suarasubang.com – Bupati Subang H. Ruhimat yang akrab disapa Kang Jimat melaksanakan diskusi dengan anggota Komisi IV DPR RI mengenai alih fungsi lahan PTPN VIII yang mengakibatkan banjir lumpur di Desa Curugrendeng, Kec. Jalancagak, bertempat di Asstro Highlands Resort, Kecamatan Ciater. Kamis 11 Mei 2023.
Dalam sambutannya Kang Jimat mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada kehadiran anggota Komisi IV DPR RI. Kang Jimat pun memohon petunjuk atas areal perhutani maupun PTPN terkait pengelolaan aset-aset BUMN. “Tentunya hal tersebut butuh keselarasan. Kami dari Wilayah mohon petunjuk dan arahan, objek wisata yang ada di Wilayah Kabupaten Subang.”
Kang Jimat juga meminta kepada jajaran PTPN VIII yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi atas dampak dari obyek wisata yang ada di wilayah Subang Selatan, salah satunya adalah Obyek wisata Tangkuban Perahu, yang selama ini, menimbulkan kepadatan lalu lintas pada saat akhir pekan, namun tidak memberikan pemasukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dimana pemasukan tersebut salah satunya untuk pembangunan di kabupaten Subang.
Menutup sambutannya, Kang Jimat memohon agar Komisi IV DPR RI menjembatani, dan dicarikan solusi terbaik untuk menanggulangi musibah yang telah terjadi.
Menanggapi apa yang disampaikan Kang Jimat, Komisi IV DPR RI berharap wilayah Subang Selatan tidak sepenuhnya dijadikan sebagai lokasi wisata, karena akan mengganggu vegetasi alami di wilayah tersebut yang akan menyebabkan berbagai permasalahan pada keseimbangan alam.
Terkait Tangkuban Perahu yang menjadi salah satu masalah bagi Kabupaten Subang, namun tidak berkontribusi pada peningkatan PAD, Komisi IV DPR RI akan memperjuangkan terkait bagi hasil PNBP, dan pembahasan tersebut pun sudah masuk dalam agenda raker komisi IV, dan akan ditindaklanjuti.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PTPN VIII, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dirjen PKTL Kementerian LHK, Dirjen PDASRH Kementerian LHK, Dirjen Dirjen PPKL Kementerian LHK, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dirut PT Bintang Pratama Sejahtera, Perwakilan Pupuk Kujang, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
review1st.com – Model bisnis reseller masih menjadi pilihan utama mayoritas perusahaan di Indonesia. Berbagai sektor industri mulai dari kosmetik, makanan dan minuman (mamin), peralatan komputer, mainan dan pakaian maupun berbagai skala perusahaan mulai dari UKM hingga perusahaan besar menjalankan bisnisnya dengan para mitra reseller.
Bukan hal yang mengejutkan, reseller memiliki segudang keunggulan dibanding model bisnis konvensional. Beberapa keunggulan tersebut di antaranya marjin yang lebih besar, menjangkau pelanggan lebih luas, kesempatan ekspansi bisnis, menghemat biaya promosi, serta membangun komunitas.Â
Berbagai keunggulan model bisnis reseller ini turut ditangkap oleh Ejen2u, salah satu penyedia layanan digitalisasi atau sistem bagi reseller yang baru meluncurkan platform EjenGo untuk mempersenjatai perusahaan dan mitra resellernya go digital serta lebih kompetitif.Â
Dari pengalaman, perusahaan yang telah menggunakan platform EjenGo mampu meningkatkan pendapatan tahunan mereka hingga lebih dari lima kali dan pertumbuhan reseller tahunan hingga lebih dari enam kali.
Sejak diluncurkan tahun 2019, platform milik perusahaan tercatat sudah melayani 400 perusahaan dan lebih dari 270.000 agen dengan nilai transaksi Rp1,58 triliun.
