KBRN,Bandung: Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung saat ini tercatat tidak memiliki pasien Covid-19 yang dirawat. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung yang mengalami penurunan signifikan dalam satu bulan lebih. 

“Alhamdulillah udah nol kasus yang dirawat, udah gak ada pasien Covid-19, alhamdulillah,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Rabu (22/9/2021). 

Dikatakan Yana, kondisi tersebut terjadi seiring kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung yang relatif terkendali. Positivity rate berada di angka 1 lebih, konfirmasi aktif Covid-19 di angka 300 dan keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang berada di angka 15 persen. 

“Alhamdulillah berdasarkan indikator yang digunakan positivity rate 1, sekian jauh dibawah standar WHO. Kemudian konfirmasi aktif dari puluhan ribu sekarang di 300 an penambahan kasus sampai 600 lebih perhari sekarang 10 kasus perhari. BOR 15 persen jauh dibawah 60 persen standar WHO. Mudah-mudahan berdasarkan ini kondisi pandemi Covid-19 di Bandung relatif terkendali,” paparnya.

Yana mengutarakan, saat ini pihaknya sedang menggenjot vaksinasi bagi usia 12 tahun hingga 17 tahun yang sudah mencapai 30 persen. Total 600 ribu dosis vaksin telah disiapkan untuk vaksinasi bagi usia 12 sampai 17 tahun. 

“Insya Allah gak ada hambatan karena vaksin aja mudah-mudahan jadi dorongan untuk usia 12 sampai 17 smp ke atas itu, buat PTM terbatas syarat vaksin dan berdasarkan kajian anak anak ingin PT. jadi mudah-mudahan mempercepat mereka. Cerita diantara yang pernah gak ada KIPI,” bebernya.

Meski begitu, Yana mengingatkan masyarakat untuk tidak bereuforia atas kondisi tersebut. Yana mengajak masyarakat yang belum divaksin untuk divaksin dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat serta disiplin. 

“Dari target 1.9 juta warga yang harus diberi vaksin dosis satu sudah 1.5 juta setara 78 persen dosis kedua hampir satu juta sudah diangkat lebih dari 51 persen. Mudah-mudahan di akhir tahun Desember 2021 target 100 persen secara teori pandemi berakhir dengan adaptasi kebiasaan baru dengan prokes,” tandasnya.

KBRN, Garut : Selain melaksanakan kegiatan donor darah yang dikerjasamakan dengan PMI Garut dan giat vaksinasi, Satuan Lalu lintas (Satlantas Polres) Garut juga melaksanakan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kesejumlah titik  lokasi seperti Yayasan yatim piatu, Panti jompo hingga ke kalangan Pondok Pesantren.

“Kegiatan baksos,vaksinasi dan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Satlantas Bhayangkara ke-66 juga dirangkaian dengan sosialisasi Operasi Patuh Lodaya 2021,” kata Kasatlantas Polres Garut,AKP. Karyaman,Rabu (22/9/2021).

Selain itu, pihaknya juga menurut Karyaman, mengerahkan anggota untuk menata dan membersihkan seluruh pos jaga di sejumlah titik lokasi startegis.

“Kami juga memasang spanduk, baner dan media sosialisasi lainnya guna mensukseskan HUT Satlantas ke-66 ini. Kami berharap dengan usia satlantas ke 66 bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

KBRN, Bandung: Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan,  keberhasilan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa pandemi Covid-19 saat ini, merupakan barometer dan menentukan masa depan Indonesia. Pasalnya,  para pelajar yang saat ini mengeyam pendidikan, nantinya bakal memasuki dunia kerja dan menjadi usia produktif.

“Mereka yang saat ini belajar di tahun 2035 akan memasuki usia produktif. Karena itu masa depan Indonesia akan ditentukan oleh keberhasilan pendidikan tatap muka hari ini,”ucap Ahmad Muzani disela Diskusi Kelompok Terpumpum (FGD) Pola Pendidikan Pasca Pandemi, yang diinisiasi Yayasan  Darul Hikam, di kampus 2 SMA Darul Hikam Kota Bandung Selasa, (21/9/2021).

