harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jawa Barat, rupaya tidak main-main soal mengubah nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh.

Usai membentuk panitia besar, Pemkab pun secara rutin menggelar seminar. Salah satunya dilaksanakan Selasa (7/2/2023).

Seminar dengan tema Galuh dalam Perspektif Administrasi Pemerintahan, dilaksanakan di Aula Setda.

Selain unsur pemerintahan, budayawan juga turut diikutsertakan dalam seminar tersebut.

Baca juga: Sosialisasi Nama Kabupaten Galuh Kembali Digelar, Bentuk Keseriusan Pemkab Ciamis

Salah satu budayawan yang juga sastrawan sunda, Godi Suwarna menyambut positif keinginan perubahan nama Ciamis menjadi Galuh.

Godi menyatakan, mengembalikan nama Ciamis menjadi Galuh merupakan hal baik.

Namun kata dia, ada yang harus diperhatikan apabila nanti Ciamis kembali mengemban nama Galuh, yakni sikap dan perilaku. Dulu kata Godi, ada yang namanya Galuh Agung dari para seniman, terkenal dengan karya-karyanya.

“Nama Galuh itu besar. Jangan sampai diciderai dengan perilaku tidak baik. Misal kejadian viral PNS Mesum. Nanti ditanya kejadiannya dimana. Di Kabupaten Galuh. Hal itu jangan sampai terjadi,” kata Godi Suwarna.

Maka dari itu, Godi Suwarna berharap seiring dengan proses perubahan nama, harus juga dibentuk dan dibangun dan sikap dan perilaku masyarakatnya.

“Jadi jangan hanya perubahan namanya saja dari Ciamis menjadi Galuh. Tapi makna perubahan sikap dan budaya juga harus mengikuti ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Tahun 2023 ini, Pemkab Ciamis, Jawa Barat, sudah mulai diberlakukan. Aturan soal parkir berlangganan diungkapkan Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis, Deni Wahyu Hidayat SH MH, Rabu (8/2/2023).

Ia menyebut, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 55 Tahun 2022, tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum, petugas parkir dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan.

Menurutnya, Perbup itu dibuat sebagai payung hukum pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Ciamis nomor 7 tahun 2020, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Ciamis nomor 13 tahun 2011, tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

“Dengan parkir berlangganan, Pemkab Ciamis telah memberikan sebuah kemudahan kepada masyarakat dari segi pelayanan parkir tepi jalan. Tahun 2023 ini, masyarakat sudah bisa mengikuti program parkir berlangganan tepi jalan umum,” katanya.

Baca juga: Tarif Parkir Berlangganan di Ciamis Berlaku Tahun 2023

Lanjutnya, peraturan Bupati Ciamis ini sangat spesifik, mengatur tentang tata cara pelayanan parkir kepada masyarakat. Petugas parkir diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya yang mengikuti program parkir berlangganan di tahun 2023.

Jika bandel, dengan tetap memungut biaya parkir kepada pelanggan parkir berlangganan, maka Pemkab akan memberikan Surat Peringatan (SP) atau sanksi pemberhentian kerja.

Hanya saja, lanjut Deni, parkir berlangganan ini hanya berlaku di tepi jalan umum.

“Untuk tempat parkir khusus, tempat ibadah yang menyediakan lahan parkir sendiri, dan tempat-tempat parkir yang dikelola oleh swasta dan/atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, parkir berlangganan tidak berlaku,” jelasnya.

Tarif Parkir Berlangganan di Ciamis

Sementara itu, tarif parkir berlangganan di Ciamis per tahun untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp 20 ribu, kendaraan roda 4 sebesar Rp 40 ribu dan bus atau truk sebesar  Rp 60 ribu,” ungkapnya.

Masyarakat yang mengikuti program parkir berlangganan, nanti akan diberi stiker. Sebagai ciri bahwa masyarakat sudah ikut program tersebut.

