harapanrakyat.com,- Pj Walikota Ida Wahida Hidayati merespon soal kondisi dua unit pompa penyedot air milik Perumda Tirta Anom di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Balokang Patrol yang sudah tidak berfungsi sejak akhir November 2023.

Ida mengatakan, terkait kondisi tersebut menurutnya harus segera mendapatkan perbaikan. Hal itu agar distribusi air bersih bisa tetap mengalir ke sambungan rumah warga.

Selain itu, kata Ida, kualitas air dari instalasi pengolahan juga harus meningkat. Tentunya agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Bahkan, pipa-pipa distribusi yang bocor ia minta agar segera diperbaiki. 

“Kita ingin memperbaiki ke depan pipa-pipa yang bocor agar airnya bisa sampai ke masyarakat. Namun, kita juga perlu melihat kemampuan anggaran,” kata Ida, Rabu (3/1/2024).

Terkait evaluasi terhadap capaian kinerja Perumda Tira Anom pada tahun 2023, ia menilai capaian kinerjanya sudah berjalan cukup baik. 

Hanya saja, tinggal meningkatkan jumlah pelanggan baru di tahun 2024 supaya cakupan distribusi air bersih lebih merata ke masyarakat dan harganya terjangkau.

“Capaian evaluasi sudah baik, tinggal meningkatkan jumlah pelanggan-pelanggan baru,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Cawapres Muhaimin Iskandar menemui ratusan pengasuh pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Gus Imin kembali bermanuver menyinggung soal utang pemerintah. 

Gus Imin, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah nekat berhutang sebesar Rp 70 triliun untuk kepentingan pertahanan. Nilai itu menurut Gus Imin tak sebanding dengan pembinaan kepada petani.

Apalagi, ia ingin melakukan perubahan, dengan mementingkan skala prioritas yang ada di depan mata. 

“Kebutuhan mendasar lebih utama dari proyek mimpi yang tidak berpihak kepada rakyat.” katanya saat sambutan di Pesantren Darul Muwahhidin, Kampung Babakan Manggung, Sukajaya, Tarogong Kidul.

Menurutnya, hutang sebesar itu untuk pertahanan negara tidak seimbang dengan pertahanan masyarakat, terutama di bidang pertanian untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan. 

Baca juga: Gus Imin Sebut Oknum Satpol PP Garut yang Dukung Gibran adalah Korban

Selain tentara, kata Gus Imin, petani juga merupakan ujung tombak yang memenuhi kebutuhan pertahanan. Sebab, katanya, apabila tak ada pangan, maka indonesia akan sulit bertahan.

“Perlu dicatat, pertahanan nasional itu ada dua, tentara dan petani. Mana bisa perang kalau pangan tidak ada. Mana mungkin bisa bertahan kalo pangan tidak tersedia,” tegasnya. 

Sementara itu, panitia deklarasi pemenangan Amin bersama ajengan dan alim ulama se Kabupaten Garut, KH Abdurrohman Al Qudsi menitipkan kehormatan melalui sebuah gelar. 

Lantaran Gus Imin sedang di Garut dan supaya lebih akrab, maka panggilannya menjadi Ceng Muhaimin atau Ceng Imin. 

“Ceng itu nama kehormatan di Garut. Kami titip Pak Anies dan Ceng Muhaimin jadi Presiden dan Wapres 2024 dan membawa perubahan untuk semuanya,” katanya. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Harga tiket masuk ke objek wisata di Kabupaten Pangandaran, akan berubah mulai tanggal 5 Januari 2024. Nantinya, harga tiket akan berlaku per orang, tidak lagi berlaku bagi per kendaraan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari mengatakan, saat ini belum ada penetapan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai perubahaan ini. 

“Masih di provinsi. Kemungkinan tanggal 5 Januari sudah ada penetapannya,” kata Tonton. 

Dengan adanya perubahan tersebut, lanjut Tonton, harga tiket per orang ini akan menjadi beberapa kelas. Adapun rinciannya seperti di bawah ini: 

Untuk kelas I masuk ke Pantai Pangandaran dan Batu Hiu tarifnya Rp 20 ribu per orang. Sedangkan kelas II untuk ke Pantai Batu Karas dan Madasari tarifnya Rp 15 ribu per orang. 

