harapanrakyat.com,- Kebijakan Gubernur NTT (Nusa Tenggara Timur) Viktor Bungtilu Laiskodat, soal siswa harus berangkat sekolah jam 5 pagi viral melalui media sosial Twitter @Trending_Issue, pada Selasa (28/02/2023).

Hal itu lantas menuai polemik banyak pihak. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik terlihat Gubernur NTT tengah memberikan arahan kepada guru-guru SMA/SMK dalam acara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kupang pada Rabu pekan lalu (23/02/2023).

Viktor meminta agar Disdikbud Kupang memberlakukan kebijakan siswa SMA/SMK berangkat sekolah jam 5 pagi.

Melansir dari berbagai sumber, Kadisdikbud NTT Linus Lusi membenarkan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya aturan itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. “Ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT,” katanya.

Selain itu, kebijakan berangkat sekolah jam 5 pagi adalah untuk melatih siswa dalam menumbuhkan karakternya, demi membangun sumber daya manusia di NTT.

“Agar murid sekolah disiplin dalam belajarnya,” ujar Linus.

Baca Juga: Guru Pukul Murid di Garut Viral, Kepsek: Siswa Merokok di Sekolah

Klarifikasi Kebijakan Gubernur NTT Berangkat Sekolah Jam 5 Pagi

Secara serius Gubernur NTT menanggapi isu yang beredar terkait berangkat sekolah jam 5 pagi. Ia menegaskan, NTT membutuhkan dua sekolah menjadi sekolah unggulan. Unggul dalam pengetahuan dan unggul juga dalam karakter. 

“Kita tidak banyak-banyak sebenarnya, hanya perlu dua sekolah untuk memberlakukan kebijakan ini, yaitu SMAN 1 dan SMAN 6,” kata Viktor.

Menurutnya, NTT tidak bisa disamakan dengan daerah lain. NTT masih kekurangan infrastruktur dan SDM, kecuali uang.

“50 persen anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi NTT disalurkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk menjawab anggaran sebanyak itu perlu mendesain secara khusus,” terang Viktor.

Ia menginginkan agar sekolah unggul tersebut untuk menopang distribusi anak NTT bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, seperti UI, UGM, bahkan Harvard University.

Baca Juga: Wali Kelas Ungkap Kepribadian Rahma, Pelajar SMA di Kota Banjar yang Dilaporkan Hilang

Kebijakan Menuai Polemik

Meski demikian, kebijakan Gubernur NTT soal berangkat sekolah jam 5 pagi menuai polemik dan sorotan banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

Menurut Syaiful Huda, kebijakan tersebut harus berdasarkan pada kajian yang mendalam. Karena, sebagaimana informasi yang ia terima belum ada kajian akademis terkait kebijakan itu, serta sosialisasi kepada berbagai elemen pendidikan.

Ia menilai kebijakan Gubernur NTT itu tidak memiliki relevansi dengan kualitas belajar siswa. Karena menurutnya, kualitas belajar itu berangkat dari kualitas pendidik, keberadaan sarana, serta bimbingan dari para orang tua siswa.

Tak hanya itu, Huda juga menyoroti soal sisi keamanan apabila memberlakukan kebijakan itu. “Apakah sisi keamanan untuk siswa telah dilakukan pengkajian secara mendalam saat berangkat ke sekolah,” tanya Huda.

Meski telah mendapat kritikan dari banyak pihak, sepertinya Gubernur NTT bersikukuh akan memberlakukan kebijakan berangkat sekolah jam 5 pagi. (Aji/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat com,- Jajaran Kepolisian Polres Kota Banjar, Polda Jawa Barat, berhasil membekuk 4 orang pelaku pencurian motor. Sebanyak 3 orang di antaranya merupakan sindikat maling motor yang kerap beraksi wilayah di Banjar, Ciamis dan Cilacap.

Tiga orang sindikat pencurian sepeda motor yang berhasil tim petugas amankan tersebut, masing-masing DH (29), DY (23) DR (24). Ketiganya warga Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

Sementara satu orang tersangka lagi merupakan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Polsek Langensari.

Kapolres Kota Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengungkapkan, tersangka yang berhasil diamankan tersebut, merupakan satu jaringan dari Cilacap, Ciamis dan Tasikmalaya.

Baca Juga: Dua Remaja di Bogor Dibekuk Polisi, Diduga Jadi Pelaku Curanmor

Para pelaku menjalankan aksi kejahatannya tersebut antara pukul 01.00-06.30 WIB. Mereka mengambil sepeda motor milik warga yang tengah berada di halaman rumah.

