review1st.com – UMKM merupakan penggerak ekonomi dengan persentase kontribusi terbesar di Indonesia. Itu sebabnya daya sektor UMKM dalam mendorong perekonomian nasional dijadikan salah satu prioritas pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan Indonesia menjadi 90% di tahun 2024, yang diwujudkan lewat berbagai program digitalisasi.

Dengan bergabung ke dalam ekosistem digital, pelaku industri UMKM kini mendapatkan keleluasaan transaksi jual beli yang lebih, baik dalam aspek kuantitas maupun jangkauan yang tidak terbatas secara fisik. 

Namun di satu sisi, kebebasan transaksi dalam ekosistem digital masih sering kali menimbulkan potensi kerugian yang mengancam berbagai pihak di dalamnya.

Identity fraud dan pengambilalihan akun kerap terjadi dan menimbulkan keraguan di benak para pelaku usaha khususnya UMKM untuk bergabung dalam ekosistem digital melalui program digitalisasi.

Berkaitan dengan hal ini, di Indonesia, sekitar 71% dari pekerja sektor informal menganggap bahwa risiko keamanan dan penipuan dirasa menjadi penghalang mereka untuk menggunakan teknologi digital seperti fintech.

Tubagus Fiki Chikara Satari, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, KemenkopUKM mengatakan “Berdasarkan survei yang telah dilakukan KemenkopUKM, didapati bahwa success rate UMKM onboarding di e-commerce sangatlah rendah, yakni hanya 4% dari 1000.

“Berarti hanya 400 yang berhasil masuk dan kemudian, hanya 40 yang berhasil melakukan transaksi perdana”. Angka ini sangatlah kecil dibandingkan dengan potensi digitalisasi bagi pengembangan usaha UMKM.

“Laporan e-Conomy Southeast Asia (SEA) dari kolaborasi Google, Temasek and Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai gross merchandise value (GMV) senilai US$ 77 miliar pada 2022, dan pada 2025 akan mencapai US$ 130 miliar, yang utamanya didorong oleh transaksi pada e-commerce dan layanan pengantaran makanan online. 

Pada proses digitalisasi UMKM, identitas digital menjadi kunci UMKM dalam mengakses berbagai layanan platform digital.

Beberapa kendala yang ada dalam penerapan identitas digital pada dasarnya dapat diselesaikan dengan menilik aspek-aspek mendasar seperti keamanan dan kenyamanan.

Maka dari itu, keberadaan layanan penyedia identitas digital yang aman dan nyaman menjadi elemen yang perlu ada dalam mendorong kesuksesan integrasi digital UMKM, terutama di tengah target Pemerintah untuk mencapai 30 juta UMKM go-digital pada 2024.  

Sati Rasuanto, Co-Founder dan CEO VIDA menyatakan “Terkadang terdapat saat dimana kita perlu memilih antara keamanan dan kenyaman.

“Dengan teknologi yang canggih, VIDA berfokus pada bagaimana caranya supaya tidak hanya aman, namun juga nyaman dan dapat digunakan secara inklusif berbagai kalangan.

“Melalui teknologi liveness detection dalam sistem analisa biometrik, VIDA memprioritas identitas digital yang dapat mengotentikasi, mengamankan data dan menjadi alat anti nirsangkal dalam verifikasi identitas”

Dalam pelaksanaannya, pelindungan data konsumen juga memerlukan keterlibatan regulator. Di Indonesia sendiri, pihak-pihak regulator bagi penyelenggara identitas digital adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Kita tahu, bisnis kalau tanpa trust tidak akan bagus. Kalau kita bicara peranan penyelenggara yang bergerak di bidang digital identity, itu meliputi bagaimana memperkuat proses customer due diligence-nya.”, ujar Ridiani Kurnia, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Sebagai salah satu pemain terdepan dalam industri identitas digital di Indonesia, VIDA turut mempertimbangkan aspek tersebut.

VIDA merupakan Penyelenggara Sertifikat Elektronik berinduk Kominfo dan juga tercatat sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada OJK, di dua klaster, yakni e-KYC (Know Your Consumer) dan RegTech (Regulatory Technology).

Tidak hanya terbatas pada Kominfo dan OJK, VIDA juga menjadi PSrE non-instansi pertama yang telah tersertifikasi dari WebTrust, yang merupakan auditor keamanan tertinggi di industri pada level global.

