harapanrakyat.com,- Pembangunan Revitalisasi Alun-alun Kabupaten Ciamis akan mulai dilaksanakan bulan Maret 2023. Pembangunan kontruksi ini menelan anggaran sebesar Rp 11.597.000.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Pelaksanaan pembangunan revitalisasi Alun-alun Ciamis sendiri dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai 5 September 2023, kurang lebih sampai 180 hari kalender.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Permukiman dan Kawasan Provinsi Jawa Barat, Tri Budi Hendryanto pada kegiatan sosialisasi Revitalisasi, di Aula DPUPRP Ciamis, Jumat (10/3/2023).

Menurut Tri, di Alun-alun Ciamis akan ada sarana umum para pengunjung. Antara lain ruang permainan anak, ruang perpustakaan dan lain-lain.

“Tugu Pahlawan akan tetap ada. Nantinya akan ada toilet dan tempat permainan anak serta perpustakaan,” tuturnya.

Baca Juga: Dorong UPZ Tertib Administrasi, Baznas Ciamis Gelar Pelatihan Operator Pelaporan Zakat

Tri mengatakan, pada pembangunan Alun-alun Kabupaten Ciamis ini tidak akomodir untuk para PKL. Namun Pemerintah Kabupaten Ciamis sendiri berencana akan bangun seperti tempat kuliner.

“Untuk sekarang ini revitalisasi Alun-alun Ciamis tidak mengakomodir para PKL. Pasalnya, konsep awalnya itu pembangunan ini terpisah sarana perekonomian,” katanya.

“Dari Pemkab Ciamis sendiri itu berencana bangun seperti halnya tempat kuliner yang lokasinya itu di sekitar Billboard. Untuk bunga Raflesia itu masih tetap ada,” tambahnya.

Tri menjelaskan, dalam Revitalisasi saat ini, Alun-alun nantinya juga akan menyatu demi keamanan pengunjung.

“Jadi jalan sekarang ini akan jadi plaza baru. Nantinya jadi satu, sehingga tidak terpisahkan oleh jalan lagi seperti saat ini,” jelasnya.

Tri menambahkan, arahan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang meminta untuk revitalisasi ini harus senada. Hal tersebut supaya menunjang kegiatan Masjid Agung Ciamis.

“Untuk tema revitalisasi ini lebih ke khas Ciamis, kalau arahan dari Gubernur Jabar itu untuk tidak banyak warna, jadi agar senada, Alun-alun Ciamis menunjang Masjid Agung Ciamis,” pungkasnya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menanggapi soal maraknya kasus leptospirosis di Jawa Barat beberapa waktu terakhir ini.

Leptospirosis merupakan salah satu penyakit yang bersumber dari kencing tikus. Penyakit ini pun dapat mengancam nyawa penderitanya jika terlambat memberikan penanganan medis.

Sebagai informasi, selama tahun 2022 hingga Maret 2023 ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat, sebanyak 35 pasien leptospirosis di Jawa Barat meninggal. Pasien meninggal terbanyak dari Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga : Pangandaran Jadi Wilayah Terbanyak Kasus Kematian Akibat Penyakit Leptospirosis

Menurut Uu, alasan satu-satunya kasus penyakit leptospirosis itu adalah masalah sampah dan kebersihan. Ketika kebersihan baik di rumah maupun lingkungan sekitar terabaikan, maka dengan sendirinya akan menjadi sarang tikus.

“Masalahnya (timbul penyakit leptospirosis), ada pada sanitasi lingkungan. Tikus tidak akan datang ke tempat yang bersih. Kemudian, buang sampah jangan sembarangan,” tutur Uu di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (13/3/2023).

Untuk itu, Uu meminta masyarakat hingga level RT untuk bergerak membasmi tikus ini. Masyarakat jangan pernah beranggapan penyebaran penyakit itu hanya terjadi di daerah lain.

“Saya berharap ada gerakan dari pemerintah sampai tingkat RT, RW untuk membasmi tikus mengantisipasi penyakit leptospirosis. Jangan punya anggapan, di batur di urang moal (Itu terjadi di tempat lain, di tempat kita tidak). Jangan seperti itu,” ucapnya.

Dinkes Uraikan Data Kasus Penyakit Leptospirosis di Jawa Barat

Terkait itu, Kabid P2P Dinkes Jawa Barat, Rochayadi mengatakan, sebanyak 33 kasus kematian akibat leptospirosis terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, dari Januari hingga Desember 2022.

“Yang terlaporkan sebanyak 189 kasus dan yang meninggal 33 orang selama periode tahun 2022,” ujar Rochayadi.

Menurutnya, kasus leptospirosis terbanyak terjadi di Kabupaten Pangandaran, menyusul Kota Tasikmalaya, dan wilayah Bandung raya.

