harapanrakyat.com,- Ketua PWI Ciamis, Banjar dan Pangandaran Subagja Hamara tegaskan media bukan hanya sebagai penyampai informasi ke masyarakat saja, namun berperan sebagai kontrol sosial.

Hal itu ia tegaskan dalam peringatan HPN 2023 di Aula BKPSDM Kabupaten Ciamis, Senin (13/2/23). 

Subagja mengatakan, sesuai tema HPN tahun ini, yakni pers bebas, demokrasi bermartabat bukan semata seorang wartawan bebas seenaknya. Namun harus mengutamakan fungsi kontrol sosial.

Baca juga: Lewat Seminar Jurnalistik, Ketua PWI Ciamis Motivasi Guru PAUD dan TK Kelola Konten di Medsos

“Jadi frame di masyarakat itu wartawan menakutkan. Hal itu akan kami ubah framenya. Maka dari itu, kita juga akan melakukan uji kompetensi wartawan (UKW) bulan Juni 2023 nanti di Kabupaten Ciamis,” tuturnya.

Subagja menambahkan, pihaknya juga berterima kasih ke Pemkab Ciamis yang mana telah menjalin hubungan baik dengan PWI dalam berbagai hal. Termasuk adanya perhelatan Porprov Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

“Kemarin Pers dan juga Diskominfo Ciamis ikut mensukseskan kegiatan Porprov Jabar. Bahkan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra berharap pers di Kabupaten Ciamis ini bisa maju dan profesional lagi sesuai perannya. 

Menurutnya, di era digitalisasi saat ini semua orang bisa menulis, namun jika tanpa keredaksian dan pemahaman tertentu tentang bagaimana menyampaikan informasi, bisa jadi informasi tersebut tidak benar.

“Semua orang bisa menulis, tapi tanpa adanya redaksi dan pemahaman tertentu besar kemungkinan bisa menjadi hoax,” ucapnya.

Yana menambahkan, pers di Kabupaten Ciamis ini bisa menjadi kontrol sosial dan penyeimbang dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Saya tekankan kepada Diskominfo Ciamis untuk memberikan edukasi mengenai informasi maupun berita kepada masyarakat,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Tanjakan Panganten, tepatnya di Kampung Cisandaan, Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Garut, Jawa Barat. Kali ini sebuah truk bermuatan sembako hampir masuk jurang, Senin (13/2/2023).

Truk pembawa sembako nomor polisi D 8587 DZ itu datang dari arah Garut bertujuan ke Bungbulang. Namun, baru sampai di Tanjakan Panganten truk mengalami kecelakaan.

Kapolsek Pamulihan, Iptu Masrokan mengatakan, kecelakaan bermula ketika sopir truk bermuatan sembako tersebut telat oper ke gigi besar.

Menurut Masrokan, harusnya sopir mengoper gigi kendaraannya ke gigi satu atau dua, sebab turunan di jalur tersebut curam.

“Maksimal gigi 2, karena turunannya curam, jadi truk terlalu kencang, sopir masih di gigi 3, jadi gak ke rem oleh gigi,” katanya kepada harapanrakyat.com, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : Bus Rombongan Study Tour SMPN 3 Garut Terbalik di Purworejo, Seorang Pemotor Tewas

Masrokan menjelaskan, mobil yang dikendarai oleh Supriyanto tersebut mengalami kecelakaan di tikungan menukik. Truk menabrak pembatas jalan dan hampir masuk jurang.

“Jadi truk menabrak dulu pembatas pas tikungan menukik, nyaris masuk jurang, beruntung petugas telah memasang barier dari ban bekas, jadi truk bisa terhenti,” jelasnya.

Kemudian, Masrokan melanjutkan, truk terhenti di pembatas jalan dengan kondisi setengah badan mobil tersangkut.

“Tidak ada korban jiwa, pengemudi selamat, dia hanya sendiri tak bawa kernet,” lanjutnya.

Saat ini, petugas telah mengevakuasi bangkai truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Panganten tersebut.

