Beranda blog Halaman 121

Hangatnya Halal Bihalal PWI Subang, Bahas Family Gathering Seru

Penulis
Redaksi
-
Halal Bihalal PWI Subang
Foto: www.jabarpress.com

Subang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Subang menggelar acara halal bihalal yang penuh kehangatan. Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat PWI Subang pada Sabtu (26/4/2025). Meski sederhana, acara ini tetap terasa khidmat dengan kehadiran puluhan wartawan anggota PWI dan ibu-ibu dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).

Sekretaris PWI Subang, H Yaman Suryaman, mewakili Ketua PWI Jaenal Mutaqin, mengungkapkan bahwa halal bihalal ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara anggota dan pengurus PWI maupun IKWI. “Melalui momentum ini, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin,” ujarnya dengan penuh kehangatan.

Di sisi lain, Ketua IKWI Subang, Hj Rika Pertawati, juga membagikan kabar menarik. Selain untuk silaturahmi usai Ramadhan, momen halal bihalal ini dimanfaatkan untuk membahas rencana family gathering.

Rika mengungkapkan bahwa kegiatan family gathering akan melibatkan seluruh anggota PWI beserta keluarganya. “Pelaksanaannya masih kami diskusikan. Insyaallah dalam waktu dekat, dengan lokasi yang direncanakan di salah satu objek wisata di kawasan Subang Selatan,” tambahnya.

Acara sederhana ini tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan antarwartawan, tetapi juga membangun semangat baru untuk menyambut kegiatan kebersamaan yang lebih besar di masa depan.

:

Bupati Subang Hadiri Halal Bihalal dan Muscab PKS, Pererat Sinergi untuk Subang Maju

Penulis
Redaksi
-
Bupati Subang hadiri halal bihalal PKS

Subang – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, atau akrab disapa Kang Rey, menghadiri acara Halal Bihalal dan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak DPD PKS Kabupaten Subang. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS se-Kabupaten Subang untuk masa bakti 2025–2028. Acara berlangsung di Aula Islamic Center Subang, Sabtu (26/4/2025).

Ketua DPD PKS Subang, H. Agus Masykur Rosyadi atau Kang Akur, menyampaikan bahwa halal bihalal ini dirangkai dengan pengukuhan para ketua DPC baru. Ia mengapresiasi panitia atas penyusunan acara yang kreatif, menghadirkan ceramah Ustadz Hamdan serta dakwah lewat seni wayang sebagai bukti kecintaan PKS pada budaya lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Akur mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kader dan simpatisan PKS. Ia mengenang perjalanan lima tahun masa kepemimpinannya sejak 2020, penuh dengan perjuangan di Pilkada dan Pileg 2024. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat.

Kang Akur mengajak seluruh kader untuk memperkuat sinergi dan kekompakan. Target besar pun dicanangkan: 14 kursi DPRD Kabupaten Subang, serta peningkatan kepemimpinan di tingkat provinsi hingga nasional.

Dalam sambutannya, Kang Rey mengapresiasi konsistensi PKS dalam menjaga tradisi silaturahmi dan mempererat persatuan dalam demokrasi. Menurutnya, momen halal bihalal ini sangat penting untuk membangun semangat gotong royong demi Subang yang lebih maju.

Kang Rey berharap Muscab serentak ini mampu melahirkan kader-kader berintegritas dan berdedikasi tinggi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang selalu terbuka untuk kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk partai politik, guna mendukung terciptanya Subang yang unggul dan kompetitif.

“Mari terus jaga semangat kebersamaan dan perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan,” ujar Kang Rey.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Hadir Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS dr. Encep Sugiana, Ketua BPD 8 PKS Jawa Barat Nurul Fatoni, Wakil Ketua TP PKK Subang Hj. Ega Agustine, Ketua MPD dan DED PKS Subang, para anggota DPRD Fraksi PKS Subang, serta para tamu undangan lainnya.

Pendidikan Karakter Pelajar Jawa Barat, TNI-Polri Siap Turun Tangan

Penulis
Redaksi
-
pendidikan karakter pelajar Jawa Barat
Foto: news.okezone.com

suarasubang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggulirkan program pendidikan karakter bekerja sama dengan TNI dan Polri. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2 Mei 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan tidak langsung serentak di 27 kabupaten/kota. “Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap ke seluruh wilayah,” ujarnya pada Sabtu (26/4/2025).

Untuk mendukung program ini, TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus. Nantinya, siswa yang akan mengikuti program merupakan hasil kesepakatan antara sekolah dan orang tua.

