harapanrakyat.com,- Warga Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, geger adanya temuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki, Jumat (27/01/2023). Jasad bayi tersebut terapung di sungai Citanduy.

Warga yang melihat mayat bayi terapung pun lantas menghubungi pihak kepolisian, dan melakukan upaya evakuasi.

Pantauan HR di lapangan, saat akan melakukan evakuasi jasad bayi malang tersebut, aparat sempat bersitegang dengan pemilik perahu.

Pasalnya, pemilik perahu sempat menolak membantu aparat untuk menepikan jasad mayat bayi laki-laki yang terapung terbawa arus sungai.

Baca Juga: 2 Jenazah Korban Tenggelam di Kota Banjar Ditemukan di Bendungan Manganti

Setelah melakukan negosiasi alot, aparat pun akhirnya berhasil melobi pemilik perahu. Selanjutnya, evakuasi pun berlanjut dengan melibatkan Relawan Ciamis Selatan (RCS), Kapolsek Lakbok serta Danramil Lakbok.

Namun lagi-lagi saat berhasil melakukan evakuasi, pemilik perahu enggan menurunkan tim evakuasi di lokasi penyeberangan Cikronjo. Akhirnya tim pun mengalah dan turun dari perahu di lokasi yang lumayan sulit.

Kapolsek Lakbok, Polres Ciamis, Iptu Agus Hartadin mengatakan, pihaknya mendapat laporan penemuan mayat bayi yang terapung tersebut dari warga sekitar pukul 13.30 WIB.

Ia mengatakan, bahwa mayat bayi jenis kelamin laki-laki tersebut mengambang di Sungai Citanduy dekat penyeberangan Cikronjo, Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok.

Mendapat laporan dari warga, pihaknya pun langsung bergerak dan menuju lokasi penemuan.

Baca Juga: Warga Temukan Mayat Bayi Membusuk di Sungai Tasikmalaya, Sempat Dikira Boneka

“Namun lantaran kondisi bayi mengapung terbawa arus, makanya tadi kami bersama tim langsung melanjutkan evakuasi, dengan cara menggunakan jasa ojek perahu,” katanya kepada harapanrakyat.com, Jumat (27/1/2023).

Menurutnya, mayat bayi dengan jenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan baru lahir.

“Bayi ini masih ada ari-arinya. Kemungkinan besar ini bayi baru lahir. Sementara untuk keterangan lebih lanjut, nanti kami masih menunggu tim INAFIS Polres Ciamis,” ujarnya. (Suherman/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Direktur RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Dr dr Hj Titi Sutiamah MM mengajak masyarakat memahami alur pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Pandega.

RSUD Pandega sendiri kini melayani 70 persen masyarakat pengguna kartu BPJS Kesehatan. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 433.091 jiwa, pengguna BPJS Kesehatan mencapai 416.693. Ini berarti 96.21 persen masyarakat Pangandaran sudah tercover BPJS.

Dengan pencapaian tersebut, Pemkab Pangandaran telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Pemkab Pangandaran dalam hal ini memang berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Dari sekian banyak pengguna BPJS Kesehatan di Pangandaran, 70 persen di antaranya dilayani di RSUD Pandega dan Puskesmas. 

Selain itu, RSUD Pandega juga melayani 10 sampai 15 persen pasien umum yang tidak dicover BPJS.

Masyarakat Tak Paham Alur Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Pandega

Direktur RSUD Pandega Dr dr Hj Titi Sutiamah MM mengatakan, dalam layanan kesehatan kepada pasien BPJS, RSUD seringkali menghadapi sejumlah kendala.

Salah satunya, kata Titi, masih banyak masyarakat yang belum paham alur pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS di RSUd Pandega.

“Sering terjadi terkait pelayanan kesehatan masyarakat belum memahami bahwa pasien BPJS itu alurnya berjenjang. Dari Puskesmas baru ke RS sesuai mekanisme rujukan ada yang bisa dirujuk dan ada yang tidak. Kalau tidak ada rujukan dari Puskesmas kami di RS tidak bisa melayani pasien BPJS kecuali pasien umum,” kata Dr dr Hj Titi Sutiamah kepada harapanrakyat.com, Rabu (25/1/2023) lalu.

Lebih lanjut Titi Sutiamah menambahkan, hampir tiap hari RSUD Pandega menerima pasien BPJS yang tidak memiliki rujukan dari Puskesmas.

“Sering terjadi setiap hari pelayanan kesehatan di RS bagi pasien BPJS tidak menggunakan rujukan dari Puskesmas terlebih dulu. Sementara ingin dilayani dan dicover BPJS. Itu harus dipahami masyarakat bukannya RS tidak mau menerima pasien,” jelasnya.