Tak hanya reseller, Ejen2u bermanfaat bagi perusahaan yang memasarkan produknya secara langsung ke pelanggan. “Kami juga telah melayani komunitas marjinal khususnya perempuan dan orang tua.
Platform EjenGo telah memfasilitasi 589 pemimpin perempuan dengan total penghasilan Rp1,16 triliun. Platform ini juga telah melayani 18.000 pengguna berusia 50 tahun ke atas dengan total penghasilan Rp89,9 miliar.
Capaian ini menunjukan bahwa gender dan usia tidak seharusnya menghalangi kesuksesan seseorang untuk menjadi reseller,†kata Sheikh Ezaiddin, Founder and CEO of Ejen2u International.
Untuk membantu perusahaan bersaing di era digital, platform EjenGo didesain agar bisa digunakan dengan mudah. Memiliki lebih dari 60 fitur utama, EjenGo dapat membantu perusahaan mengelola penjualan dan aktivitas reseller secara strategis dan sistematis.
Lewat platform ini, perusahaan dapat menikmati sejumlah fitur untuk memaksimalkan operasional bisnis online mereka. Fitur ini termasuk membuat dan mengelola toko online, mengakses sejumlah tools promosi dan pemasaran, serta memantau kinerja bisnis.
Selain itu, platform ini juga dilengkapi laporan skor serta peringkat agen yang memudahkan pemantauan kinerja dan peringkat agen. Lalu fitur sistem perhitungan komisi otomatis dapat memudahkan perusahaan menghitung komisi agen secara akurat sekaligus mengatur pembayaran agen dengan lebih efisien.
Fitur manajemen pesanan juga memungkinkan pelaku usaha mengelola pesanan dari pelanggan dengan lebih teratur.
“Kami sangat senang menghadirkan platform EjenGo ke Indonesia. Platform kami telah terbukti menjadi pembeda di pasar Malaysia dan kami percaya platform ini juga bisa menjadi game changer di Indonesia.
Ejen2u berkomitmen untuk mengakomodir kepentingan pemilik usaha yang ingin menyederhanakan proses bisnis mereka dalam menjual produknya sekaligus memberikan pelanggan akses yang lebih mudah ke produk dan layanan mereka,†tambah Sheikh Ezaiddin.
Ejen2u didukung oleh Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI) – sebuah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi melalui program Global Market Fit (GMP).
harapanrakyat.com,- Nasib Partai Ummat Kota Banjar, Jawa Barat untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 mendatang rupanya masih menggantung. Hal itu karena permasalahan teknis saat pendaftaran Bacaleg.
Ketua Partai Ummat beserta sejumlah jajaran kepengurusan sendiri tiba di Kantor KPU Kota Banjar untuk mendaftarkan Bacalegnya mendekati penghujung batas waktu pendaftaran tepatnya sekitar pukul 23.39 WIB, Minggu (14/5/2023).
Namun, saat proses pendaftaran terdapat kendala teknis tidak bisa masuk aplikasi SILON partai. Partai besutan Amin Rais tersebut pun masih diberikan waktu sampai 2×24 jam untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut.
Ketua DPD Partai Ummat Kota Banjar, Elan Ramlan, mengatakan, sebetulnya dari Partai Ummat telah menyiapkan pengajuan bakal calon (Bacaleg) sebanyak 22 orang.
Rinciannya, dari Dapil 1 sebanyak 10 orang, Dapil 2 sebanyak 9 orang dan Dapil 3 sebanyak 3 orang.
Akan tetapi, saat pihaknya berusaha mengajukan Bacaleg tersebut ke KPU terdapat kendala teknis dari internal partai.
Kendala teknik tersebut, lanjutnya, dari DPP Partai Ummat belum mengembalikan berkas yang diunggah melalui SILON. Hal inilah yang membuat pengajuan Bacaleg menjadi terkendala.