“Sehingga petugas parkir tidak akan kerepotan mengenali sudah atau tidaknya masyarakat mengikuti program tersebut,” ucapnya.

Jadi apabila masih ada petugas parkir masih memungut retribusi kepada masyarakat yang berlangganan parkir, tinggal laporkan kepada dinas teknis untuk diberi surat peringatan ataupun sanksi pemberhentian kontrak kerja. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kepergok maling helm, dua pria bertato mandi lumpur setelah warga memasukan pelaku ke dalam selokan. Aksi pencurian tersebut terjadi di Pasar Melati, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Senin (06/02/2023).

Penangkapan kedua pelaku maling helm itu awalnya terekam kamera ponsel milik salah seorang warga Kampung Lalang. Videonya kemudian viral dan beredar luas melalui media sosial, tak terkecuali Instagram.

Dalam video itu tampak kedua pelaku setengah telanjang di selokan. Terlihat juga warga Kampung Lalang mengerumuni tempat di mana pelaku mandi lumpur dalam selokan.

Sontak saja, video dua orang pria yang kepergok maling helm itu menjadi viral. Banyak warganet yang menanggapinya dengan berbagai komentar dalam unggahan tersebut.

Polisi Tak Mendapat Laporan Terkait 2 Pria yang Kepergok Maling Helm

Baca Juga: Diduga akan Lakukan Percobaan Pencurian, Seorang Pria di Kota Banjar Diamankan Polisi

Kanit Reskrim Polsek Sunggal Iptu. Suyanto Usman Nasution mengatakan, pihaknya belum mengetahui kejadian tersebut. Bahkan, ia mengetahui setelah videonya viral melalui sosial media.

“Kami tidak pantau, tidak ada yang laporan juga ke kantor polisi. Kami mengetahui saat video dua pria kepergok maling helm itu tersebar viral,” kata Usman, Selasa (07/02/2023).

Ia juga mengatakan, kasus pencurian helm itu tidak dilaporkan ke polisi dan pelakunya pun tidak diserahkan oleh warga kepada pihaknya.

“Yang pasti tidak ada (laporan). Warga juga tidak menyerahkan pelaku pencurian helm itu kepada kami,” terang Usman.

Tanggapan Warganet

Baca Juga: Sopir Angkot Lecehkan Penumpang Viral, Pegang Paha Korban!

Beredarnya video dua orang pria yang kepergok maling helm pun viral dalam unggahan akun Instagram @terang_media. Akun tersebut membagikan momen saat pelaku pencurian mandi lumpur dalam selokan.

Sontak saja, warganet membanjiri unggahan tersebut dengan berbagai komentar. Salah satu akun tampak membela kedua pelaku pencurian helm. Ia menilai aksi kedua pelaku karena terpaksa untuk alasan tertentu.

“Mereka memang bersalah sih, tapi tolong kasih hukuman yang lebih ringan. Apalagi jangan sampe jadi bulan-bulanan warga,” tulis seorang netizen.

“Baru aja kepergok maling helm. Seharusnya para koruptor di Indonesia yang dimasukan ke dalam selokan. Bikin malu sampai ke ubun-ubun haha,” saut netizen lain menanggapi komentar sebelumnya. (Revi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Toko kelontongan di Kawali, tepatnya di Dusun Kertanagara, Desa Sindangsari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terbakar, Rabu (08/02/2023), sekitar pukul 00.30 WIB.

Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Dugaan sementara dari korsleting arus pendek listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun pemilik toko kelontongan mengalami kerugian jutaan rupiah.

Toko kelontongan yang terbakar itu milik Yusup Supriadi, warga Dusun Kertanagara, RT 10, RW 05, Desa Sindangsari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis.

Asep Kurnianto, petugas Pos WMK Damkar Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis menjelaskan, berdasarkan keterangan dari pelapor, api pertama kali terlihat oleh salah seorang warga yang sedang melintas depan toko tersebut.

