harapanrakyat.com,- Majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Senin (2/1/2023), kembali menggelar persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU yang menyeret anggota DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty sebagai terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Floradianti.

Dalam kesaksiannya saat persidangan, saksi ahli lebih banyak menjelaskan mengenai tindak unsur pidana sesuai dalam pasal 372 dan 378 KUHP berkenaan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga : Kesaksian Ajudan Mantan Ketua DPRD Jabar Soal Titipan Uang Rp 5 Miliar

Dalam persidangan itu, saksi ahli menyatakan unsur tindakan 372 dan 378 dalam kasus ini bisa dalam bentuk seseorang membuat kesepakatan dengan orang lain. Namun, kesepakatan itu buyar di tengah perjalanan karena adanya tindakan seseorang yang ingin menguasai sebagian atau seluruh aset dalam kesepakatan tersebut.

Saksi juga menjelaskan mengenai dugaan terjadinya TPPU dalam kasus ini, yaitu adanya penyamaran dengan menggabungkan antara dana hasil kejahatan dengan dana bukan hasil kejahatan.

“372 itu sifatnya ingin menguasai barang separuh atau sepenuhnya. Padahal barang itu milik orang lain tanpa adanya tindakan kejahatan berupa pembuatan nama palsu dan lainnya. Tetapi dalam 378 turut ada tindakan kejahatan tadi. Itu perbedaannya,” ucapnya.

Saat saksi menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa mengenai penyitaan aset, saksi menjelaskan bahwa penyitaan hasil kejahatan harus dilihat setelah terjadinya tindak pidana.

Saksi Berikan Penjelasan Normatif

Menanggapi keterangan saksi ahli itu, kuasa hukum terdakwa Rendra T. Putra menuturkan, kesaksian dari saksi ahli ini memang normatif.

“Namun seperti terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi ini, rasanya sulit untuk membuktikan terjadinya 372 dan 378. Kalau pun itu terjadi, tentu ini larinya perdata. Kan seperti itu yang tersampaikan dalam sidang tadi. Jadi ada kemungkinan kasus ini masuk ranah perdata juga,” kata Rendra.

Demikian halnya juga dengan rangkaian saksi-saksi sebelumnya. Rendra menilai, hal itu memperkuat bahwa bisa saja perbuatannya ada namun lebih masuk ke ranah perdata.

Akan tetapi, lanjutnya, adanya unsur pidana atau perdata dalam kasus ini juga perlu berdasar pada fakta persidangan.

Terkait pembuktian TPPU ini, kata Rendra, maka harus ada pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Sedangkan tindak pidana asal ini, lanjut Rendra, belum ada pembuktian. Hal itulah yang harus menjadi catatan.

Baca Juga : Kejati Jabar Dalami Dugaan Kasus Kredit Fiktif BPR Indramayu, 15 Saksi Sudah Diperiksa

“Untuk tuduhan TPPU kepada klien kami, hal itu akan kami buktikan pada kesaksian a de charge dan saksi ahli dari kita. Majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan apakah ini benar ada tindak pidana asalnya atau tidak,” tuturnya.

Unjukrasa Warnai Persidangan Irfan Suryanagara

Sebelum persidangan, sejumlah massa dari salah satu elemen masyarakat menggelar aksi demo di depan Gedung PN Bale Bandung. Massa menuntut hakim menghukum terdakwa seberat-beratnya.

Pantauan di lapangan, massa membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan kepada terdakwa.

Koordinator aksi M. Izudin menegaskan, pihaknya mengoreksi hakim PN Bale Bandung yang dinilai tidak adil dalam memutuskan perkara seperti dalam kasus Doni Salmanan. Izudin tidak mengharapkan hal itu terjadi pada kasus Irfan dan istri ini.

“Jangan sampai hakim juga memutus dalam kasus Irfan Suryanagara ini, tidak ada kewajiban dari terdakwa mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat,” katanya.

