harapanrakyat.com – Kepala Satpol PP Jawa Barat Ade Afriandi mengaku telah memberikan teguran kepada 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut. Ke-13 oknum tersebut membuat video berisikan dukungan kepada salah satu pasangan (paslon) calon presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi, video berisi sejumlah oknum Satpol PP di Garut yang menyatakan dukungan kepada paslon capres-cawapres 2024 nomor urut 2, viral di media sosial.

Lebih jauh, pada video dengan berdurasi 19 detik tersebut, para oknum Satpol PP itu dengan jelas mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon capres-cawapres. Dalam video itu, mereka menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Geram Aksi 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Cederai Netralitas Pemilu

Menurut Ade, melalui jajaran Satpol PP di Garut, telah menegur para oknum tersebut. Lebih jauh, ia meminta seluruh jajarannya baik ASN maupun non ASN bisa membedakan antara tugas pokok fungsi dan urusan politik.

“Terkait video viral itu, saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih memahami akan ketentuan netralitas ASN, termasuk non ASN. Sehingga pelaksanaan Pemilu ini, mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Oknum Anggota Satpol PP Garut Langgar Etik

Ia mengakui, pihaknya baru pertama kali menemukan kejadian tersebut di jajaran Satpol PP. Oleh karena itu, viralnya video itu harus menjadi pembelajaran semua pihak, terutama lingkungan Pemprov Jabar.

“Karena Satpol PP sudah membuat kesepahaman dengan Bawaslu, terkait netralitas ASN di Jawa Barat. Kejadian ini, menjadi pengingat anggota Satpol PP untuk menjaga netralitas,” ujarnya.

Ade menerangkan jika terjadi kejadian serupa, maka pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Ia menjelaskan jika ASN yang bertugas di Satpol PP melakukan pelanggaran netralitas, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah yang mengatur disiplin.

“Dengan Permendagri 16 tahun 2023, maka seluruh anggota Satpol PP wajib menjalankan kode etiknya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat bicara terkait viralnya video yang menampilkan dukungan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut kepada salah satu calon Wakil Presiden RI.

Sebelumnya, ramai di berbagai platform media sosial beredar video menampilkan sebanyak 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi sekitar 19 detik itu mendapat berbagai komentar warganet yang menyaksikan.

Dengan dipimpin satu orang, mereka yang menyebut dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mereka pun menyebut nama Gibran Rakabuming Raka di videonya itu.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Di akhir tayangan video, para oknum anggota Satpol PP itu pun sambil mengacungkan foto cawapres yang mereka dukung itu.

Terkait hal itu Bey Machmudin menegaskan, setiap aparatur harus netral dalam momen Pemilu 2024 ini. Maka sanksi tegas yang diberikan kepada 13 oknum Satpol PP itu.

Padahal, lanjut Bey, Pemprov Jabar bersama berbagai elemen sudah melakukan deklarasi ‘Jabar Anteng’ dalam Pemilu 2024 ini. Deklarasi itu pun berlangsung di Gedung Merdeka pada 18 November 2023.

13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Mendapat Sanksi Tegas

Bey pun menegaskan, pemberian sanksi tegas itu menjadi peringatan bagi perangkat daerah di Jawa Barat lainnya menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu. Perangkat daerah ini, lanjut Bey, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

“Pertama, Satpol PP itu aparatur daerah. Perangkat daerah harus netral dalam Pemilu,” ungkap Bey Machmudin, Rabu (3/1/2024).

Bey mengungkapkan hal tersebut di sela kunjungan kerjanya di RSUD Sumedang, Kabupaten Sumedang saat meninjau kondisi terkini dampak gempa bumi.

Baca Juga : Oknum Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Cawapres Gibran, Bawaslu: Terancam Pidana Pemilu

Bey mengatakan, ia pun mengaku sudah mendapat laporan jika 13 oknum anggota Satpol PP itu telah mendapatkan sanksi. Salah satu sanksinya, lanjut Bey, salah seorang di antaranya tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan.

Sedangkan sanksi untuk 12 oknum anggota Satpol PP Garut dalam video itu, kata Bey, tidak memperoleh gaji selama satu bulan. “Jika kejadian serupa terulang, maka kami pastikan sanksi pun akan lebih berat,” ucap Bey. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI terpasang di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjar, Jawa Barat. Tepatnya di area taman patung Pahlawan Letnan Anumerta Soediro Wirdjo Soeharjo Jalan Tentara Pelajar, Kota Banjar.

Sejumlah APK tersebut terdiri 3 alat peraga kampanye berukuran kecil yang terpasang di bagian pojok taman. Selain itu, satu APK berukuran besar terpasang persis di depan patung Pahlawan Letnan Anumerta Soediro.