Baca Juga: Rumah Warga Cigugur Pangandaran Hangus Terbakar Akibat Korsleting Listrik

“Melihat adanya api dalam toko, maka warga tersebut langsung melaporkan ke kepala dusun setempat,” kata Asep.

Sementara itu, Kepala Dusun Kertanagara, Desa Sindangsari Misbah mengatakan, ketika mendapat laporan adanya toko kelontongan yang terbakar, ia pun langsung menyuruh salah seorang warga untuk melaporkannya ke Pos WMK Damkar.

“Karena tidak ada yang punya nomor Pos WMK Damkar, makanya saya menyuruh warga langsung melapor ke Pos WMK Damkar. Selain itu, juga diumumkan menggunakan pengeras suara, sehingga masyarakat setempat kompak berdatangan untuk memadamkan api,” tutur Misbah.

Ketika petugas Pos WMK Damkar Kecamatan Kawali datang ke TKP, api sudah padam. Petugas kemudian melakukan pendinginan dan observasi terhadap objek yang terbakar.

Meski api dapat dipadamkan, kebakaran tersebut mengakibatkan pemilik toko kelontongan mengalami kerugian sekitar Rp 20 jutaan.

Misbah menambahkan, peristiwa kebakaran toko kelontong di Kawali itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Penyebabnya diduga akibat korsleting arus pendek listrik. (Dji/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Menyikapi isu penculikan anak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri, melakukan operasi/razia ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

Operasi tersebut berlangsung selama dua hari di sepanjang jalan nasional. Petugas gabungan berhasil mengamankan 9 ODGJ.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran Dedih Rakhmat mengatakan, kegiatan operasi ODGJ ini mulai hari Selasa, 7 Februari 2023.

“Operasi ODGJ yang berkeliaran di sepanjang jalan nasional, mulai dari Cimerak sampai ke Padaherang. Ini dalam rangka mengendalikan menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah Kabupaten Pangandaran,” kata Dedih Rakhmat kepada harapanrakyat.com, Selasa (07/02/2023).

Selain itu, lanjutnya, operasi ODGJ juga sebagai upaya menyikapi isu penculikan anak. Jangan sampai orang yang benar-benar ODGJ malah menjadi sasaran masyarakat.

“Upaya kita mengantisipasi jangan sampai ODGJ yang benar-benar malah jadi sasaran isu penculik,” imbuhnya.

Baca Juga: Tempat Hiburan Malam Ilegal di Pangandaran Disegel Pakai Kayu Balok

Dedih menjelaskan, pihaknya akan menyerahkan ODGJ yang terjaring dalam operasi tersebut kepada Dinsos. Selanjutnya mereka akan menjalani karantina. Jika ada keluarganya, maka pihaknya akan mengembalikan kepada keluarga ODGJ tersebut.

“Apabila ada laporan dan pengaduan dari masyarakat pun, kita rutin mengamankan ODGJ yang mengamuk,” jelas Dedih.

Plt Kabid. Tibum Satpol PP Pangandaran Umar menambahkan, hari pertama operasi penertiban ODGJ dalam menyikapi isu penculikan anak di Pangandaran ini berlangsung di dua kecamatan.

Sedangkan, untuk hari Rabu besok (08/02/2023), berlangsung di Kecamatan Parigi dan Kecamatan Cijulang.

“Sebelum karantina, ODGJ yang terjaring dalam operasi ini terlebih dahulu akan diperiksa kesehatannya oleh petugas medis dari Dinas Kesehatan,” kata Umar.

Pihaknya berharap setelah karantina dan rehabilitasi oleh Dinsos di Himatera Cigugur, Kabupaten Pangandaran, mereka bisa kembali sehat. Sehingga masyarakat bisa menerimanya. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Plt Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani enggan berkomentar mengenai hasil audit PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Fitria beralasan pihaknya masih perlu mempelajari terlebih dahulu hal tersebut.