“Setelah kami berusaha mengajukan Bacaleg ke KPU ternyata pihak DPP Partai Ummat masih belum mengembalikan berkas. Ini kendala internal partai kami,” kata Elan kepada wartawan saat konferensi pers, Senin (15/5/2023).
KPU masih memberikan waktu untuk menyelesaikan kendala teknis permasalahan internal partai tersebut. Hal itu sesuai berita acara pemeriksaan KPU.
Apabila selama dalam waktu 2×24 jam tersebut belum mampu menyelesaikan kendala tersebut Partai Ummat didiskualifikasi menjadi partai yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024.
“Sampai saat ini kami masih tetap melakukan koordinasi dengan DPP untuk menyelesaikan masalah internal tersebut seperti apa sebetulnya,” katanya.
Kata KPU terkait Nasib Partai Ummat Kota Banjar
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar, Dani Daial Mukhlis, mengatakan, partai Ummat telah melakukan pengajuan bakal calon pada pukul 23.39 Wib. Saat itu juga KPU melakukan proses penerimaan termasuk pemeriksaan dokumen.
Menurutnya, secara ketentuan waktu dan prosedur partai Ummat sudah memenuhi sebagaimana ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023. Namun, dalam prosesnya aplikasi SILON terlougut dan akhirnya tidak dapat digunakan.
“Secara ketentuan waktu dan prosedur sudah memenuhi. Hanya dalam perjalanannya SILON terlougut dan akhirnya tidak dapat digunakan,” katanya.
Lanjut menjelaskan, sesuai pasal 36 PKPU nomor 10 tahun 2023 apabila proses pemeriksaan melewati batas waktu maka proses pemeriksaan dilanjutkan sampai dengan selesai.
Atas dasar itu maka KPU melakukan pemeriksaan dan lanjutan dari proses pengajuan. KPU memberikan waktu 2×24 jam kepada partai Ummat untuk melengkapi dan menyelesaikan proses yang tersisa sampai dengan tanggal 16 Mei pukul 23.59 WIB.
“Apabila dalam batas waktu 2×24 jam partai Ummat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana ketentuan PKPU maka selanjutnya KPU tidak akan melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya berkas dikembalikan,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
harapanrakyat.com,– Sebanyak 6 Desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades).
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, Andi Sopyandi membenarkan hal itu Senin (15/5/2023).
Ia menyebut, keenam Desa yang tidak memiliki Kades definitif atau sementara ini dijabat Pjs, antara lain Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan, Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti, Desa Bayasari Kecamatan Jatinagara, Desa Bahara Kecamatan Panjalu, Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari dan Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing.
“Kekosongan kades definitif ini lantaran Kades sebelumnya meninggal dunia atau mengundurkan diri,” ungkap Andi.
Adapun Desa yang Kadesnya meninggal dunia, yakni Desa Pamokolan dan Desa Bahara. Sementara Desa yang Kadesnya mengundurkan diri yakni Desa Bayasari, dan Kertaharja.
Untuk Desa Sindangbarang, lanjut Andi, memang sebelumnya tidak memiliki Kades definitif, karena hasil Pilkades 2022 dibatalkan. Sehingga terpaksa harus mengikuti Pilkades serentak berikutnya.
“Sementara untuk kekosongan Kades Sindangasih, diakibatkan karena Kades terpilih tersandung kasus hukum,” ujarnya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kades itu, maka saat ini diisi oleh Pjs Kepala Desa dari unsur ASN.
“5 Desa sudah terisi Pjs, hanya Desa Kertaharja yang belum. Sekarang baru proses pengajuan Pjs nya,” jelasnya.
Kekosongan posisi Kepala Desa tersebut tambah Andi, akan segera terisi oleh Kades definitif lewat PAW (penggantian antar waktu).
Saat ini, sejumlah Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kades sudah membentuk panitia pemilihan PAW Kades masing-masing.
