Beranda blog Halaman 143

Polisi Perketat Pengawasan, Premanisme di Subang Tak Diberi Ruang!

Subang – Kepolisian bergerak cepat menindak aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang mengancam proyek investasi di Subang. Sebagai salah satu wilayah industri strategis di Jawa Barat, Subang menjadi pusat perhatian dalam upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

Fenomena premanisme dan pungli telah lama menjadi momok bagi dunia usaha. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk melindungi investasi dari gangguan tersebut. Upaya ini pun mendapat dukungan penuh dari jajaran Polres Subang yang kini semakin memperketat pengamanan di berbagai proyek strategis nasional.

Kapolres Subang, AKBP Ariek Indra Sentanu, menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi aksi premanisme, terutama yang berujung pada pungli.

“Untuk premanisme, apalagi jika mengarah ke pungli, kami akan tindak tegas,” ujar Ariek kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Sebagai bentuk keseriusan, polisi telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa proyek strategis, salah satunya pembangunan pabrik mobil listrik di Kecamatan Cipendeuy, Subang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan premanisme yang dapat menghambat proses pembangunan.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Kapolres memastikan situasi tetap aman dan tidak ditemukan indikasi premanisme maupun pungli dalam proyek tersebut.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aksi premanisme ataupun pungli,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama. Pihak kepolisian akan terus mengawal agar setiap proyek industri di Subang berjalan lancar tanpa gangguan.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan industri di Subang tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Polres dan Disperindag Subang Pastikan Minyakita Sesuai Standar

Subang – Polres Subang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Subang melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran minyak goreng bersubsidi Minyakita pada Jumat, 14 Maret 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan volume minyak dalam kemasan sesuai standar dan melindungi hak konsumen.

Dua lokasi strategis menjadi sasaran pengecekan, yakni PT. Gurihcloud Sukses Perkasa di Kecamatan Binong dan PT. Sinarmas di Jalan Raya Ottista, Subang. Dalam pemeriksaan, petugas menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume minyak dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Hasilnya menunjukkan bahwa volume yang tercantum di kemasan sesuai dengan isinya.

Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Bagus Panuntun, S.H., menegaskan bahwa pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkala. Pengecekan bertujuan mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak goreng bersubsidi serta memastikan minyak tetap tersedia dengan harga yang stabil.

“Kami akan terus mengawasi peredaran Minyakita untuk mencegah kecurangan dan memastikan hak konsumen terlindungi,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus terkait pengawasan harga serta distribusi minyak goreng bersubsidi. Polres Subang juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi atau penjualan Minyakita, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Dengan kerja sama semua pihak, distribusi minyak goreng bersubsidi dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

XL Axiata Perkuat Inklusi Digital Berbasis Gender di Forum PBB

XL Axiata Perkuat Inklusi Digital Berbasis Gender di Forum PBB

Suarasubang.com – XL Axiata kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam transformasi digital dengan menghadiri Commission on the Status of Women ke-69 (CSW69) di Markas Besar PBB, New York.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi panel yang mengangkat tema Shaping an Inclusive Digital Economy: Indonesia & India’s Leadership and ASEAN’s Collaborative Vision.

XL Axiata, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menegaskan komitmennya dalam mempercepat inklusi digital berbasis gender melalui program unggulannya, Sisternet. Partisipasi dalam forum global ini menjadi langkah strategis untuk menyoroti peran Indonesia dalam mendorong kesetaraan akses teknologi bagi perempuan dan kelompok rentan.

Mendorong Kesetaraan Gender dalam Ekonomi Digital

CSW69 yang diadakan setiap tahun oleh United Nations Women dan Economic and Social Council (ECOSOC) menjadi wadah diskusi isu strategis tentang pemberdayaan perempuan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG), khususnya SDG 5 mengenai kesetaraan gender. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan bahwa Indonesia terus berupaya mengatasi kesenjangan gender di sektor ekonomi digital melalui inisiatif seperti Ruang Bersama Indonesia.