Menanggapi aksi demo ini, kuasa hukum terdakwa Rendra T. Putra menegaskan, aksi tersebut tentunya dapat mengganggu jalannya persidangan. Meskipun aksi semacam itu, lanjut Rendra, merupakan salah satu hak penyampaian pendapat warga negara.

“Dengan adanya demo tadi, itu kan merupakan bagian dari bentuk tekanan yang diciptakan pihak tertentu. Saya yakin, hakim berpegang teguh soal fakta persidangan. Saya rasa tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, biarkan saja sidang berlanjut apa adanya,” ungkap Rendra. (Ecep/R13/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Kota terkecil di Jawa Barat letaknya berada di wilayah pesisir bagian Utara Pulau Jawa, yakni Kota Cirebon. Luas wilayahnya paling kecil dibandingkan dengan luas wilayah daerah lainnya. Bahkan luasnya kurang dari 1 persen wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sementara, luas Prov Jabar sendiri berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) mencapai 35,378 Km2. Provinsi ini juga memiliki 9 kota dan 18 kabupaten.

Jika menyoroti 9 kota yang ada di Jawa Barat, terdapat 5 kota yang memiliki luas wilayah paling kecil, dan Kota Cirebon menjadi kota terkecil urutan pertama.

Mengutip dari data BPS Jabar, berikut ini deretan kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah paling kecil.

Inilah Daftar 5 Kota Terkecil di Jawa Barat

Baca Juga: Daerah Terluas di Jawa Barat Ada 5, Apakah Daerahmu Termasuk?

Kota Cirebon

Kota Cirebon menempati urutan pertama sebagai kota yang memiliki luas wilayah paling kecil di Provinsi Jawa Barat.

Letak kota ini berada di bagian Utara pesisir Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan jalur Pantura. Jalur tersebut menghubungkan antara Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya.

Wilayah Kota Cirebon sendiri memiliki luas sekitar 37.36 kilometer persegi. Sedangkan, total populasinya sebanyak 315.875 jiwa. Pemerintahan Kota Cirebon terdiri dari 22 kelurahan dan 5 kecamatan.

Kota Cimahi

Kota terkecil di Jawa Barat urutan kedua yaitu Cimahi. Letak kota ini berada di antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Luas wilayahnya hanya sekitar 39.27 kilometer persegi.

Baca Juga: Daerah Termiskin di Jawa Barat Ada 10, Mana Saja?

Sebelumnya Kota Cimahi masuk Pemerintahan Kabupaten Bandung. Pada tahun 1976, tepatnya 29 Januari, Cimahi ditetapkan menjadi kota administratif.

Kemudian, pada tahun 2001, tepatnya 21 Juni, Cimahi menjadi kota otonom dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Sukabumi Masuk Kota Terkecil di Jawa Barat

Setelah Kota Cimahi, ada Kota Sukabumi yang masuk urutan ketiga sebagai salah satu kota terkecil di Jawa Barat. Pemerintahan Kota Sukabumi membawahi 7 kecamatan serta 33 kelurahan.

Kota Sukabumi memiliki luas wilayah sekitar 48.25 kilometer persegi. Sedangkan, total penduduknya berdasarkan data BPS Jabar tahun 2000 ada sekitar kurang lebih 318.117 jiwa.

Baca Juga: Jadi Masjid Termegah di Jabar, Kaca Patri Hiasi Masjid Raya Al Jabbar

Kota Banjar

Pada urutan keempat kota terkecil di Jawa Barat yaitu Kota Banjar. Kota yang sering disebut Banjar Patroman ini letaknya berada di wilayah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.

Karena itulah Kota Banjar menjadi gerbang utamanya Provinsi Jabar di jalur lintas Selatan Pulau Jawa.

Luas wilayahnya sekitar 113.49 kilometer persegi dengan total jumlah penduduknya sekitar 205.579 jiwa berdasarkan data BPS Jabar tahun 2021.