Lantas apakah APK Caleg DPR RI yang terpasang di fasilitas publik ruang terbuka hijau tersebut diperbolehkan?

Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, mengatakan, secara aturan pemasangan APK di ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik tersebut tidak diperbolehkan.

Hal berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti surat keputusan dari KPU dan surat keputusan Walikota Banjar. Di sana diatur bahwa pemasangan APK tidak boleh dilakukan di ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik.

“Tetap tidak boleh karena aturannya pun seperti itu di surat PKPU dan surat keputusan walikota. Untuk ruang terbuka hijau itu tidak boleh,” kata Rudi Ilham kepada wartawan, Rabu (3/12/2023).

Baca Juga: Caleg Demokrat Didi Irawadi Tebar Sembako Lewat Pasar Murah, Apa Kata Bawaslu Kota Banjar?

Lanjutnya menyebutkan, pihaknya melalui panitia pengawas pemilu tingkat Kecamatan saat ini tengah menginventarisir jumlah APK yang terpasang namun tidak sesuai ketentuan peraturan. 

“Kita teman-teman pengawas kecamatan sedang menginventarisir jumlah APK yang pemasangannya tidak sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

APK di Tepi Jalan Rusak dan Berpotensi Membahayakan Pengguna Jalan

Saat dikonfirmasi terkait sejumlah APK di tepi jalan yang kondisinya rusak berpotensi membahayakan pengguna jalan, ia mengatakan, pihaknya sedang menginventarisir APK tersebut.

Apabila memang terdapat APK yang rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan pihaknya akan berkoordinasi dengan peserta Pemilu. Bawaslu akan meminta peserta Pemilu agar memindahkan APK tersebut secara mandiri.

“Kita inventarisir dulu kita akan lakukan pendekatan persuasif kepada peserta pemilu kami imbau agar mereka bisa memindahkan secara mandiri,” katanya.

“Tapi kalau memang melanggar aturan kami akan masukkan dalam proses inventarisir APK yang melanggar,” katanya menambahkan.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar, Eri Kusmara Wardana, mengatakan, sesuai tupoksi pihaknya hanya bertugas menyajikan dan merawat fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau agar bisa dinikmati oleh publik sesuai fungsinya.

Adapun terkait APK tersebut bukan bagian dari ranah Dinas Lingkungan Hidup. Sudah ada instansi tersendiri yang memiliki kewenangan menangani hal itu.

“Kami yang membawahi ruang terbuka hijau dan ruang publik kita lebih menyajikan bahwasanya RTH dan RTP bisa sesuai fungsi. Kalau untuk APK ada institusi yang menangani kami tidak ke ranah itu,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Diguyur hujan, tiang telepon di wilayah Pasirgintung, Desa Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat roboh dan menutup akses jalan, Rabu (03/01/2024).

Robohnya tiang telepon membuat jalur lalu lintas Cigayam Cikupa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Agar jalur lalu lintas bisa berjalan, warga sekitar pun berupaya untuk membereskan kabel dan tiang yang menutup akses jalan.

Baca Juga: Bisa Panen, Petani Bawang Merah di Sindangrasa Ciamis Sumringah

Kades Cikupa, Endi Supendi mengatakan, kejadian robohnya tiang telepon tersebut terjadi ketika hujan di wilayah Banjaranyar dan sekitarnya turun dengan lebat.

“Posisi tiangnya kan ada di tebing pinggir jalan. Sehingga saat hujan deras tanah menjadi gembira sehingga tiang tertarik oleh kabel dan akhirnya roboh,” katanya.

Endi mengaku sempat terjebak dalam kendaraan ketika tiang telepon tersebut ambruk.

“Tadi saat lewat sempat terhalang, jadi warga sekitar mencoba untuk membereskan uraian kabel serta menggeser posisi tiang yang menutup jalan. Untuk saat ini mobil kecil masih bisa lewat. Namun untuk jenis truk sepertinya tidak akan bisa, karena kondisi kabel terurai pendek di atas jalan,” katanya.

Informasi yang dihimpun harapanrakyat.com, selain tiang telpon roboh akibat hujan deras, sebuah pohon jati juga tumbang dan menutup akses jalan di Bulaksitu Desa/Kecamatan Banjaranyar. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Hujan yang mengguyur di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyebabkan sebuah rumah tertimpa pohon pada Rabu (3/1/2024). Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Rumah yang tertimpa pohon tersebut milik Andul Kholis di Kampung Cibencoy, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Kejadian tersebut diakibatkan hujan lebat disertai angin dari pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB. Pada pukul 13.30 WIB karena angin besar menumbangkan pohon Alba. Kemudian menimpa rumah,” kata Jembar Adisetya Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (3/1/2024).

