harapanrakyat.com,- Petugas WMK Damkar Kawali Ciamis berhasil lepaskan sebuah cincin stainless dari jari seorang warga yang kesulitan melepasnya, Jumat (23/12/22). 

Asep Kurnianto petugas WMK Damkar Kawali Ciamis mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari salah satu warga yang datang ke kantornya meminta pertolongan. 

Warga yang bernama Romi Herdianto (13) itu berasal dari Dusun Desakulon, Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. 

Romi meminta petugas untuk melepaskan cincin yang di jari manis tangannya. Hal itu karena jarinya membengkak dan cincinnya sulit dilepas. 

“Tadinya sudah dengan berbagai cara, namun tetap saja tidak bisa, sehingga datang ke sini,” kata Asep.

Baca juga: Rumah Ketua RT di Ciamis Ini Memprihatinkan, Perlu Bantuan!

Namun, setelah petugas memberikan pertolongan dengan menggunakan benang jahit, akhirnya cincin tersebut pun akhirnya lepas. 

Asep pun mengimbau, warga yang ingin meminta pertolongan petugas, baik urusan pemadaman api, melepaskan cincin dan lainnya bisa langsung datang ke kantornya maupun menghubungi langsung ke kontak yang tersedia. (Eji/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Haris Hendriana terpilih sebagai formateur Ketua KNPI Ciamis periode 2022-2025 pada Musyawarah Daerah (Musda) ke XV DPD KNPI Ciamis di Gedung DPRD Ciamis, Jumat (23/12/2022).

Haris Herdiana yang merupakan Sekretaris PC GP Ansor berhasil unggul dari lawannya Uus Rusdiana dengan mengantongi suara 88. Sedangkan Uus Rusdiana mendapatkan 31 suara.

Sekretaris SC Musda KNPI Ciamis, Dede Suarno mengatakan, hasil Musda hari ini pemegang suara yang terdaftar itu ada 27 Pimpinan Kecamatan (PK), namun yang hadir hanya 26 PK.

Baca juga: 3 Bakal Calon Ketua DPD KNPI Ciamis Resmi Mendaftar

Kemudian dari unsur Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) itu ada 94, namun yang menggunakan haknya ada 93 OKP. Kemudian suara juga dari unsur DPD KNPI Ciamis, MPI Ciamis dan dari KNPI Jabar menyatakan abstain.

“Hasil perolehan suara 31 suara untuk Uus Rusdiana dan 88 suara untuk Haris. Kemudian 3 suara abstain, jadi total suara 122,” katanya.

Dede menjelaskan, sebelumnya pada Musda ini ada 3 kandidat, namun ada 1 calon yakni Dede Hilman menyatakan mengundurkan diri setelah melakukan penyampaian visi misi.

“Beliau (Dede Hilman) tidak memberikan statement apapun terkait alasannya mengundurkan diri. Namun, dia (Dede Hilman) bilang sudah mempercayakan kepada 2 calon untuk melanjutkan dan memperbaiki KNPI Ciamis,” jelasnya.

Sementara itu, Haris Hendriana, Formateur Ketua KNPI Ciamis terpilih mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah percaya dan memberi amanat untuk memimpin KNPI Ciamis.

“Mudah-mudahan saja dengan terpilihnya saya, KNPI Ciamis bisa lebih baik lagi kedepannya. Kalau misalkan nanti saya merasa melakukan kesalahan tolong segera ingatkan,” ucapnya.

Menurutnya, amanat ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan kerja nyata, dan hal yang bermanfaat. Sehingga KNPI ini bisa menjadi rumah bersama untuk saling berkomunikasi dan saling berkonsolidasi.

“Rencana ke depannya kita akan melakukan penyusunan struktur kepengurusan KNPI Ciamis dan juga raker,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Pada libur semester, Kepala Dinas Pendidikan Ciamis, Asep Saeful Rahmat menghimbau para Guru agar bisa awasi siswa. 

“Walaupun Pandemi Covid-19 melandai dan seolah sudah bebas, tapi kenyataanya masih ada dengan varian baru. Maka sampaikan kepada peserta didik agar berhati-hati dalam menjaga kesehatan,” katanya, Jumat (23/12/2022).

Kemudian, lanjutnya, selama melaksanakan libur semester nanti agar tetap dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti halnya kegiatan keagamaan, magrib mengaji dan lainnya.

Baca juga: Disdik Ciamis Harapkan Guru Penggerak Jadi Teladan dan Ekosistem Pembelajaran

“Hal itu tentunya dalam pemantauan dan pengawasan bapak ibunya agar mereka bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik,” ucapnya.

Asep mengatakan, jika ada sekolah yang melaksanakan study tour, setidaknya harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Sehingg, Guru selain mengawasi siswa, juga harus bisa menjaga keamanan dan keselamatan siswa.