Dengan menerapkan beyond compliance, prinsip seperti inilah yang merupakan penerapan riil dari aspek inovasi penyelenggara identitas digital.

Penerapan layanan identitas digital dengan karakteristik yang aman dan nyaman serta didukung pengadaannya oleh audit eksternal sejatinya sudah terbukti secara aktual, misalnya yang terjadi di kalangan pengusaha toko online.

“Pengadaan digital identity kami dilakukan dengan kerja sama bersama VIDA.

“Kami sadar di dalam aplikasi Lummo itu terjadi jutaan transaksi setiap hari.

“Kenyamanan mereka dalam memverifikasi itu sangat penting.

“Sekarang, untuk UMKM yang bergabung di Lummo, mereka cuma perlu selfie aja, semuanya terdeteksi. Kemudahan verifikasi ini sangat diharapkan oleh pembeli.”, ujar Fuad Aziz, Operations Lead, Lummo.

Adanya kesadaran akan aspek penting dalam pengembangan layanan digital khususnya identitas digital yang aman dan nyaman digunakan oleh berbagai kalangan menunjukan tren positif yang dapat mendorong target digitalisasi UMKM.

“Melalui adaptasi penggunaan identitas digital, UMKM mendapatkan peluang yang lebih besar dari sebelumnya. VIDA mendukung inklusi ekonomi digital di Indonesia melalui integrasi UMKM dalam ekosistem digital dan optimis pada akhir tahun depan, angka UMKM yang sudah go digital mencapai 30 juta UMKM”, pungkas Sati.

review1st.com – GoTo Financial (GTF), perusahaan penyedia jasa keuangan digital  yang memiliki layanan untuk mendukung aktivitas keuangan masyarakat serta pelaku usaha, bagian dari GoTo Group, berhasil memenangkan 2 penghargaan dari di ajang yang bertajuk Excellence and Strongest Banks in Asia Awards 2022. 

Diadakan oleh The Asian Banker yang merupakan sebuah platform terkemuka di industri perbankan dan jasa keuangan yang berbasis di Singapura, penghargaan ini diberikan kepada 22 bank terkuat di tahun 2022 setelah menganalisis data dari 500 bank dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika.

Penghargaan pertama yang diterima adalah Best Digital Wallet in Indonesia (Dompet Digital Terbaik di Indonesia) untuk GoPay.

Sebagai platform e-wallet terbesar di Indonesia, GoPay menyediakan sistem pembayaran sekali klik, transfer dengan mudah, dan solusi pembayaran dalam ekosistem GoTo dan juga penyedia lainnya.

Hal ini antara lain merupakan faktor utama dalam penilaian bagi penghargaan di ajang ini.

Lebih dari sekedar alat pembayaran, GoPay membantu pengguna untuk mengelola keuangan mereka lewat fitur riwayat transaksi, paylater, hingga investasi.

Menurut riset dari InsightAsia yang dilakukan di bulan Oktober 2022, GoPay menjadi pemimpin pasar e-wallet di Indonesia dengan lebih dari 71 persen pengguna yang setia menggunakan sejak lebih dari 5 tahun terakhir.

Lewat konsistensi dalam menyediakan layanan terbaik untuk pengguna, GoPay berhasil meraih kepercayaan tertinggi dari konsumen dengan tingkat kepuasan di angka 84% dari pengguna. 

Sudhanshu Raheja, Head of Consumer Payments, GoTo Financial mengatakan, “Sebagai salah satu brand dompet digital yang pertama hadir di Indonesia, kami bangga dapat terus menyaksikan transformasi pembayaran digital hingga titik ini.

“Sejalan dengan misi GoTo Financial, kami harap maraknya penggunaan pembayaran digital termasuk e-wallet dapat membuka akses masyarakat menuju layanan keuangan lainnya.”

Penghargaan berikutnya diraih diraih Midtrans, solusi bisnis dari GoTo Financial, sebagai Best Merchant Service in Indonesia (Layanan Usaha Terbaik di Indonesia).

Sebagai layanan payment gateway yang berizin dan diawasi Bank Indonesia, Midtrans senantiasa mendukung pelaku bisnis mengembangkan bisnis mereka.

Dengan akses ke  25 metode pembayaran, termasuk GoPay dan uang elektronik lainnya, transfer bank, kartu debit, kartu kredit, akun virtual, QRIS, dan pembayaran di minimarket, Midtrans hadir untuk membantu pelaku usaha dapat dengan mudah memproses transaksi dan memudahkan proses verifikasi pembayaran, sehingga merchant dapat fokus dalam ekspansi bisnisnya.

Riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia di tahun 2021 yang berjudul “Peran GoTo Financial terhadap Inklusi Keuangan Indonesia” membuktikan bahwa solusi bisnis GoTo Financial memberikan dampak positif terhadap UMKM lewat peningkatan skala usaha dan efisiensi operasional.

Lewat riset ini, diketahui bahwa mayoritas UMKM menggunakan produk GoTo Financial, termasuk Midtrans, sebagai platform digital untuk membantu mereka berjualan online pertama kalinya

“Sebagai bagian dari GoTo Financial, Midtrans terus berkomitmen untuk mendukung pelaku bisnis mengembangkan usaha mereka. Teknologi Midtrans memungkinkan bisnis untuk dapat memproses transaksi online dengan mudah, aman, dan cepat, sehingga pengelolaan usaha menjadi semakin efisien.

“Kami bangga atas pencapaian ini dan tentunya penghargaan ini akan terus memotivasi kami untuk memberikan layanan terbaik bagi semua pengguna”, ujar Pratyush Prasanna, Head of Merchant Payments, GoTo Financial.

Pada kesempatan yang sama, The Asian Banker turut membagikan pandangannya terhadap perkembangan layanan perbankan di Asia, khususnya perbankan digital.

Di dekade ini, industri jasa keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan telah menghadapi perubahan yang paling mendalam. Sejalan dengan hasil temuan Google, Temasek, serta Bain & Company melalui report The e-Conomy SEA 2022, perkembangan kegiatan ekonomi digital di Asia meningkat hingga 2x sejak 2019 hingga 2022, dan memberikan banyak kesempatan baru untuk transformasi oleh perusahaan perbankan.

review1st.com – Dell Technologies baru-baru ini menyelenggarakan acara media briefing virtual yang dihadiri media dari kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ), bertajuk “Resolusi 2023” yang menghadirkan Amit Midha, Presiden, Asia-Pasifik & Jepang dan Global Digital Cities, dan John Roese, Global Chief Technology Officer.

Kedua eksekutif Dell membahas sejumlah resolusi menjelang tahun baru yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan/organisasi agar mereka dapat meraih manfaat maksimal dari teknologi-teknologi yang berkembang pada tahun 2023. Keduanya juga menekankan bahwa solusi digital akan menentukan masa depan masyarakat di APJ.

“Dinamika pada tahun 2022 telah menunjukkan bagaimana transformasi dan inovasi digital memainkan peranan yang sangat penting dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan sejumlah industri beralih dan menerapkan arsitektur multicloud pada tahun 2022, Dell berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami yang terus berkembang dan tujuan transformasi digital mereka yang lebih luas,” ucap Midha.

Mengelola biaya jangka panjang cloud dan memutuskan arsitektur multicloud edge yang tepat adalah beberapa prioritas teratas Chief Information Officer (CIO) pada tahun 2023

Roese memaparkan beberapa teknologi baru yang akan berkembang dan di mana para CIO bisa mengambil keputusan terkait teknologi tersebut tahun depan.

Ia menekankan bahwa pelanggan tidak lagi bisa menanggung risiko pembengkakan anggaran (over budget) yang disebabkan oleh distribusi kemampuan TI yang tidak efisien di cloud dan bahwa pelanggan harus memahami perhitungan biaya jangka panjang.

“Sangatlah penting bagi perusahaan modern untuk mengadopsi pendekatan multicloud yang memungkinkan mereka memiliki kendali penuh atas data dan aplikasi perusahaan, di mana pun lokasi data dan aplikasi tersebut. Pendekatan multicloud itu juga harus lebih hemat biaya dan bisa mengurangi kompleksitas cloud secara keseluruhan,” kata Roese.

Roese juga menggarisbawahi pentingnya mendukung pelanggan dan mitra untuk memutuskan bagaimana arsitektur multicloud edge yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam jangka panjang.

“Tahun 2023, dunia nyata akan semakin banyak membutuhkan data dan pemrosesan data. Saat ini, edge ada di mana-mana dan edge computing memiliki peluang tak terbatas.

Jika perusahaan/organisasi tidak membuat keputusan tentang arsitektur edge yang mereka inginkan dalam jangka panjang, maka kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan beberapa platform edge,” tambah Roese.

