harapanrakyat.com,- Kepala Dinas Pendidikan Ciamis, Asep Saeful Rahmat menyebut Kabupaten Ciamis masih kekurangan guru untuk tahun 2023. 

“Kekurangan guru saat ini cukup banyak, kita masih tetap berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, dari Pusat mengangkat PPPK. Angkatan I dan II Ciamis sudah mendapatkan 1.600 orang, yang lagi proses 1.050 orang,” katanya, Rabu (22/2/2023).

Asep berharap setiap tahun ada lagi Kouta untuk PPPK, pasalnya yang pensiun setiap tahunnya juga cukup tinggi. Jadi ketika diisi misalnya 2.600 saat ini, tapi 2-3 tahun kekosongan itu akan terus ada, karena masih ada yang pensiun.

“Paling banyak kekurangan itu untuk guru kelas, untuk guru PAI juga masih kekurangan yakni sebanyak 458. Jadi rata-rata pensiunnya itu sangat luar biasa,” ucapnya.

Baca Juga: Menyikapi Isu Penculikan Anak, Ini Langkah yang Dilakukan Disdik Ciamis

Selain kekurangan guru, Asep menyebut sekolah di Kabupaten Ciamis juga masih ada yang kekurangan kepala sekolah. Tadinya kekurangan 208, baru terisi 174, sehingga masih kurang 34 kepala sekolah.

“Kepala sekolah juga ada yang kosong, kurang lebih ada 34 sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah definitif,” ucapnya.

Asep menambahkan, dalam upaya mengatasi kekurangan guru saat ini, untuk sementara di sekolah-sekolah di Kabupaten Ciamis masih menerima atau masih ada guru honorer yang belum terangkat sebagai guru PPPK.

“Untuk sementara ini, setiap sekolah di Kabupaten Ciamis masih menerima dan masih ada guru honorer yang belum terangkat sebagai PPPK,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Komplotan pencuri setrika beraksi di sebuah toko di Jalan Letkol Jaelani, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (21/2/2023) kemarin. Bahkan, aksi pencurian di Tasikmalaya ini pun terekam kamera CCTV. 

Dari rekaman CCTV itu, terlihat komplotan pencuri lainnya mengalihkan karyawan toko. Kemudian seorang ibu-ibu langsung beraksi memasukan dua buah setrika ke dalam rok yang dipakainya.

Baca juga: Seorang Anak Perempuan di Tasikmalaya Diduga Dirudapaksa Tetangganya Hingga 10 Kali

Usai berhasil membawa barang curiannya, ibu-ibu ini pun langsung berjalan keluar, namun tidak sedikit pun terlihat kalau di dalam roknya membawa dua buah setrika yang masih terbungkus dus hasil curian. 

Kemudian, pelaku langsung naik motor seorang lelaki yang sudah menunggu di depan toko dan langsung tancap gas.

Pemilik Toko Linda mengatakan, pelaku hanya berhasil membawa dua buah setrika dengan harga totalnya RP 500 ribu lebih. 

Sementara untuk yang lainnya berdasarkan rekaman CCTV tidak ada yang hilang.

“Mereka datang berbarengan gunakan 3 motor. Selang beberapa menit masuk, yang lain teman pencuri itu mengalihkan pegawai toko, biar kita tidak fokus mungkin yah. Saat kita lengah, langsung ibu – ibu itu mengambil barang setrika itu,” katanya, Rabu (22/2/2023).

Menurut Linda, barang yang diambil itu berada di depan, kemudian pencuri langsung mengambil dua buah setrika dan memasukkan ke dalam rok.

Sebelumnya, kata Linda, kejadian tersebut pernah terjadi. Namun pelaku tidak berhasil membawa barang. 

“Kali ini para pelaku tidak terlihat wajahnya, karena pakai masker. Saya yakin kalau yang kemarin itu merupakan pencuri sebelumnya yang akan beraksi. Kita belum laporan ke Polisi,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Pemkot Bandung menambah stok beras pada operasi pasar beras medium menjadi 20 ton di setiap titiknya. Operasi pasar tersebut digelar di Kecamatan Antapani, Kiaracondong, Bandung Kidul, dan Cibiru.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, sebelumnya pasar murah beras medium menyalurkan 10 ton beras untuk masing-masing kecamatan.

