Beranda blog Halaman 93

Subang Jajaki Kerjasama Internasional dengan Delegasi Hokkaido Jepang

Penulis
Sani M
-
kerjasama internasional Subang Hokkaido Jepang

Subang – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, menerima kunjungan resmi Delegasi Pemerintah Daerah Hokkaido, Jepang, Selasa (9/9/2025). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjajaki peluang kerjasama internasional di berbagai bidang strategis.

Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Subang, Wastim Edi, menyampaikan bahwa pihak Hokkaido tertarik menjalin kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Rencana kerjasama tersebut, meliputi penguatan pendidikan bahasa Jepang di Subang, pemberian beasiswa, pembukaan kesempatan kerja di bidang keperawatan, dan kesejahteraan sosial, pertukaran budaya dan kuliner, hingga sektor perikanan, pertanian, logistik, dan industri,” ungkap Wastim.

Wakil Kepala Sekolah Kejuruan Internasional dan Budaya Kesejahteraan Higashikawa, Kuroda Hidetoshi, menilai Subang dan Hokkaido memiliki banyak kesamaan potensi. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan tenaga perawat di Jepang, khususnya dalam perawatan lansia.

“Dari divisi pendidikan Hokkaido, kami siap mendampingi, dan memberikan pelatihan bahasa maupun keterampilan keperawatan. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat, dan sudah ada murid-murid dari 14 negara, termasuk Indonesia, yang mengikuti program ini,” jelasnya.

Wakil Bupati Subang, yang akrab disapa Kang Akur, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, dialog ini membuka peluang kerjasama yang luas dan saling menguntungkan, baik dalam bidang pendidikan, pertukaran budaya, pengembangan sumber daya manusia, maupun sektor lainnya.

“Melalui kunjungan ini, saya berharap, hubungan persahabatan antara Subang dan Hokkaido semakin erat. Jadikan pertemuan ini sebagai titik awal bagi kerjasama yang lebih luas, kuat, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian niat kerjasama internasional antara Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Pemerintah Daerah Hokkaido. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Subang dan Wakil Kepala Sekolah Kejuruan Internasional dan Budaya Kesejahteraan Higashikawa. Kedua pihak sepakat membangun hubungan kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan kemajuan bersama.

Acara ini turut dihadiri Kabag Kerjasama Setda Subang, perwakilan Disdikbud, Dinkes, Disnakertrans, RSUD, Bagian Kesra, Kepala Divisi Dukungan Karier Global, staf Divisi Dukungan Karier Global, dosen Bahasa Jepang, Direktur PT Issinndou, penerjemah Tim Hokkaido, dosen UPI, Direktur Yayasan Amala Bina Insani, serta pendamping dari PT Issinndou.

Bupati Subang Hadiri Milad ke-2 RS Hamori, Apresiasi Peran Rumah Sakit Swasta

Penulis
Sani M
-
Bupati Subang hadiri Milad RS Hamori apresiasi peran rumah sakit swasta

Subang – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menghadiri perayaan Milad ke-2 Rumah Sakit (RS) Hamori dengan tema “Hamori to Infinity and Beyond” di Hotel Laska, Selasa (9/9/2025). Acara tersebut dihadiri Forkopimda Kabupaten Subang, Dewan Komisaris dan Direksi PT Hamori Medical Center, jajaran RS JIH grup, serta para dokter spesialis.

Dalam sambutannya, Kang Rey mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus harapan agar RS Hamori terus memberikan pelayanan terbaik.

“Selamat ulang tahun yang kedua untuk Rumah Sakit Hamori. Mudah-mudahan bisa terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Subang, menjadi rumah sakit yang terbaik, dan apa yang dicita-citakan ke depan bisa terlaksana semua,” ucapnya.

Bupati menekankan pentingnya peran RS Hamori dalam mendukung layanan kesehatan di Subang. Ia mengakui keberadaan rumah sakit swasta sangat membantu pemerintah daerah, terutama karena kapasitas RSUD masih terbatas.

“Jujur saja pemerintah daerah terbantu dengan kehadiran rumah sakit-rumah sakit swasta di Kabupaten Subang, karena RSUD masih terbatas kapasitasnya sehingga pasien sering menumpuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kang Rey mengungkapkan rencana pembangunan rumah sakit baru di wilayah Pantura Subang. RS bertipe C ini akan berdiri di atas lahan milik Pemda di Kecamatan Sukasari.