Baca Juga: Kedelai di Tasikmalaya Langka dan Mahal, Pengrajin Tahu Tempe; Pj Walikota ke Mana?

Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian pohon yang tumbang tersebut, tetapi kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. 

“Rumah yang rusak berat 1 unit. Upaya telah dilakukan melakukan asessment. Koordinasi dengan RT setempat serta aparat desa setempat sekaligus membereskan sisa reruntuhan rumah,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan belum Didistribusikan, kebutuhan mendesak sandang dan pangan terpal dan perbaikan rumah. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Sebanyak 55 karyawan dari Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, menjalani tes STIFIn Genetic.

Tes tersebut sebagai program strategis dari Ditjen Hortikultura di tahun 2024. Jadi institusi tersebut bukan hanya menetapkan target kenaikan produksi, namun juga mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih handal.

Adapun tes tersebut, saat kegiatan asemen karyawan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, dari 28-29 Desember 2023 lalu.

Rizki Sugiarto selaku Branch Manager STIFIn Genetic mengatakan, bahwa tujuan tes yang sesuai dengan arahan dari Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Andi Muhammad Idil Fitri, adalah untuk memahami potensi masing-masing karyawan sesuai dengan genetiknya.

Kemudian, jika karyawan tersebut sudah mengetahui potensi genetiknya, maka akan bisa melejitkan kinerjanya.

“Selanjutnya bisa saling memahami kolega kerja. Sehingga harapannya produktivitas dan kinerja karyawan akan meningkat lebih tinggi lagi,” katanya belum lama ini.

Lanjutnya mengungkapkan, bahwa karyawan 55 orang di unit kerja Kementan RI tersebut sangat antusias dengan hasil tes STIFIn Genetic.

“Mereka merasa hasil tesnya kok gue bantet. Ini sama persis dengan karakter dan keseharian kita,” ungkapnya menirukan testimoni para peserta.

Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Kementan RI, Yana Mulyana Indriyana mengatakan, setelah mengikuti tes STIFIn Genetic ini tidak sedikit dampaknya.

“Dan dirasakan tepat (sesuai karakter saya),” katanya.

Pendapatnya jika menilai hasil dari tes tersebut dari skala 1-100, maka nilai yang ia dapatkan 100.

“Karena sesuai dengan karakteristik yang saya alami. Saya memang (kalau di STIFIn Genetic) tergolong orang tipe intuiting ya. Seorang yang unik, kreatif, memang seperti itu,” ucapnya. (Adi/R5/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Relawan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), resmi melaporkan belasan oknum Satpol PP Garut, Jawa Barat, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (3/1/2024).

Diketahui sebelumnya, bahwa 13 orang oknum Satpol Garut PP deklarasi mendukung calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Pembina Relawan Amin Garut, Agis Mucyidin, mengungkapkan alasan pihaknya melaporkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja tersebut ke Bawaslu.

Selain saat deklarasi mendukung Gibran telah menggunakan fasilitas pemerintahan, juga menyangkut pelanggaran pemilu yang sangat mencederai integritas demokrasi.

“Karena Satpol PP yang seharusnya menjadi mitra Bawaslu, tapi ini malah ikut bermain. Jadi, kita akan tuntut dan meminta Bawaslu untuk mengusut tuntas,” ungkapnya di Kantor Bawaslu Garut, Rabu (3/1/2024).

Alasan Relawan Paslon 03 Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Selain kubu Amin, Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud atau relawan paslon 03 pun akan ikut melaporkan pelanggaran pemilu ini.

TPC Ganjar-Mahfud menilai ada kegiatan kampanye praktis yang oknum Satpol PP lakukan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

“Pasti kita akan kita laporkan. Karena dari TPN sudah komunikasi, agar tim pemenangan Ganjar-Mahfud segera melaporkan kejadian viral Satpol PP yang berpihak kepada paslon 2 ke Bawaslu,” kata Wakil Ketua TPC Ganjar-Mahfud Garut, Yuda Puja Turnawan.

Menurutnya, sesuai edaran tentang pedoman netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri, bahwa tenaga honorer harus netral atau tidak boleh partisan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu.

“Sehingga kepala daerah dalam hal ini Bupati Garut harus ikut bertanggung jawab atas kasus ini,” ujarnya.

Selain menggunakan fasilitas pemerintah, alasan lain relawan paslon 03 laporkan oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu, karena terdapat atribut negara yang melekat.

Meski para oknum Satpol PP bukan ASN, namun atribut berupa seragam tersebut dibiayai dari uang APBD.