“Ada juga yang 20 ton tapi tidak banyak, dan Pak walikota mendukung ini. Akhirnya semua kecamatan itu mendapatkan alokasi 20 ton beras,” ungkapnya seusai meninjau lokasi Operasi Pasar di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga : Disdagin Kota Bandung Mulai Distribusikan MinyaKita

Menurutnya, harga yang dibandrol tetap sama yakni Rp 8.500 per kilogram atau Rp 42.500 per 5 kilogram.

“Tadi saya dengar sudah ada yang Rp 13 ribu per kilogram. Tapi saat pasar murah ini, tetap kita jual Rp 8500. Alokasi untuk satu orang rata-rata maksimal belanja 10 kg beras,” katanya.

Lebih jauh, agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat pasar murah, maka pihak kecamatan pun memperketat persyaratannya.

“Kita lihat di Antapani itu seperti Pemilu. Yang sudah antri, panitia mencelupkan jari pembeli ke tinta agar tidak ada yang berulang. Sedangkan di Kiaracondong, menggunakan kupon. Kalau tanpa kupon, maka tidak bisa beli,” tuturnya.

Selain itu, warga yang datang harus membawa KTP sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Hal tersebut, untuk mencegah warga lain masuk dan membeli beras di kecamatan yang sedang diadakan operasi pasar.

Pendistribusian Beras Operasi Pasar Belum Ideal

Ia mengakui, pendistribusian jumlah beras dalam operasi pasar tersebut, belum ideal untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Namun, ia mengatakan, operasi pasar itu tepat sasaran karena langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga : Gelar Operasi Pasar Murah, Pemkot Bandung Salurkan 600 Ton Beras

“Misalnya di Kelurahan Babakan Sari, jumlah penduduknya itu hampir 40 ribu jiwa dan itu baru satu kelurahan” ujarnya.

Ema berharap, masyarakat menyadari jika kegiatan ini untuk kesejahteraan bersama. Jangan sampai ada yang mencari keuntungan pribadi semata.

“Maka kita berharap jangan sampai ada joki karena potensi itu bisa saja terjadi. Di sini sudah ada koordinasi yang maksimal bersama unsur terdekat dengan masyarakat yakni RT dan RW,” ucapnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap penyebab tingginya harga beras di tingkat pengecer yang ada di pasar tradisional Kota Banjar hingga melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Kepala Dinas KUKMP Edi Herdianto, melalui Kabid.Perdagangan Irman Hermana, mengatakan, saat ini untuk komoditas beras, harga di tingkat pasar masih di atas harga eceran tertinggi (HET), khususnya beras medium.

Salah satu faktornya karena wilayah Banjar sekarang ini baru akan memasuki masa panen pada akhir bulan Februari mendatang. Masa panen tersebut juga baru untuk sawah tadah hujan.

“Harga beras khususnya beras medium masih di atas HET. Sekarang ini baru akan memasuki masa panen di akhir bulan Februari mendatang,” kata Irman kepada harapanrakyat.com, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga: Harga Beras di Kota Banjar Masih Mahal, Kapan Turun?

Lanjutnya menjelaskan, selain pemantauan harga juga dilakukan operasi pasar terutama untuk beras SPHP dari Bulog. Hal ini sebagai upaya intervensi dari pemerintah dalam stabilisasi pasokan dan harga beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun terkait pedagang di pasar Kota Banjar yang kiosnya disambangi Gubernur Jabar merupakan kios beras pengecer. Beras yang dijual di kios tersebut meliputi beras wangi (Cianjuran), beras ketan, dan beras merah.

“Untuk kios beras yang tadi ditanya oleh Pak Gubernur itu merupakan kios beras pengecer, dan beras yang dijual d Kios tersebut beras wangi (Cianjuran), beras ketan, beras merah,” katanya.

Harga Beras di Kota Banjar Tinggi, Harga Cabai Masih Wajar

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait kenaikan harga cabai rawit untuk komoditas tersebut naik Rp 2 ribu menjadi Rp 70 ribu per kilogram dibandingkan harga sebelumnya yaitu Rp 68 ribu per kilogram.

Menurutnya, naiknya harga cabai rawit tersebut terjadi karena faktor musim hujan yang tengah melanda daerah pemasok (daerah Jawa). Sehingga menyebabkan produksi cabai rawit menurun dan mempengaruhi harga di tingkat pasar.