Sasaran utama program ini adalah siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Mereka akan dibina intensif selama enam bulan tanpa mengikuti sekolah formal.

TNI juga akan menjemput siswa langsung ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya. “Ini agar pembentukan karakter berlangsung lebih maksimal,” tegas Kang Dedi Mulyadi.

Mengenai pembiayaan, Dedi menyebutkan bahwa program ini akan dibiayai bersama oleh Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota terkait. “Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas kebijakan ini,” tambahnya.

Kisruh Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya Memanas, Ketua GRIB Tantang Bertemu

Penulis
Redaksi
-
Kisruh Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya
Foto: Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan tangkapan layar Youtube Titik Temu Podcast

Subang – Ketegangan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat GRIB Jaya Jabar belum mereda. Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry, kembali melontarkan kritik pedas terhadap Dedi.

Gabryel menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dinilai terlalu sibuk membuat konten ketimbang fokus pada tugas utama sebagai gubernur. Kritik tersebut disampaikan Gabryel dalam sebuah video yang diambil di kantornya di kawasan Grand Taruma, Telukjambe Timur, Karawang, dan beredar melalui akun Instagram @informasi_karawang pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam tayangan tersebut, Gabryel menyoroti aksi Dedi Mulyadi yang dianggap terlalu berlebihan dalam menangani berbagai persoalan di Jawa Barat, termasuk ikut terjun ke Polresta Depok terkait kasus pembakaran mobil polisi yang menyeret nama ormas GRIB Jaya Depok.

Gabryel menilai, langkah Dedi mendatangi Polres seolah menunjukkan upaya intervensi. Ia menegaskan seharusnya kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Kita kawal sama-sama, tidak perlu ada intervensi,” ujar Gabryel.

Lebih jauh, Gabryel meminta Dedi Mulyadi untuk kembali fokus pada tugas pokok sebagai gubernur. Ia mengingatkan agar Dedi tidak terus-menerus mencari bahan untuk membuat konten media sosial.

Respons Dedi Mulyadi soal Ormas

Merespons keresahan publik terhadap keberadaan ormas, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membedakan antara tindakan kriminal individu dan lembaga ormas itu sendiri.

Dalam unggahan media sosial pada Rabu (23/4/2025), Dedi menyatakan bahwa sanksi seharusnya diberikan kepada pelaku individu, bukan kepada lembaga. Ia mengibaratkan jika seorang pegawai dinas melanggar hukum, maka bukan berarti dinas tersebut harus dibubarkan.

Dedi juga menyampaikan bahwa pendekatan persuasif menjadi langkah yang diambil Pemprov Jawa Barat. Ormas akan diajak berdialog untuk kembali kepada tujuan awal pendirian mereka yang bersifat sosial dan membangun.

Menurutnya, pimpinan ormas bertanggung jawab melakukan pembinaan internal, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum.

Gabryel Tantang Dedi Bertemu

Tidak hanya mengkritik, Gabryel Alexander Etwiorry juga menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu secara langsung. Tantangan ini dilontarkan melalui tayangan Youtube Titik Temu Podcast, Sabtu (12/4/2025).

Gabryel mengajak Dedi berdiskusi terbuka terkait pemahaman soal premanisme. Ia mengaku ingin belajar langsung dari Dedi tentang definisi premanisme yang belakangan marak dibicarakan.

Selain itu, Gabryel mengingatkan Dedi agar pembersihan premanisme juga dilakukan di tubuh birokrasi, bukan hanya menyasar ormas. Ia bahkan menyatakan bahwa GRIB akan membentuk satgas sendiri untuk memberantas premanisme di dalam birokrasi pemerintahan.

“Kami di GRIB juga akan bentuk satgas untuk bersih-bersih birokrasi. Premanisme tidak hanya di ormas,” tegasnya.

Profil Singkat Gabryel Alexander Etwiorry

Gabryel Alexander Etwiorry resmi menjabat Ketua DPD GRIB Jaya Jabar sejak Februari 2024. Pelantikannya dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario De Marshall, di Karawang.

Saat pelantikan, GRIB Jaya Jabar juga mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, Gabryel aktif menggerakkan roda organisasi, termasuk menggelar Rakerda 2025 yang dirangkai dengan acara Halal Bihalal se-Jawa Barat.

Dengan visinya, Gabryel bertekad menjadikan GRIB Jaya Jabar semakin besar dan kuat di masa depan.