Kota Banjar terbagi dalam 4 kecamatan, 16 desa dan 9 kelurahan. Kota ini merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

Baca Juga: Daftar 5 Kabupaten Tersepi di Jawa Barat, Daerahmu Masuk Nggak?

Kota Bogor

Selanjutnya Kota Bogor menempati urutan kelima sebagai kota terkecil di Jawa Barat. Kota ini dulunya memiliki luas wilayah 21,56 kilometer persegi.

Tapi sekarang berkembang menjadi 118,50 kilometer persegi, dengan jumlah populasinya sekitar 1.030.720 jiwa.

Pemerintahan Kota Bogor sendiri menaungi 6 pemerintah kecamatan dan 68 pemerintah kelurahan.

Letak Kota Bogor berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor, atau 59 kilometer Selatan Jakarta. Kota ini juga terkenal dengan julukan sebagai kota hujan lantaran curah hujannya sangat tinggi.

Itulah daftar 5 kota terkecil di Jawa Barat. Apakah kamu berada di salah satu kota tersebut? (R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis mengalokasikan untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 62 unit dari APBD Kabupaten Ciamis.

“Kita baru ada dari APBD Kabupaten Ciamis, yang telah kami catat sebanyak 62 unit. Program Rutilahu tersebut akan terealisasi tahun 2023 ini,” Kepala DPRKPLH Ciamis Taufik Gumelar melalui Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Aris Taufik Abadi, Senin (2/1/2022).

Aris mengatakan dari 62 unit tersebut, salah satunya calon penerima program Rutilahu itu rumah milik Daman warga Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Sebelumnya, rumah Daman beberapa bulan yang lalu ambruk karena faktor kontruksi rumah yang usang. Terlebih hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sehingga menyebabkan rumah Daman ambruk.

“Iya benar, Pak Daman yang rumahnya ambruk karena faktor bencana pada beberapa bulan yang lalu itu telah kami catat dan kami ajukan. Saat ini sudah proses verifikasi calon penerima program Rutilahu,” katanya.

DPRKPLH Ciamis Perbaiki Rumah Daman Lewat Program Rutilahu

Aris menjelaskan, khusus untuk rumah Daman tersebut sebelumnya sudah masuk dalam rencana masuk dalam program Rutilahu. Kemudian, pada bulan Januari 2023 ini akan segera terealisasi.

“Khusus untuk rumah Bapak Daman itu, kami dari DPRKPLH sudah mengalokasikan dari awal. Karena begitu kejadian kami langsung ke TKP dan mencatatnya,” jelasnya.

Aris mengungkapkan, sebelumnya ada kendala pada hak milik tanah. Karena, tanah itu awalnya bukan milik Daman sendiri, melainkan milik orang lain. Sehingga tidak dapat masuk Program Rutilahu.

Baca Juga: Lapuk Termakan Usia, Rumah Warga Linggasari Ciamis Ambruk

Akan tetapi, saat itu juga dari BAZNAS Kabupaten Ciamis turun langsung dan membantu dalam memperoleh kepemilikan tanah tersebut. Sehingga tanah itu sekarang sudah hak milik Daman.

“Karena ini terkait penanganan bencana alam, jadi BAZNAS Ciamis juga sudah turun langsung. Alhamdulilah, kita tinggal melangkah kalau tanahnya sudah milik Daman,” ungkapnya.

Aris menambahkan, swadaya masyarakat lingkungan tersebut sangat baik. Masyarakat dengan ikhlas dan gotong-royong siap membantu dan memperbaiki rumah Daman.

“Alhamdulilah kalau swadaya masyarakat sangat terjalin dengan baik. Mudah-mudahan saja apa yang telah kita rencanakan bisa terealisasi dengan baik dan juga sesuai rencana,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Sejumlah remaja bersihkan selokan yang penuh dengan sampah hingga membuat selokan itu menjadi bersih. Videonya kemudian viral dalam unggahan akun TikTok Pandawaragroup pada Senin (02/01/2023).

