harapanrakyat.com,- Jambore Maskara (Mobil Serba Guna Masyarakat Kampung Juara) yang digelar di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mencetak rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), Sabtu (11/3/2023).

Ratusan Mobil Maskara dari berbagai desa di Jawa Barat dikumpulkan di Lapang Katapang Doyong, Pantai Timur Pangandaran.

Pemprov Jawa Barat sendiri telah memberikan 398 mobil Maskara kepada sejumlah desa. Rencananya pada tahun 2023 ini, akan ada 75 mobil Maskara lainnya yang akan dibagikan kepada desa-desa di Jawa Barat.

Baca Juga: Kabar Baik Buat Warga Pangandaran, Kini Uji KIR Mobil Tak Perlu ke Ciamis

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan, Jambore Maskara di Pangandaran mencetak rekor MURI merupakan suatu kebanggaan masyarakat.

Menurut Uu, mobil Maskara diberikan sebagai hadiah untuk Desa Mandiri. Peningkatan Desa Mandiri sendiri salah satunya diupayakan oleh para kepala daerah.

“Ada peran kepala daerah meningkatkan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal ke Desa Mandiri, tanpa dibantu tidak mungkin bisa meningkat,” katanya saat hadir dalam acara Karnaval SCTV di Pangandaran, Sabtu (11/3/2023).

Uu melanjutkan ada 1.130 Desa Mandiri di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, baru setengahnya menerima mobil Maskara.

“Rekor MURI berprestasi sebagai hadiah untuk masyarakat di Jawa Barat. Sebanyak 1.130 Desa Mandiri setengahnya baru diberi mobil Maskara, selanjutnya ke depan perlu waktu,” ungkap Uu Ruzhanul.

Lebih lanjut Uu Ruzhanul Ulum menambahkan, mobil Maskara multifungsi, bisa digunakan untuk panggung acara, mengantar orang sakit, da keperluan lain sesuai sikon daerahnya masing-masing.

“Mobil Maskara ini multifungsi dan multiguna, bisa dimanfaatkan apa saja tergantung kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,” katanya.

Bupati Pangandaran Apresiasi Jambore Maskara

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan terima kasih Pangandaran ditunjuk sebagai tuan rumah Jambore Maskara. Menurutnya, Jambore Maskara bukan sekedar pemberian mobil saja, tetapi juga memotivasi Desa Mandiri.

“Ini kumpulan desa 50 persen saja di Jawa barat sudah luar biasa. Di Pangandaran baru 14 desa yang mendapatkan mobil Maskara. Sementara ada 93 Desa di Pangandaran masih ketinggalan, perlu inovasi desa untuk maju menjadi Desa Mandiri,” jelas Jeje. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Dosen dan Pengamat Pemerintahan Kota Banjar, Sidik Firmadi mengingatkan pemerintah kota Banjar akan pentingnya peraturan walikota (Perwal) sebagai tindak lanjut atas terbitnya suatu peraturan daerah atau Perda. Salah satunya Perda Bantuan Hukum warga tidak mampu yang baru disahkan oleh DPRD Kota Banjar memerlukan Perwal.

Menurut Sidik, peraturan daerah masih bersifat umum sehingga membutuhkan peraturan walikota (Perwal). Tujuannya untuk mengatur secara rinci mekanisme ketentuan yang sudah tertuang dan diatur dalam Perda.

Baca Juga: Perda Bantuan Hukum Kota Banjar Ditetapkan, Warga Bisa Dapat Bantuan Hukum, Kriterianya?

Apabila Perda tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan walikota/perbub sudah barang tentu perda tersebut menjadi mandul dan tidak akan berjalan secara maksimal.

“Harus ditindaklanjuti dengan Perwal. Soalnya Perda itu tidak mengatur secara rinci. Sulit nanti untuk pelaksanaannya dan berpotensi Perda itu menjadi mandul,” kata Sidik kepada harapanrakyat.com, Sabtu (11/3/2023).

Kriteria Warga Kota Banjar Penerima Bantuan Hukum Sesuai Perda

Sidik mengatakan, setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diatur melalui Perwal sebagai peraturan turunan dari Perda Bantuan Hukum tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kriteria dan persyaratan masyarakat tidak mampu yang akan menjadi calon penerima bantuan.