Selain itu, saat merekam video yang viral tersebut, lokasinya juga merupakan aset milik Pemerintahan Kabupaten Garut.

“Mereka juga sedang bekerja. Kemudian mereka juga mengajak secara eksplisit. Dan di situ sangat jelas mendukung Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.

Sebelum relawan dari paslon 01 dan 03 kompak laporkan oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu, 13 orang yang ada di video tersebut sudah menjalani sidang internal.

Kaspol PP Garut, Basuki Eko menuturkan, bahwa pelaku utama yaitu C I mendapat sanksi berupa skorsing selama 3 bulan dan tanpa ada tunjangan.

“Kemudian untuk yang lainya kami skorsing 1 bulan. Sama tanpa tunjangan,” tuturnya, Selasa (2/1/2024). (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendistribusikan alat mesin pertanian berupa traktor dan handsprayer kepada kelompok tani. Alat pertanian tersebut dalam rangka meningkatkan lagi hasil pertanian di Ciamis.

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, di Aula DPKP Ciamis, Rabu (3/1/2024).

Kepala DPKP Ciamis, Slamet Budi Wibowo mengatakan, dalam pendistribusian alat mesin pertanian ini, ada sebanyak 10 unit traktor roda dua dan 30 unit handsprayer. Alat mesin pertanian ini bersumber dari APBN Direktorat Jenderal PSP.

“Para penerima bantuan ini tentunya adalah kelompok tani yang sudah terdaftar di simluhtan dan teregistrasi,” katanya.

Menurutnya, yang paling pokok saat ini adalah sudah memasuki musim tanam. Sehingga tepat sekali untuk pembagian mesin traktor dan handsprayer kepada kelompok tani sekarang ini, karena sesuai target pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, olah tanamnya bisa semakin cepat. Dan tanamnya bisa serempak dan harapannya panennya juga bisa mengikuti,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, mengucapkan terima kasih kepada para petani yang berada di Tatar Galuh Ciamis ini.

Karena, saat pandemi lalu para petani terus berjuang untuk menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, setelah sektor lain terdampak.

“Kalau tidak ada petani, Ciamis itu tidak ada apa-apanya. Apalagi pasca pandemi Covid-19. Itu yang menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi yang paling dominan itu adalah petani, karena petani secara umum tidak terdampak pandemi,” ucapnya.

Lanjut Herdiat berharap, dengan adanya bantuan mesin traktor dan handsprayer kepada kelompok tani ini, mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi hasil pertanian. Kemudian, bantuan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Paling tidak bisa mampu mengajak petani muda, petani milenial. Dengan dibarengi sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai, mudah-mudahan meningkatkan hasil pertanian di Ciamis,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mulai sortir dan lipat surat suara untuk Pemilu 2024, di Islamic Center Pangandaran.

Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan, sebanyak 265 orang dilibatkan dalam proses tersebut.

“Mereka (265 orang) berasal dari kecamatan terdekat, yaitu Pangandaran dan Parigi,” katanya kepada harapanrakyat.com, Rabu (3/1/2024).

Lanjutnya menambahkan, bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam proses tersebut sudah melalui seleksi. Mulai dari seleksi kesehatan fisik, mental dan hal lainnya.

“Sementara untuk mengantisipasi kebocoran, sebelum dan sesudah penyortiran dan pelipatan surat suara, kita lakukan pemeriksaan kepada semua pekerja,” tambahnya. 

Muhtadin menjelaskan, ada lima jenis surat suara yang disortir dan dilipat. Yaitu antara lain surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Pangandaran dari semua daerah pemilihan.

Adapun untuk hari ini, untuk DPR RI sebanyak 340.748, DPRD Provinsi 340.748. Kemudian, DPRD Kabupaten Dapil 1 ada 62.791, Dapil 2 sebanyak 82.107, Dapil 3 78.854, Dapil 4 62.208 dan Dapil 5 sebanyak 59.786.

Sementara untuk surat suara DPD dan Presiden dan Wakil Presiden baru akan masuk tanggal 5 Januari 2024.

“Untuk pelipatan surat suara kita targetkan selesai pada tanggal 13 Januari 2024,” jelasnya.

Apabila dalam proses sortir dan pelipatan terindikasi ada kerusakan, maka pihaknya memastikan bahwa surat suara tersebut akan terpisah dari yang utuh.

Kerusakan tersebut seperti adanya bercak tinta dan terindikasi menandai salah satu peserta pemilu baik calon maupun partai. Atau bisa juga surat suara yang robek.

“Setelah itu, akan segera kita laporkan surat suara yang rusak ke KPU RI,” pungkasnya. (Enceng/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)