KBRN, Bandung: Bio Farma menggelar Seminar “Mewujudkan Kemandirian Peternak Melalui Kedaulatan Hijauan Makanan Ternak” sekaligus Launching Buku Panduan Budidaya Rumput Odot, Selasa (20/9/2022).

Acara yang digelar di Hotel Grand Mercure Bandung ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan membedah buku Panduan Budidaya rumput odot yang dihadiri oleh peserta dari kelompok peternak, dinas peternakan, mahasiswa, akademis, dan peserta lainnya dengan mendatangkan para narasumber yang kompeten di bidangnya

Buku Panduan Budidaya rumput odot tersebut di-launching langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro, Kepala Pusat Riset Peternakan, Pertanian dan Pangan BRIN Tri Puji Priyatno dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM Bio Farma Suharta Wijaya. Buku ini disusun oleh 3 lembaga yaitu Bio Farma, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Buku ini disusun dalam rangka mendukung pengembangan budidaya rumput odot yang dapat digunakan oleh masyarakat peternak sebagai petunjuk dalam budidaya rumput odot mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, cara menanam, pemelliharaan, teknik panen, dan pengelolaan paska panen.

Kerjasama antara Bio Farma, BRIN, dan Unpad telah berhasil mengembangkan Hijauan Makanan Ternak berupa Rumput Odot/ Rumput BBU. Rumput odot memiliki nilai nutrisi terutama protein yang lebih besar daripada rumput biasa dengan kadar protein sampai 15%, dan dipakai sebagai pakan ternak ruminansia

Keberhasilan pengembangan budidaya rumput odot di Bio Farma, selanjutnya dikembangkan oleh masyarakat peternak di wilayah Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

Kehadiran rumput odot pada kalangan peternak di wilayah tersebut menjadi solusi bagi mereka yang selama ini kesulitan mencari rumput dengan kualitas tinggi. Bio Farma berkomitmen untuk menciptakan kemandirian masyarakat yang tinggi dengan mengembangkan potensi Peternak Millenial Cikalong Wetan untuk dijadikan sebagai agen perubahan sesuai dengan slogan CSR Bio Farma No One Leave Behind.

Manajemen Risiko dan SDM Bio Farma Suharta Wijaya dalam sambutannya menyatakan bahwa Bio Farma akan terus mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

 “Serta terus meningkatkan program-program untuk pengembangan atau kontribusi kepada masyarakat,”ucap Suharta dalam keterangan yang diterima RRI Rabu, (21/9/2022).

Kepala Pusat Riset Peternakan, Pertanian dan Pangan BRIN Tri Puji Priyanto menyatakan piahaknya mengapresiasi kerjasama dengan Bio Farma.

 “Saya atas nama BRIN mengucapkan terima kasih kepada Bio Farma, Unpad yang telah berkolaborasi dalam riset penghijauan makanan ternak, karena ini baru pertama kali dalam penelitian. Melalui seminar ini kita mendapatkan ide-ide yang bagus untuk terobosan kedepan,”ucap dia.

Acara seminar ini, terdapat dua sesi yang dipandu oleh moderator Dr. Agus Rahmat, Drs. M.Pd selaku Rektor Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, yaitu sesi pengantar dari penulis dan sesi pemaparan narasumber.

Seluruh narasumber menyatakan bahwa tidak ada keraguan dari rumput odot, karena salah satu fokusnya adalah memasukkan masalah masyarakat menjadi kebijakan perusahaan. Di penghujung acara, terdapat beberapa peternak yang melakukan sharing session atas keberhasilan ternak rumput odot mereka.

Sebelum adanya edukasi dan penyuluhan dari Bio Farma terkait rumput odot, mereka cukup lama membutuhkan waktu untuk mendapatkan rumput, namun semenjak ada rumput odot ini sangat membantu mereka dalam beternak. Kerjasama antara Bio Farma, BRIN, dan Unpad banyak diberi apresiasi atas creative action yang membumi dengan dampak signifikan terhadap ekonomi peternak melalui penanaman odot.

KBRN, Bandung: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong perusahaan migas dan Pertamina untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir. Tujuannya guna memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi.

Menurut Wagub Jabar,  nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya solar yang menjadi bahan bakar utama untuk melaut.

Wagub  juga menuturkan, banyak nelayan terpaksa tidak melaut hingga berminggu-minggu karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi.

“Sebelum ada kenaikan (BBM), biasanya mereka (nelayan) agak kesulitan untuk mendapatkan BBM khususnya solar, kemudian ditambah sekarang ada kenaikan, lebih sulit lagi,” ucap Uu  usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).

“Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan mereka jauh dari dermaga. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan itu untuk dibangun,” tuturnya.

Meskipun kebutuhan SPBN sangat banyak, Pak Uu menuturkan bahwa, setidaknya, pembangunan dapat diutamakan bagi daerah-daerah pelabuhan aktif, seperti Pangandaran, Bekasi, wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.

“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” tuturnya.

Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Pak Uu juga mengatakan bahwa permasalahan para nelayan mencakup kurangnya dermaga di berbagai tempat, serta sulitnya mendapatkan modal melaut, sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir. Ia menegaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.

Untuk dermaga, kata Pak Uu, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di wilayah prioritas karena mayoritas tidak membutuhkan dermaga besar, sehingga dapat diupayakan sesuai kemampuan Pemda Provinsi Jabar.

Sedangkan untuk menanggulangi hutang kepada rentenir, Pemda Provinsi Jabar  melibatkan pihak perbankan untuk membantu para nelayan.

“Kebutuhan tentang dermaga, ini sudah diinventarisasi karena kebutuhannya sangat banyak, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan kami di berbagai tempat,” ucap Pak Uu.