Menurut dr Titi, dokter Puskesmas akan menentukan apakah pasien BPJS itu dirujuk ke RSUD Pandega atau cukup mendapat perawatan di Puskesmas.

“Dokter Puskesmas lah yang menentukan apa pasien BPJS tersebut dirujuk atau bisa diselesaikan di Puskesmas. Itu yang sering miskomunikasi dan harus dipahami masyarakat karena itu sudah menjadi aturan PMK-nya jelas,” katanya.

Baca Juga: Pasien RSUD Pandega Pangandaran Didominasi Peserta BPJS, Capai 70 Persen

Titi memberi contoh, ada 9 jenis penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Perawatan pasien untuk penyakit kronis tersebut tergantung dokter, apakah dirujuk ke RSUD Pandega atau dikembalikan ke Puskesmas. 

“Memang kalau sudah darurat atau emergency bisa langsung ditangani di IGD, tapi kategori emergency itu juga bukan pasien atau keluarganya yang menentukan tapi menurut dokter IGD. Kalau tanpa rujukan dan bukan emergency ya harus bayar umum itu hampir setiap hari terjadi di bagian pelayanan, maka masyarakat harus meningkatkan pemahaman itu,” ungkapnya.

Alur Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Pandega pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Selanjutnya, Titi menambahkan, terkait kasus kecelakaan lalu lintas dengan 21 diagnosa yang tidak bisa dicover BPJS Kesehatan.

“Masyarakat juga harus tahu bahwa kasus kecelakaan lalu lintas ada 21 diagnosa tidak bisa dicover BPJS Kesehatan, tetapi ada namanya Jasa Raharja. Kecelakaan tunggal bisa dicover Jasa Raharja tetapi harus diurus ke polisi terlebih dahulu. Kalau sudah ada penolakan dari Jasa Raharja baru itu bisa dicover BPJS,” jelasnya.

Selain itu, kata Titi, ada batas plafond Jasa Raharja yakni sebesar Rp 20 juta untuk kecelakaan lalu lintas. Apabila biaya perawatan lebih dari RP 20 juta, maka sisanya bisa dicover BPJS Kesehatan.

“Tapi harus terlebih dulu mengurus ke Polres, nah kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mau mengurus ke Polres bagian Lantas. Ini menjadi kendala juga, padahal di Pangandaran sudah dipermudah, Satlantas-nya sudah ada di sini,” katanya.

Menurut Titi, biasanya masyarakat enggan mengurus Jasa Raharja ke Satlantas karena kendaraan yang dikendarainya bodong atau surat-suratnya tidak lengkap.

“Kecelakaan tunggal itu dicover Jasa Raharja. Itu sering terjadi, tahunya masyarakat BPJS itu bisa mengcover semua kecelakaan lalu lintas. Lumayan banyak yang ingin dicover BPJS, padahal itu sudah ada kewenangan yakni oleh pihak Jasa Raharja. Masyarakat tidak tahu itu juga biasanya enggan mengurus ke Satlantas,” katanya.

Sementara itu terkait pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, menurut Titi, karena Pangandaran sudah masuk UHC, proses pembuatan kartu BPJS cukup 1 hari bisa langsung aktif. 

“Berbeda saat Pangandaran belum masuk UHC, di mana proses pembuatan BPJS Kesehatan harus menunggu selama 14 hari baru bisa diaktifkan,” jelasnya.

Titi juga menambahkan RSUD Pandega merupakan rumah sakit tipe C yakni pada 4 dasar pelayanan sudah ada tenaga PNS-nya. Seperti dokter anak, dokter obgyn, dokter dalam, dan dokter bedah.

“Juga pada alat pemeriksaan di RSUD Pandega lengkap ada 128 slide CT scan, kita siap lakukan pemeriksaan pasien tersebut,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Sebuah pangkalan gas yang beralamat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, alami kebakaran pada Jumat (27/1/2023) pagi sekitar pukul 06.30 WIB.

Dari sebuah video yang beredar, tampak saat terjadi kebakaran sebuah ledakan besar terjadi dan membuat warga panik.

Ledakan tersebut membuat kobaran api menjulang tinggi. Berdasarkan informasi dari unggahan akun instagram @jabodetabek.terkini, lokasi pangkalan gas yang kebakaran tersebut tepat berada di depan SMPN 252 Pondok Kelapa, jalan H Naman.

Baca juga: Waria Keroyok Pemuda Hingga Pingsan Gegara Tak Mampu Bayar Open BO

Untuk memadamkan kebakaran dahsyat tersebut, sebanyak 18 mobil Damkar diterjunkan.