Menurut Arifah, perempuan menghadapi tantangan dalam mengakses keterampilan digital dan rentan terhadap ancaman cyber harassment. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif.

XL Axiata: Komitmen Nyata untuk Inklusi Digital

Dian Siswarini mengungkapkan bahwa XL Axiata berkomitmen penuh dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dengan menghadirkan program berbasis solusi nyata. “Kami percaya bahwa inklusi digital bukan hanya slogan, tetapi fondasi utama dalam membangun ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan setara,” tegasnya.

Melalui Sisternet, XL Axiata telah memberikan pelatihan literasi digital, kewirausahaan perempuan, dan edukasi keamanan siber kepada lebih dari satu juta perempuan di Indonesia. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa meskipun literasi digital perempuan meningkat dari 96,8% pada 2022 menjadi 97,5% pada 2024, masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan internet, di mana 78,19% laki-laki mengakses internet dibandingkan dengan 74,36% perempuan.

Selain faktor akses, norma sosial dan budaya yang masih membatasi perempuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi tantangan tersendiri. Hanya 34% perempuan pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk bisnisnya, dibandingkan dengan 54% laki-laki. Tingginya angka kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk lebih aktif dalam ekosistem digital.

Strategi XL Axiata dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Inklusif

Menanggapi tantangan ini, XL Axiata terus memperluas jangkauan program Sisternet dengan beberapa strategi utama:

  • Menjadikan Sisternet sebagai layanan nilai tambah bagi pelanggan XL Axiata.
  • Meningkatkan kolaborasi dengan komunitas lokal dan global untuk menjangkau perempuan di daerah terpencil.
  • Mengembangkan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti kewirausahaan digital, keamanan siber, fintech, dan e-commerce.

Dari sisi internal, XL Axiata juga mengimplementasikan kebijakan Diversity & Inclusion, dengan 33% posisi manajerial saat ini ditempati oleh perempuan. Berbagai program pelatihan kepemimpinan juga telah dijalankan untuk mendukung pengembangan karier perempuan di sektor teknologi.

Rekomendasi CSW69: Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045

Forum CSW69 menghasilkan sejumlah rekomendasi utama dalam mempercepat inklusi digital berbasis gender, di antaranya:

  1. Pemerataan akses digital bagi perempuan dan anak perempuan.
  2. Peningkatan pendidikan digital yang responsif terhadap gender.
  3. Penguatan keamanan digital untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender online.

Dengan berpartisipasi dalam CSW69, XL Axiata memperkuat komitmennya sebagai pelopor transformasi digital inklusif dan berkelanjutan di Indonesia serta kawasan ASEAN. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, XL Axiata optimis dapat memperluas dampak positif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan merata bagi semua.

Sekolah Rakyat di Jawa Barat: Langkah Nyata untuk Pendidikan Inklusif

Sekolah Rakyat di Jawa Barat: Langkah Nyata untuk Pendidikan Inklusif

Subang – Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang, Ega Agustine Rosyadi, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat yang berlangsung di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor pada Kamis (13/3/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan target pendirian Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, dengan rencana pembangunan 30 sekolah secara bertahap.

“Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga pra-sejahtera mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya,” ujar Gus Ipul.

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama dan memberikan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan harian. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan data penerima yang diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya pendidikan berbasis karakter serta bela negara. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan faktor kultural yang perlu diatasi melalui pendidikan yang tepat.

“Jika tidak ada intervensi, anak-anak dari keluarga pengemis bisa saja mengikuti jejak orang tuanya. Sekolah ini harus hadir sebagai solusi,” ujar Kang Dedi.

Sebagai bagian dari TP PKK yang aktif dalam pemberdayaan keluarga, Ega Agustine Rosyadi menyampaikan apresiasinya terhadap program Sekolah Rakyat. Ia berharap sekolah ini dapat segera terealisasi di Kabupaten Subang, sehingga anak-anak kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan lebih cerah.

