, PT MBM dan kroni-kroninya telah melakukan upaya untuk menggembosi para mitra tersebut.

“Sehingga kerugian dan penderitaan yang para mitra derita semakin lengkap,” ujarnya.

Oleh sebab, katanya, PPLKNI sebagai wadah yang menampung mitra yang saat ini sebagai agen, mengupayakan upaya hukum yang paguyuban lakukan supaya hak para korban dikembalikan.

Kemudian, proses hukum terhadap orang-orang yang menikmati dana-dana aliran dari para korban bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

“Dan menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berhati-hati dalam menjalin kerja sama dalam berinvestasi,” katanya.

Hero menuturkan, bahwa tuntutan para korban dari investasi bodong berkedok ternak lebah ini adalah pengembalian modal.

“Namun tuntutan pengembalian itu termasuk yang paling berat. Sebab, pengembalian dana kemungkinan sudah diambil atau dialihkan,” tuturnya.

Sementara untuk hasil ternak lebah berupa madu tersebut, itu yang menjadi pertanyaan dari para korban.

Sebab, para korban sampai saat ini tidak mengetahui tempat budidaya atau proses pemanenan dan distribusi terhadap produk-produk tersebut.

“Itu yang kita tidak pernah tahu,” tegasnya.

Heru menduga bahwa modus penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah sudah terjadi tiga tahun yang lalu.

Namun, menurutnya kasus ini baru muncul ke permukaan setelah fakta-fakta yang terungkap dan gagalnya PT MBM untuk membayar panen kepada para mitra di bulan Oktober 2022.

“Langkah cepat kami sebagai kuasa hukum, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan terhadap warga negara, yang menjadi korban ternak lebah Klanceng, dengan dalil jual beli yang dilakukan oleh PT MBM,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana mengimbau warga melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak berwenang, salah satunya kepolisian.

Selain kepolisian, lanjut Yana, warga juga bisa melaporkan kasus KDRT ini ke Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) kelurahan di Kota Bandung.

“Kita mendorong korban untuk melapor KDRT baik itu berupa kekerasan verbal maupun fisik. Karena selama ini banyak korban sungkan melapor karena pelaku atau korban masih dalam satu keluarga,” kata Yana di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

Nantinya, lanjut Yana, para pelapor akan memperoleh pendampingan dan tindak lanjut berupa pemulihan traumatis.

“Pemkot Bandung fokus pada pemulihan psikologi korban. Sehingga, dampak traumatisnya bisa tertangani,” ucapnya.

Selain itu, lanjut walikota, pihaknya juga siap melakukan pendampingan psikologis kepada korban maupun keluarga korban kasus KDRT.

Yana mengharapkan, dengan adanya Puspel PP di kelurahan, masyarakat bisa melaporkan kasus dan dapat menekan angka KDRT di Kota Bandung.

“Puspel PP dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah KDRT. Semoga bisa menekan kasus KDRT di Kota Bandung,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Uum Sumiati mengatakan, saat ini Puspel PP telah ada di 106 kelurahan di Kota Bandung.

Puspel PP, lanjut Uum, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pencegahan KDRT di tingkat Kelurahan.

Baca Juga : PKL Masjid Al Jabbar Mencapai Ratusan, Satpol PP Jawa Barat Lakukan Penertiban

Saat ini, kata Uum sepanjang 2022, pihaknya telah menerima ratusan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Angka kekerasan ini akan bertambah karena banyak warga yang berani melapor. Ini bukan dipandang negatif, melainkan kita pandang sebagai suatu keberhasilan mengedukasi masyarakat berani melapor,” kata dia.

“Dengan aktivasi Puspel PP di Kelurahan, diharapkan kasus KDRT dapat diketahui lebih cepat, dan segera memperoleh bantuan untuk penyelesaian lebih lanjut,” tutur Kepala DP3A Kota Bandung itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, menekankan restoran dan rumah makan di Kota Bandung, menampilkan informasi kandungan gula dan kalori pada menu sajian makanannya.

Hal itu untuk menekan tingginya angka kasus diabetes mellitus (DM) di kalangan remaja dalam satu tahun terakhir ini.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Bandung, dr Intan Annisa mengatakan, pencegahan DM di kalangan remaja ini, tidak hanya oleh pemerintah. Melainkan juga dukungan dari para pelaku usaha kuliner.

Baca Juga : Ungkap Kasus KDRT Perlu Peran Aktif Warga

Menurutnya, restoran-restoran di Kota Bandung juga bisa melakukan edukasi. Seperti misalnya tidak hanya memasang harga pada menu. Tetapi juga ada informasi lain seperti kandungan kalori, gula, dan komposisi krusial dalam makanan. 