Rasikin, Lurah Pondok Kelapa menuturkan, awalnya Ia menduga jika kobaran api tersebut berasal dari pembakaran sampah.

“Tapi tiba-tiba terjadi ledakan keras, ternyata pangkalan gas alami kebakaran,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diunggah akun @humasjakfire, puluhan petugas pemadam kebakaran dengan cepat tiba di lokasi kejadian dan melakukan penanganan terhadap kebakaran tersebut.

Pemadaman tahap awal dilakukan pukul 07.32 WIB, dilakukan petugas dari Damkar sektor Duren Sawit. Namun akibat api yang semakin membesar, unit dan personel tambahan diluncurkan menuju ke lokasi kebakaran itu.

Barulah pada pukul 07.45 WIB, api sudah bisa dikuasai petugas Damkar, dan langsung melakukan proses pendinginan, agar tidak ada titik api ataupun asap yang tersisa.

Kebakaran pangkalan gas di Jakarta Timur ini membuat heboh jagat maya. Pasalnya, kebakaran tersebut menghancurkan seluruh bangunan. Untuk kerugian, petugas belum memberikan laporan. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi, di Kota Banjar, Jawa Barat, yang diungkap Kepolisian Polres Banjar telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Banjar.

Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2022, Polres Banjar telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar tersebut yakni E dan AN.

Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Irwan Setiawan Wahyuhadi, melalui Kasi Tindak Pidana Umum Trio Andi Wijaya, mengatakan, tahapan perkara penyalahgunaan solar subsidi tersebut sudah lengkap.

Berkas perkara tersebut juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjar. Untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan dan pekan depan jadwal pembacaan dakwaan.

“Berkas sudah lengkap sudah kami terima dari Polres Banjar. Tinggal proses persidangan,” kata Trio Andi kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Polres Banjar Bekuk 2 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Lanjutnya, dalam perkara tersebut pihaknya berupaya akan mengusulkan pemulihan kerugian negara, dengan bersurat ke pengadilan untuk penetapan barang bukti supaya bisa dilelang terlebih dahulu.

Adapun untuk barang bukti, kata Trio Andi, jumlah barang bukti berupa 3 unit mobil jenis truk engkel box, 11.000 ribu liter solar yang ditampung dalam bak penampung.

Ia menambahkan, total kerugian atas penyalahgunaan solar subsidi tersebut sebesar Rp 75 juta. Penyalahgunaan solar subsidi tersebut dikumpulkan dalam kurun waktu tiga bulan oleh dua tersangka yaitu E dan AN.

“Selain untuk pemulihan kerugian negara ada potensi rawan terhadap barang bukti karena barang bukti tersebut berupa bahan bakar solar,” jelas Trio Andi Wijaya.

“Saat ini barang bukti masih dititipkan di Polres Banjar. Total kerugian atas penyalahgunaan solar subsidi tersebut senilai Rp 75 juta,” pungkasnya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyebut saat ini ada 7 kekosongan jabatan Eselon II di lingkup Pemkab Ciamis.

Hal tersebut diungkapkan Ai Rusli Suargi, Plt Kepala BKPSDM Ciamis, Rabu (25/1/2023).

Ia menuturkan, per bulan Januari 2023, 7 jabatan eselon II mengalami kekosongan, selain karena adanya pejabat yang pensiun, juga ada pembentukan Badan baru yaitu Bapenda.

“Untuk kekosongan itu, terdiri dari Staf Ahli Bupati 2 orang, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asisten Daerah lll, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ujar Ai Rusli.

Baca juga: 70 Persen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 di Ciamis Dobel Pekerjaan

Menurutnya, adapun mekanisme dalam mengisi kekosongan Eselon ll , pihaknya terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), berkaitan dengan seleksi jabatan tinggi pratama lingkup Pemda Ciamis.

“Kita sudah sampaikan usulan kepada KASN, namun saat ini kita belum bisa melaksanakan seleksi karena rekomnya belum turun dari KASN hingga sekarang,” katanya.

Lanjutnya, setelah ada rekomendasi dari KASN, nanti BKPSDM akan membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk melaksanakan open bidding, dalam rangka mengisi kekosongan 7 jabatan Eselon ll atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Namun sebelum melaksanakan open bidding untuk JPT Pratama yang kosong, pansel akan melaksanakan terlebih dahulu evaluasi kerja kepada 17 JPT yang sudah menjabat 1 tahun dalam rangka pelaksanaan rotasi mutasi,” pungkas Ai Rusli. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)