“Mudah-mudahan proses pemilihan atau musyawarah PAW Kepala Desa nanti berjalan lancar,” pungkasnya.
harapanrakyat.com,- DPD Partai Ummat Kota Banjar, Jawa Barat, mengajukan daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) pada detik-detik terakhir menjelang penutupan.
Dalam pengajuan itu terlihat menegangkan, lantaran 2 orang pengurus dari Ketua DPD dan Sekertaris datang dan mengisi daftar hadir sekitar pukul 23.39 WIB, Minggu (14/5/2023).
Ketua DPD Partai Ummat Elan Ramlan mengatakan, dalam pengajuan bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2024, pihaknya mengalami berbagai kendala.
“Mohon maaf kami datang ke sini terakhir dengan waktu yang mepet. Karena ada kendala di internal partai yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Elan Ramlan, Senin (15/5/2023) dini hari.
Menurutnya, sebelum mengajukan daftar Bacaleg pihaknya sudah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan KPU terkait Silon.
Ia menjelaskan, kuota bakal calon legislatif sendiri tidak terpenuhi 100 persen, hanya 22 orang. Yakni Dapil 1 sebanyak 10 orang, Dapil 2 sebanyak 9 orang, dan Dapil 3 sebanyak 3 orang.
“Kita mengajukan sebanyak 22 orang bakal calon legislatif. Target kita tidak muluk-muluk dapat 3 kursi juga alhamdulillah,” jelasnya.
KPU Kota Banjar: Pendaftaran Bacaleg Partai Ummat Sudah Diterima
Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Muhklis mengatakan, secara aturan DPD Partai Ummat sudah resmi dan diterima oleh KPU dalam pengajuan bakal calon legislatif.
“Secara waktu dan prosedur sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2023,” katanya.
Menurut Danial, Partai Ummat terkendala oleh Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sudah terkunci dan tidak dapat digunakan.
“Jadi tadi karena terkendala Silon. Tapi yang penting diisyaratkan dalam pasal 36 PKPU tahun 2023 dikatakan apabila proses pemeriksaan melewati batas waktu sebagaimana diatur pasal 30 maka proses pemeriksaan dilanjut sampai selesai,” paparnya.
Lanjut Danial, dalam hal ini KPU Kota Banjar menggunakan keputusan 476 dan memberikan waktu 2×24 jam kepada Partai Ummat untuk melengkapi dan menyelesaikan proses yang tersisa.
“Berarti terhitung sampai tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Tapi jika tidak melaksanakan itu maka untuk selanjutnya kami tidak melakukan verifikasi administrasi dan kemudian berkas dikembalikan,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
harapanrakyat.com,- Hingga batas akhir masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dua partai politik (parpol) di Kota Banjar, Jawa Barat, gagal menjadi peserta Pemilu 2024.
Dua parpol yang gagal mengikuti Pemilu 2024 tersebut yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda.
Dua partai tersebut gagal menjadi peserta pemilu 2024 setelah batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5/23) pukul 23.59 WIB dinyatakan ditutup oleh KPU Kota Banjar tidak memberikan konfirmasi. Selain itu juga kedua partai tersebut
tidak mendaftarkan Bacalegnya ke kantor KPU Kota Banjar.
Ketua KPU Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis, mengatakan, hingga batas akhir masa pendaftaran pengajuan bakal caleg pukul 23.59 WIB terdapat dua partai politik yang tidak mengajukan Bacalegnya.
Dua parpol yang tidak mengajukan bakal calon legislatif (Bacaleg) hingga batas akhir masa pendaftaran dinyatakan ditutup tersebut yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda.
Karena sampai batas akhir pendaftaran ketiga parpol tersebut ternyata belum melakukan pengajuan Bacaleg, lanjutnya, maka berkasnya sudah tidak diterima. Konsekuensinya partai politik tersebut tidak bisa ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.