Bapak Kendaraan Listrik Dunia Siap Bawa 50 Investor Raksasa ke Subang

Penulis
Redaksi
-
Prof. Chen Qing Quan ke Subang
Foto: www.lampusatu.com

subang – Kabar menggembirakan datang untuk industri kendaraan listrik di Indonesia. Prof. Chen Qing Quan, sosok yang dijuluki “Bapak Kendaraan Listrik Dunia”, dipastikan akan berkunjung ke Subang, Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Mei 2025. Kepastian ini disampaikan Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, melalui Girang Harta Galuh Pakuan sekaligus Penggagas LinkHub, Dewi Kandiati Paramesti Tine Yowargana.

Kedatangan Prof. Chen tidak sekadar kunjungan biasa. Ia akan memperkenalkan 50 pimpinan perusahaan raksasa kendaraan listrik dunia langsung kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Acara ini akan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama sejumlah awak media.

Tine Yowargana, yang akrab disapa Tingting, menjelaskan bahwa Prof. Chen melihat potensi besar Indonesia dalam industri kendaraan listrik global. Hal ini terutama didorong oleh kehadiran kawasan industri baru di Kabupaten Subang.

Menurut Tingting, keyakinan Prof. Chen semakin kuat setelah bertemu dengan Raja LAK Galuh Pakuan Evi Silviadi Sanggabuana di Tiongkok, pada pertengahan Maret 2025. Dalam pertemuan itu, Prof. Chen mengapresiasi keseriusan Indonesia mengembangkan industri kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Tingting optimistis Subang dapat menjadi pusat produksi mobil listrik stir kanan terbesar di dunia. Ia menegaskan, dengan belajar dari pengalaman Tiongkok dan membangun pasar kendaraan listrik yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin di Asia bahkan dunia.


Bupati Subang Didesak Segera Perbaiki Jalan Rusak Menuju Kampus Politeknik

Penulis
Redaksi
-
Perbaikan jalan Cibogo Subang
Foto: www.inijabar.com

Subang – Kondisi jalan di Kecamatan Cibogo, Subang, yang menjadi akses utama menuju Kampus 2 Politeknik Negeri Subang, kian memprihatinkan. Kerusakan parah dan lubang-lubang besar membuat pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, harus ekstra hati-hati saat melintas, terutama saat hujan yang membuat jalanan licin.

Permintaan perbaikan jalan ini sebenarnya sudah diajukan sejak lama kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata, bahkan setelah terjadi pergantian kepala daerah.

Setiap hari, jalan rusak ini menjadi rute utama bagi mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Subang. Kerusakan yang cukup panjang ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memperlambat perjalanan mereka menuju kampus.

Nia, seorang mahasiswi Politeknik Negeri Subang, mengungkapkan keluhannya. Ia mengatakan, jarak tempuh terasa semakin jauh karena harus mengendarai motor dengan sangat pelan. Kondisi jalan yang licin dan penuh lubang membuat risiko kecelakaan meningkat.

“Sering telat kuliah gara-gara harus ekstra hati-hati. Jalannya rusak parah dan panjang,” ujar Nia, Sabtu (26/4/2025).

Nia berharap, Bupati Subang segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, perbaikan jalan ini menjadi tanggung jawab Pemkab Subang.

“Pak Bupati, mohon dibetulkan jalan ini,” pintanya penuh harap.


Danjen Kopassus: Ormas Premanis Harus Ditindak Demi Stabilitas Keamanan

Penulis
Redaksi
-
Danjen Kopassus tindak ormas premanisme
Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Subang – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan pentingnya ketegasan terhadap oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan. Menurutnya, kelompok seperti ini harus ditindak tegas demi menjaga ketertiban.

Dalam keterangannya seusai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025), Mayjen TNI Djon menjelaskan bahwa ormas dan premanisme adalah dua hal berbeda yang tidak boleh disamakan. Namun, aktivitas ormas yang berbau premanisme tetap harus dilawan bersama.

“Ini tugas polisi, dan masyarakat juga harus terlibat aktif melawan karena itu jelas tidak baik,” ujar Mayjen Djon.

Ia menegaskan, tidak semua ormas berisi preman, begitu pula sebaliknya. Jika ormas berperan positif dan mendukung pemerintah, keberadaannya akan membawa manfaat. Tetapi bila kegiatan mereka mengarah ke tindakan premanisme, justru akan berdampak buruk bagi masyarakat luas.