Ahmad Muzani optimis, meski PTM ditengah pandemi saat ini masih banyak permasalahan, dapat diatasi apabila semua elemen bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Ini problem, karena saya kira Bandung tingkat vaksinasinya sudah cukup tinggi diatas 50 persen. Saya bergeser ke Lampung, tingkat vaksinasinya masih belasan persen belum 20 persen. Kemarin saya ke Riau, masih 25 persen. Jadi ini yang saya maksud tujuan pendidikan itu bukan untuk satu kelompok, tapi kita ingin menciptakan suatu keadilan sosial. Kepintaran bersama, kecerdasan bersama dan kemapanan bersama,”papar dia.

Ia menambahkan, pandemi jangan akhirnya menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi.

“Jangan ada orang yang tidak bisa menikmati sekolah gara-gara pandemi. Ini kewajiban kami sebagai penyelenggara negara untuk mensuport bagaimana proses bernegara ini bisa bersama-sama kita rasakan,”tegasnya.

Kesempatan yang sama Ketua Yayasan  Darul Hikam Sodik Mudjahid mengatakan, ada beberapa aspek penting sebagai masukan kepada pemerintah  dalam menghadapi pola pendidikan pasca pandemi. 

“Ada tiga rumusan. Ada tatap muka, ada jarak jauh dan pola hybrid. Tampaknya ini harus diakomodasi lewat perundang-undangan dengan bagus. Pola belajar jarak jauh sudah ada landasan hukumnya dengan sekolah terbuka,”ungkap Sodik yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.

Ia juga menambahkan, ada beberapa masukan dari hasil FGD Pola Pendidikan Pasca Pandemi, mulai dari revisi perundang-undangan, keberpihakan politik, road map, standarisasi guru, digitalisasi pendidikan serta standarisasi komponen pendidikan. Sodik juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dengan memanfaatkan alam  dan masyarakat sebagai media pembelajaran serta memanfaatkan IT secara optimal.

“Ini adalah tuntutan bagi pemerintah untuk memperluas sarana pendidikan. Ada juga masukan membangun  menumbuhkan  karakter iman dan taqwa. Belajar dari kasus pandemi, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan prokes dan ilmu saja.  Dan juga pendidikan ahlak untuk membangun  toleransi, solidaritas. Terakhir, semua stakeholder pendidikan diminta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan,”jelas dia.

“Jadi ada perubahan dalam sistem pendidikan, banyak elemen. Dan terutama adalah perubahan di dalam pola pendidikan, pola pembelajaran,”pungkas dia.

KBRN, Tasikmalaya : Pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2021, Satlantas Polres Tasikmalaya fokus mengedukasi warga akan Protokol Kesehatan, selain kepatuhan terhadap aturan berkendara.

Anggota Satlantas Polres Tasikmalaya juga membagikan ribuan masker kepada pengendara motor dan mobil di Jalan Raya Mangunreja – Singaparna, Senin (20/9/2021). Warga yang tidak menggunakan masker, ditegur dan diberikan masker gratis.

Bagi warga dan pengguna jalan yang taat dengan prokes dan aturan lalu lintas, Polisi memberikan hadiah berupa beras atau helm.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Ryan Faisal mengatakan, dalam operasi patuh lodaya 2021, pihaknya mengedepankan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami kedepankan sisi humanis dengan melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Penggunaan masker, dan tidak berdesakan dalam kendaraan” jelas Ryan.

Namun demikian, jika ditemukan pengendara yang melanggar, tentunya tetap diberi tindakan.

“Hadiah yang diberikan merupakan apresiasi atas kepatuhan warga terhadap prokes dan aturan berlalulintas,” katanya.

Sementara itu, salah seorang Pengendara asal Singaparna Endang (50) mengaku senang, mendapatkan masker dari kepolisian guna ikut mendukung dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Tadi sempat takut ditilang, Iyah lupa gak pake masker. Jadi diberhentikan polisi dan disuruh pakai masker,” ujar dia.

Pengendara motor lainnya, Kiki (25) justru beruntung bisa mendapatkan helm. Meski ssbelumnya sempat heran karena diberhentikan oleh anggota polisi padahal lengkap memakai helm, masker dan membawa surat kendaraan.