“Empat orang kami amankan. Mereka berperan sebagai joki. Namun pelaku utamanya masih dalam pengejaran petugas,” ungkap Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Banjar, Rabu (1/3/23).

Pelaku Utama Sindikat Maling Motor di Kota Banjar Masih DPO

Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP. Nandang Rokhmana menjelaskan, para pelaku tersebut menjalankan aksinya di wilayah Kota Banjar. Antara lain daerah Purwaharja, Mekarharja dua lokasi, dan wilayah Langensari.

Dalam menjalankan aksinya tersebut, para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang mengawasi situasi dan ikut menjual sepeda motor hasil curian. Kemudian menjadi joki atau melakukan pencurian dan penadah hasil pencurian.

“Sebelum mengamankan para tersangka kami melakukan penyelidikan selama satu minggu di wilayah Ciamis, karena ini merupakan sindikat. Satu orang tersangka berhasil kami amankan, kemudian kita lakukan pengembangan,” jelas AKP Nandang.

“Petugas juga melakukan interogasi mendalam, ternyata para pelaku merupakan sindikat yang sudah berjalan beberapa tahun ke belakang di wilayah Priangan timur,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Pencuri di Kota Banjar Beraksi Saat Penghuni Tidur, Satu Sepeda Motor Raib

Lebih lanjut ia menyebutkan, pelaku yang berhasil tim petugas amankan dalam sindikat maling motor ini sebanyak 3 orang. Tim petugas juga berhasil menangkap satu orang pelaku lagi.

Namun, satu orang pelaku tersebut dilimpahkan ke Polres Cilacap, karena wilayah kejadiannya di Cilacap.

Sedangkan untuk pelaku utamanya masih dalam pengejaran dan sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.

“Pelaku utamanya ada empat orang masih kita kejar, dan sudah ditetapkan menjadi DPO untuk mempersempit ruang gerak para pelaku,” katanya.

Barang Bukti

Sementara dari pengungkapan kasus tersebut, tim petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.

Antara lain sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi Z 4939 BL, sepeda motor F1ZR warna hitam. Kemudian, sepeda motor merek Yamaha 54P A/T warna hitam, dengan nopol Z 6341 YZ.

Berikutnya, satu buah gembok warna silver bertuliskan Kanemaster milik korban. Satu buah BPKB sepeda motor Yamaha NMax dengan Nopol Z 3339 Z, berikut kunci kontak sepeda motor milik korban. Dan satu buah STNK sepeda motor dengan nopol Z 3780 YO, berikut kontrak sepeda motor milik korban serta sejumlah barang bukti lainnya.

Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang merupakan sindikat maling motor ini dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana.

“Adapun ancamannya paling lama 7 tahun,” pungkas Kasat Reskrim Polres Kota Banjar. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Seorang perempuan berinisial BD (20) warga Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, berhasil ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Banjar, Jawa Barat karena membawa sabu puluhan gram.

Perempuan inisial BD itu kedapatan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu atau Metamfetamin.

Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo melalui Kasat Narkoba AKP Kusyata mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal saat pihaknya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu.

Baca juga: Ungkap Kasus Pembunuhan Kurang dari 24 Jam, Personel Polres Banjar Diganjar Penghargaan

Kusyata menjelaskan, selain mengamankan BD, pihaknya juga mengamankan perempuan berinisial DHP (17) warga Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bahwa di sebuah hotel di Kelurahan, Kecamatan Pataruman, ada transaksi peredaran narkotika jenis sabu,” kata Kusyata saat konferensi pers, Rabu (1/3/2023).

Polres Banjar Tangkap Dua Orang yang Bawa Sabu

Menurutnya, anggota Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar hotel tersebut. Kemudian, petugas kepolisian melihat dua orang perempuan turun dari mobil jenis Honda Brio.

“Dengan gerak-geriknya mencurigakan kedua perempuan itu masuk ke rumah makan yang berada di pinggir hotel. Ketika kita  mendatangi dan melakukan interogasi mereka terlihat panik,” terangnya.

Selanjutnya, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap tas berwarna hitam DHP. Dari dalam tas itu ada satu bungkus plastik berwarna hijau dan di dalamnya ada 2 plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu.

Lanjut Kusyata, dari masing-masing plastik klip berisi sabu itu memiliki berat 41,35 gram dan 32, 11 gram.

“Kemudian anggota polwan kami juga melakukan penggeledahan terhadap BD. Hasilnya di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdapat satu bungkus belas snack berwarna merah,” paparnya.

Setelah pihaknya membuka, petugas juga menemukan 2 plastik klip yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dengan masing-masing memiliki berat 10,35 gram dan 5,23 gram.