Berikutnya, juga perlu diatur instansi mana yang berhak memberikan surat keterangan miskin sebagai dasar pemberian bantuan hukum. Apakah dari pihak desa atau dari pihak dinas sosial ataupun lainnya.

Kemudian, lanjut Sidik, berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar untuk membiayai pendampingan hukum. Harus dijelaskan anggaran bantuan setiap kasusnya.

“Misalnya harus ada jumlah pasti berapa anggaran bantuan untuk setiap kasusnya, dan dalam satu tahun berapa jumlah anggaran yang disediakan. Hal ini menjadi sangat penting agar pengelolaan anggaran pemerintah menjadi efektif dan efisien,” kata Sidik.

Lebih lanjut ia mengatakan, lahirnya peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Banjar patut diapresiasi. Karena hal tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakatnya.

Terutama masyarakat tidak mampu yang kesulitan mengakses jasa bantuan hukum (pengacara) karena terkendala keterbatasan secara ekonomi.

“Hadirnya perda bantuan hukum ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan pemerintah memiliki keberpihakan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin yang membutuhkan akses bantuan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar pada Rabu 8 Maret 2023 telah menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk warga tidak mampu. Pelaksanaan atas Perda tersebut masih menunggu terbitnya peraturan walikota atau perwal.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjar, Asep Yani Taruna, mengatakan, untuk menindaklanjuti Perda tentang Penyelenggaraan Hukum tersebut pihaknya menunggu pengajuan rancangan Perwal dari instansi terkait yang membidangi.

Hal itu karena untuk mekanisme pembuatan Perwal teknisnya dari OPD terkait yang mengajukan ke Bagian Hukum. Setelah itu, baru bisa ditindaklanjuti tahap kajian dan sebagainya.

“Terkait perwal itu OPD terkait yang mengajukan ke Bagian Hukum untuk diproses dan itu prosesnya tidak lama,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Warga di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan bayi jenis kelamin perempuan dalam kresek hitam di toilet depan rumah salah seorang warga di Kampung Bojongnangka, Keluarahan Sukamanah, Kecamatan Purbaratu. Kota Tasikmalaya, Sabtu (11/3/2023) malam.

Kondisi bayi malang ini diduga baru dilahirkan 2 jam, lantaran ari-ari masih menempel dalam perut bayi. Beruntung bayi malang tersebut berhasil selamat. Warga bernama Ujang Juhana yang menemukannya langsung membawanya ke Puskesmas Purbaratu.

Ujang Juhana mengatakan, awalnya melihat kresek warna hitam di lantai tepat di pintu masuk toilet. Ia pun kemudian melihatnya dan ternyata ada bayi.

“Gak di kira apa-apa karena ada gerak-gerak dalam kresek, langusng saya ternyata benar saja bayi. Pas diambil tidak ada suaranya hanya gerak-gerak saja,” ungkapnya.

Ujang pun mengaku kaget dengan penemuan bayi dalam kresek hitam tersebut. Sepengetahuannya tidak ada yang hamil di kampungnya.

Baca Juga: Roedjak Bali Tasikmalaya, Makanan Khas Pulau Dewata

“Kaget sekali saya mah kang pas menemukan bayi itu. Saya engga tahu kalau di kampung saya ada yang hamil sebelumnya juga,” katanya.

Sementara itu, Uken Sukendarsih Bidan Puskesmas Purbaratu menjelaskan menurut hasil pemeriksaan luar bayi lahir dalam keadaan prematur. Cirinya kulit dan alat kelaminnya masih belum sempurna.

Kondisi bayi dalam keadaan kedinginan atau hipotermia terlihat dari badannya yang membiru. Pihak Puskesmas langsung memberikan pertolongan dengan memasukannya ke dalam inkubator.

“Setelah kami masukkan ke dalam inkubator dan memberinya oksigen, bayi langsung menangis sedikit tapi masih belum sempurna. Kalau yang ibu hamil semunya udah pada punya suami. Biasanya kalau yang di buang begini diduga hasil hubungan gelap biasanya,” ungkapnya.

Uken menyatakan pihak puskesmas akan merawat bayi yang ditemukan dalam kresek hitam itu semaksimal mungkin.