“Bahkan dalam kunjungannya, kami imbau kiranya dapat berkunjung di daerah sendiri (Ciamis, red). Nantinya bisa mengenalkan budaya Tatar Galuh, bisa ke Situ Lengkong Panjalu, Karangkamulyan dan lainnya,” katanya.

Asep menjelaskan, jika berkunjung ke tempat bersejarah dan tempat wisata di Kabupaten Ciamis ini selain untuk bermain, nantinya para siswa akan belajar dan mengetahui sejarah di Tatar Galuh Ciamis.

“Nantinya mereka akan tahu dan lebih memahami akan sejarah Galuh. Karena Galuh itu berbudi luhur,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Pansus XXVI DPRD Kota Banjar menyayangkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren. Pasalnya, hasil fasilitasi tersebut tidak mengakomodir kebutuhan pesantren.

Panitia khusus (Pansus) XXVI DPRD Kota Banjar pun berencana untuk meminta klarifikasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, yang dianggap telah menganulir sejumlah substansi Raperda Pesantren.

Ketua Pansus XXVI DPRD Kota Banjar, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad mengatakan, substansi Raperda Pesantren yang dianulir itu seperti tidak diperbolehkannya bantuan operasional. Serta bantuan sosial untuk santri.

Padahal, bantuan operasional tersebut merupakan substansi Raperda Penyelenggaraan Pesantren yang selama ini menjadi konsentrasi DPRD dalam memperjuangkan hak-hak santri.

“Hasil fasilitasi gubernur memang ada beberapa yang dianulir. Termasuk pasal 22 terkait bantuan operasional untuk santri. Bantuan tersebut justru yang selama ini menjadi konsen perjuangan kami melalui Raperda Pesantren,” kata Abdul Jawad kepada wartawan, usai acara di DPRD Kota Banjar, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Raperda Perangkat Daerah Kota Banjar Belum Masuk Pembahasan

Lanjut menjelaskan, adapun yang menjadi alasan dari provinsi tersebut mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2021. Bahwa untuk bantuan keuangan pesantren seperti bantuan operasional itu dilakukan dalam bentuk dana hibah.

Pansus XXVI DPRD Kota Banjar Soroti Soal Dana Hibah

Sedangkan, dari Pansus XXVI DPRD Kota Banjar memahami bahwa hibah itu bisa saja dengan bentuk yang lain. Misalnya bantuan operasional pesantren maupun operasional santri, serta bantuan pembangunan pesantren.

“Dalam fasilitasi gubernur malah mencoret dengan alasan Perpres 82 Tahun 2021 menyatakan bahwa, untuk bantuan keuangan pesantren itu dalam bentuk hibah,” kata Abdul Jawad.

Apabila menghilangkan bantuan operasional santri, dan hanya sebatas melalui hibah saja. Maka sebetulnya tanpa hadirnya Undang-Undang Pesantren dan Raperda pun hal itu sudah bisa berjalan.

Menurutnya, kehadiran Raperda Pesantren harus membawa sesuatu yang baru untuk memberikan dukungan berbasis anggaran, terhadap fungsi pondok pesantren. Baik dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat maupun santri.

Baca Juga: Apa Kabar Raperda Bantuan Hukum Warga Tak Mampu di Kota Banjar?

Perlu Konsultasikan Lagi Hasil Fasilitasi Gubernur

Sebab itulah, kata Abdul Jawad, Pansus XXVI DPRD Kota Banjar merasa masih perlu untuk mengkonsultasikan kembali hasil fasilitas gubernur tersebut. Supaya apa yang menjadi substansi Raperda Penyelenggaraan Pesantren betul-betul terakomodir.

“Masih perlu kami konsultasikan lagi ke Bagian Hukum Provinsi terkait hal ini. Kami tidak akan buru-buru paripurnakan Raperda itu, sementara substansinya tidak ada,” ujar Abdul Jawad.

Wakil Ketua Pansus XXVI DPRD Kota Banjar, Mujamil menambahkan, selain bantuan operasional pesantren, pihaknya juga akan meminta penjelasan terkait isi Pasal 7 Raperda Pesantren. Karena isinya dianulir setelah dilakukan fasilitasi gubernur.

Ia menjelaskan, sebelum fasilitasi, dalam klausul Pasal 7 Raperda Pesantren menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pesantren seorang kiai harus berpendidikan pesantren. Kemudian, berpendidikan tinggi mengenai keagamaan Islam, dan atau mempunyai kompetensi ilmu agama Islam.

Namun setelah fasilitasi, poin-poin tersebut berubah. Isinya jadi menyebutkan bahwa, dalam penyelenggaraan pesantren, seorang kiai memiliki latar belakang pendidikan. Kemudian, kemampuan penguasaan ilmu agama sesuai dengan bidangnya, dan atau memiliki sertifikat pendidik.