Bahkan atas aksinya tersebut, para pemuda itu berhasil menarik perhatian salah seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, yaitu Fahri Hamzah.

Belakangan ini akun TikTok bernama pandawaragroup selalu menjadi sorotan publik. Konten video yang mereka unggah kerap menginspirasi masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan.

Pandawaragroup sendiri adalah salah satu komunitas aktivis lingkungan. Di dalamnya terdapat sejumlah remaja yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Menurut informasi dari berbagai sumber, kelima remaja pria yang bersihkan selokan itu  merupakan warga Bandung, Jawa Barat. Mereka juga sudah berteman lama sejak SMA dan kini usianya sekitar 20-25 tahun.

Hal itu terbukti dari video yang mereka unggah pada 31 Desember 2022. Pandawaragroup membagikan momen pada saat mereka membersihkan selokan.

Baca Juga: Aktivis Lingkungan Tasikmalaya Pantau Tambang Emas di Karangjaya

Video Sejumlah Remaja Bersihkan Selokan Viral

Dalam tayangan video viral tersebut terlihat pada awalnya sejumlah remaja yang tergabung dalam komunitas Pandawaragroup itu turun ke selokan untuk membersihkan sampah.

Tertulis dalam keterangan videonya ‘Our End Year Party’ yang mengartikan bahwa mereka turun untuk memungut sampah dalam selokan sebagai acara pesta tahun baru.

Dengan peralatan seadanya, mereka tampak berkubang di selokan. Visualisasi pengambilan videonya pun terlihat begitu kreatif hingga membuat pandangan kita tak bisa untuk melewatinya.

Komunitas Pandarawagroup sendiri mengaku pemungutan sampah kali ini merupakan salah satu yang paling ekstrem.

Terlihat bagaimana menumpuknya sampah dalam selokan tersebut. Belum lagi air keruh dan bau tak sedap yang membuatnya berpikir bahwa itu merupakan tantangan terekstrim.

Baca Juga: Polisi Amankan Pelaku Curanmor, Korban Ucapkan Terima Kasih kepada Si Pencuri

Fahri Hamzah Tanggapi Aksi Sejumlah Remaja Pungut Sampah di Selokan

Seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah turut memberikan tanggapan. Hal itu ia sampaikan melalui cuitan akun Twitter yang ia unggah pada Senin (02/01/2023).

Dalam unggahannya, Fahri mengajak kepada banyak pihak untuk ikut terlibat. Atau setidaknya membantu para remaja yang tergabung dalam komunitas Pandawaragroup tersebut.

“Ayo teman-teman, tolong bantu. Ini bisa jadi gerakan luar biasa,” tulisnya.

Sontak saja, tak lama setelah itu banyak netizen yang juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Aksi inspiratif sejumlah remaja bersihkan selokan itu kemudian viral. Dalam unggahan akun TikTok milik Pandawaragroup, hingga kini jumlah tontonannya sudah mencapai 25 juta kali tayangan. (Revi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Cekcok Bupati Pangandaran, Jawa Barat dengan warganya memasuki babak baru. Sebelumnya, perselisihan salah seorang warga dengan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata berujung laporan ke polisi.

Nandang Suhendar alias Ujang Bendo melaporkan Jeje ke polisi, karena menurutnya orang nomor satu di Pangandaran ini dianggap bertindak sewenang-wenang.

Kejadian perselisihan antara Bupati dengan warganya itu terjadi saat malam pergantian tahun, di kawasan Pamugaran Blok Astana Buda Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran.

Bahkan video cekcok antara Bupati Pangandaran dengan warganya, yang terjadi Sabtu (31/12/2022) sekitar pukul 22.59 WIB itu, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, memperlihatkan Jeje sedang memarahi seorang warga. Diketahui, warga yang Bupati Pangandaran marahi bahkan sempat terjadi adu mulut itu adalah Ujang Bendo.