“Master plan pembangunannya akan disiapkan pada 2026, dengan target pembangunan bisa berjalan pada 2028. Pembiayaannya secara gotong royong dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RS Hamori, dr. R. Alief Radhianto, MPH, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan dua tahun penuh kerja keras dan pembelajaran. Ia menegaskan komitmen RS Hamori untuk menjadi mitra kesehatan yang terpercaya, profesional, dan humanis.

Sejak berdiri, RS Hamori telah melayani rata-rata 10.000 pasien rawat jalan, 1.500 pasien UGD, 1.100 pasien rawat inap, dan 450 pasien operasi setiap bulan.

Sebagai rangkaian Milad, RS Hamori juga menambah satu armada ambulans gawat darurat dengan fasilitas medis terkini. Selain itu, rumah sakit ini melanjutkan program CSR berupa bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk 1.050 peserta selama satu tahun.

Di akhir acara, Kang Rey kembali berharap RS Hamori dapat terus maju dan menjadi mitra kesehatan terpercaya bagi masyarakat Subang.

Bupati Subang Apresiasi ASN Responsif Aduan Masyarakat

Penulis
Sani M
-
evaluasi kinerja ASN Subang respons aduan masyarakat

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Senin (8/9/2025). Apel ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM, serta Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si.

Dalam laporan evaluasi, Sekda Subang memaparkan kinerja perangkat daerah dan kecamatan dalam menanggapi aduan masyarakat melalui media sosial resmi Bupati dan Pemkab Subang. Periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025 tercatat 754 aduan yang ditindaklanjuti oleh tim monitoring.

“Dari 754 aduan ini terlihat bagaimana perangkat daerah dan kecamatan menanggapi keluhan, kritik, maupun masukan warga. Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya. Hari ini kita umumkan secara terbuka siapa yang cepat, siapa yang terlambat, agar menjadi motivasi bagi semuanya,” ungkap Kang Asep.

Pada kategori keaktifan bermedia sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, ESDM serta Kecamatan Pabuaran meraih predikat Terngabret. Sementara Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara mendapat predikat Terkudet.

Evaluasi tindak lanjut aduan masyarakat dibagi dalam tiga klaster.

  • Klaster 1 (22–206 aduan): Satpol PP dan Damkar serta Dinas PUPR meraih predikat Terngabret. Dinsos, Dishub, dan Disdikbud mendapat predikat Cukup Ngabret.
  • Klaster 2 (22–35 aduan): Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapat predikat Terngabret. Dinkes, Disnakertrans ESDM, serta DLH mendapat predikat Cukup Ngabret. Dinas Pertanian tercatat sebagai Kurang Ngabret.
  • Klaster 3 (1–9 aduan): BPBD, Disparpora, Disnakeswan, Disdukcapil, Bapenda, BKPSDM, RSUD Subang, dan DPMPTSP meraih predikat Terngabret. Diskominfo dan DKUPP mendapat predikat Cukup Ngabret, sementara beberapa perangkat daerah lain mendapat predikat Kurang Ngabret.

Untuk kategori kecamatan, hasilnya juga dibagi menjadi tiga klaster. Kecamatan Subang meraih predikat Terngabret di klaster 1, sedangkan Kecamatan Pagaden dan Purwadadi mendapat predikat Kurang Ngabret. Pada klaster 2, tujuh kecamatan termasuk Ciater, Patokbeusi, dan Pabuaran meraih predikat Terngabret, sementara beberapa kecamatan lainnya dinilai Kurang Ngabret. Adapun Kecamatan Tanjungsiang menempati posisi Terngabret di klaster 3.

Penghargaan berupa trofi dan medali diserahkan langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda kepada perwakilan OPD dan kecamatan penerima.

Dalam arahannya, Bupati Reynaldy mengawali dengan puji syukur serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menekankan apel gabungan bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana mempererat silaturahmi, kekompakan, dan sinergi. Ia juga menyinggung situasi Subang yang tetap kondusif meski sempat terjadi aksi unjuk rasa berkat kerja sama aparat, pemerintah, dan masyarakat.