“Ketika sudah melebihi batas waktu artinya berkasnya tidak bisa diterima. Konsekuensinya partai politik tersebut tidak bisa ikut berkontestasi pada Pemilu 2024,” kata Danial Mukhlis kepada wartawan, Senin (15/5/2023).
14 Parpol Sudah Daftar Bacaleg, Dua Parpol di Kota Banjar Gagal
Lanjutnya menyebutkan, dengan berakhirnya masa pendaftaran tersebut jumlah keseluruhan partai politik yang telah mengajukan bakal calon (Bacaleg) yaitu sebanyak 14 partai politik.
Dari 14 partai politik yang telah melakukan pengajuan bakal calon hanya Partai Bulan Bintang yang Bacalegnya tidak 100 persen. Bacalegnya di bawah 30 orang.
Meski begitu, kata Danial, parpol yang Bacalegnya tidak terpenuhi 100 persen tidak menjadi masalah. Alasannya karena berdasarkan ketentuan, maksimal sesuai dengan alokasi kursi di setiap masing-masing Dapil terpenuhi.
“Parpol yang Bacalegnya tidak 100 persen itu tidak masalah karena berdasarkan ketentuan maksimal sesuai alokasi masing-masing Dapil terpenuhi,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, tahapan berikutnya berdasarkan pasal 41 PKPU 10 tahun 2023 KPU akan menyusun rekapitulasi hasil pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh parpol. Hasilnya kemudian akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan ke parpol dan Bawaslu.
Kemudian akan dilanjut lagi dengan tahapan verifikasi administrasi yang akan dimulai pada tanggal 15 Mei-23 Juni. Verifikasi administrasi tersebut nantinya akan meneliti dua hal yakni terkait kebenaran dokumen administrasi syarat bakal calon dan meneliti kegandaan.Â
“Nanti kalau misalnya ada kegandaan pencalonan yang dilakukan oleh parpol. Itu akan menjadi bagian dari lokus verifikasi administrasi yang kita lakukan sejak tanggal 15 Mei-23 Juni mendatang,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
harapanrakyat.com,- DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banjar, Jawa Barat, ajukan bakal calon legislatif ke kantor KPU Kota Banjar, Minggu (14/5/2023).
Bacaleg yang akan maju pada Pemilu 2024 itu mulai dari mantan Camat, mantan komisioner KPU, mantan wartawan, hingga pengusaha.
Ketua DPC PPP Kota Banjar Mujamil mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan daftar bakal calon legislatif ke KPU, dan dinyatakan lengkap dan diterima.
“Alhamdulillah hari ini kita bersama pengurus, kader, mendatangi kantor KPU untuk mengajukan daftar Bacaleg. Sudah dinyatakan lengkap dan diterima,” kata Mujamil, Minggu (14/5/2023).
Adapun Bacaleg itu berasal dari mantan Camat, mantan komisioner KPU, mantan wartawan, dan juga pengusaha untuk mewakili masyarakat.
“Semua kalangan ada, dari kalangan milenial ada, mantan Camat ada, mantan komisioner KPU, pengusaha, bahkan mantan wartawan juga ada,” terangnya.
Menurutnya, dalam Pemilu 2024 mendatang pihaknya menargetkan sebanyak 6 kursi dan pimpinan untuk di DPRD Kota Banjar.
“Sehingga PPP di Kota Banjar yang tadinya satu minimal per Dapil ada syukur-syukur bisa masuk pimpinan di DPRD Kota Banjar,” terangnya.
Partai Gerindra Kota Banjar Targetkan 7 Kursi, Bidik Kursi Walikota
Sementara itu, Partai Gerindra Kota Banjar, menargetkan suara maksimal pada gelaran pesta demokrasi 2024 mendatang. Pihaknya pun membidik kursi Walikota Banjar.
Target tersebut disampaikan Ketua Partai Gerindra Kota Banjar Sutarno, saat konferensi pers pengajuan daftar Bacaleg di halaman Kantor KPU Kota Banjar.
Sutarno mengatakan, ada sebanyak 30 orang bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2024. Kuota keterwakilan perempuan juga terpenuhi.
Adapun target penambahan 7 kursi tersebut, untuk Dapil 1 sebanyak 3 kursi, Dapil 2 dua kursi dan Dapil 3 dua kursi.
“Kami akan solid memenangkan pemilu 2024. Target kami 7 kursi minimal 6 kursi dapat tercapai dan bisa mengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota sendiri,” katanya.
Lanjut Sutarno, sosok yang akan diusung untuk menjadi calon Walikota tersebut, Partai Gerindra akan mendorong kader terbaiknya.
“Untuk calon Walikota siapapun itu dari internal. Bisa ketua, unsur pimpinan, atau sekretaris. Nanti ada proses penjaringan dari DPP untuk pencalonan itu” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
harapanrakyat.com,- Belum lama ini viral video yang menunjukan puluhan Biksu atau Bhante berjalan kaki ribuan kilometer dari Thailand menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk memperingati waisak pada Minggu (4/6/2023) nanti.
Biksu yang berjumlah 32 orang berasal dari beberapa negara tetangga melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Nakhon Si Thammarat, Thailand pada 23 Maret 2023.
Melansir dari berbagai sumber, targetnya mereka akan sampai ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 2 Juni mendatang sebelum perayaan waisak tiba.
Para Biksu tersebut melakukan perjalanan dari Thailand melalui jalur Malaysia, lalu menyebrangi Singapura hingga masuk Indonesia melalui Banten pada 8 Mei 2023 lalu.
Sesampainya di Jakarta, para biksu dilepaskan oleh Bimas Buddha di Kantor Kementerian Agama. 32 biksu tersebut menuju Candi Borobudur melalui jalur Bekasi, Cirebon, Semarang hingga sampai Magelang.
Dalam situasi apapun, baik panas atau hujan para biksu tetap berjalan menuju tujuan mereka. Seperti terlihat dalam sebuah video yang memperlihatkan para biksu tetap berjalan walau cuaca sedang hujan.
Berita mengenai puluhan biksu yang berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur, sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia.
Di setiap tempat istirahat yang mereka singgahi, para biksu mendapat sambutan hangat dari umat Buddha.
Bahkan, dalam perjalanan itu banyak masyarakat yang berbaris menyambut dengan memberikan makanan, minuman serta beberapa kebutuhan untuk perjalanan.
Sementara itu, melansir dari situs Kementerian Agama RI, Tradisi Thudong merupakan ritual para Biksu dengan cara berjalan kaki ribuan kilometer.
Ritual keagamaan ini merupakan tradisi Buddhisme Theravada untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci. Biksu yang melakukan ritual tersebut biasanya telah mengambil sumpah untuk hidup sebagai biksu pengembara.
Selain itu, Candi Borobudur sendiri adalah peninggalan Agama Buddha di Indonesia. Bahkan, Candi Borobudur yang akan menjadi tujuan pada biksu dari Thailand ini merupakan kuil dan monumen Buddha terbesar di dunia. (Fatmawati/R12/HR-Online/Editor-Rizki)
harapanrakyat.com – Angka prevalensi tengkes (stunting) di Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada 2022. Angka tersebut menurun sebesar 4,3 persen dari tahun sebelumnya pada angka 24,5 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penurunan angka prevalensi stunting di Jawa Barat itu tentunya signifikan. Pasalnya, Jawa Barat termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Angka prevalensi stunting di Jawa Barat semakin menurun cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tentunya, pencegahan stunting tidak cukup melalui penyuluhan atau kampanye saja,†ungkap Uu di Kota Bandung.
Uu menegaskan, Pemprov Jabar pada 2024 akan terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen. Untuk itu, pihaknya mengajak semua kalangan masyarakat bersama-sama meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting.
“Stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak. Saya mengajak semua kalangan masyarakat bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting dengan cara meningkatkan kesadaran akan bahaya stunting,†katanya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Pemprov Jabar meraih penghargaan dari pemerintah pusat dalam hal penanganan stunting ini.
Bahkan, Pemprov Jabar berhasil mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait penurunan signifikan angka prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2022.
“Saya mengapresiasi bagi daerah yang signifikan menurunkan angka stunting terus ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada bupati dan wali kota di Jawa Barat yang sudah bekerja keras menurunkan prevalensi stunting ini,†tuturnya.
Cegah Angka Prevalensi Stunting di Jawa Barat Naik
Uu mengingatkan pula pentingnya asupan gizi dan berbagai informasi terkait stunting di lapisan masyarakat. Hal itu supaya masyarakat khususnya para orang tua atau calon orang tua, memahami betul terkait isu stunting ini.
Dalam hal penanganan stunting di Jawa Barat, lanjut Uu, Pemprov Jabar terus melakukan monitoring melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Komitmen ini, kata Uu, berdasarkan penandatanganan bersama yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, sekda 27 kabupaten/kota, serta para kepala perangkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Pada intinya kami bersyukur angka prevalensi stunting di Jawa Barat terus menurun. Ini (penanganan stunting) menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,†ucapnya. (Ecep/R13/HR Online)
suarasubang.com – Saat melewati rumah yang jadi saksi bisu kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum lama ini, saya langsung teringat peristiwa yang terjadi di Jalancagak tersebut. Kejadiannya sudah hampir 2 tahun lalu dan viral menjadi berita nasional dan berita viral Subang hari ini.
Kasus ini cukup lama dan menyita perhatian serta energi dari berbagai kepentingan. Media, instansi terkait masyarakat bahkan hingga sampai Jokowi angkat bicara.
Saat viral, kepolisian tentu saja langsung bergerak cepat, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Aksi ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dengan harapan kasus tersebut bisa segera terungkap.
Hampir 2 Tahun Mandek, Pihak Terkait Ngapain Aja?
Jika kita kembali menggunakan mesin waktu, kasus pembunuhan ibu dan anak ini terjadi di Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
Terhitung hampir dua tahun lamanya kasus pembunuhan Tuti Suhartini (55) serta Amalia Mustika Ratu (23) ini terjadi. Namun, peristiwa 18 Agustus 2021 ini masih menjadi misteri.
Pelaku pembunuhan hingga kini belum terungkap. Memang tak semudah membalikkan telapak tangan buat pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini.
Di sisi lain, misteri yang tak kunjung usai ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. ‘Kok ga selesai-selesai sih?’, pertanyaan yang dilontarkan Iwan (45 tahun) dalam obrolan warung kopi di kawasan Tegal Kelapa ini pun akhirnya menjadi wajar.
‘Sudah 2 tahun mandek nih, ngapain aja sih?’ tanya Yayan (42 tahun) warga Pasir Kareumbi yang bekerja di Jakartai kepada saya saat kebetulan tengah berkunjung ke Subang.
Banyak pertanyaan serupa yang sering saya dengar dari masyarakat Subang ketika membahas soal kasus ini. Pasalnya, ada banyak kasus besar nasional lain yang begitu cepat terungkap, bahkan tak butuh waktu tahunan.
Bahkan seperti dikutip dari detikJabar beberapa waktu lalu, pihak keluarga sendiri bertanya-tanya akan perkembangan kasusnya. Salah satunya dirasakan tentunya oleh suami sekaligus ayah dari korban tidak lain Yosef Hidayah.
Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengungkapkan, pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan. Antara lain dengan menyurati Mabes Polri.
TKP Tak Dijaga Dengan Baik
Ia juga menyoroti rusaknya TKP yang tak dijaga baik oleh pihak kepolisian dimana Kompolnas pun sempat menanggapi kasus ini terkait kondisi tersebut.
“Kenapa kami akan menyurati Divisi Propam Mabes Polri? Soalnya Kompolnas pernah menanggapi kasus tersebut karena rusaknya TKP yang diduga tidak dijaga baik oleh pihak kepolisian,” ungkap Rohman kepada detikJabar, Sabtu (21/1/2023).
Buntunya perkembangan kasus ini menjadi concern Rohman. Karena sejatinya, sudah hampir 2 tahun namun kasus dinilai mengambang dan tak ada perkembangan apapun.
Pihak Polres Subang maupun Polda Jabar sendiri sepertinya masih membutuhkan waktu untuk dapat mengungkap kasus pembunuhan ini.
Dari keterangan seluruh saksi dan hasil penyelidikan, belum ada informasi yang mengarah kepada pelaku pembunuh Tuti dan Amel.
Kicauan Dokter Hastry
Tapi di antara berbagai polemik yang simpang siur dari berbagai pihak, mendadak ahil forensik Polri, Kombes Pol dr Sumy Hastry Purwanti buka suara terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.
Dalam kasus ini, Dokter Hastry adalah salah satu yang ikut melakukan otopsi kedua jenazah Tuti dan Amel. Ia menjelaskan hasil otopsinya dan memaparkan serta memberikan petunjuk kepada penyidik.
Sayangnya, sampai sekarang penyidik Polda Jabar tak kunjung merilis tersangka. Hal inilah yang membuatnya kena sentil. Ia mengaku diserang netizen yang mempertanyakan kasus ini.
“Kalau di pekerjaan saya untuk menyajikan data, alat bukti sudah selesai. Tapi saya gemes,” ujarnya dikutip dari tayangan di channel youtube Deddy Corbuzier, Jumat (12/5/2023).
Menurutnya, kasus ini sebenarnya bisa terungkap yaitu dengan identifikasi DNA. Ia menambahkan, pemeriksaan DNA sudah dilakukan namun tidak ada yang cocok.
Karena tidak ada yang cocok, pihaknya lalu mencari DNA saksi-saksi, dan ternyata dari saksi juga tidak ada yang cocok.
Menurutnya langkah selanjutnya adalah dari garis keturunan ibu, siapa tahu ada yang cocok. Namun, hal ini belum dikerjakan Polda Jabar.
Dokter Hastry ini pun sudah mengantongi jam kematian Tuti lantaran sudah otopsi dan olah TKP. “Ia dibunuh sekitar pukul 2 hingga 4 dini hari. Sementara Amel dibunuh pukul 4 sampai 6 pagi.”
“Saya bermain dong di jam itu, handphone siapa yang online. Ambillah DNA nya,” jelasnya.
Diakui, di TKP, sudah ada 2 DNA yang diduga pelaku yang asing. Hal itu bisa dicocokkan di sana.
Selanjutnya, Dokter Hastry mengaku rela kehilangan jabatannya dengan mengungkap kasus subang ini. Karena dia sudah tersiksa didatangi oleh para korbannya dalam mimpinya.
Ia bahkan mengaku trauma kalau kasus ini tidak sampai bisa menangkap pelakunya. Dokter Hastry merasa kasihan dengan korbannya.
Dengan polemik yang masih terus berkecamuk di masyarakat terkait lamanya pengungkapan kasus, anggapan bahwa pihak kepolisan terlalu lamban bergerak memang bisa dimaklumi.
Tapi di sisi lain kita harus memaklumi, bahwa dalam mengambil tindakan, instansi terkait memang harus bertindak terukur dan hati-hati.
Sambil menunggu dan menyeruput kopi di teras rumah, saya pun berharap jika kasus ini bisa segera selesai secepatnya.
Mudah-mudahan pihak kepolisan serta Polres Subang khususnya bisa membuktikan kinerja terbaiknya. Tetap semangat!