DAHANA Tebar Kebaikan: Santuni Anak Yatim dan Wakaf Alat Sholat di Jakarta

DAHANA Santuni Anak Yatim dan Sebarkan Wakaf Alat Sholat di Jakarta

Subang – Bulan suci Ramadhan menjadi momen istimewa bagi PT DAHANA untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Melalui program DAHSYAT (DAHANA Sayang Anak Yatim), perusahaan ini menyalurkan santunan dan wakaf alat sholat kepada tiga panti asuhan di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Direktur Operasi DAHANA, Abdul Haris Atbaro, menyampaikan bahwa Ramadhan adalah waktu terbaik untuk menebar keberkahan, khususnya bagi anak-anak yatim. Ia berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan serta semangat dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah ini.

“Tentu saja, di bulan yang penuh rahmat ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Semoga adik-adik semakin bersemangat menjalankan ibadah. Kami juga memohon doa agar DAHANA terus diberikan kelancaran dan keberkahan,” ujar Abdul Haris.

Dalam program ini, DAHANA memberikan bantuan berupa uang tunai, makanan, takjil, serta 80 paket wakaf alat sholat. Bantuan tersebut disalurkan ke tiga panti asuhan, yakni Panti Asuhan Tebet, Yayasan Panti Asuhan Mizan, dan Yayasan Panti Indonesia.

Putri, salah satu anak asuh dari Panti Asuhan Tebet yang dipimpin Maryamah, mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian DAHANA. Menurutnya, bantuan ini sangat berarti bagi dirinya dan teman-temannya.

“Saya mewakili 42 teman di Panti Asuhan Tebet mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT DAHANA. Semoga DAHANA semakin maju dan sukses,” ungkapnya penuh haru.

Apresiasi juga datang dari Toha, Ketua Yayasan Panti Asuhan Mizan. Ia menyampaikan bahwa anak-anak asuhnya yang berjumlah 15 orang sangat senang menerima bantuan ini. Ia turut mendoakan agar DAHANA semakin berkembang dan terus menebar manfaat.

Sementara itu, Zaki, anak asuh dari Yayasan Panti Indonesia, juga merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap anak-anak yatim seperti dirinya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada PT DAHANA. Semoga semakin maju dan semakin banyak orang yang peduli terhadap kami,” ujar Zaki penuh harapan.

Dengan semangat berbagi yang terus mengalir, DAHANA membuktikan bahwa perusahaan bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kebermanfaatan bagi masyarakat. Semoga langkah kebaikan ini terus berlanjut di masa yang akan datang.

Prabowo Umumkan Skema Baru! Tunjangan Guru Langsung Masuk Rekening Tanpa Perantara Pemda

Prabowo Umumkan Skema Baru! Tunjangan Guru Langsung Masuk Rekening Tanpa Perantara Pemda
Foto: Tangkapan layar Kompas TV

suarasubang.com – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kebijakan baru terkait penyaluran tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Kini, tunjangan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah. Pengumuman ini dijadwalkan berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025) siang.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas di sektor pendidikan.

“Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan skema baru dalam penyaluran tunjangan guru ASN daerah, yang langsung masuk ke rekening guru,” jelas Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, juga telah menyampaikan rencana perubahan mekanisme penyaluran tunjangan ini. Ia menegaskan bahwa skema baru ini akan menghapus peran pemerintah daerah dalam proses transfer tunjangan.

“Kami telah membahas mekanisme baru ini. Nantinya, tunjangan tidak lagi melalui rekening pemerintah daerah, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening pribadi guru,” ungkap Abdul Mu’ti pada Senin (10/3/2025).

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa regulasi terkait kebijakan ini telah rampung. Saat ini, pemerintah sedang mengumpulkan data rekening guru sebelum kebijakan resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“InshaAllah, secara peraturan sudah selesai. Kini, kami hanya perlu memastikan data rekening guru lengkap. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan kebijakan ini secara resmi,” tutupnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pencairan tunjangan bagi para guru di seluruh Indonesia.