Meski begitu, kata Irman, kenaikan yang terjadi untuk harga komoditas cabai rawit tersebut masih dalam batas kewajaran. Kenaikan harga cabai tersebut masih di kisaran 2 persen.

“Harga cabai rawit naik karena musim hujan di daerah pemasok sehingga mengurangi supplai barang. Kenaikannya masih di kisaran dua persen dan masih dalam batas kewajaran,” pungkasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kepala Bagian Hukum Setda Ciamis, Jabar, Deni Wahyu Hidayat SH MH, menanggapi soal perseteruan antara Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB) dengan PTPN VIII Batulawang.

Hal itu menyusul adanya aksi dari pihak HMPKB, yang memasang spanduk di areal lahan garapan PTPN VIII Batulawang di Desa Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi.

Pihak HMPKB, menuntut PTPN VIII Batulawang menghentikan aktivitasnya, sampai proses tuntutan mereka terealisasi.

Deni mengatakan, sebenarnya pada bulan September 2022 lalu, telah diadakan pertemuan antara Pemda, Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB), pihak PTPN VIII Batulawang dan juga BPN.

Pada saat itu, pihak Pemda melalui Bupati Ciamis, meminta PTPN VIII Batulawang untuk memberikan lahan sebesar 20 persen dari total keseluruhan lahan garapan.

“Hal itu sesuai dengan amanat PP nomor 18 tahun 2021, tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,” ujar Kabag Hukum Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Perseteruan PTPN VIII Batulawang dengan HMPKB Ciamis Kembali Memanas

Kata Deni, saat itu pihak PTPN VIII Batulawang menyetujuinya. Kemudian, pada akhir bulan November 2022, pihak PTPN memberikan surat tanggapan soal permintaan Pemda Ciamis atas hak garapan warga yang 20 persen.

Dalam surat itu, pihak PTPN VIII menyambut baik permohonan Pemda Ciamis untuk memanfaatkan sebagian lahan HGU (Hak Guna Usaha) PTPN Batulawang, dalam rangka penyediaan lahan garapan kebun masyarakat.

Namun ada proses yang harus ditempuh terlebih dahulu. Salah satunya harus menyampaikan rencana penggunaan lahan. Kemudian menyampaikan daftar petani (calon penggarap) dan membuat surat pernyataan dari masing-masing petani (calon penggarap).

“Bahkan dalam surat tanggapan itu, pihak PTPN menyertakan pula format blangko surat pernyataan. Jadi petani tinggal mengisi dan menandatanganinya,” kata Deni.

Lanjut Deni, saat semua proses tersebut sedang ditempuh, muncul kembali riak di kalangan Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB), yang justru meminta semua lahan HGU PTPN VIII Batulawang sekitar 500 hektar lebih, semuanya digarap masyarakat.

“Padahal Pemda sudah berupaya memperjuangkan hak masyarakat yang 20 persen. Tapi sekarang malah meminta semua lahan HGU yang sedang digarap PTPN VIII Batulawang,” ucapnya.

HMPKB Ciamis Persoalkan HGU PTPN VIII Batulawang

Terkait Hak Guna Usaha (HGU) lahan PTPN VIII Batulawang yang dipersoalkan HMPKB karena sudah habis tahun 2020, Deni menyebut itu merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Pasalnya, berdasarkan keterangan dari PTPN VIII Batulawang, pada tahun 2018 pihak PTPN sudah mengajukan perpanjangan HGU ke Kementerian ATR/BPN.

“Namun karena beberapa alasan, termasuk pandemi Covid-19, proses perpanjangan HGU nya belum juga rampung,” jelas Deni.

Ia pun mengimbau masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu (HMPKB), agar bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan gegabah. Termasuk dengan adanya ancaman penebangan tegakan pohon milik PTPN, jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Jangan melakukan upaya upaya yang berpotensi menjadi pidana,” ungkapnya.

Deni meminta masyarakat agar bersabar dan menempuh semua proses, agar upaya memanfaatkan lahan 20 persen oleh masyarakat bisa segera terealisasi. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Jalan menuju objek wisata Cipanas Gunung Galunggung Tasikmalaya yang berada di Kampung Pasanggrahan, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak parah. Warga pun minta pemerintah turun tangan.