Bupati menegaskan kinerja ASN kini dinilai langsung oleh masyarakat melalui media sosial. Karena itu, konsistensi dan kecepatan tindak lanjut menjadi tantangan utama.

“Kinerja kita kini dinilai langsung oleh masyarakat, bukan sekedar laporan di meja kerja. Karena itu saya meminta seluruh perangkat daerah dan kecamatan bekerja secara serius, tidak menunda-nunda, dan selalu mengedepankan tanggung jawab,” tegas Kang Rey.

Ia menambahkan bahwa penghargaan hanyalah pemacu semangat. Hal yang terpenting adalah kehadiran ASN benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Subang.

“Penghargaan ini hanya pemacu semangat. Yang utama adalah bagaimana kehadiran kita sebagai ASN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang. Setiap laporan dan aduan masyarakat adalah amanah yang harus kita jawab dengan kerja nyata,” tutupnya.

Bupati Subang Tegaskan Percepatan Infrastruktur Lewat E-Katalog

Penulis
Sani M
-
percepatan pembangunan infrastruktur Subang lewat e-katalog

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang harus mulai berjalan pada akhir September. Ia menekankan pentingnya percepatan sekaligus transparansi dengan memanfaatkan sistem e-katalog.

Menurutnya, langkah ini harus segera dilakukan karena hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat baru turun pertengahan September. Setelah evaluasi keluar, proyek infrastruktur bisa langsung dieksekusi.

“Start untuk pembangunan infrastruktur akhir September ini harus sudah jalan. Karena kita baru pertengahan September nanti turun evaluasi dari gubernur, setelah evaluasi turun baru itu bisa jalan semua,” jelasnya.

Bupati Reynaldy menilai sistem e-katalog mampu mempercepat pengadaan sekaligus menjaga transparansi. Ia membandingkan dengan lelang manual yang memakan waktu hingga 45 hari, sementara kebutuhan pembangunan tidak bisa ditunda.

“Saya menekankan dan mewanti-wanti PUPR untuk bisa melaksanakan semuanya cepat karena waktunya mepet. Kalau lelang manual bisa lama. Maka saya minta kita rubah pakai e-katalog, dan acuan bisa melihat ke provinsi atau kabupaten lain yang sudah menerapkannya,” kata dia.

Untuk memastikan penerapan berjalan efektif, ia meminta Dinas PUPR melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dulu menggunakan e-katalog. Dengan begitu, Subang bisa segera menyesuaikan dan mengimplementasikan sistem tersebut.

Selain percepatan, Reynaldy juga menegaskan tidak boleh ada praktik titip proyek dalam pembangunan infrastruktur. Semua pihak, termasuk mereka yang dekat dengan pejabat, tidak boleh mendapatkan perlakuan khusus.

“Saya meminta semuanya fair sesuai ketentuan. Tidak ada yang boleh titip-titip. Kalaupun ada orang dekat saya yang ikut, tetap harus sesuai aturan. Yang utama itu kualitas, bukan karena embel-embel orang saya atau bukan,” tegasnya.

Ia menambahkan kualitas hasil pekerjaan menjadi prioritas utama. Proyek tidak boleh dikerjakan asal-asalan hanya karena faktor kedekatan dengan pejabat.

“Kualitas juga harus diperhatikan betul-betul. Saya tidak mau ada yang dimenangkan hanya karena ini saudaranya bupati atau orangnya bupati, sehingga mengabaikan kualitas. Itu saya tidak mau,” ujarnya.

Dengan penerapan e-katalog dan prinsip transparansi, Reynaldy berharap pembangunan infrastruktur di Subang dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas terbaik.

“Saya ingin Subang bisa maju dengan cara yang benar, dengan kualitas yang baik. Karena yang terpenting itu hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar proyek selesai,” pungkasnya.

Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara Dapat Predikat “Terkudet” dalam Layanan Medsos

Penulis
Sani M
-
Sekretariat DPRD Subang Terkudet

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Subang dan Pemerintah Kecamatan Pusakanagara mendapat sorotan tajam. Keduanya meraih predikat “Terkudet” atau paling kurang aktif dalam menanggapi aduan masyarakat melalui media sosial.