“Kami sudah dapat izin dari Pak Gubernur untuk mengundang pihak perbankan yang ada di wilayah Jabar, baik bank bjb ataupun perbankan lainnya, untuk diminta memberikan kebijakan dan perhatian kepada nelayan di saat mereka mau melaut, supaya tidak seperti itu (berhutang pada rentenir),” imbuhnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Sebanyak 26 Anggota Reskrim Unit Tipidter, Unit Pidanan Umum (PIDUM), dan juga Masyarakat dari Media, dapatkan penghargaan pengungkapan kasus Tindak Pidana penyalahgunaan bahan bakar gas atau liquified petroleum gas bersubsidi Pemerintah, dengan TKP di Dusun Ciawitali Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Subang.

Sementara pengharaan tersebut di berikan kepada anggota yang berprestasi dalam pengungkapan kasus tersebut, yang berikan langsung Kapolres Subang, AKBP Sumarni saat pelaksanaan apel Pagi di Mapolres Subang, Selasa, (20/9/2022).

Kapolres Subang, AKBP Sumarni, mengucapkan terimakasih kepada semua jajaran yang terlibat dalam pngungkapan kasus tersebut tentunya ini kerja yang bagus, sehingga tindak kejahatan seperti pengoplosan gas Subsidi tersebut dapat secepatnya di ungkap.

“Terimaksih untuk semua anggota jajaran Sat Reskrim yang telah mengungkap kasus ini, tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar AKBP Sumarni.

Selanjutnya Kapolres juga menambahkan bahwa, dalam pengungkapan kasus tersebut, tak hanya dari jajaran kepolisian saja, namun ada pula dari masyarakat yang membantu pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, salah satu nya dari Media.

“Saya ucapkan untuk rekan media yang telah membantu pengungkapan kasus tersebut, mari kita bersama-sama menjaga sinergitas antara media dan polri, dan salah satunya berkoordinasi dengan baik,” jelas Kapolres Subang, AKBP Sumarni.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Pengurus Kwarcab Pramuka Subang melakukan hiring dengan Komisi IV DPRD Subang di Ruang Bamus, Selasa (20/9/2022).

Hiring bersama wakil rakyat tersebut membahas terkait adanya biaya yang dikeluarkan oleh anggota Pramuka tingkat SD dan SMP untuk pembuatan KTA.

Ketua Kwarcab Pramuka Subang yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang, H. Tatang Komara mengatakan, bahwa kegiatan hari ini bersama DPRD berjalan lancar.

“Alhamdulillah, tadi kita sudah lakukan rapat kerja dan dengar pendapat. Semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan, terutama yang menyangkut landasan, dasar hukum dalam melalukan pendataan dan pembuatan KTA,” katanya.

Tatang menegaskan, bahwa ada landasan dan dasar hukum yang jelas untuk melakukan pembuatan KTA bagi anggota Pramuka.

“Dasar hukumnya jelas. Pembuatan KTA Saya tegaskan akan dilanjut, bahkan nanti akan direkomendasikan oleh pimpinan, bahwa pembuatan KTA wajib, jadi nantinya SD dan SMP anggota Pramuka wajib ber-KTA,” katanya.

Untuk data anggota Pramuka dari tingkat SD hingga SMP sampai saat ini pihak Kwarcab belum bisa memastikan jumlahnya. “Belum, masih kita data,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna mengatakan, setelah mendengar penjelasan dari pihak Kwarcab Subang terkait pengadaan KTA. Pihaknya sangat mendukung.

“Dasar hukum sudah jelas, kita mendukung semua anggota Pramuka untuk memiliki KTA,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, pengurus Kwarcab Pramuka Subang memaparkan soal pengadaan KTA bagi anggota Pramuka dihadapkan Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna dan anggota komisi, Hendra Purnawan, serta Dang Agung.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi melaksanakan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel pada Senin (17/9/2022).

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Rahmat Effendi menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran bantuan sosial yang kurang tepat.

“Sehingga diharapkan nantinya penerima bansos tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas,” katanya.

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi berharap dengan diadakannya rakor tersebut, mampu menuntaskan berbagai permasalahan mengenai data.

Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) tersebut serta meminta penjelasan dari pihak pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Saya berikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran,” lanjutnya.

Sebagai penutup, ia berharap semua pihak bersinergi dan bergotong royong dalam mensukseskan program tersebut.

Kepala Dinas Sosial H. Deden Hendriana menyampaikan mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 1.205.880 jiwa.

“Saat ini sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil,” katanya.

Ia juga menyampaikan terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal dan dukungan terkait verivali DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.

Adapun kegiatan yang dilakukan pihak Dinsos Kabupaten Subang dengan pihak terkait kedepannya, seperti pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG, pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Pusdatim Kemensos RI Rahmat Setiawan mengenai DTKS diantaranya regulasi pendataan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, tahapan perbaikan integritas, strategi perbaikan integritas dan kualitas data hingga alur penerima bansos serta kondisi bansos di Kabupaten Subang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang H. Sumarna menyampaikan berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS Kabupaten Subang salah satunya koordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Subang akan melaksanakan rencana aksi pencocokan dan penelitian bagi adminduk non aktif bersama pelayanan jemput bola pembuatan adminduk (KTP/KK) bagi warga yang tidak memiliki adminduk.

Selanjutnya yaitu sesi diskusi antara peserta dengan narasumber yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Perekonomian Setda Subang, para Camat se-Kabupaten Subang, para kepala desa dan para Operator SIKS-NG desa se-Kabupaten Subang serta tamu undangan lainnya secara virtual