“Ternyata malah dapat helm, Alhamdulillah,” ujarnya. 

KBRN, Bandung: Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang menyayangkan masih ditemukannya lembaga penyiaran yang memanfaatkan frekuensi publik untuk menyiarkan kepentingan pribadi yang tidak ada manfaatnya bagi khalayak banyak.

Rafael mengatakan, permasalahan ini harus di antisipasi dan ditangani secara serius oleh pihak terkait seperti KPI agar ketertiban dan kualitas dalam menyiarkan sebuah konten bisa lebih terjamin mengingat konten tersebut menjadi konsumsi publik.

“Saya rasa teman teman di KPI harus melakukan pengawasan secara ekstra, mengingat konten konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran itu, melalui frekuensi publik yang pastinya akan di konsumsi oleh masyarakat,”ungkapnya seusai Webbinar Literasi Media, yang di gelar di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Selasa (21/9/2021).

Jika hal tersebut tidak di perhatikan, ditegaskan Rafael, masyarakat akan terpengaruh akibat banyaknya konten konten yang tidak bermutu, mengingat frekuensi publik tidak seharusnya di pergunakan untuk kepentingan pribadi.

“Sekarang regulasi sudah ada sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana dalam eksekusi nya dan pengawasannya, kami DPRD Jawa Barat pasti akan mendorong hal tersebut,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet, mengungkapkan tercatat sejak bulan Maret hingga saat ini sebanyak 12 program acara pernikahan selebritis telah di rekomendasikan ke KPI Pusat untuk di berikan sanksi.

“Pengawasan terus kami lakukan, dan dalam interpretasi kami, 12 program acara tersebut melanggar regulasi terutama pasal 11 Tentang kepentingan publik, bahwa program siaran itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kehidupan pribadi,”ungkapnya.

“Adapun sanksi yang di berikan berupa teguran tertulis yang harus di indahkan oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan,”imbuhnya.

Adiyana berharap, Lembaga Penyiaran bisa menjadi wadah edukasi yang baik bagi masyarakat, bukan justru di manfaatkan oleh kelompok, golongan ataupun pribadi, mengingat frekuensi penyiaran merupakan milik publik.

“Saya mendorong Lembaga Penyiaran untuk menyadari bahwa frekuensi penyiaran mereka itu milik publik yang di atur oleh negara, jadi sudah sepantasnya jika lembaga lembaga yang menggunakan fasilitas publik, mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, bukan justru di manfaatkan untuk kepentingan kelompok, golongan ataupun individu,”tutupnya.

KBRN, Bandung: Rumah Zakat menyalurkan Gerobak Wakaf untuk para pelaku UMKM terdampak pandemi. Untuk tahap pertama ini sebanyak 24 Gerobak Wakaf UMKM disalurkan kepada para pelaku usaha di Bandung Raya.

Penyaluran Gerobak Wakaf Ini merupakan bagian dari program Wakaf Produktif sebagai kontribusi memulihkan sektor ekonomi dimulai dari sektor UMKM.

“Upaya pemulihan ekonomi ini merupakan rangkaian program respon Covid-19 yang diinisiasi Rumah Zakat sebagai program jangka Panjang. Diantaranya padatkarya produktif, bantuan UMKM, serta Petani berdaya. Gerobak Wakaf ini adalah salah satu program yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM untuk bangkit,” ungkap CEO Rumah Zakat Nur Efendi, pada kegiatan penyaluran Gerobak Wakaf, melalui Virtual, Selasa (21/9/2021).

Ditambahkannya, untuk selanjutnya, implementasi program Gerobak Wakaf akan menyasar seluruh wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Targetnya ada 10.000 pelaku UMKM yang akan dibantu oleh Rumah Zakat bersama donator dan mitra. 

Chief Waqf Officer Rumah Zakat, Soleh Hidayat, mengatakan, hingga saat ini sudah ada 3.447 pelaku UMKM dari beragam sektor usaha yang dibantu oleh Rumah Zakat. Mulai dari bidang jasa, warung, kerajinan tangan, sandang, peternakan, pertanian, perikanan, hingga makanan dan minuman.