“Jadi ada informasinya, ini mengandung sekian kalori, setara dengan berlari sekian menit. Bukan berarti tidak boleh mengonsumsi, tapi semua orang jadi tahu dan peduli untuk membatasi konsumsi makanan tersebut,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Berdasarkan data, pada tahun 2022, kasus DM tipe 1 usia di bawah 15 tahun sebanyak 9 orang dan tipe 2 sebanyak 44 orang. Kemudian pada usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 24 orang mengidap DM tipe 1, dan 57 orang mengidap DM tipe 2.

“Barengi juga dengan olahraga dan aktivitas yang sesuai. Kalau istilah spesialis penyakit dalam itu jamu gendong yakni jaga mulut, banyakin gerak dong,” ujarnya.

Gelar Edukasi Cegah Diabetes Mellitus

Ia mengatakan, sejak Januari 2023 pihaknya lebih masif melakukan skrining terintegrasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, untuk edukasi DM, pihaknya juga melibatkan peran dari kader kesehatan remaja.

Mengingat jika hanya mengandalkan jam operasional puskesmas, maka pihaknya melakukan skrining DM menjadi sulit, apalagi saat masih waktu sekolah. Sehingga terjun langsung ke lapangan menjadi upaya terbaik.

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

“Kita yang turun ke sekolah-sekolah terutama SMP dan SMA, bahkan universitas juga. Jadi memang kunci untuk penanggulangan ada jemput bola karena angka diabetes mellitus berbeda dengan penyakit menular yang gejalanya terlihat,” ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan arahan dari Wali Kota Bandung, maka kantin sehat akan kembali beroperasi lagi di sekolah-sekolah.

“Juga bisa mengajak anak untuk rutin membawa bekal dari rumah, karena bisa lebih terpantau komposisinya. Lalu untuk keluarga yang memiliki anak remaja agar dapat memeriksakan kesehatan anak mereka secara berkala. Misalnya setahun sekali, bisa di sekolah atau puskesmas,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana mengimbau warga melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak berwenang, salah satunya kepolisian.

Selain kepolisian, lanjut Yana, warga juga bisa melaporkan kasus KDRT ini ke Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) kelurahan di Kota Bandung.

“Kita mendorong korban untuk melapor KDRT baik itu berupa kekerasan verbal maupun fisik. Karena selama ini banyak korban sungkan melapor karena pelaku atau korban masih dalam satu keluarga,” kata Yana di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

Nantinya, lanjut Yana, para pelapor akan memperoleh pendampingan dan tindak lanjut berupa pemulihan traumatis.

“Pemkot Bandung fokus pada pemulihan psikologi korban. Sehingga, dampak traumatisnya bisa tertangani,” ucapnya.

Selain itu, lanjut walikota, pihaknya juga siap melakukan pendampingan psikologis kepada korban maupun keluarga korban kasus KDRT.

Yana mengharapkan, dengan adanya Puspel PP di kelurahan, masyarakat bisa melaporkan kasus dan dapat menekan angka KDRT di Kota Bandung.

“Puspel PP dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah KDRT. Semoga bisa menekan kasus KDRT di Kota Bandung,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Uum Sumiati mengatakan, saat ini Puspel PP telah ada di 106 kelurahan di Kota Bandung.

Puspel PP, lanjut Uum, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pencegahan KDRT di tingkat Kelurahan.

Baca Juga : PKL Masjid Al Jabbar Mencapai Ratusan, Satpol PP Jawa Barat Lakukan Penertiban

Saat ini, kata Uum sepanjang 2022, pihaknya telah menerima ratusan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Angka kekerasan ini akan bertambah karena banyak warga yang berani melapor. Ini bukan dipandang negatif, melainkan kita pandang sebagai suatu keberhasilan mengedukasi masyarakat berani melapor,” kata dia.

“Dengan aktivasi Puspel PP di Kelurahan, diharapkan kasus KDRT dapat diketahui lebih cepat, dan segera memperoleh bantuan untuk penyelesaian lebih lanjut,” tutur Kepala DP3A Kota Bandung itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Presiden RI, Joko Widodo bersama istri turut menyaksikan event, F1 Powerboat (F1H20) World Championship Danau Toba, di Kota Balige, Sumut, Minggu (26/2/2023).

Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, Msi, Pangdam I/Bukit Barisan menyambut langsung kedatangan Presiden beserta rombongan, antara lain Panglima TNI dan Kapolri.

Selain mendampingi Presiden dan rombongan, Pangdam I/BB juga hadir untuk memastikan pengamanan VVIP, agar sesuai SOP.

“Momentum ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. Maka dari itu, selama kunjungan Presiden dan rombongan, jelas PAM VVIP harus sesuai dengan SOP,” ujar Pangdam.

Baca juga: Pengecekan Akhir PAM F1 Powerboat World Championship Danau Toba Dilakukan Pangdam I/BB

Daniel pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara, agar mendukung event F1 Powerboat (F1H20) World Championship, agar berjalan dengan lancar.

“Juga saya titipkan agar bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah,” katanya. (R8/HR Online/Editor Jujang)