Baca Juga: Beredar Video Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Adu Mulut dengan Warga

Informasi yang harapanrakyat.com terima, perselisihan tersebut terjadi lantaran, segel larangan atau penutupan warung yang sudah menjadi keputusan bersama MUI Pangandaran untuk tidak beroperasi robek.

Cekcok Bupati Pangandaran dengan Warganya Berujung Islah?

Jeje Wiradinata dan Nandang Suhendar sempat saling buka mulut usai perselisihan di antara mereka.

Kapolres Pangandaran, AKBP Hidayat, membenarkan adanya perselisihan dan percekcokan antara Bupati Pangandaran dengan salah seorang warga.

Bahkan, kekisruhan tersebut berujung pelaporan warga atas tindakan Bupati Pangandaran ke Polres Pangandaran.

Baca Juga: Video Cekcoknya Viral, Bupati Pangandaran Bantah Pukul Warga

Namun, kata Kapolres, perselisihan Bupati Pangandaran dengan warganya itu kini sudah berakhir dengan islah secara kekeluargaan.

Setelah pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut, Senin (2/1/2022), pukul 11.00 WIB sudah ada kesepakatan damai.

“Memang ada kesalahpahaman antara keduanya,” kata AKBP Hidayat saat diwawancara harapanrakyat.com, di Pos Satlantas Polres Pangandaran, Senin (2/1/2023).

“Setelah kita tangani laporan tersebut, kami mengharapkan ada penyelesaian secara kekeluargaan. Karena menyangkut kebaikan untuk Pangandaran,” tambah AKBP Hidayat.

Baca Juga: Dianggap Sewenang-wenang, Bupati Pangandaran Dilaporkan Warganya

Setelah islah, sambung AKBP Hidayat, Nandang Suhendar sebagai pelapor pun mencabut laporannya. Sehingga, cekcok Bupati Pangandaran dengan warganya sudah selesai secara kekeluargaan.

“Semua itu tidak lain dan bukan untuk kebaikan Pangandaran. Sehingga kondusifitas di Pangandaran tetap terjaga aman,” ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan penutupan tempat hiburan malam, AKBP Hidayat menegaskan bahwa pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

“Yang pasti kedua belah pihak sudah bertemu dan membuat kesepakatan. Warga pelapor mencabut laporannya, dan sudah selesai tidak ada permasalahan lagi,” pungkas AKBP Hidayat. (Madlani/R5/HR-Online/Editor-Adi) 

harapanrakyat.com,- Kompetisi Liga 3 Seri 1 Jawa Barat akan segera dimulai pada bulan Januari 2023 ini. Maka dari itu tim kebanggaan Tatar Galuh yakni PSGC Ciamis sangat menyambut baik hal tersebut. 

Sebelumnya, semua kompetisi sepak bola di Indonesia dihentikan sementara. Hal tersebut setelah adanya tragedi Kanjuruhan Malang pada bulan Oktober 2022 lalu. 

Memulainya kompetisi tersebut, PSGC Ciamis akan melakoni laga perdana babak 8 besar pada tanggal 6 Januari 2023 mendatang.

“Iya, laga perdana main tanggal 6 Januari 2023. Untuk kondisi pemain, insya Allah sudah dalam kondisi siap tempur,” ujar asisten pelatih PSGC Ciamis, Dicky Jong, Senin (2/1/2023).

Baca Juga: Tumbangkan Karawang United, PSGC Ciamis Lolos ke Babak 8 Besar Liga 3

Lanjutnya menambahkan, timnya pada Kompetisi Liga 3 Seri 1 Jawa Barat babak 8 besar, bergabung dalam Grup E, bersama Depok City, Dejan FC dan Persipasi. Sementara untuk pertandingan, semuanya berlangsung di Stadion Patriot Bekasi.