“Para pelaku UMKM yang dibina ini tersebar di 1.692 Desa Berdaya yang ada di 33 provinsi. Kami berharap bantuan ini dapat membantu mereka untuk kembali berdaya,” Soleh Hidayat.

Nantinya para pelaku UMKM yang dibantu akan diseleksi terlebih dahulu oleh tim program dan relawan Rumah Zakat. Sehingga nantinya akan terpilih para pelaku usaha yang berhak menerima bantuan.

Semenjak pandemi melanda, banyak pelaku usaha UMKM yang terdampak. Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sekitar 26 juta UMKM tumbang karena pandemi covid 19. Pemulihan ekonomi di sektor UMKM menjadi tanggung jawab semua elemen, mulai dari pemerintah, swasta, bahkan lembaga-lembaga filantropi. Sehingga dengan pulihnya sektor UMKM akan menjadi stimulus perbaikan ekonomi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Rumah Zakat menginisiasi gerakan Wakaf Produktif UMKM yang merupakan program optimalisasi dana wakaf untuk membantu para pelaku UMKM melalui bantuan modal dan sarana usaha dengan tetap memperhatikan aturan-aturan syariat dari wakaf.

KBRN, Bandung: Menyikapi terbitnya Surat Keputusan Bersama menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kalangan perguruan tinggi. Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, siap kembali memulai PTM Terbatas pada Oktober mendatang.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Tatang Sudrajat mengungkapkan sejumlah strategi telah di siapkan oleh managemen, untuk menyambut kembali dibukanya PTM bagi Perguruan Tinggi.

“Kami sepenuhnya mengacu kepada pemerintah, Kebetulan baru saja ada surat edaran dari Dirjen Dikti, yang isinya perguruan tinggi dapat menyelenggarakan PTM Secara terbatas, kami langsung merespon itu dan kami sangat gembira dengan kembali di perbolehkannya perguruan tinggi menggelar PTM meskipun terbatas rencananya pada Oktober mendatang kami akan kembali memulai PTM Terbatas dengan syarat dan ketentuan tertentu,”ungkapnya di Kampus Sangga Buana YPKP Bandung. Selasa (21/9/2021).

Tatang menjelaskan, persyaratan yang dimaksud yakni, PTM akan dilaksanakan tidak lebih dari 50 persen kapasitas ruangan dengan memangkas waktu pembelajaran, PTM yang akan dilakukan hanya melibatkan 2 angkatan yaitu angkatan mahasiswa baru dan satu tahun sebelumnya mengingat kedua angkatan tersebut sama sekali belum pernah bertatap muka langsung akibat pandemi, pelaksanaan prokes ketat, hingga pemberlakuan hybird learning dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring.

“Kamipun sudah menyiapkan strategi hingga ke hal hal detail seperti ketersediaan prokes di setiap ruangan, agar PTM Terbatas yang hendak di mulai, bisa berjalan dengan baik,”jelasnya.

Iapun menerangkan, pihaknyapun telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa memicu terbentuknya kluster baru di Universitas, salah satu caranya dengan mengawasi sejumlah titik titik lokasi yang kerap menimbulkan kerumunan di kalangan mahasiswa.

“Tidak bisa dipungkiri, manusia sebagai makhluk sosial, sangat gemar dan sangat manusiawi senang bersosialisasi dan berkumpul, maka dari itu kamipun telah memperkirakan hal tersebut dengan mengawasi titik titik yang berpotensi berkerumun seperti kantin, hingga parkiran, hal itu kami lakukan untuk menjaga mahasiswa kami dari ancaman paparan Covid 19,”terangnya.

Iapun berharap mahasiswa bisa menjadi contoh dan roll model bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di tempat umum, mengingat mahasiswa bersinggungan langsung oleh masyarakat di sekitarnya.

“Kami menghimbau agar mahasiswa ini bisa memberi contoh kepada masyarakat pada umumnya khususnya kepada anggota keluarga mereka, tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan di tempat umum, hal itu perlu dilakukan untuk bersama sama memutus penyebaran Covid 19,”tutupnya.