“Kita harus memiliki perspektif strategis saat mengambil keputusan tentang arsitektur (TI) kita. Jadi, evaluasi model-model yang digunakan saat ini dan identifikasi arsitektur yang paling tepat untuk mengelola dan mengatur data serta beban kerja di seluruh cloud tanpa kerumitan tambahan dan biaya tersembunyi.”

Memberdayakan pelanggan dan mitra untuk menyelaraskan strategi keamanan siber mereka di seluruh pusat data, cloud, dan di edge

Roese menekankan pentingnya mendefinisikan kendali Zero Trust perusahaan/organisasi untuk mewujudkan manajemen identitas, manajemen kebijakan, dan manajemen ancaman yang konsisten di seluruh arsitektur enterprise TI.

Dalam dunia multicloud yang sangat terdistribusi dan terhubung, Zero Trust akan menjadi landasan penting untuk memastikan data aman dan bisa dipercaya.

Midha menyatakan bahwa seiring percepatan transformasi digital yang dilakukan ekonomi global, potensi titik masuk serangan siber akan semakin meningkat. Berdasarkan Global Data Protection Index (GDPI) 2022 dari Dell Technologies, 74 persen responden APJ (tidak termasuk Cina) khawatir mereka akan mengalami gangguan dalam 12 bulan ke depan.

”Kami bekerja sama dengan para pelanggan dan mitra kami untuk membantu menyederhanakan transformasi keamanan mereka dan membekali mereka dengan strategi yang tepat untuk bisa melindungi data mereka dengan lebih baik, di mana pun lokasi data tersebut,” ujar Midha.

Tentukan risiko kriptografi keamanan kuantum untuk perusahaan dan segera bangun keahlian awal untuk meraih manfaat dari komputasi kuantum

“Komputasi kuantum semakin nyata. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan bisa memiliki akses ke sistem kuantum yang cukup besar, yang artinya data terenkripsi di seluruh jaringan publik akan menghadapi risiko keamanan yang signifikan.

Kendati demikian, perusahaan/organisasi kini juga telah memiliki cara untuk melindungi data kuantum mereka,” ujar Roese. Pertama-tama, perusahaan perlu melakukan inventarisasi aset-aset kriptografi yang ada di seluruh perusahaan dan mengidentifikasi ancaman yang mereka hadapi.

Kemudian, perusahaan perlu melakukan investasi simulasi kuantum dan memberdayakan tim data science dan AI mereka untuk mempelajari bahasa dan kemampuan kuantum tersebut agar siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Teknologi tetap akan menjadi kunci untuk mendorong masa depan masyarakat di APJ

“Teknologi tetap menjadi kunci transformasi, keseragaman digital, dan untuk mendorong kemajuan manusia. Pertumbuhan ekonomi di APJ diharapkan akan terus berlanjut di tengah ketidakpastian iklim makroekonomi dan populasi yang terus meningkat.

Kita perlu meningkatkan cara kita berpikir tentang teknologi untuk bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Dengan demikian, kita akan bisa menjalani dan membentuk masa depan masyarakat,” ungkap Midha.

“Solusi digital sangatlah penting untuk mendorong kemajuan manusia, termasuk mempercepat terwujudnya kota-kota berkelanjutan pada masa depan,” tambah Midha.

Dengan teknologi seperti digital twin, kota-kota di dunia bisa mewujudkan tujuan berkelanjutan dan iklim mereka dengan membangun model dan memahami pola konsumsi energi dan emisi dengan lebih baik.Terakhir, Midha menyatakan bahwa teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi.

Ia menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang saling terhubung dan didukung secara digital untuk kepentingan bersama, berdasarkan keseragaman digital, bukan pendekatan digital yang berbeda-beda.

Untuk itu, perlu adanya integrasi digital dan pemberdayaan generasi berikutnya untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi karena merekalah yang akan menjadi kekuatan pendorong teknologi di industri dan dunia kerja.

“Dengan keunggulan kompetitif Dell yang telah teruji dan strategi unik yang fokus untuk mendorong kemajuan manusia, saya menantikan apa yang akan terjadi pada tahun 2023.