“Barusan kita melaksanakan pertolongan pertama saja sesuai dengan prosedur,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Kecelakaan kembali terjadi di wilayah Tanjakan Panganten, Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (11/3/2023). Truk pengangkut besi diduga mengalami rem blong hingga masuk ke jurang dengan kedalaman 80 meter.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi dan 2 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Sedangkan truk mengalami kerusakan cukup parah.

Truk pengangkut besi mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Panganten, Pamulihan, Kabupaten Garut. Truk bernomor polisi H 8532 OV, yang dikemudikan Ahmad Munir itu masuk ke dalam jurang sedalam 80 meter. Usai kendaraan yang ia kemudikan diduga mengalami rem blong.

“Ada 3 orang korban, mengalami luka ringan, jadi menurut pengemudi, truk yang ia bawa mengalami rem blong,” kata Iptu Wawan, Kapolsek Pamulihan, Sabtu (11/3/2023).

Selain Ahmad Munir, 2 korban lainya yang merupakan kernet dan penumpang truk yang bernama Ahmad Ansori, dan Lukmansyah.

Baca Juga: Julukan Garut Kota Intan Tercoreng Sampah yang Berserakan

Kapolsek menjelaskan kronologis kecelakaan itu berawal dari truk yang dikemudikan korban, melaju dari arah Garut dengan tujuan Jayanti Cianjur.

“Laka lantas tunggal di Raya Provinsi tepatnya di Kampung Cisandaan, Desa Pananjung di Turunan Panganten. Kendaraan berasal dari Jatilawang Banyumas, dengan memuat besi bulat dengan tujuan Pantai Jayanti,” tambahnya.

Seluruh korban berhasil selamat, namun truk pengangkut besi itu masih sulit dievakuasi. Para korban kini dirawat di puskesmas terdekat. (Pikpik/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Pemkab Pangandaran melalui Disparbud terus berupaya meminimalisir kebocoran wisata. Salah satunya dengan menutup jalan masuk ke kawasan obyek wisata Grand Pangandaran, Jawa Barat, mulai Sabtu (11/3/2023).

Jalan tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum calo tiket sebagai jalan tikus menuju obyek wisata. Sehingga wisatawan bebas masuk tanpa membeli tiket. Selain itu, karena keterbatasan petugas pemungut retribusi.

Wagino, warga Bulak Laut Pangandaran, memprotes penutupan jalan tersebut. Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses jalan umum. Masyarakat sering menggunakan jalan tersebut untuk beraktivitas.

Baca Juga: Tahun 2023, Pemkab Pangandaran Targetkan Bangun 100 Masjid

“Kalau memang buat wisata tinggal buat pintu tiket saja kan bisa. Ini sangat mengganggu saya harus muter pulang ke rumah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari mengungkapkan alasan penutupan jalan tersebut. Menurutnya jalan itu kerap menjadi jalan tikus menuju obyek wisata Grand Pangandaran oleh oknum calo tiket.

“Intinya tanah itu bukan pintu masuk milik Pemda. Dan juga jalan tersebut sering digunakan oleh oknum calo tiket yang membawa tamu masuk ke obyek wisata Pantai Pangandaran. Tidak membeli tiket,” kata Tonton Guntari.

Tonton Guntari menambahkan surat jelas permohonan sudah ditujukan ke PT Pancajaya Makmur Bersama (Grand Pangandaran). Perihal penutupan jalan akses masuk ke obyek wisata Pantai Pangandaran.

“Saya berfikir jalan itu sering jadi jalan tikus oleh oknum. Itu memang bukan jalan umum tapi jalan komplek. Kan gak ada pemukiman, ada pun kalau ada yang tinggal di sekitar situ cari jalan lain,” ungkap Tonton Guntari.

Wisatawan dan oknum calo tiket biasanya menjebol pintu saat subuh, kemudian memasukan bus ke obyek wisata tanpa melalui pintu tiket (Tol gate).

“Prinsipnya penutupan jalan tersebut sering jadi jalan tikus oleh oknum karena keterbatasan personil penunggu tiket tidak bisa 24 jam. Kalau masyarakat silahkan dan atas seijin yang pemilik tanah mau ada jalan motor atau mobil,” jelasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Kreativitas kesenian manuk janur asal Desa Cibeureum, Kota Banjar, Jawa Barat, meraih prestasi juara 3 dalam ajang karnaval kreativitas optimalisasi fungsi layanan mobil aspirasi masyarakat juara atau Maskara.