Sedangkan untuk kelas III, untuk masuk Green Canyon masuk tarifnya Rp 10 ribu per orang. Adapun untuk kelas III Pantai Karapyak masuk kelas IV dengan tarif  Rp 6.000 per orang.

“Aturan tersebut sesuai Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” tegasnya. 

Ia pun menegaskan, jika wisatawan sudah membeli tiket di Pantai Pangandaran, maka tidak perlu lagi membeli tiket jika masuk ke Pantai Batu Hiu.

“Karena itu dalam satu kawasan atau kelas. Begitu juga di kawasan lain. Pemberlakuan tarif baru ini akan bertahap, tidak akan sekaligus,” pungkasnya. (Jujang/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Capres No 1 Anies Baswedan menemui para relawan Gerak Bersama Jangkau Semua Aminkan Ciamis di Gedung KH irfan Hielmy, Kamis (4/1/24). 

Anies mengatakan, ia merasa senang ketika berkunjung Ciamis. Pasalnya, antusias masyarakatnya begitu besar.

“Saya datang ke Ciamis sudah sekian kalinya dan sambutan mereka masih tetap sama, mendukung konsep perubahan,” terangnya.

Karena itu, ia pun merasa optimis di Jawa Barat, khususnya di Priangan Timur bakal mendapat suara besar dalam Pemilu 2024 yang menginginkan perubahan. 

“Perubahan yang kita gagas di sini seperti halnya biaya hidup lebih murah, lapangan pekerjaan lebih mudah, pupuk untuk petani lebih mudah dan solar bagi para nelayan murah,” kata Anies. 

Maka dari itu, kata Anies, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya perjuangan bersama dalam gerakan perubahan. 

Bahkan, ia menegaskan gagasan perubahan tersebut jangan sampai jadi harapan saja, tapi harus terwujud. 

“Masyarakat harus bersatu dan memenangkan Amin untuk pilpres tahun 2024. Sebab, masa depan bangsa indonesia ada di tangan kalian bersama. Mari dukung konsep perubahan ini dengan meraih suara 80% di Jawa Barat,” pungkasnya. (Fahmi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Hari pertama Pendaftaran Pengawas TPS di wilayah Kecamatan Pamarican masih minim peminat. Hal itu terlihat saat seleksi di kantor Panwascam Pamarican yang tidak begitu ramai.

Berdasarkan informasi, dari jumlah 218 TPS yang tersebar di 14 desa, Panwascam baru menerima pendaftaran calon panwas TPS sebanyak 96 orang.

Ketua Panwascam Pamarican Ana Suryana mengatakan, pendaftaran Panwas TPS yang baru dibuka per Rabu (3/1/24) kemarin tercatat baru 96 orang yang mendaftar. 

Jumlah tersebut, kata Ana, masih jauh dari kebutuhan yang mana totalnya 218 petugas. 

Karena kondisi tersebut, pihaknya pun memperpanjang waktu pendaftaran agar kuotanya terpenuhi. 

“Mudah mudahan hari ini jumlah kebutuhan petugas Panwas TPS bisa terpenuhi. Kami juga saat ini tengah terus gencar melakukan perekrutan di masing masing desa,” terangnya.

Ana menambahkan, sebagai informasi kepada masyarakat, pihaknya pun merinci jumlah kebutuhan dan pendaftar, seperti Bangunsari butuh 24 baru ada 1 pendaftar, Bantarsari 8 baru ada 7, Kertahayu 25 baru ada 23, Margajaya dari 13 belum ada satupun pendaftar. 

Sementara itu, untuk Mekarmulya dari 11 baru 8, Neglasari dari 21 baru 16, Pamarican dari 19 baru 7, Pasirnagara dari 11 baru 5, Sidaharja dari 12 baru 2. 

Adapun untuk Sukajadi dari 19 baru ada 7, Sukajaya 13 baru ada 12, Sukamukti 15 belum ada yang mendaftar sama sekali.

“Semoga saja semuanya bisa terisi dan sesuai persyaratan yang berlaku,” pungkasnya. (Suherman/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Bawaslu Kota Banjar, Jawa Barat, menemukan adanya pendaftar KPPS yang terindikasi masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pihaknya mendapati sejumlah calon pendaftar yang tidak sesuai aturan.