Mayjen Djon menilai premanisme lahir dari orang-orang yang tidak mau bekerja keras, tetapi menginginkan penghasilan besar. “Mereka memaksakan kepentingan kelompok atau pribadi dengan mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Fenomena gangguan premanisme ini juga sempat mencuat dalam pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa proyek strategis tersebut terganggu oleh aksi premanisme dari kelompok ormas.

Informasi ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, isu premanisme menjadi salah satu topik yang dibahas.

Eddy menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi ormas yang berperilaku preman. Ia mengingatkan, keamanan adalah faktor mendasar yang sangat diperhitungkan oleh para investor sebelum menanamkan modal di Indonesia.

“Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan saat masuk ke Indonesia,” ujar Eddy.

Izin Resmi Terungkap, Kandang Ayam Purnawirawan Jenderal di Subang Bukan Ilegal

Penulis
Redaksi
-
kandang ayam legal Subang
Foto: jabar.tribunnews.com

Subang – Kabar mengenai kekerasan terhadap wartawan di sebuah kandang ayam di Subang menyita perhatian publik. Namun di balik sorotan tersebut, muncul fakta baru yang cukup mengejutkan—kandang ayam milik Letjen Purnawirawan Mulyo Aji ternyata memiliki izin resmi sejak tahun 2022.

Kandang ayam petelur tersebut berlokasi di Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Usaha ini dikelola oleh CV Indah Mulyo Mandiri, sebuah badan usaha yang dibentuk langsung oleh Mulyo Aji.

Menurut kuasa hukumnya, Muhammad Waryana Suhendi, informasi yang menyebutkan kandang tersebut ilegal adalah tidak benar. Ia menyebutkan bahwa hoaks tersebut menyebar luas melalui media sosial dan media massa tanpa dasar yang jelas.

“Kandang ayam ini sudah memiliki izin operasional resmi sejak dua tahun lalu, dan kapasitasnya pun hanya 11.500 ekor, bukan 30 ribu seperti yang diberitakan,” ujarnya dalam rilis pers.

Kisruh bermula saat dua orang bernama Baim dan Hadi mendatangi kandang pada 8 April 2025. Saat itu, Mulyo Aji belum tiba di lokasi. Tanpa permisi, mereka langsung mendatangi dan mengintimidasi karyawan, menuduh kandang beroperasi tanpa izin.

Para pekerja yang mengetahui bahwa kandang memiliki izin sah, segera menghubungi pihak pengelola. Bahkan, Hadi sempat merekam aktivitas di dalam kandang, termasuk milik dua putri Mulyo Aji, tanpa izin.

Keesokan harinya, keduanya kembali datang dan bertemu langsung dengan Mulyo Aji. Namun, ketika diminta menunjukkan surat tugas atau asal instansi, mereka tidak memberikan jawaban jelas.

Mulyo Aji pun telah menjelaskan langsung bahwa izin lengkap dan sah. Ia juga menunjukkan papan nama CV yang terpasang di pinggir jalan sebagai bukti.

Sayangnya, Hadi tetap menunjukkan sikap arogan. Ia justru membahas insiden kekerasan yang terjadi di kandang ayam lain di Tanjungsiang, seolah ingin menakut-nakuti.

Situasi memanas ketika Mulyo Aji mempertanyakan sikap intimidatif mereka kepada karyawan. Namun, penjelasan yang diberikan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Akibatnya, emosi karyawan tak terbendung dan insiden pun terjadi.

Lima orang karyawan kini harus berurusan dengan kepolisian. Sementara itu, Mulyo Aji mengaku mengalami kerugian besar, baik secara materi maupun moral akibat kejadian tersebut.

Tak tinggal diam, Mulyo Aji melaporkan Hadi dan Baim ke Polres Subang atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, fitnah, serta pelanggaran hukum lainnya seperti masuk tanpa izin dan ancaman menutup kandang secara paksa.

Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Terkendala Calo Tanah, Bukan Premanisme

Penulis
Redaksi
-
pembangunan pabrik mobil listrik BYD Subang
Foto: m.antaranews.com

Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa polemik dalam pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di Subang bukan disebabkan oleh premanisme, melainkan praktik percaloan tanah yang kian meresahkan.

Menurut Dedi, sejumlah pihak telah menguasai lahan dan menawarkan harga tanah yang sangat tinggi kepada investor. Bahkan, ada yang mematok harga hingga Rp20 juta per meter. Kondisi ini tentu menyulitkan proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk investasi besar seperti pabrik mobil listrik.

“Ini bukan soal premanisme, tapi calo tanah. Mereka sudah terima DP dari pihak tertentu lalu menaikkan harga tanah,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung, Kamis.