Ajang kreativitas optimalisasi layanan mobil masyarakat tersebut digelar Pemprov Jawa Barat. Berlangsung di Kabupaten Pangandaran 10-11 Maret 2023.

Kepala Desa Cibeureum Yayan Sukirlan mengatakan, butuh persiapan beberapa hari untuk membuat perlengkapan kesenian manuk janur tersebut. Hingga akhirnya dapat mengikuti ajang karnaval dan meraih juara 3.

Menurutnya, dengan berpartisipasi dalam ajang tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta mengenalkan kesenian daerah dari setiap masing-masing kabupaten/kota.

“Empat hari kami menyiapkan untuk berpartisipasi jambore ini. Tentunya ini menjadi motivasi kami memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yayan, Sabtu (11/3/23).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Banjar Wawan Gunawan mengapresiasi atas kreativitas layanan mobil Maskara menggunakan kesenian Manuk Janur dari Desa Cibeureum tersebut.

Terlebih, peserta berasal dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

“Tentunya ini prestasi yang membanggakan dan harus ditingkatkan. Apalagi acara jambore ini sangat meriah bersaing dengan kabupaten/kota yang lain,” kata Wawan.

Baca Juga: Kreatif, Warga Kota Banjar Ini Jadikan Limbah Oli Bekas Alternatif Bahan Bakar Memasak

Ada pun kriteria yang menjadi penilaian panitia yaitu terkait kreativitas dekorasi, kondisi kendaraan, dan pemanfaatan kendaraan,” katanya menambahkan.

Layanan mobil Maskara dengan kreativitas Manuk Janur ini mewakili Kota Banjar karena kesenian manuk janur sudah terbukti dan memiliki pretasi tingkat nasional.

Sehingga perlu dikenalkan kepada masyarakat luas agar kesenian manuk janur sebagai ikon daerah Kota Banjar terus berkembang. Sehingga bisa berprestasi di berbagai kegiatan pentas seni dan budaya.

“Momentum yang bagus ini merupakan kesempatan kita untuk mengenalkan kepada publik bahwa Banjar memiliki ikon kesenian daerah,” katanya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Memastikan kesiapan Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat salah satu lokasi Piala Dunia U20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pengecekan venue.

Sebelum menginjakkan kaki di venue Stadion Si Jalak Harupat, Erick Thohir melakukan pemeriksaan venue Stadion Jakabaring, Palembang Sumatera Selatan, di hari yang sama.

Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Panitia Penyelenggara FIFA U20 World Cup 2023, melakukan pemantauan langsung untuk memastikan renovasi venue Stadion Si Jalak Harupat berjalan sesuai jadwal sesuai rekomendasi FIFA.

Baca Juga : Wasit di Ciamis Dikeroyok Suporter sampai Masuk RS, Kenapa?

Ia mengaku, sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam Piala Dunia U20 itu, pihaknya melakukan pengecekan langsung. Hal itu sebagai bentuk pendampingan untuk mengantisipasi berbagai kendala.

“Kita bisa perbaiki sedini mungkin,” ungkap Erick di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu (11/3/2023).

Persiapan Piala Dunia U20, PSSI Periksa Stadion Lain 

Seusai memantau venue Stadion Si Jalak Harupat, kata Erick, ia bersama rombongan akan bertolak ke venue Stadion Manahan, Solo Jawa Tengah pada Minggu (12/3/2023).

Kemudian pada Minggu sore, langsung menuju Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar Bali. Lalu berlanjut lagi pada hari Senin 13 Maret 2023 untuk mengecek kesiapan venue Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur.

“Sorenya di Jakarta untuk cek Stadion Utama Bung Karno,” kata Erick.

Erick mengatakan, agenda rombongan PSSI sangat padat karena mepetnya jadwal Piala Dunia U20. FIFA sendiri akan kembali melakukan pengecekan stadion terpilih untuk venue Piala Dunia U20 itu.

Baca Juga : Kapan TPPAS Legok Nangka Bandung Beroperasi?