Temuan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, Asep Nuroni, saat apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Subang, Senin (8/9/2025). Evaluasi dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan untuk periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025.

Menurut Asep Nuroni, total 754 aduan masyarakat masuk melalui akun media sosial resmi milik Pemkab Subang. “Dari 754 aduan ini, terlihat bagaimana perangkat daerah dan kecamatan merespons keluhan, kritik, maupun masukan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar perangkat daerah sudah cukup responsif. Namun, ada yang masih perlu meningkatkan kecepatan tanggapan. “Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya,” imbuh Asep yang akrab disapa Kang Asep.

Dalam evaluasi tersebut, predikat “Terngabret” atau paling cepat merespons diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM serta Kecamatan Pabuaran. Sebaliknya, Sekretariat DPRD Subang dan Kecamatan Pusakanagara mendapat penilaian sebagai “Terkudet”.

Asep berharap pengumuman ini bisa menjadi dorongan agar seluruh jajaran Pemkab Subang lebih proaktif dan cepat tanggap dalam melayani masyarakat melalui platform digital.

Dedi Mulyadi Tanggapi Tunjangan Rumah DPRD Jabar Rp62-71 Juta: “Tidak Masalah Dihapus”

Penulis
Sani M
-
Tunjangan rumah DPRD Jabar

Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi sorotan publik terkait besarnya tunjangan rumah anggota DPRD Jabar yang mencapai Rp62 juta hingga Rp71 juta per bulan.

Tunjangan fantastis ini dinilai publik tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Diketahui, anggota DPRD Jabar menerima tunjangan rumah Rp62 juta, wakil ketua Rp65 juta, dan ketua Rp71 juta, di luar berbagai tunjangan lain seperti komunikasi, reses, transportasi, hingga paket jabatan.

Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan tunjangan tersebut lahir pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil. “Pergub itu terbit pada 2021 (era Ridwan Kamil) dan sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan siap meninjau ulang bahkan menghapus tunjangan tersebut jika terbukti bertentangan dengan prinsip keadilan. “Apa pun jenis tunjangan jabatan yang diterima penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat, tidak masalah dihapus,” tegasnya.

Dedi juga mencontohkan penghematan di level gubernur. “Tunjangan perjalanan dinas Gubernur dari Rp1,5 miliar menjadi Rp100 juta. Lalu tidak ada fasilitas baju dinas baru, kendaraan dinas baru,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, memastikan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan sejak aturan itu berlaku. “Tidak ada kenaikan (gaji dan tunjangan),” katanya. Ia menambahkan, total penghasilan anggota DPRD Jabar rata-rata sekitar Rp90 jutaan per bulan sesuai Pergub Nomor 189 Tahun 2021.

Sorotan publik terhadap isu tunjangan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Minimarket Modern di Subang Tuai Keluhan, Warga Khawatir Pedagang Kecil Terpinggirkan

Penulis
Sani M
-
Minimarket modern Subang pedagang kecil

Subang — Maraknya pendirian minimarket modern hingga pelosok desa di Kabupaten Subang menuai keluhan masyarakat. Keberadaan toko modern yang semakin masif dinilai mengancam keberlangsungan pedagang kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal.

Salah seorang warga menyampaikan keluhan melalui media sosial Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi. Ia menyoroti belum adanya pembatasan tegas terhadap pembangunan minimarket di dekat warung tradisional. “Keluhan dan saran serta permohonan diperhatikan untuk pedagang kecil. Sebab banyak minimarket modern pendiriannya masif sampai ke desa, jarak dekat dengan warung kecil. Apakah tiada pembatasan untuk pendirian minimarket modern?” tulisnya.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram @dpmptspsubangofficial. Pihaknya menegaskan pendirian minimarket modern tidak bisa sembarangan, melainkan harus melalui proses perizinan yang ketat.

Adapun syarat perizinan meliputi:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
  • Persetujuan Lingkungan

“DPMPTSP Subang berkomitmen untuk selalu transparan dan responsif dalam memberikan informasi terkait perizinan usaha di Kabupaten Subang,” tulis akun resmi tersebut.