Saya percaya kawasan APJ akan terus maju dan bertransformasi seiring upaya kami memanfaatkan teknologi digital untuk membangun masa depan masyarakat dan mendorong keseragaman digital,” tutup Midha.

review1st.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kluster syariah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kompartemen Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk meningkatkan kerjasama anggota kedua asosiasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami bersyukur adanya penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan BPRS Asbisindo ini merupakan bukti konsistensi industri fintech lending untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penciptaan ekosistem antara perbankan syariah dan fintech syariah.

“Hal ini mengingat keunggulan BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat menjadi sumber pendanaan bagi fintech lending termasuk dengan pola channeling,” kata Ketua Klaster Pendanaan Syariah AFPI, Lutfi Adhiansyah yang mewakili AFPI saat penandatanganan di Denpasar, Bali, Jumat (9/12).

Lutfi menjelaskan ada 6 poin tujuan dari  kerjasama dengan BPRS, yakni:

Pertama, Peningkatan akselerasi pendanaan Fintech Lending ke daerah.

Kedua, Peningkatan kualitas asesmen risiko bagi BPRS dan kualitas debitur bagi Fintech Lending.

Ketiga, Kemudahan akuisisi nasabah bagi BPRS.

Keempat, Perluasan target pasar bagi BPRS melalui teknologi informasi di Fintech Lending.

Kelima, Value Chain Financing dalam ekosistem ekonomi digital, dan

Keenam, Penambahan sumber pemodal dan peningkatan fee-based income.

Melalui kerjasama ini Fintech Lending syariah agar bertugas untuk Pertama, melakukan akuisisi potensial debitur. Kedua, melakukan proses kredit yang mencakup: menerima registrasi dan dokumentasi melalui Aplikasi Platform, KYC, proses seleksi nasabah, penagihan pinjaman. Ketiga, menerima pembayaran debitur (payment collection) untuk diteruskan kepada BPR.

Adapun BPRS berfungsi sebagai: Pertama, bertindak sebagai Penyedia Dana/ Super Lender (Kreditur yang memberikan kredit kepada debitur). Kedua, menentukan Syarat dan Kriteria (Risk Acceptance Criteria-RAC) terhadap debitur. Ketiga, melakukan pencairan pinjaman ke debitur.

Ketua Umum Kompartemen BPRS Asbisindo, Cahyo Kartiko yang mewakili saat penandatanganan nota kesepahaman menyambut positif kerjasama dengan fintech syariah yang tergabung dalam AFPI kluster syariah.

“Ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan menjadi langkah BPRS untuk memperluas jaringan, pemasaran dan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan yang adaptif.

Kerjasama ini sekaligus sebagai bagian dari efisiensi operasional seiring kelebihan dari fintech lending yang memiliki adaptasi teknologi lebih cepat dengan model transaksi yang fleksibel, mengingat proses adaptasi teknologi di BPRS relatif membutuhkan waktu panjang,” kata Cahyo.

Cahyo menambahkan kerjasama dengan fintech syariah ini menjadi upaya saling melengkapi. Asbisindo pun sangat mendukung semakin banyaknya anggota Asbisindo kompartemen BPRS yang berkolaborasi dengan fintech syariah. 

Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, dari AFPI juga dihadiri oleh Chairul Aslam, Wakil Ketua Klaster Pendanaan Syariah sekaligus Komisaris Duha Syariah; Widji Adhi, Anggota TaskForce Syariah AFPI  sekaligus dari Ammana dan Sekretariat AFPI.

Hingga September 2022, ada tujuh (7) penyelenggara fintech syariah anggota AFPI klaster syariah dari 102 anggota AFPI.

Adapun akumulasi pendanaan klaster syariah di periode ini mencapai Rp 7,16 triliun, dengan rincian, pada Desember 2020 masih sebesar Rp 484 miliar, Desember 2021 Rp 1,1 triliun dan September 2022 Rp 5,5 triliun.

Luthfi menambahkan perkembangan fintech lending yang demikian pesat tidak lepas dari kolaborasi dengan ekosistem keuangan khususnya dengan lembaga jasa keuangan lainnya seperti BPRS ini. 

“Porsi pendanaan klaster syariah terhadap pendanaan sektor produktif  fintech lending pada 2022 masih 8%, maka dari itu, masih besar peluang untuk dapat dimaksimalkan.

“Dengan kolaborasi efektif inilah, maka penyelenggara fintech lending dapat menjangkau pembiayaan ke lebih banyak masyarakat unbanked dan underserved di Tanah Air,” ujar Luthfi.