Beranda Berita Subang Dilaporkan Balik, Ini Tanggapan Pengacara Korban Pencabulan di Sukabumi

Dilaporkan Balik, Ini Tanggapan Pengacara Korban Pencabulan di Sukabumi

IMG-20230206-WA0016.jpg

MEDIAJABAR.COM, SUKABUMI РTim kuasa hukum merespons pernyataan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sy Zainal Abidin, terkait kliennya yang merupakan pelapor harus terseret dalam kasus pencabulan keponakan oleh paman. Kliennya bernisial SAI (60) tersebut dilaporkan balik atas kasus pengeroyokan  terhadap terdakwa pencabulan.

Pengacara keluarga SAI, M Zainul Arifin mengatakan, apa yang disampaikan Kapolres Sukabumi Kota dalam konferensi pers pada Sabtu (4/2/23) di Mapolres Sukabumi, tidak semuanya benar dan bukan fakta hukum sebenarnya. Karena hanya mendengar dari subjektivitas bawahannya.

Maka menanggapi statment Kapolres Sukabumi Kota pada tanggal 4 Februari 2023 tentang Laporan Polisi Nomor: LP/B/372/X/2022/SPKT Polres Sukabumi, tanggal 18 Oktober 2022″.

“Apa yg disampaikan Pak Kapolres tidak semuanya benar dan bukan fakta Hukum Sebenarnya karena hanya mendengar dari subjektifitas bawahannya,” ujarnya, Senin (06/02/2023).

Ia menambahkan, Untuk itu, pihaknya meminta Kapolres agar permasalahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BACA JUGA:  103 Anggota Polres Subang Naik Pangkat

“Kapolres memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan hukum diwilayah hukumnya, perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat,” ucap M Zainul Arifin.

Masih menurut dia, Fakta kronologis sebenarnya adalah, memang benar klien kami Sdr. SAI mendatangi kediaman Sdr. RP dengan tujuan bertanya secara baik-baik kebenaranya apakah RP melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap ISR cucunya. Namun Sdr. RP mengelak dan tidak mengakui perbuatannya dan bahkan RP mencoba keluar dan mau lari dari kedamaianya.

“Pada saat klien kami mendatangi kediaman RP, informasi dari klien kami ia sendirian tidak ditemani oleh siapapun, apa yang disampaikan Pak Kapolres tidak benar jika klien kami mendatangi kediaman Sdr. RP ditemani cucunya ISR sebab ISR masi dalam keadaan tertekan dan troma atas apa yang ia alami,” ujar pengacara.

BACA JUGA:  Teladan Hidup, Kang Jimat Ajak Pahlawan Kecil Makan Bersama di Rumah Dinas

Lanjut SAI M. Zainul Arifin Selanjutnya tidak benar jika ada drama pengambilan HP milik Sdr. RP dan dibawa lari oleh ISR, tidak mungkin seorang anak perempuan usia 8th dengan kondisi trauma baru mengalami pemerkosaan mendatangi kediaman pelaku dan membawa lari HP si pelaku tersebut, ini diluar rasional.

“Atas apa sebenarnya yang terjadi adalah Sdr. RP pada saat ditanyakan atas perbuatanya oleh klien kami. Sdr. RP tidak mengakuinya dan bahkan mencoba melarikan diri dengan cara keluar dari rumah, namun dihadang oleh klian kami sehingga Klien kami berteriak ini pelaku pemerkosa ISR,” ucapnya.

BACA JUGA:  Kritik Dedi Mulyadi, Mahasiswa Purwakarta Malah Dibully

Ia menyebutkan, Pada saat itu warga sekitar mendengar dan langsung mendatanginya, tanpa ada yang mengintruksi atau menyuruh langsung terjadi aksi masa main hakim sendiri lebih dari 10 warga yang menangkap Sdr. RP. Jadi ini adalah aksi masa spontan maka tidak beralasan hukum yang kuat jika harus dikenakan pendekatan pemidanaan.

“Menurut hemat kami, atas apa yang dialami Sdr. RP yang diposisikan Sebagai Korban oleh Polres Sukabumi tidak sebanding atas apa yang dialami oleh ISR sebagai korban pemerkosaan,” ungkapnya

“Derita yang ditanggung ISR dan Keluarganya sangat berat dan berdampak kelangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Untuk itu, Kapolres Sukabumi harus mengedepankan rasa keadilan masyarakat bukan pendekatan penegakan hukum. Karena tujuan hukum pidana kita sudah bergeser yang mana keadilan restoratif dikedepankan bukan keadilan retributif,” pungkasnya. (Eka Lesmana)