Calon PPPK di Subang Gelar Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan di DPRD

Calon PPPK di Subang Gelar Aksi Tolak Penundaan Pengangkatan

Subang – Ribuan tenaga honorer yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Subang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka menolak kebijakan penundaan pengangkatan dan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) untuk mencabut Surat Edaran (SE) terkait penyesuaian pengangkatan CPNS/PPPK tahun anggaran 2024.

Sejak pukul 08.00 pagi, lebih dari 1.068 tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Garut (FPPPKG) berkumpul di lokasi aksi. Mereka menyampaikan orasi sebelum bergerak ke Gedung DPRD Subang. Di depan gedung, perwakilan peserta aksi kembali berorasi sebelum akhirnya diizinkan masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Lima Poin Tuntutan Forum PPPK 2024

Ketua Forum PPPK 2024 Subang, Dhany Hamdani, menegaskan bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama. Pertama, menolak dengan tegas penundaan pengangkatan CPNS/PPPK tahun 2024 yang dianggap merugikan mereka yang telah lulus seleksi. Kedua, mendesak Men-PAN RB mencabut SE yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan merampas hak calon ASN.

Tuntutan ketiga, mendesak DPRD Komisi I untuk memastikan penerbitan SK CPNS/PPPK di setiap daerah sesuai dengan jadwal awal. Keempat, meminta kepastian hukum terkait status kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terakhir, meminta komitmen dari Pemda Subang melalui Sekda agar pengangkatan dilakukan sebelum Lebaran, mengingat anggaran penggajian telah disiapkan.

DPRD Subang Berjanji Lakukan Pendekatan ke Pemerintah Pusat

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana Abdurahman, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang sebenarnya telah siap melaksanakan pengangkatan PPPK 2024. Namun, karena ada beberapa daerah yang belum siap secara anggaran, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan penundaan pengangkatan secara nasional.

“Kami sudah menyiapkan semuanya, termasuk anggaran gaji untuk PPPK yang baru. Namun, ada daerah lain yang belum siap, sehingga kebijakan pusat akhirnya berdampak ke Subang,” ujar Victor.

Sebagai bentuk dukungan kepada para PPPK, Sekda Subang Asep Nuroni bersama DPRD akan segera berangkat ke Jakarta untuk melakukan lobi ke Kemen-PAN RB dan Komisi II DPR RI. Mereka berharap agar kebijakan penundaan tidak berlaku bagi Subang, sehingga tenaga honorer yang telah lolos seleksi dapat segera mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.

Kadinkes Subang Prioritaskan Ambulans, Tolak Mobil Dinas Baru

Kadinkes Subang Prioritaskan Ambulans, Tolak Mobil Dinas Baru
Foto: subang.inews.id

Subang – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Subang, dr. Maxi, mengambil langkah tegas dengan menolak pengadaan mobil dinas baru. Ia lebih memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk pembelian ambulans demi meningkatkan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

“Anggaran ini akan kami gunakan untuk membeli ambulans bagi desa terluar di Kabupaten Subang, yaitu Desa Cupunagara,” ujarnya baru-baru ini.

Meskipun kendaraan dinasnya saat ini sudah berusia 10 tahun dan mulai berisik, dr. Maxi menegaskan bahwa mobil tersebut masih bisa digunakan dengan baik.

“Meski suaranya berisik, saya rasa mobil ini masih layak pakai,” katanya.

Keputusan ini juga selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Dari empat bidang di Dinas Kesehatan, termasuk sekretariat, efisiensi anggaran yang berhasil dicapai mencapai Rp2 miliar.

“Kami mengurangi perjalanan dinas, rapat koordinasi, serta bimbingan teknis yang bisa ditunda. Namun, anggaran untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tetap tidak terganggu,” jelasnya.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang, yang juga menolak pembelian mobil dinas baru demi kepentingan masyarakat.