Rencananya, kata Erick, kunjungan tim FIFA pada 21 hingga 27 Maret 2023. Indonesia, lanjut Erick, sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 semua persiapan panitia termasuk kesiapan venue harus sudah pasti.

 “Ketika pihak FIFA hadir di sini, sulit bagi kita ketika mereka sudah ambil keputusan untuk menyatakan tidak. Oleh karena itu persiapan kita harus matang,” tutur Menteri BUMN itu. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

Viral warga Suriah punya KTP Ilegal di Bali menghebohkan netizen baru-baru ini. Banyak orang penasaran dengan kronologinya, mulai dari motif pembuatan KTP palsu tersebut hingga dugaan adanya keterlibatan aparat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Artabrata mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut.

Terdapat dua warga negara asing (WNA) yaitu Muhammad Zghaib bin Nizar asal Suriah dan Rodion Krynin asal Ukraina yang memiliki KTP illegal.

Kronologi Warga Suriah Punya KTP Ilegal di Bali Viral

Nama Agung Nizar Santoso alias Zghaib terdaftar secara online sejak 26 November 2021 sebagai pindahan dari I Ketut Steyer Wibisana. Akan tetapi, permohonan tersebut kurang lengkap sehingga operator mengembalikannya kepada pemohon.

Pada 16 Juni 2022, pemohon kembali mengajukan penerbitan (Kartu Keluarga) KK baru. Menyusul setelah itu, KK baru terbit pada 20 Juni 2022.

Baca Juga: Viral Pernikahan di Gang seperti Hotel Mewah, Dekor ala Bintang Lima

Berawal dari Pengajuan KK Baru

Warga Suriah punya KTP ilegal di Bali dengan membuat KK baru. Artabrata mengatakan, KK baru tersebut diterbitkan karena pemohon sudah melengkapi persyaratan.

“Pemohon atas nama I ketut Steyer Wibisana diproses karena telah melengkapi persyaratan dokumen di aplikasi Taring Dukcapil,” ungkapnya.

Berhubung syaratnya sudah lengkap, pemohon bisa mengambil KK baru setelah terbit. Selanjutnya pada 13 September 2022, Disdukcapil menerima permohonan permohonan pencatatan biodata WNI dari yang bersangkutan.

Akan tetapi, permohonan tersebut kurang lengkap karena pemohon belum memberikan lampiran cek iris mata. Baru kemudian pada hari berikutnya, pemohon kembali mengajukan permohonan yang sama karena dokumen sudah lengkap.

Diunggah Lewat Taring Dukcapil

Proses selanjutnya Zghaib mengajukan permohonan pencatatan kelahiran WNI dan memecah KK atas nama Agung Niza Santoso pada 20 September 2022. Hal itu dilakukan setelah Zghaib punya KK, e-KTP, dan biodata yang terdaftar. Dengan demikian, warga Suriah ini punya KTP ilegal di Bali.

Permohonan selesai karena berkasnya lengkap dan sesuai syarat. Melihat kronologi di atas, semua dokumen diunggah melalui aplikasi Taring Dukcapil. Oleh karena itu, Disdukcapil langsung memproses dan menerbitkan permohonan yang bersangkutan.

Namun berdasarkan verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA), terdapat indikasi upaya memalsukan identitas yang bersangkutan. Karena itu pada 20 Februari 2023, identitas Zhgaib pun diblokir.

Baca Juga: Viral Blackpink Jajan di Indonesia, Ternyata…

Pemecatan Staf yang Terlibat

Atas kejadian itu, Artabrata mengajak semua kaling/kadus dan perbekel di Kota Denpasar untuk berperan aktif dalam mengawasi penerbitan dokumen kependudukan.

Termasuk rekomendasi pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil seperti KK, e-KTP, akta kelahiran, dan sebagainya.

Terkait kasus warga Suriah punya KTP ilegal di Bali, Artabrata menghormati proses hukum yang berlaku. Sesuai informasi, telah dilakukan pemecatan untuk staf Kecamatan Denpasar Utara yang terlibat.

Penahanan terhadap warga Suriah ini sudah dilakukan sejak 15 Februari 2023 lalu. Zhgaib sudah berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Sementara itu, Polda Bali sedang memeriksa lima saksi untuk kasus ini. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)