“Bangkai truk rusak berat, unit Laka Lantas Polres Garut sudah mengevakuasi truk itu dengan mobil derek.” Pungkasnya. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Bandung bersama Masyarakat Peduli Tionghoa (MPT) melaksanakan vaksinasi massal booster kedua, dengan target 1.300 orang. Upaya tersebut sebagai bagian untuk menjaga kekebalan masyarakat dari Covid-19.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan vaksinasi massal booster tersebut, meski saat ini pandemi sudah terkendali di Kota Bandung.

“Kegiatan vaksinasi massal untuk booster kedua atau dosis keempat ini, targetnya 1.300 orang. Mudah-mudahan mempercepat ikhtiar kita memperbanyak orang yang diberi vaksin,” ungkapnya di sela-sela kegiatan di Kantor Yayasan Dana Sosial Priangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : PPKM Sudah Dicabut, Dinkes Jawa Barat Kebut Vaksinasi Booster

Menurutnya pandemi Covid-19 di Kota Bandung relatif terkendali, yang terlihat dari positivity rate maupun Bad Occupancy Rate (BOR).

“Berdasarkan indikator penambahan kasus tidak lebih dari 10 kasus. Kemudian untuk positivity rate 1,52 persen, BOR juga ketersediaan kita kurangi isinya 5-6 persen, sudah sangat terkendali,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengimbau dan mengajak kepada masyarakat, untuk tetap melaksanakan vaksinasi booster ini untuk kepentingan bersama.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Masyarakat Tionghoa Peduli, Joni Toat menerangkan, pihaknya akan berusaha membantu Pemkot Bandung menyelenggarakan kembali vaksin booster kedua.

“Ini merupakan kedua kalinya kami menyelenggarakan vaksinasi booster. Pertama di bulan Desember untuk lansia, dan sekarang untuk 18 tahun ke atas. Animonya baik serta kami sediakan 1.300 dosis,” tuturnya.

Baca Juga : Peminat Vaksin Booster 2 di Bandung Masih Rendah

Ia menerangkan, kegiatan tersebut terselenggara dengan baik atas kerja sama dengan pemerintah, Polri, dan TNI.

“Jenisnya vaksin saat ini Pfizer. Pada Maret 2021, kami juga melaksanakan vaksinasi dengan ratusan ribu dosis,” ujarnya.

Joni menambahkan bahwa pihaknya akan kembali menyelenggarakan pekan depan, namun di tempat yang berbeda.

“Minggu depan tanggal 20 Februari kami akan menyelenggarakan di lokasi lainnya,” tuturnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan pelatihan kepada 3.753 petugas penyuluh pertanian dan Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT). Hal tersebut, sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat.

Dari ribuan petugas tersebut, Pemprov Jawa Barat juga memperpanjang 1.027 orang penyuluh dan petugas POPT.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, para penyuluh dan petugas POPT di kabupaten/kota memiliki beragam tugas, salah satunya yakni mendampingi para petani.

Baca Juga : Gubernur Jabar Imbau Pengusaha Real Estate Fokus Bangun Hunian Tahan Gempa Bumi

Dengan demikian, Ridwan Kamil mengharapkan, adanya regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan tersebut.

Menurutnya, para petugas pertanian ini telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jawa Barat tetap aman.

“Jadi agar mimpi regenerasi (petani) ini berhasil, tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Karena harus ada regenerasi dan sukses,” ungkapnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat akan bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT.

Gubernur menambahkan, kinerja para petugas pertanian ini sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jawa Barat. Dalam memastikan honor dan operasional para petugas ini, Pemprov Jawa Barat menggelontorkan anggaran Rp 100 miliar.

Baca Juga : Dugaan Penyelewengan Anggaran Motor Dinas Kades di Bandung, Kejari Terima Bukti Pendukung

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat menerangkan, pembangunan SDM pertanian di Jawa Barat merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam meregenerasi petani.

Ia menambahkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial, sehingga bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jawa Barat.

“Selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar sebagai penyuluh dan POPT, mereka juga harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik,” ucap Dadan. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Petani di area persawahan bulak sawah Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, curhat lambatnya pasokan dan harga pupuk subsidi. Petani mengeluh pupuk mengalami kenaikan kenaikan Rp 5 ribu saat musim tanam padi tiba.

Para petani mengaku membeli harga pupuk subsidi menggunakan kartu tani, dengan harga Rp 130 ribu per karung untuk pupuk urea. Sedangkan untuk pupuk NPK harganya Rp 135 ribu.

Diketahui bahwa harga pupuk tersebut jauh di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Lantas bagaimana dengan reaksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjar? Kepala DKP3 Kota Banjar, Yoyon Cuhyon mengatakan, pihaknya akan menjadikan keluhan para petani sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran pupuk subsidi.

Baca Juga: Curhat Petani Banjar saat Musim Tanam, Harga Pupuk Subsidi Naik dan Pasokan Telat

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kroscek langsung ke lapangan, terkait harga dan pasokan pupuk subsidi yang petani keluhkan.

“Akan menjadi bahan untuk evaluasi. Kita akan cek dan konfirmasi terlebih dahulu,” kata Yoyon kepada harapanrakyat.com, Senin (13/2/23).

Pasokan Pupuk Telat dan Mahal, DKP3 Kota Banjar: Menjual di Atas HET akan Disanksi 

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DP3K Kota Banjar, Yeti Sukmayati mengatakan, berdasarkan informasi pihak distributor, ketersediaan pupuk subsidi bisa mencukupi sampai 6 bulan kedepan. Adapun jumlah ketersediaan pupuk tersebut, yaitu untuk urea sebanyak 406 ton dan NPK 450 ton.

Sedangkan batas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) harga pupuk subsidi, yaitu untuk urea Rp 2.250 per kilogram. Sedangkan untuk pupuk NPK Rp 2.300 per kilogram.

“Penyaluran pasokan pupuk bersubsidi mencukupi hingga enam bulan kedepan, dan sudah disalurkan oleh kios. Dari bulan Januari pupuk sudah ada,” katanya.

Baca Juga: Meski Diserang Hama Wereng, Panen Padi di Kota Banjar Capai 43 Ribu Ton

Lebih lanjut terkait curhatan petani, yang mengaku membeli pupuk subsidi jenis urea dengan harga Rp 130 ribu dan NPK Rp 135 ribu, hal itu perlu pihaknya lakukan kroscek.

“Untuk harga itu perlu kita cek lagi, apakah petani membawa sendiri dari kios pengecer atau diantar? Bayarnya cash atau yarnen (bayar panen). Kalau kondisinya seperti itu, harganya berbeda tergantung kesepakatan,” ujarnya.

Yeti menegaskan, ada teguran untuk dan saksi jika memang ada kios atau pengecer resmi yang menjual pupuk subsidi di atas ketentuan HET.

“Selain itu juga didasari bukti yang valid,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan segera diberlakukan, usai launching yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Ciamis, minggu depan.

Plt Kadishub Ciamis, Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan door to door ke setiap Desa dan Kecamatan, untuk melakukan sosialisasi. Sekaligus menarik retribusi bagi masyarakat yang ingin mengikuti program parkir berlangganan.

“Nanti Dishub akan turun ke masyarakat, berikan sosialisasi. Masyarakat pun bisa langsung membayar retribusi parkir berlangganan di wilayahnya masing-masing, ke petugas Dishub saat sosialisasi,” ujar Ahmad Yani, Senin (13/2/2023).

Ia menyebut, sementara ini, pihaknya menargetkan retribusi dari parkir berlangganan sebesar Rp 2,3 miliar per tahun.

Nilai tersebut jauh dari target retribusi parkir saat masih konvensional (reguler), yang hanya Rp 750 juta per tahun.