Guru Ngaji di Subang Curhat ke DPRD, Insentif Tak Kunjung Cair

Guru Ngaji di Subang Gelisah, Insentif Tak Kunjung Cair
Foto: subangpost.com

Subang – Tiga forum guru ngaji di Subang mendatangi DPRD Subang pada Kamis (13/3/2025). Mereka mengadu terkait insentif yang belum cair dalam beberapa bulan terakhir. Kedatangan mereka bertujuan mendesak pemerintah daerah agar segera mencairkan hak mereka.

Forum yang hadir dalam audiensi ini terdiri dari Forum Tenaga Honorer Madrasah Indonesia (FTHMI), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Forum Komunikasi Guru Ngaji (FKGN). Ribuan guru ngaji di Subang khawatir insentif mereka terhambat akibat wacana efisiensi anggaran yang tengah dibahas oleh Pemkab Subang.

“Kami berharap DPRD Subang bisa memberikan solusi terbaik agar insentif ini tetap dicairkan,” ujar Ketua FKDT Subang, Agus Rahayu. Menurutnya, insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang biasanya diberikan dalam dua tahap sangat berarti bagi para guru ngaji.

Agus menambahkan bahwa di Subang terdapat lebih dari 8.000 guru ngaji yang mengandalkan insentif tersebut. Ia berharap kebijakan efisiensi anggaran dari Gubernur tidak berdampak pada pencairan insentif mereka. “Mudah-mudahan insentif bisa diterima sebagaimana biasa sebelum Lebaran,” harapnya.

Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua DPRD Subang, Tegar Jasa Priatna, berjanji akan segera mencari solusi terbaik. Ia menegaskan bahwa DPRD Subang akan membahas masalah ini dengan pemerintah daerah agar insentif guru ngaji dapat segera disalurkan.

“Kami akan telusuri lebih lanjut penyebab keterlambatan ini. Mudah-mudahan segera ditemukan solusi yang menguntungkan semua pihak,” ujar Tegar.

Sinergi Polri dan Media: Buka Puasa Bersama Serentak di Seluruh Indonesia

Sinergi Polri dan Media: Buka Puasa Bersama Serentak di Seluruh Indonesia
Foto: jabarpress.com

Subang – Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama media secara serentak di tingkat Polda dan Polres di seluruh Indonesia, Kamis (13/3/2025). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan insan pers dalam membangun transparansi informasi.

Di Subang, acara berlangsung di RM Saung Empang, dipimpin oleh Wakapolres Subang, KOMPOL Endar Supriyatna, S.Kom., S.I.K. Turut hadir Kasat Narkoba, Kasi Humas, serta pejabat utama Polres Subang. Sebelum berbuka, mereka berbagi takjil kepada masyarakat yang melintas di depan lokasi acara, dibantu oleh sejumlah wartawan dan pengurus media.

Sinergi Polri dan Media: Buka Puasa Bersama Serentak di Seluruh Indonesia
Foto: jabarpress.com

Dalam kesempatan tersebut, KOMPOL Endar Supriyatna mengingatkan pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm demi keselamatan berkendara. Ia juga menegaskan pentingnya peran media dalam membangun keterbukaan informasi.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar momen kebersamaan, tetapi juga wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Media adalah mitra strategis dalam menciptakan keterbukaan informasi menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Sinergi Polri dan Media: Buka Puasa Bersama Serentak di Seluruh Indonesia
Foto: jabarpress.com

Usai berbagi takjil, Wakapolres Subang bergabung dalam zoom meeting bersama Kapolri dalam rangka buka puasa bersama Polri dan media. Acara tersebut dibuka oleh Wakapolri, Komjen Pol H. Ahmad Dofiri, dan menghadirkan penceramah ternama, H. Das’ad Latief, yang turut berbagi takjil bersama Wakapolri.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama dan diakhiri dengan buka puasa bersama, menandai komitmen Polri dalam menjaga sinergi dengan media serta masyarakat.

Recent Posts