Dedi juga menepis kabar adanya gangguan dari kelompok preman atau ormas dalam proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah cerita lama yang kini sudah tak lagi relevan.

“Kalau dicek sekarang, kondisinya sudah aman. Nggak ada lagi premanisme seperti dulu. Bahkan pedagang Aqua saja hampir tak terlihat,” ujarnya menambahkan.

Ia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan cepat dan tegas terhadap persoalan-persoalan di lapangan. Bila ada masalah, solusinya harus segera diambil agar tidak menghambat investasi strategis di Jawa Barat.

Progres pembangunan pabrik BYD sendiri berjalan cukup baik. Izin akses tol dari kementerian pun sudah dikeluarkan. Meski begitu, pembebasan tanah di beberapa titik masih menjadi tantangan.

“Sekarang tinggal BYD-nya lanjut, karena beberapa wilayah masih ada kendala pembebasan lahan,” ungkapnya.

Dedi berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat pemilik tanah agar proses ini bisa segera rampung. “Minggu depan saya akan fasilitasi pertemuan kedua belah pihak agar segera tuntas,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sempat meminta pemerintah bertindak tegas terhadap ormas yang disebut mengganggu pembangunan pabrik. Namun, klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat memperlihatkan bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah calo tanah, bukan premanisme.

Polisi Subang Bongkar Premanisme di Proyek Mobil Listrik Rp 11,7 Triliun

Penulis
Redaksi
-
Premanisme kawasan industri Subang
Foto: www.kompas.id

Subang – Dalam sebulan terakhir, Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, berhasil mengungkap aksi premanisme yang meresahkan di kawasan industri. Sebanyak sembilan pelaku ditangkap karena melakukan pungutan liar di sejumlah titik, termasuk proyek strategis pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD.

Kepala Seksi Humas Polres Subang, AKP Edi Juhaedi, menyebut para pelaku beroperasi di tiga lokasi berbeda dan tergabung dalam dua kelompok. Salah satunya aktif di sekitar proyek BYD, sementara yang lain menyasar PT Superior Porcelain Sukses (SPS).

Di lokasi proyek BYD, tiga pelaku memeras para sopir kendaraan material. Mereka memaksa sopir membayar uang parkir dan membeli air mineral dengan harga tak masuk akal, hingga Rp 25.000 per kendaraan.

Enam pelaku lainnya menjalankan modus serupa di area PT SPS. Mereka meminta bayaran Rp 30.000 untuk truk besar dan Rp 10.000 untuk kendaraan kecil. Dalihnya, untuk “bantuan keamanan”, lengkap dengan karcis pembayaran.

Menurut Edi, praktik ini telah berlangsung sejak 25 Desember 2024 hingga Maret 2025, dengan total kerugian materiil mencapai Rp 118 juta. Para pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang mengancam hukuman penjara hingga sembilan tahun.

“Berkas perkara saat ini sudah masuk tahap satu. Proses hukum akan terus berlanjut hingga pengadilan memberikan putusan,” tegas Edi.

Polres Subang juga mengajak masyarakat dan pelaku industri untuk aktif melaporkan setiap bentuk premanisme. Polisi menjamin tindakan tegas tanpa pandang bulu.

Terkait proyek pabrik mobil listrik Vinfast asal Vietnam yang juga akan dibangun di Subang, Edi menyatakan belum ada laporan gangguan serupa. Meski begitu, informasi tersebut akan tetap didalami.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran, Acuviarta Kartubi, menyayangkan masih maraknya aksi premanisme di kawasan industri Jawa Barat. Menurutnya, satuan tugas yang dibentuk seharusnya sudah mampu mencegah praktik ini sejak dini.

“Kalau satgas belum bisa mendeteksi dari awal, saya khawatir mereka belum siap benar-benar memberantas premanisme,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme pada 27 Maret 2025. Satgas ini bertugas mengatasi intimidasi dan pemalakan di lingkungan industri.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa situasi di kawasan industri Subang sejauh ini aman dan kondusif. Ia menepis adanya aksi ormas yang mengganggu proyek pembangunan.

Menurut Dedi, hambatan utama proyek BYD justru terletak pada persoalan pembebasan lahan. Harga tanah yang diminta warga dinilai tidak masuk akal, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per meter persegi.

Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya menengahi polemik tersebut agar pembangunan pabrik tidak terganggu lebih lanjut.

1...120121122...1,810Halaman 121 dari 1,810

Recent Posts

© 2023, SUARASUBANG.COM