Pantauan di lapangan, jalur dari Kota Tasikmalaya ke obyek wisata tersebut terlihat rusak parah. Sementara lubang jalan yang dalam tersebut tidak terlihat lantaran tertutup air hujan yang menggenang.

Baca juga: Unik, Wisata Jalan Berlubang di Tasikmalaya, Bentuk Sindiran ke Pemerintah

Zamzam, salah satu pengendara motor asal Kota Tasikmalaya mengaku kapok melintas jalur tersebut. 

“Kapok saya paka lewat jalan ini, rusak parah lubangnya tidak kelihatan tertutup air hujan. Saya sampai sakit perut digojlok jalan rusak ini,” katanya Rabu (22/2/2023).

Zamzam berharap agar pemerintah segera memperbaikinya. Apalagi jalur tersebut merupakan akses menuju objek wisata Galunggung yang paling dekat dari arah Kota Tasikmalaya.

“Perbaiki secepatnya. Kasihan pemotor yang melintas, apalagi kalau ada yang urgent melewati jalan ini, aduh. Heran ini lah jalannya rusak parah begini,” ungkapnya.

Ketua RT setempat Eman mengatakan, jalan tersebut sudah 5 tahun lamanya rusak parah. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan.

Sebetulnya, kata Eman, pada tahun 2021 lalu sudah mau ada perbaikan. Bahkan, pemborong pun sudah menyiapkan berbagai alat untuk mengaspal. 

“Namun, anehnya perbaikannya malah tidak jadi. Padahal, jalan di sebelahnya, yakni jalan Mangin mendapat perbaikan,” katanya.

Warga pun sudah melakukan berbagai upaya dan usaha, termasuk komunikasi dengan pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

“Kita sudah komunikasi, tapi dapatnya janji. Padahal sudah tiga kali lebaran lebih, tapi jalan tersebut tidak pernah ada perbaikan sedikitpun,” pungkasnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, N. Wina Sariningsih menilai rendahnya minat warga Kota Bandung terhadap koperasi masih rendah.

Hal itu, kata Wina, lantaran minimnya sosialisasi pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM (KUKM).

Mengingat dari 2,6 juta penduduk Kota Bandung, Jawa Barat, hanya 130 ribu orang menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, warga yang ikut koperasi sekitar 0,05 persen dari jumlah penduduk. 

Baca Juga : Doni Salmanan Ajukan Kasasi Vonis Pengadilan Tinggi Bandung

“Di sini persoalannya minat masyarakat rendah. Kenapa tidak ada optimalisasi sosialisasi, terutama kelebihan dan manfaat dari koperasi,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (22/2/2023). 

Menurutnya, dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan koperasi, menjadikan minimnya minat masyarakat akan koperasi. Padahal koperasi merupakan Soko Guru bagi perekonomian Indonesia. 

“Pemerintah perlu terus menggencarkan sosialisasi akan manfaat dan kelebihan dari koperasi. Sehingga minat masyarakat bergabung menjadi anggota koperasi, terus tumbuh dan meningkat,” ujarnya. 

Sependapat dengan Wina, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah pun melontarkan hal serupa. Ia menuturkan, dengan aktifnya koperasi maka dapat meminimalisir keberadaan rentenir di tengah masyarakat. 

Lebih jauh, saat ini ada sekitar 75 koperasi yang aktif di Kota Bandung. Pihaknya berharap jumlah koperasi semakin bertambah termasuk jumlah anggotanya. 

Baca Juga : Olah 10 Ton Sampah, Pemkot Bandung Luncurkan TPST Berteknologi RDF

Walau demikian, ia menuturkan, koperasi tidak hanya dinilai dari kuantitas tapi juga kualitasnya. Sehingga, koperasi tidak hanya sebatas simpan pinjam tapi juga memiliki program lainnya dalam memberdayakan masyarakat. 

“Kita juga tekankan dari segi kualitasnya, dan kami apresiasi upaya penurunan suku bunga untuk mensejahterakan anggota koperasi. Termasuk membantu mengurangi rentenir di tengah masyarakat,” ucapnya.

“Koperasi yang sehat ditandai dengan jumlah anggotanya, maka kami mendorong agar koperasi dapat menjalankan fungsinya dalam roda perekonomian masyarakat,” Nunung menambahkan. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)