“Kami akan konsultasikan lagi mengenai isi Pasal 7. Karena kami rasa itu penting untuk memfilter bahwa seorang kiyai itu tidak hanya asal memiliki latar belakang pendidikan saja,” imbuh Mujamil. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Puluhan perawat yang tertipu investasi bodong mendatangi Polres Kota Tasikmalaya. Mereka melaporkan terduga owner tanam modal inisial NM yang berprofesi sebagai Bidan, Jumat (23/12/22). 

Berdasarkan informasi, jumlah korban yang tertipu semuanya yang terdata sekitar 2.000 orang, dengan nilai kerugian total mencapai 20 miliar.

Eva Adi Ridwana, salah seorang korban mengatakan, awal mula ia bisa tertipu lantaran tergiur dengan tawaran dan janji manis dari NM. 

Oknum bidan itu menjanjikan akan menanggung setiap tagihan dan bertanggung jawab terhadap keamanan member serta mengembalikan uang member secara utuh. 

Baca juga: Kasus Investasi Bodong di Tasikmalaya, Polisi Mulai Lakukan Penyelidikan

Namun, pada kenyataannya para korban justru tertipu dengan investasi bodong itu.

“Member itu membelanjakan lewat limit spaylater pada toko di Shopee yang diarahkan NM. Instruksinya menghabiskan uang pinjaman yang ada di dalamnya,” terang Eva. 

Untuk limit Rp 1-3 juta, lanjutnya, pembayaran tagihannya 1 kali cicilan. Sedangkan limit Rp 4-10 juta bayar tagihannya 3 kali cicilan. 

Selain memakai SPaylater, kata Eva, NM juga menawarkan korban untuk meminjam di SPinjam, salah satu layanan pinjaman online yang bisa ditarik langsung uangnya oleh pengguna. 

Korban, yang telah menarik dari SPinjam tersebut kemudian menyetorkan uangnya dengan iming-iming akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan dengan NM. 

Selain di Shopee, kata Eva, member juga bisa menggunakan Akulaku sesuai arahan NM. 

Korban Tertipu Investasi Bodong Dapat Tekanan Debt Collector

Sementara itu, Wahyu Saeful Maarief, kuasa hukum korban menambahkan, dalam perjalanannya awal mula kegiatan berjalan lancar.

Namun pada akhirnya terjadi keresahan dan masalah, yang semula NM akan bertanggung jawab dan membayar tagihan setiap bulannya, tapi pada kenyataannya tidak membayar dan sulit dihubungi.

“Akibatnya, para member mendapat tagihan lewat telepon dari perusahaan aplikasi,  hingga bunga pinjaman online di setiap tanggal jatuh tempo terus membengkak dan menjadi hutang pribadi pinjaman para member,” ungkapannya.

Saat ini, kata Wahyu, para korban bersama kuasa hukum mendesak Polisi untuk mengungkap siapa aktor yang sebenarnya dan segera menangkap terduga pelaku yang telah membawa uang korban. 

Pasalnya, lanjut Wahyu, para korban mendapat tekanan dari debt collector perusahaan aplikasi, akibat tagihan setiap bulannya macet.

“Para korban yang tertipu investasi bodong itu awalnya akan mendapat keuntungan 5 sampai 10 persen setiap bulan menjadi rugi. Soalnya harus membayar cicilan berikut bunga setiap bulannya. Sebagian korban yang sudah membayar hutang kepada perusahaan aplikasi, kira-kira sudah mencapai Rp 580 juta ” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat musnahkan ratusan butir obat-obatan terlarang dan barang bukti lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Iwan Setiawan Wahyuhadi melalui Kasi PB3R Boby Intan Budiman mengatakan, pihaknya memusnahkan barang bukti dari 23 perkara periode bulan Juli sampai Desember 2022.

Baca juga: Cantik Tapi Korupsi, Plt Kepala Unit Bank BUMN di Garut Ditahan Kejaksaan

“Sesuai dengan program kita, yakni zero barang bukti salah satunya dengan pemusnahan satu tahun dua kali. Periode Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Ini semuanya 23 perkara,” kata Boby, Jumat (23/12/2022).

Menurutnya, barang buktinya tersebut dari kasus bermacam-macam. Akan tetapi lebih banyak dari  kasus penyalahgunaan obat-obatan tanpa izin atau resep.

Boby menjelaskan, secara rinci barang bukti obat-obatan tersebut, di antaranya 727 butir Hexymer, 15 butir obat merk Merlopam, 5 butir Riklona, 5 butir Dumolid, 5 butir Xanax.

Kemudian, 12 paket obat Dextro, 10 tablet Alprazolam, 1 butir Paracetamol, 11 kapsul jamu nifas. Selain itu, barang bukti narkotika golongan 1, di antaranya 10,97 gram gaun ganja kering, dan 0,88 gram sabu.

Lanjut Boby menambahkan, sesuai dengan putusan pengadilan pemusnahan barang bukti tersebut dengan cara melarutkan ke dalam air. (Sandi/R6/HR-Online)