Kusyata menambahkan, pihaknya pun saat ini mengamankan dua orang pelaku dan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. (Sandi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Anggota DPR RI, Nurul Arifin mendorong adanya ruang politik bagi penyandang disabilitas. Misalnya dengan menjadi petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Memberikan ruang politik, artinya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas berkiprah di Bawaslu atau KPU. Siapa yang memiliki ilmu atau passion-nya dan ingin mencurahkan kemampuannya,” ungkapnya pada Mentas (Menembus Batas) di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/3/2023).

Menurutnya, sangat perlu membuka ruang politik bagi para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta politik. Sehingga, lanjut Nurul, tidak hanya menyampaikan hak suaranya dalam momentum politik tersebut.

Baca Juga : Wali Kota Bandung Tegaskan Waspada Potensi Kerawanan Konflik Pemilu

“Jadi memberikan ruang kesempatan dan kuota, misalnya menjadi komisioner,” ujarnya.

Terkait kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk duduk di parlemen, lanjutnya, kesempatan tersebut terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu).

“Tentu saja ada peluang, walau dengan segala keterbatasan. Karena yang penting sehat jasmani dan rohani, maka teman-teman disabilitas boleh-boleh aja,” katanya.

Selain itu, ia mengakui, ruang publik yang ramah disabilitas masih minim, termasuk Kota Bandung. Oleh karena itu, ia meminta agar Pemkot Bandung bisa melakukan inovasi dalam pembangunan infrastrukturnya.

“Ruang disabilitas masih sangat minim di Kota Bandung. Saya lihat belakangan ini, kurang inovatif jadi mandek pembangunan. Saya berharap kepala daerah bisa membangun Kota Bandung dengan inovasi-inovasi baru, kalau tidak bisa meneruskan yang sudah ada,” ucapnya.

Baca Juga : Pemilih Pemilu 2024 di Kota Bandung Bertambah 170 Ribu

Pada peringatan Hari Kursi Roda Internasional tersebut, ia juga berharap para penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan menyalurkan bakatnya. Serta kepada orang tua dan lingkungannya, untuk selalu memberikan support.

“Apapun kondisinya, mereka tetap menjalankan kehidupannya dengan bakat-bakatnya, misalnya menulis, melukis  membuat cinderamata. Jadi terus berkarya dengan segala kondisinya,” ungkapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Bank bjb senantiasa meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia dan layanan perbankan untuk para anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS). Untuk itu, bank bjb lakukan kerja sama dengan BAIS TNI.

Penandatangan kerja sama tersebut dilaksanakan di Ruang LB Moerdani Sport Cender BAIS, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

BAIS adalah organisasi khusus untuk menangani intelejen kemiliteran. Mabes TNI sebagai komando dari BAIS. Tugasnya, untuk menyalurkan analisis intelejen dan strategis. Baik aktual atau perkiraan ke depan, dengan jangka pendek, menengah dan panjang kepada Panglima TNI serta Kementerian Pertahanan.

Yuddy Renaldi, Direktur Bank bjb, mengatakan kerja sama ini berlangsung selama 3 tahun. Kerja sama ini pun sebagai sinergi awal guna menghadirkan kerja sama yang lebih luas antara bjb dan BAIS ke depannya. Saat ini jumlah personel BAIS seluruh Indonesia tercatat sebanyak 3 ribu orang.

Baca Juga: Capaian Gemilang Bank bjb Tahun 2022, Optimis Tumbuh Positif di 2023

“Penandatangan nota kerja sama ini sebagai komitmen bersama guna saling memberikan manfaat. Tujuannya bersama untuk membangun negeri serta memberi manfaat untuk Indonesia. Dengan kerja sama ini selain juga memperererat hubungan yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Kami merasa terhormat dan juga bangga bisa memberikan layanan perbankan untuk BAIS,” ungkap Yuddy.

Perjanjian Kerja Sama Layanan Perbankan bank bjb dan BAIS

Perjanjian kerja sama ini meliputi pemberian produk serta jasa layanan perbankan. Kemudian pelatihan bidang pengawasan dan pengamanan bagi pegawai dan calon pegawai bank bjb untuk peningkatan kualitas SDM.

Selanjutnya, pertukaran informasi dan data dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan bank dan juga kepentingan negara. Serta kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

Harapannya, dengan kerja sama ini, bank bjb bisa mendukung dan membantu BAIS dan anggotanya dalam perluasan pemanfaatan berbagai produk serta layanan bank bjb.

Bank bjb mempunyai sejumlah program kredit, antara lain, KPR, kredit konsumer dan ritel. Ada juga pengelolaan keuangan simpanan bank bjb sampai pengelolaan dana pensiun lewat program DPLK bank bjb.