Baca Juga : Pemkab Pangandaran Klaim Kasus Kematian Akibat Leptospirosis Tahun 2023 Menurun

Ia melanjutkan, meski beragam upaya pencegahan yang telah ia lakukan, namun hal itu belum sepenuhnya berhasil menghilangkan leptospirosis di Jawa Barat. Pasalnya, sejak Januari hingga Februari 2023, pihaknya masih menemukan kasus serupa di Jawa Barat.

Bahkan pada periode awal 2023 itu, sudah terjadi dua kasus kematian dengan suspek leptospirosis ada sekitar 10 kasus. 

“Dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, tujuh daerah di antaranya terbilang cukup tinggi dengan rasio rata-rata satu kasus leptospirosis di Jawa Barat dalam tiga bulan terakhir ini,” ungkap Rochayadi. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Pusat Distribusi Pangan (PDP) Pemprov Jabar harus mampu menjaga inflasi demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, Provinsi Jawa Barat telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Pangan.

Perda tersebut bertujuan mengendalikan harga serta meminimalisir terjadinya inflasi di Jawa Barat. Dengan demikian, petani pun akan menjadi lebih sejahtera.

Baca Juga : Wagub Jawa Barat Sikapi Kekerasan Antar Pelajar di Bogor

“Sebetulnya, Perda Pusat Distribusi Pangan ini pernah disosialisasikan pada saat masih menjadi rancangan perda,” ungkap Daddy di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (13/3/2023).

Perda tersebut, kata Daddy, mengatur pusat distribusi pangan yang dimiliki BUMD Provinsi Jawa Barat. BUMD tersebut nantinya akan menampung seluruh hasil pertanian di Jawa Barat untuk mengendalikan harga pasar.

“Saat panen tiba, pusat distribusi pangan ini wajib membeli hasil pertanian dari petani ketika harga jual anjlok dengan harga layak. Ketika terjadi kekurangan bahan pertanian misalnya sayuran di masyarakat, maka pusat distribusi ini wajib menjual kembali dengan harga wajar,” kata Daddy.

Pusat Distribusi Harus Berikan Keamanan Bagi Petani dan Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Daddy juga mengharapkan, pusat distribusi pangan ini memberi rasa aman bagi petani dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Saat panen tiba, kata Daddy, petani tidak perlu khawatir hasil pertaniannya tidak laku. Petani bisa menjualnya ke pusat distribusi.

Dalam kesempatan itu, Daddy menjelaskan jika pusat distribusi ini sudah ada di Kabupaten Purwakarta. Namun, tentu harus memiliki cabang yang ada di kabupaten/kota lainnya.

Baca Juga : Pangandaran Contoh Daerah Pemekaran Paling Sukses di Jabar, Ini Alasannya

“Tidak mungkin juga petani dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat semuanya secara langsung mengirimkan produksi pertaniannya ke pusat distribusi di Purwakarta,” tuturnya.

Dengan adanya pusat distribusi ini, lanjut Daddy, merupakan salah satu upaya agar harga dan distribusi barang di Jawa Barat lebih terkendali. Dengan demikian, tidak akan terjadi kelangkaan barang di pasar serta inflasi lebih bisa terkendali.

“DPRD Jabar harus terus melakukan fungsi pengawasan terkait perda ini secara kontinyu. Selain itu, secara teknis, DPRD Jabar juga harus secara intens berkomunikasi dengan semua stakeholders terkait agar implementasi Perda Pusat Distribusi Pangan ini lebih maksimal,” ucap Daddy. (Ecep/R13/Hr Online)

harapanrakyat.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rhuzhanul Ulum angkat bicara soal terjadinya kekerasan antar pelajar belakangan ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tiga korban meregang nyawa setelah terlibat kekerasan antar pelajar di Kabupaten dan Kota Bogor dalam sepekan terakhir.

Uu menyesalkan kejadian kekerasan pelajar itu. Ia berharap seluruh pihak untuk sama-sama bertanggung jawab.

Baca Juga : DPRD Jawa Barat Prihatin Kalangan Pelajar Terlibat Kriminalitas

“Karena keamanan Jawa Barat bukan hanya tanggung jawab kepolisian, TNI, atau pemerintah. Melainkan seluruh kalangan terutama masyarakat,” ungkap Uu di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (13/3/2023).

Uu menjelaskan, peran serta masyarakat sesungguhnya tidak ada keterbatasan dalam mengamankan lingkungan sosial. Seperti halnya menjaga dari terjadinya kekerasan antar pelajar itu. Karena masyarakat, kata Uu, ada di setiap tempat.

“Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat kalau ada tindakan dan gerakan anak muda yang meresahkan, tolong harus ditindak,” tuturnya.

Namun, kata Uu, tindakan masyarakat itu jangan sampai melawan hukum. Cukup dengan menghentikan aksi kekerasan dan mencegah tindakan berbahaya.

Selain peran masyarakat, kata Uu, terpenting adalah peran orang tua yang harus senantiasa mendidik putra dan putrinya termasuk pendidikan yang bersifat ukhrawi. Hal itu lantaran pendidikan anak tidak cukup hanya yang bersifat duniawi.