“Kita sudah babak 8 babak besar. Mudah-mudahan saja bisa lolos babak selanjutnya,” harapnya.

Baca Juga: Kompetisi Liga 3 Seri 1 Jabar Belum Bergulir, Pemain PSGC Ciamis Tetap Latihan

Ia mengaku senang kompetisi bisa berjalan lagi. Sehingga tim bisa fokus dan target dalam latihan, dan para pemain juga bisa kembali bergairah. Pasalnya, setelah libur beberapa bulan lalu, kondisi para pemain PSGC Ciamis turun.

“Kalau target kita lolos ke babak nasional. Tapi lebih bagus kita juara di regional Jabar. Target akhirnya nanti kita bisa lolos ke Liga 2 Indonesia,” ucapnya.

Adapun jadwal PSGC Ciamis pada babak 8 besar Kompetisi Liga 3 Seri 1 Jabar nanti, yakni tanggal 6 Januari akan melawan Persipasi pada pukul 16.00 WIB.

Kemudian, pertandingan kedua melawan Dejan FC pukul 13.30 WIB, pada tanggal 8 Januari 2023. Terakhir PSGC Ciamis melawan Depok City pada 10 Januari 2023. (Ferry/R5/HR-Online/Editor-Adi)

harapanrakyat.com,- Unit Pelayanan Teknik Daerah (UPTD) Pemadaman Kebakaran BPBD Kota Banjar, Jawa Barat, sepanjang tahun 2022 lalu menangani 306 kasus musibah kebakaran dan penanganan non kebakaran.

Dari kasus yang mereka tangani tersebut paling banyak penanganan untuk non kebakaran yang mencapainya 281 penanganan. Sementara untuk kebakaran hanya 25 kasus.

Kepala BPBD Kota Banjar melalui kepala UPT Damkar Aam Amijaya mengatakan, berdasarkan data penanganan tahun 2022, paling banyak kebakaran rumah.

Baca Juga: Jemaah Sholat Jumat Kaget, Rumah Warga Kota Banjar Kebakaran

Adapun faktor penyebab kebakaran rumah karena korsleting arus listrik. Kemudian ada juga rumah produksi pembuatan batu bata, penggarangan kopra kelapa serta satu penanganan kebakaran lahan. 

Dari peristiwa kebakaran yang telah ditangani pada tahun 2022 tersebut, katanya, pihaknya mencatat tidak ada korban jiwa. Hanya kerugian material bangunan.

“Untuk kebakaran rumah paling dominan. Penyebabnya dari korsleting listrik. Selebihnya itu penanganan non kebakaran,” kata Aam kepada harapanrakyat.com, Senin (2/1/2023).

Baca Juga: Masuk Pemukiman, Seekor Ular Sanca Berhasil Ditangkap Petugas Damkar Kota Banjar

Selain menangani kasus kebakaran, UPTD Pemadaman Kebakaran BPBD Kota Banjar juga melakukan penanganan non kebakaran, yang seluruhnya ada 281 kasus.

Adapun 281 kasus tersebut meliputi penanganan operasi tangkap tawon atau OTT sebanyak 178 kasus. Kemudian, pelepasan cincin warga 42 kasus.

Berikutnya, berupa evakuasi ular yang kerap meresahkan warga 48 kasus. Dan upaya pencegahan melalui sosialisasi penanganan kebakaran kepada masyarakat 43 kasus.

“Jadi selain kebakaran, untuk penanganan non kebakaran kita sudah tangani 281 kasus sepanjang tahun 2022. Adapun penanganan terbanyak itu operasi tangkap tawon atau OTT,” ucap Aam.

Lebih lanjut ia menambahkan, terkait sarana dan prasarana penanganan kebakaran seperti unit armada, sampai saat ini belum ada peremajaan. Hanya sebatas pengadaan firehouse atau selang untuk pemadaman.

“Kendala sarpras kendaraan berikut mesin pompa tohatsu kadang mengalami trouble,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)