Bank bjb pun sebelumnya telah bersinergi kerja sama dengan lembaga TNI dan para anggotanya. Seperti penyaluran kredit konsumer bank bjb bagi para anggota TNI di seluruh daerah di Indonesia. (R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan, semua pihak harus mewaspadai terjadinya potensi kerawanan konflik selama Pemilu. Bahkan, potensi kerawanan konflik Pemilu pun bisa terjadi mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Yana mengatakan, agar Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar maka perlu adanya sinergitas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Menghadapi Pemilu 2024, TNI menjadi salah satu pilar penting menjaga keamanan dan kondusifitas di kabupaten dan kota, tentunya bersama dengan Forkopimda,” kata Yana kepada wartawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga : Pemilih Pemilu 2024 di Kota Bandung Bertambah 170 Ribu

Selain itu, Yana menuturkan, selama tahun politik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, harus menjaga netralitasnya. Sehingga, lanjut Yana, hal itu mampu menghasilkan Pemilu yang aman, damai, tentram, dan berkualitas.

Netralitas dalam Pemilu, kata Wali Kota Bandung itu, merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan.

Menurut Yana, Pemilu yang berkualitas adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Oleh karena itu, TNI memiliki peran penting untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 ini kepada masyarakat.

“Tanpa partisipasi pemilih yang tinggi, kualitas Pemilu kurang baik. Kota Bandung pada (Pemilu) tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 87 persen. Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 ini (partisipasi pemilih) bisa mencapai 90 persen,” ungkapnya.

“Teman-teman TNI juga mempunyai peran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” Yana menambahkan.

Hindari Potensi Kerawanan Konflik Pemilu, ASN Pemkot Bandung Jaga Netralitas

Sebagai informasi sebelumnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Bandung tidak terlibat politik praktis saat tahun politik 2024 mendatang.

Selain itu, Yana juga menegaskan agar ASN tetap menjaga netralitasnya dalam jelang Pemilu 2024.    

Baca Juga : Wali Kota Bandung Imbau Penyandang Disabilitas Gunakan Hak Pilih Pemilu 2024                                                                              

“Maka saya tegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis atau menunjukan keberpihakan kepada salah satu kontestan,” ungkapnya.

Menurut Yana, jika ASN terlibat politik praktis, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, ASN harus taat pada aturan terlebih di tahun politik mendatang.

“Untuk setiap pelanggaran tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Sehingga saya meminta kepada para pejabat untuk bersandar kepada peraturan undang-undang yang berlaku,” ucap Wali Kota Bandung itu. (R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio. Rafael merupakan mantan pejabat di lingkungan Dirjen Pajak.

Pemeriksaan harta kekayaan Rafael itu, merupakan buntut kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dandy Satrio kepada korban berinisial D (17) di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Dari hasil pemeriksaan sementara, KPK mengungkap bahwa Rafael memiliki saham di enam perusahaan.

Baca Juga : Polres Jakarta Selatan Periksa 5 Saksi Kasus Penganiayaan di Pasanggrahan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, meski memiliki saham di enam perusahaan, namun pemilikan saham itu tidak dirinci dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Iya, ada di LHKPN terakhirnya. Tapi akses publik hanya sampai total surat berharga saja. Detailnya ya itu tadi, saham di enam perusahaan,” ungkap Pahala Nainggolan kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Jumlah Harta Kekayaan Rafael dalam LHKPN

Dalam LHKPN, Rafael Alun tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Aset terbesar milik Rafael ini salah satunya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 51,9 miliar. Aset tanah dan bangunan ini tersebar di Jakarta, Sleman, dan Manado.

Selain itu, Rafael juga memiliki harta kekayaan berupa kendaraan senilai Rp 425 juta. Ia tercatat memiliki mobil Toyota Camry tahun 2008 senilai dan mobil Toyota Kijang tahun 2018.

Namun, lagi-lagi Rafael tidak mencantumkan harta kekayaan berupa mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson dalam LHKPN.

Baca Juga : Tangga Sempit Halte Bus Transjakarta Cikoko Viral di Medsos

Selain itu, Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420 juta. Kemudian, surat berharga sejumlah Rp 1.556.707.379. Kemudian Rafael juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 1.345.821.529 dan harta lainnya senilai Rp 419.040.381.

Sebagai informasi, sebelum adanya kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satrio sebagai tersangka, Rafael Alun Trisambodo menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II.

Seiring mencuatnya kasus penganiayaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mencopot Rafael dari jabatannya. (R13/HR Online/Editor-Ecep)