“Harus ada penyeimbangnya, yaitu pendidikan ukhrawi. Tolong sisakan dua-tiga menit ada pesan moral dan akhlak,” ungkap Uu.

Ia berharap, dinas pendidikan di semua level pemerintahan Jawa Barat mengevaluasi tindakan kekerasan pelajar ini.

“Kalau tidak ada evaluasi, nanti tidak ada gerakan yang lebih baik. Menurut saya, pelajar hari ini tergantung pelajar itu sendiri, ada yang lebih baik,” ucap Uu.

Baca Juga : Terlibat Tawuran, Lima Pelajar Diamankan Polsek Parung Bogor

Masih adanya kalangan pelajar terlibat kasus kejahatan jalanan hingga kriminalitas lainnya, menandakan metode pembelajaran dan edukasi kepada para pelajar belum berjalan efektif.

DPRD Prihatin Masih Terjadi Kekerasan Pelajar di Jawa Barat

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengaku prihatin dan geram masih terjadinya kekerasan antar pelajar ini.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu salah seorang pelajar SMK tewas seketika setelah mengalami penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok pelajar lainnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Korban mengalami luka bacokan senjata tajam di bagian leher dan pipi. Akibatnya korban tewas saat dalam perjalanan menuju RS FMC Kabupaten Bogor.

“Kami sangat prihatin dan marah dengan semakin maraknya tindakan yang tidak seharusnya oleh para pelajar, apalagi sampai menghabisi nyawa orang,” ungkapnya. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan operator pelaporan zakat, untuk UPZ Kecamatan se Kabupaten Ciamis.

Kegiatan itu digelar dua hari Senin-Selasa (13-14/3/2023) di gedung Islamic Centre Ciamis.

Wakil Ketua III bidang keuangan dan pelaporan Baznas Ciamis, H Didin Sa’adudin mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan tertib administrasi di tingkat UPZ Kecamatan.

“Para pesertanya adalah pengurus UPZ Kecamatan yang paham terhadap IT,” ujar H Didin.

Lanjutnya, saat ini Baznas Ciamis tengah melaksanakan optimalisasi zakat, infak dan sodaqoh. Hal itu harus diimbangi dengan pelaporan dan pengadministrasian yang baik dan sesuai akuntansi keuangan Baznas.

“Intinya Baznas Ciamis berusaha agar zakat, infak dan sodaqoh dari masyarakat itu tercatat dengan baik, sesuai dengan syariat dan perundang-undangan,” katanya.

Baca juga: Resmikan Hasil Pembangunan Rutilahu, Ketua Baznas Ciamis Ajak Masyarakat Tingkatkan Zakat

H Didin menyebut, pelaporan berbentuk administrasi akuntansi sangat penting, terutama dalam laporan zakat fitrah.

Kata dia, tahun 2021 hanya ada 4 Desa yang melaksanakan pelaporan zakat fitrah dengan tertib administrasi. Kemudian tahun 2022 kemarin, menjadi 13 Kecamatan yang sudah baik dalam pelaporannya.

“Nah tahun 2023 ini, kita berharap semua Kecamatan memberikan pelaporan zakat fitrah dengan administrasi akuntansi keuangan yang benar,” jelas H Didin Sa’adudin.

Tahun 2022 kemarin, karena yang melakukan pelaporan zakat fitrah hanya 13 Kecamatan, sehingga potensi zakat fitrah yang terhitung hanya Rp 18 miliar.

“Jika semua kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1,4 juta orang dikali misal Rp 20.000 (2,5 kg beras), maka potensi zakat fitrah di Ciamis sudah Rp 28 miliar,” katanya lagi.

UPZ Kecamatan di Ciamis Diharapkan Tularkan Hasil Pelatihan

H Didin berharap, para pengurus UPZ Kecamatan yang telah mengikuti pelatihan pelaporan operator zakat ini, bisa menyampaikan kembali hasil pelatihan ke UPZ Desa di wilayahnya masing-masing.

“Sehingga UPZ Desa juga nanti bisa lebih tertib administrasi saat pelaporan ke tingkat kecamatan,” paparnya.

Selain zakat, infak dan sodaqoh, pelaporan yang mesti lebih tertib dalam administrasi adalah kurban. Tahun 2023 kemarin hewan kurban yang disembelih mencapai belasan ribu. Terdiri dari sapi 4.47 ekor, domba 4.469 ekor, kambing 1.303 ekor dan kerbau 2 ekor.

Jika diuangkan, maka kurban di Ciamis bisa mencapai 100 miliar lebih.

“Partisipasi umat islam untuk ikut mensejahterakan sesama sebenarnya sangat besar. Cuman tidak kelihatan saja, karena tidak tercatat dengan benar,” ucapnya.

“Jadi kedepan, pelaporan saat hari raya kurban harus lebih baik lagi. Siapa saja yang berkurban (Muzakki), kemudian siapa saja yang menerima daging kurban (Mustahik) itu harus tercatat,” pungkas H Didin. (R8/HR Online/Editor Jujang)