Meski demikian, warga menilai kehadiran minimarket modern tetap berdampak langsung pada pedagang tradisional. Persaingan harga, kenyamanan belanja, hingga promosi membuat warung kecil semakin sulit bertahan.

“Kalau semua serba minimarket, lama-lama warung kecil bisa gulung tikar. Kasihan pedagang kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap seorang warga di Subang.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memperketat perizinan, tetapi juga membuat regulasi yang melindungi pedagang kecil. Dengan demikian, warung-warung tradisional tetap dapat bertahan dan menjadi bagian penting dalam perekonomian desa.

Evaluasi Kinerja Layanan Aduan: Sekda Subang Umumkan OPD dan Kecamatan “Terngabret” hingga “Terkudet”

Penulis
Sani M
-
Evaluasi kinerja aduan masyarakat Subang

Subang — Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Asep Nuroni, memaparkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan kecamatan dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui media sosial resmi Bupati dan Pemkab Subang. Evaluasi ini dilakukan untuk periode 31 Juli hingga 31 Agustus 2025.

Selama sebulan penuh, tercatat 754 aduan masyarakat yang dipantau tindak lanjutnya oleh tim monitoring. “Dari 754 aduan ini terlihat bagaimana perangkat daerah, dan kecamatan merespons keluhan, kritik, maupun masukan warga. Ada yang sudah sangat responsif, tapi masih ada juga yang perlu ditingkatkan kecepatannya. Hari ini kita umumkan secara terbuka siapa yang cepat, siapa yang terlambat, agar menjadi motivasi bagi semuanya,” jelas Kang Asep, sapaan akrab Sekda Subang, Senin (8/9/2025).

Predikat Keaktifan Bermedia Sosial

Untuk kategori keaktifan bermedia sosial, predikat Terngabret diraih oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM, serta Kecamatan Pabuaran. Sedangkan predikat Terkudet diberikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dan Kecamatan Pusakanagara.

Predikat Tindak Lanjut Aduan OPD

Evaluasi tindak lanjut aduan masyarakat dibagi menjadi tiga klaster:

  • Klaster 1 (22–206 aduan): Terngabret diraih Satpol PP dan Damkar, serta Dinas PUPR. Cukup Ngabret diberikan kepada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  • Klaster 2 (22–35 aduan): Terngabret diraih Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Cukup Ngabret diberikan kepada Dinas Kesehatan, Disnakertrans ESDM, serta DLH. Predikat Kurang Ngabret diberikan kepada Dinas Pertanian.
  • Klaster 3 (1–9 aduan): Terngabret diraih BPBD, Disparpora, Disnakeswan, Disdukcapil, Bapenda, BKPSDM, RSUD Subang, dan DPMPTSP. Cukup Ngabret untuk Diskominfo dan DKUPP. Kurang Ngabret diberikan kepada Setda, Bagian Ekonomi Setda, BP4D, Bagian Umum Setda, DPMD, Bagian Kesra Setda, dan Dinas Perikanan.

Predikat Tindak Lanjut Aduan Kecamatan

Untuk kategori kecamatan, hasil evaluasi juga dibagi menjadi tiga klaster:

  • Klaster 1 (38–55 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Subang. Kecamatan Pagaden dan Purwadadi mendapat predikat Kurang Ngabret.
  • Klaster 2 (15–25 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Ciater, Patokbeusi, Blanakan, Pabuaran, Kalijati, Compreng, dan Pamanukan. Cukup Ngabret diberikan kepada Kecamatan Cipunagara, Pagaden Barat, Binong, Ciasem, Cibogo, dan Cikaum. Kurang Ngabret untuk Kecamatan Cipeundeuy, Tambakdahan, dan Pusakanagara.
  • Klaster 3 (3–14 aduan): Terngabret diraih Kecamatan Tanjungsiang. Cukup Ngabret untuk Kecamatan Jalancagak, Pusakajaya, Legonkulon, Dawuan, Cisalak, Sukasari, dan Sagalaherang. Kurang Ngabret diberikan kepada Kecamatan Kasomalang, Serangpanjang, dan Cijambe.

Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah dan kecamatan di Subang untuk semakin responsif dalam melayani aduan masyarakat melalui kanal digital.