Beberapa temuan tersebut di antaranya terdapat calon KPPS yang usianya tidak sesuai ketentuan seperti pendaftar berusia di atas 55 tahun. 

Kemudian, terdapat juga pendaftar yang seharusnya ijazahnya SMA tetapi ada yang mendaftar menggunakan ijazah SMP.

“Saat pendaftaran memang terdapat beberapa pendaftar KPPS yang usianya di bawah ketentuan. Terus ijazah juga seharusnya SMA tapi ada yang ijazahnya SMP,” kata Rudi, Rabu (3/1/2024).

“Makanya kita nanti akan terus melakukan pengawasan KPPS, apakah nanti mereka yang tidak sesuai aturan itu diloloskan atau tidak,” katanya. 

Pendaftar KPPS Masuk Sipol

Selain itu, pihaknya juga mendapati pendaftar KPPS yang masuk dalam Sipol dan terindikasi terafiliasi dengan partai politik peserta pemilu.

Namun begitu, untuk memastikan apakah pendaftar KPPS yang tidak sesuai aturan tersebut, pihaknya harus menunggu tahapan pengumuman KPPS KPU Kota Banjar.

“Kalau dulu waktu proses awal pendaftaran kita memang menemukan ada beberapa pendaftar KPPS yang terkena Sipol dan terindikasi berafiliasi dengan peserta pemilu,” katanya.

“Tetapi kan kami harus mengecek dulu nih menunggu pengumuman apakah orang tersebut masih ada dalam KPPS dalam artian lolos atau tidak,” ujarnya menambahkan.

Terpisah, Divisi SDM dan Sosparmas KPU Kota Banjar Nurhasanah mengatakan, hasil seleksi calon anggota KPPS pengumumannya sudah sejak tanggal 29-31 Desember 2023. 

Sedangkan saat ini sudah masuk tahap skrining riwayat kesehatan dan pengunggahan dokumen secara mandiri.

Dari 4504 pendaftar, hanya 4169 pendaftar yang lolos seleksi administrasi.

Adapun kebutuhan KPPS untuk pemilu 2024 sebanyak 4277 KPPS, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 323 orang. 

Adapun untuk menutup kekurangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, maka melalui mekanisme distribusi dan penunjukan langsung.

“Saat ini sudah mencukupi sesuai kebutuhan. Untuk penetapan Anggota KPPS nanti tanggal 24 Januari dan pelantikan pada tanggal 25 Januari mendatang,” katanya.

Terkait pendaftar KPPS yang terindikasi masuk dalam Sipol, Nur mengatakan, untuk yang lolos seleksi KPPS tidak ada yang terafiliasi dengan partai politik peserta pemilu.

Namun pendaftar yang namanya masuk dalam Sipol memang ada. Tetapi dari yang bersangkutan sudah membuat pernyataan  tidak masuk atau menjadi anggota dari partai politik peserta pemilu.

“Yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak masuk atau menjadi anggota dari parpol,” tegasnya.(Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Cawapres no 1 Muhaimin Iskandar menilai oknum Satpol PP di Garut yang turut deklarasi mendukung Gibran merupakan korban. Bahkan, Gus Imin menyebut ingin menyelepet Garut. 

Selain itu, ia menyinggung belasan oknum tersebut seolah-olah ingin bekerja dengan skala nasional. Sehingga mereka nekat melakukan seberani itu. 

“Kok bisa ya oknum Satpol PP bisa seberani itu,” kata Gus Imin, Rabu (3/1/24). 

Dengan adanya kasus tersebut, Gus Imin menduga ada yang menyuruh kepada belasan oknum tersebut. Karena itu, ia menilai mereka itu adalah korban. 

“Kasihan, mereka itu korban dari yang nyuruh. Kira-kira begitu,” imbuhnya. 

Gus Imin mengingatkan, Pemilu 2024 ini bukan merupakan hajat sesaat. Namun, baginya adalah investasi demokrasi. 

Karena itu, ingin mengingatkan agar pemerintah bisa bersikap netral, seperti halnya Satpol PP yang bagian dari pemerintah. Sehingga, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. 

“Saya kaget saat lihat video yang viral itu. Kok bisa seberani itu kalau nggak ada yang menyuruh,” pungkasnya. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)