“Tentunya parkir berlangganan ini membuat PAD meningkat. Kita berharap, target tersebut tercapai dengan bantuan semua pihak,” katanya.

Ahmad Yani menjelaskan, program parkir berlangganan di Ciamis, diberlakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Ciamis nomor 7 tahun 2020, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Ciamis nomor 13 tahun 2011, tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Kemudian untuk pelaksanaan teknisnya, diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 55 Tahun 2022, tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum.

“Jadi kita harap, masyarakat Ciamis khususnya bisa mengikuti program parkir berlangganan ini. Karena parkir berlangganan menguntungkan masyarakat, hanya bayar sekali dalam satu tahun,” ungkapnya.

Adapun retribusi parkir berlangganan, untuk roda 2 sebesar Rp 20 ribu/tahun, kendaraan roda 4 sebesar Rp 40 ribu/tahun dan bus atau truk sebesar  Rp 60 ribu/tahun.

“Bagi yang tidak mengikuti parkir berlangganan, tetap akan ditarik retribusinya dengan karcis reguler,” jelas Ahmad Yani.

Untuk membedakan kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan, pihaknya akan memberikan stiker yang ditempel di kendaraan tersebut.

Baca juga: Aturan Parkir Berlangganan di Ciamis Diungkap Kabag Hukum

Parkir Berlangganan Upaya Bersama DPRD Ciamis dan Pemda

Sementara itu H Oih Burhanudin, Ketua Bapemperda DPRD Ciamis, mengaku lega akhirnya Ciamis bisa menerapkan parkir berlangganan.

Kata dia, DPRD mendorong parkir berlangganan sejak tahun 2020. Dimulai dengan membuat Perda soal parkir berlangganan.

“Dengan parkir berlangganan ini, selain PAD meningkat tajam, masyarakat juga diuntungkan karena dalam satu tahun cukup membayar parkir beberapa puluh ribu saja,” katanya.

Berbeda dengan parkir konvensional (reguler). Terkadang masyarakat pergi ke pasar, harus sampai 3 kali bayar parkir, akibat berpindah-pindah lokasi parkir.

“Parkir berlangganan di Ciamis ini merupakan salah satu upaya bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan juga meringankan beban masyarakat,” pungkas H Oih. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Sudah dua bulan Tembok Penahan Tebing (TPT) Jalan Kabupaten yang berada di lintas Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ambruk.

Warga di sekitar lokasi khawatir TPT yang ambruk tersebut kerusakannya semakin bertambah dan menjadi pemicu kecelakaan.

Karena itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui instansi terkait dapat segera memperbaikinya.

Warga setempat, Emo mengatakan, TPT jalan kabupaten yang berada di lingkungannya itu sudah ambruk sekitar dua bulan lalu karena hujan.

Selain itu, setiap hari jalur tersebut selalu ramai dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

“Jadi, sebelum kerusakannya melebar dan bertambah parah, kami berharap Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat segera memperbaikinya,” kata Emo kepada harapanrakyat.com, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : Membahayakan, Tiang Listrik PLN di Sadananya Ciamis Miring

Emo menjelaskan, selain akibat intensitas hujan yang tinggi, TPT tersebut ambruk karena pondasinya sudah rusak tergerus air di bagian bawah.

“Sehingga, kalau tidak secepatnya ada penanganan, kerusakannya akan semakin melebar,” jelasnya.

Menurut Emo, posisi TPT yang rusak tersebut berada di jalan membelok, sehingga berpotensi menjadi pemicu kecelakaan.

“Tidak menutup kemungkinan, pengendara motor maupun mobil yang kurang berhati-hati bisa terperosok ke dalam saluran air di bawahnya,” ujarnya.

Emo melanjutkan, TPT yang sudah dua bulan ambruk tersebut statusnya sebagai jalan Kabupaten Ciamis.

“Harapan masyarakat setempat, pemerintah segera membangun kembali TPT tersebut, agar merasa aman dan nyaman bila melintasinya.” Pungkasnya. (Edji/R12/HR-Online/Editor-Rizki)