Ponpes Mumtaz Mizani Resmi Berdiri, Tambah Warna Baru Pendidikan Pesantren di Subang

Penulis
Sani M
-
Pondok Pesantren Mumtaz Mizani Subang

Kabupaten Subang kembali menorehkan sejarah dengan hadirnya lembaga pendidikan baru, Pondok Pesantren Mumtaz Mizani. Pesantren yang berlokasi di Jl. Veteran, Kelurahan Sukamelang, Subang ini diresmikan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di MAN 1 Subang.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., dalam acara yang berlangsung khidmat dan meriah. Sejak awal, ratusan siswa menyambut lantunan salawat yang dipimpin Gus Aldi. Suasana semakin semarak dengan pertunjukan Wayang Ajen yang menampilkan empat dalang sekaligus.

Hadir pula sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. KH. Maman Imanulhaq, M.M. beserta istri Hj. Upik Rofiqoh, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar H. Boy Hari Novian, S.E., M.M., Kepala Kemenag Kabupaten Subang Dr. H. Badruzaman, S.Ag., M.Pd., Kepala MAN 1 Subang Neneng Arwinie, S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M., serta Ketua Muslimat NU Subang Hj. Iis Salamah.

Wakil Bupati Subang dalam sambutannya menyampaikan optimisme atas berdirinya pesantren baru ini. Menurutnya, Ponpes Mumtaz Mizani akan menjadi wadah strategis untuk melahirkan generasi berilmu, berakhlak, sekaligus siap menghadapi tantangan zaman. “Pemkab Subang berkomitmen mendukung langkah positif di bidang pendidikan dan keagamaan,” ujarnya.

KH. Maman Imanulhaq, selaku pengasuh pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme sivitas MAN 1 Subang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pesantren, dan masyarakat dalam membangun peradaban umat yang lebih maju.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman menegaskan bahwa pesantren merupakan benteng moralitas bangsa. “Dengan hadirnya Mumtaz Mizani, kita berharap lahir generasi yang unggul secara ilmu, kokoh dalam iman, dan kuat akhlaknya,” tegasnya.

Kepala MAN 1 Subang, Neneng Arwinie, juga menilai bahwa peresmian pesantren yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi menjadi simbol sinergi pendidikan formal dan nonformal. Ia berharap siswa-siswinya dapat tumbuh menjadi pribadi berpengetahuan luas, terampil, dan berakhlakul karimah.

Rangkaian acara ditutup dengan simbolisasi peresmian berupa pemotongan pita, pemotongan tumpeng, dan penampilan hadrah siswa MAN 1 Subang. Momen ini menandai hadirnya Ponpes Mumtaz Mizani sebagai bagian baru dari khazanah pendidikan dan pesantren di Subang.

BPBD Imbau Warga Subang Siaga Ancaman Gempa Sesar Lembang dan Balibis

Penulis
Sani M
-
Warga Subang waspada sesar Lembang dan Balibis

Subang – Masyarakat Kabupaten Subang diminta tetap siaga dan waspada terkait potensi gempa bumi akibat keberadaan dua sesar aktif yang melintasi wilayah tersebut, yakni Sesar Lembang dan Sesar Balibis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI di Subang, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, Subang yang dihimpit dua sesar tersebut membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh elemen masyarakat. Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat segera bertindak ketika terjadi gempa.

“Saya imbau, agar masyarakat siap siaga dan waspada jika terjadi suatu waktu gempa bumi, baik itu penyebabnya dari sesar Lembang, maupun sesar Balibis,” ujar Enda.

Ia menambahkan, dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, masyarakat akan lebih memahami cara menyelamatkan diri dan keluarganya. Hal itu dapat meminimalkan risiko korban jiwa.

“Setidaknya, jika masyarakat sudah faham, mana jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa,” tuturnya.

Sementara itu, BPBD Subang terus melakukan langkah antisipasi. Upaya yang dilakukan antara lain komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta pemetaan jalur evakuasi di daerah rawan gempa.

“Selama ini, kami sudah melakukan KIE kepada masyarakat, terkait ancaman bencana gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar Lembang, maupun sesar Balibis,” tandas Enda.

1...929394...1,849Halaman 93 dari 1,849

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM