harapanrakyat.com,- Germas Award Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM raih penghargaan terbaik kedua. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Award ini digelar oleh Kemenko Bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Penyerahan penghargaan yang berlangsung di Ruang Heritage Kantor Kemenko Bidang PMK, Jakarta, itu diterima langsung oleh Staf Ahli Menkumham Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, pada Selasa (14/11/2023).

Penghargaan Germas Award merupakan apresiasi kepada Lembaga dan Kementerian, serta pemerintah daerah yang sudah melaksanakan program Germas.

Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di masing-masing instansi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan pegawai, serta mencegah penyakit tidak menular. Hal itu menjadi langkah konkrit seorang pimpinan lembaga.

Baca Juga: Menerapkan Gaya Hidup Slow Living Supaya Gak Stres!

Dengan adanya Germas Award Tahun 2023 diharapkan kedepan menjadi budaya preventif guna menekan angka kesakitan di lingkungan karyawan atau pegawai dan masyarakat.

Germas sendiri merupakan tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2017, yang mana pemerintah mengajak semua K/L dan pemerintah daerah untuk komitmen membangun budaya hidup sehat.

Dalam Germas Award Tahun 2023 ini, Kemenkumham meraih penghargaan terbaik kedua berdasarkan hasil penilaian para tim pakar. Serta tim penilai yang berlangsung selama tiga bulan.

Adapun yang menjadi tim penilai dalam Germas Award ini meliputi Sekretariat Kabinet, Kemenkes, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenpan RB. Kemudian, Bappenas, para Tim Penilai dan Tim Pakar. (Eva/R3/HR-Online)

Wisata Alam Batu Lempar adalah destinasi healing terbaru yang beralamat di Jalan Godog, Kelurahan Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sini, pengunjung bisa menemukan keindahan alam di tengah pohon-pohon pinus dengan sungai kecil dan suasana yang sejuk.

Karena lokasinya berada di kaki Gunung Godog, tempat ini memiliki kaitan dengan pemakaman keramat Syekh Rohmat (Prabu Kiansantang). Oleh karena itu, pengunjung bisa merasakan aura magis berkat adanya aspek budaya dan sejarah yang melingkupi kawasan ini.

Sejuk dan Syahdu di Batu Lempar Garut

Sebagai tempat wisata, tentunya Batu Lempar sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk kenyaman pengunjung. Keberadaan fasilitas yang memadai menjadikan tempat ini semakin cocok untuk refreshing.

Baca Juga: Kampung Muara Sunda Garut, Makan Liwet dengan View Gunung

Keindahan, Aksesibilitas, dan Catatan

Daya tarik utama dari Batu Lempar adalah kondisi alam yang asri dengan suasana pegunungan yang sejuk. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau, agar pengunjung bisa merasakan keseruan jalan-jalan di sekitar lokasi sambil menikmati pemandangan alam dan santapan ringan.

Untuk memasuki kawasan Batu Lempar setiap pengunjung harus membayar tiket masuk yang terjangkau, yakni sebesar Rp 5.000 per orang.  Jarak dari parkiran ke area wisata bisa ditempuh dengan jalan kaki ringan, sehingga tempat ini cocok untuk healing. 

Akses masuk ke lokasi mungkin lebih sulit saat cuaca mendung sehingga disarankan untuk memarkir kendaraan di luar jika hujan. Selain itu, perlu adanya kewaspadaan terhadap nyamuk dengan membawa lotion khusus yang dapat melindungi kulit dari gigitan serangga.

Baca Juga: Aksen Coffee Garut, Tempat Ngopi Hits ala Ubud di Jawa Barat

Suasana, Fasilitas, dan Kebersihan

Kemudian, daya tarik lain yang membuat pengalaman Anda tak terlupakan di Batu Lempar Garut adalah dengan bersantai di tengah pohon pinus sambil minum kopi. 

Terdapat beberapa gazebo sebagai tempat istirahat yang memungkinkan pengunjung untuk botram atau membawa bekal dari rumah. Kondisi toilet yang bersih dan tempat makan turut menambah kesan positif selama menghabiskan waktu di lokasi.

Merangkum ulasan beberapa pengunjung, aspek kebersihan seperti keberadaan sampah-sampah di beberapa titik menjadi tantangan bagi pengelola. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat, termasuk bagi wisatawan yang berkunjung dengan tidak meninggalkan sampah sembarangan.

Secara keseluruhan, Batu Lempar Garut adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan pohon pinus di kaki Gunung Godog. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama agar kawasan ini dapat bertahan hingga lintas generasi. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Buruh Kota Cimahi, Jawa Barat, menolak formulasi penghitungan upah minimum kota (UMK) 2024 jika mengacu pada PP 51/2023 tentang pengupahan. Buruh menilai, hal itu sangat merugikan kaum buruh.

“Tentu saja kami menolak dengan tegas jika formulasi UKM 2024 masih mengacu pada PP 51/2023. Itu jelas sangat merugikan kami kalangan buruh. Ini sama saja PP yang baru tidak ada bedanya dengan PP 36 sebelumnya,” ungkap Ketua DPC SBSI 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin, Selasa (14/11/2023).

Sebagai informasi, pada PP Nomor 51 tahun 2023, penghitungan UMK menggunakan pertimbangan tiga variabel. Tiga variabel itu yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Baca Juga : Buruh Kota Cimahi Tuntut Kenaikan UMK 2024 Sebesar 25 Persen

Asep menyoroti mengenai klausul indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel. Ia menilai, indeks tertentu itu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah dengan pertimbangan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Asep mengatakan, jika pemerintah mengacu pada peraturan baru tersebut, maka UMK di Kota Cimahi jelas tidak akan mengalami kenaikan yang berarti. Padahal, lanjut Asep, buruh Kota Cimahi menuntut kenaikan UMK pada 2024 sebesar 25 persen.

Asep mengungkapkan, alasan tuntutan kenaikan UMK 2024 itu berdasarkan ukuran kebutuhan hidup yang terus meroket. Hal itu lantaran mahalnya kebutuhan pokok utama saat ini.

“Kita akan tetap meminta Pak Pj Wali Kota Cimahi memberi rekomendasi UMK 2024 dengan kenaikan 25 persen. Tuntutan ini berdasarkan kesepakatan bersama aliansi serikat pekerja dan serikat buruh  Kota Cimahi,” katanya

Kawal Kenaikan UMK 2024 Cimahi

Asep menambahkan, aliansi buruh dan pekerja di Kota Cimahi bakal melakukan aksi besar-besaran guna menuntut kenaikan upah layak 2024. Ia bersama seluruh kalangan buruh memberikan ancaman akan melakukan aksi mogok massal jika pemerintah tidak memenuhi tuntutannya.

Baca Juga : Daftar UMK Jawa Barat 2023, Kota Banjar Paling Rendah

Selain menuntut naiknya UMK 25 persen pada 2024, buruh juga menuntut pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Buruh pun mendesak Pemkot Cimahi mengimplementasikan Perda 8 tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan.

Jika Pemkot Cimahi tidak memenuhi tuntutan UMK 2024, kata Asep, maka pihaknya akan melakukan aksi massa selama tiga hari mulai 22 November 2023.

“Itu sudah menjadi kesepakatan rapat koordinasi serikat pekerja dan serikat buruh di Kota Cimahi. Selain itu jika penerapan UMK 2024 menggunakan formulasi PP 51/2023, tentunya kami sangat menolaknya,” kata Asep di Cimahi. (Eri/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Dandim 0609 Cimahi Letkol Arm Boby kembali menegaskan prajurit TNI harus menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024. Setiap anggota TNI harus mampu menjaga kondusifitas wilayah selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Ia mengungkapkan, setiap prajurit TNI di Kodim 0609 Cimahi tidak boleh memberikan simbol atau tanda tertentu mengarah ke partai politik tertentu.

“Prajurit TNI, khususnya Kodim 0609 Cimahi wajib menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024. Tidak boleh memberikan simbol-simbol yang mengarah ke partai politik tertentu,” ungkap Boby, kemarin.

Baca Juga : Pemilu Serentak, ASN Jawa Barat Wajib Jaga Netralitas

Boby mengingatkan, jika dalam melaksanakan tugasnya, prajurit harus tegak lurus sesuai aturan. Yakni TNI tidak boleh memihak kepada salah satu calon partai politik. Hal itu agar pesta demokrasi 5 tahunan berjalan dengan aman kondusif.

“Pada masa kampanye Pemilu, prajurit TNI harus bijak dalam bermedsos (media sosial). Tidak boleh berfoto dengan memberi tanda dengan menggunakan simbol atau jari di medsos. TNI harus tetap netral,” ujar Boby.

Saat pelaksanaan Pemilu, lanjut Boby, sesuai instruksi Panglima, anggota TNI wajib masuk ke dalam tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, kehadiran anggota TNI di TPS harus tetap didampingi petugas TPS.

“Anggota TNI tidak boleh turut mempengaruhi masyarakat dalam memberikan pilihannya. Panglima TNI menyampaikan agar para prajurit TNI harus netral,” ucap ia.

Dalam kesempatan itu, Dandim 0609 Cimahi ini juga turut membagikan buku saku netralitas prajurit TNI dalam menjaga netralitas Pemilu 2024. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sebuah dump truk jenis Mitsubishi bernopol Z 9413 MO, masuk jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Tasikmalaya – Garut tepatnya di Kampung Legok Buluh, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Selasa (14/11/2023) dini hari.

Diduga pengemudi mobil mengantuk, sehingga hilang kendali dan masuk ke jurang.

Menurut sejumlah saksi, dump truk tersebut datang dari arah Garut menuju Tasikmalaya. Sebelum masuk jurang, truk sempat menghantam pos ronda dan pembatas jalan.

Akibat insiden tersebut, sang sopir yang diketahui bernama Ilyas mengalami patah tangan. Sementara sang kernet bernama Irfan hanya mengalami luka ringan.

“Kedua korban ternyata merupakan ayah dan anak, warga Kelurahan Cibunigeulis, Kota Tasikmalaya,” ungkap Nia warga setempat yang juga saksi mata.

Baca juga: Aksi Pelaku Pencurian Motor Kurir Paket di Tasikmalaya Terekam CCTV

Saat ini, dump truk tersebut masih berada di dasar jurang belum dievakuasi oleh pihak kepolisian.

“Untuk kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit,” katanya.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Yudiono, membenarkan insiden dump truk masuk jurang.

Ia menjelaskan kronologi kejadian. Kata dia, awalnya mobil truk datang dari arah Garut menuju Tasikmalaya. Setibanya di TKP saat melintasi jalan menurun dan menikung, kendaraan hilang kendali kemudian oleng ke kanan jalan dan terperosok ke jurang sedalam 10 meter.

“Akibat dari kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut, pengemudi dump truk mengalami luka – luka dan dibawa ke Rumah Sakit SMC Kabupaten Tasikmalaya. Sementara kondisi kendaraan rusak berat,” ucapnya. (Apip/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Satpol PP Pangandaran tertibkan ratusan alat peraga sosialisasi (APS) yang tidak sesuai aturan di wilayah Kecamatan Langkaplancar.

Ketua Bawaslu Langkaplancar Mohammad Komara mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, usai penetapan daftar calon tetap (DCT) dan belum masuk masa kampanye. Karena itu, APS yang memiliki unsur ajakan langsung ditertibkan.

“Sebelumnya Bawaslu sudah mengimbau bahwa tahapan DCT sudah sejak 3 November. Maka dari itu, jika ada yang berpotensi kampanye sebelum tahapan, termasuk masalah APS juga kita ingatkan,” ujarnya, Selasa (14/11/23).

Komara menambahkan, dalam penertiban tersebut pihaknya menegaskan Satpol PP dan Bawaslu hanya menertibkan yang melanggar, seperti berisi ajakan, bergambar paku, ada gambar surat suara dan lainnya.

Baca juga: Bawaslu-Satpol PP Pangandaran Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi yang Melanggar

Selain itu, lanjutnya, APS yang terpasang di tempat yang tidak sesuai juga menjadi sasaran, seperti di tempat ibadah, di pohon hingga di gedung pemerintah.

“Kita mencatat ada 382 APS yang melanggar. Adapun rinciannya 88 baliho, umbul-umbul 14, poster 272 dan media lainnya 8,” imbuhnya.

Komara mengingatkan, untuk tahapan kampanye akan berlangsung 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

“Kami harap semua bisa menjalankan sesuai tahapan dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)