Berdasarkan hasil audit, Jakpro disebut-sebut memiliki utang Rp 90 miliar pada ajang Formula E 2022.

“Ya, saya kayanya masih perlu mempelajarinya dulu,” ujar Fitria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Fitria juga menegaskan, hasil audit dari kantor akuntan publik (KAP), merupakan audit internal. Sehingga memerlukan konsultasi terkait batasan pernyataan yang bisa ia sampaikan.

“Saya perlu konsultasi juga, karena ini audit internal. Kan ada batasan-batasan kita statment,” ucap Fitria.

Sebagai informasi sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengakui, bingung mengenai klaim untung pada ajang Formula E sebesar Rp 5 miliar oleh Jakpro.

Baca Juga : Diduga Curi Laptop, Pria Penumpang KRL di Jaksel Diamankan Petugas

Anggara juga membandingkan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta sebesar Rp 560 miliar.

“Jelas tidak benar kalau dibilang kita untung. Sebab tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar Rp 560 miliar kemarin. Artinya masih sangat jauh,” ujar Anggara.

Anggara menyatakan, Jakpro juga masih harus membayar kekurangan commitment fee senilai Rp 90 miliar di luar dari pengeluaran APBD DKI senilai Rp 560 miliar.

“Apalagi Jakpro masih harus membayar kekurangan commitment fee sekitar Rp 90 miliar lagi. Itu di luar Rp 560 miliar tadi. Masih ada utang kok berani ngomong untung,” kata Anggara.

Oleh karena itu, Anggara meminta pihak Jakpro dapat segera melaporkan secara resmi pertanggungjawaban Formula E kepada DPRD dengan data yang lebih terperinci.

“Kami yang sudah minta (laporan) sejak tahun lalu. Bahkan revisi studi kelayakan pun belum kami terima,” ucapnya.

Anggara juga meminta Jakpro untuk dapat mengganti kerugian rakyat Jakarta yang harus menanggung pembayaran ratusan miliar untuk ajang balapan tersebut. (R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pohon durian tumbang dan menimpa rumah warga di Dusun Bangunsari, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Pangandaran, Jawa Barat akibat hujan deras disertai angin kencang, Selasa (7/2/2023).

Kepala Desa Karangkamiri, Agus Salim mengatakan, rumah yang tertimpa pohon durian tersebut adalah milik Dadan Wardani warga Rt 07 Rw 02 Dusun Bangunsari.

“Kejadiannya sekitar jam 15.30 sore tadi, saat ada hujan dan angin kencang,” kata Agus kepada harapanrakyat.com, Selasa (7/2/2023).

Baca Juga : Pohon Tumbang di Purwaharja Kota Banjar, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

Menurut Agus, pohon durian yang tumbang itu mengakibatkan bagian atap rumah milik Dadan mengalami kerusakan.

“Beruntung saat kejadian pemilik rumah sedang berada di warung miliknya yang tidak jauh dari rumah tersebut, sehingga tidak menimbulkan korban,” jelasnya.

Sampai saat ini, pemilik rumah dan warga sekitar belum mengevakuasi pohon tersebut, mengingat kondisi masih hujan dan sudah gelap.

“Pohon durian yang menimpa rumah itu baru akan kita evakuasi besok pagi,” ungkapnya.

Agus melanjutkan, untuk sementara pemilik rumah saat ini tinggal di warung, sambil menunggu perbaikan.

“Kejadian ini juga sudah kita laporkan ke BPBD Kabupaten Pangandaran untuk penindakan lebih lanjut,” tambahnya.

Baca Juga : Hujan Deras Sebabkan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Pangandaran

Sementara itu, Agus mengaku, pihaknya sering mengingatkan masyarakat agar menebang pohon yang berdekatan dengan pemukiman.

“Tujuannya supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, terlebih saat ini sering terjadi tiupan angin kencang.” Pungkasnya. (Enceng/R12/HR-Online/Editor-Rizki)