harapanrakyat.com,- Curhatan salah satu warga di akun Facebook menjadi buah bibir. Pasalnya, akun bernama Novi Mellani menuliskan mobil rombongannya harus membayar saat masuk jalan pesisir yang baru.

Dalam postingannya, Novi menceritakan ia bersama tetangganya ingin mencoba jalan pesisir yang baru menggunakan mobil bak. 

Namun, saat masuk mobil rombongan yang ia naiki itu harus membayar Rp 99 ribu. Namun, setelah bernegosiasi akhirnya bisa membayar Rp 60 ribu. 

Menanggapi hal itu, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari mengatakan, jalur baru yang menghubungkan Pantai Pangandaran, Pantai Batu hiu, Pantai Batukaras sampai Pantai Madasari itu adalah jalur wisata Pangandaran.

“Itu adalah jalur wisata dan sengaja dibangun oleh pemerintah tujuannya tentu untuk mempercepat akses antar destinasi wisata dan untuk meningkatkan PAD,” katanya, Senin (20/03/2023).

Baca juga: Akses antar Destinasi Wisata Tersambung, Ini Harapan Bupati Pangandaran

Jadi, kata Tonton, jika tidak mau bayar jangan melewati jalur wisata itu. Ia menyarankan memakai jalan umum yang ke Cimerak, Masawah atau lewat Legokjawa.

“Untuk jalan baru pesisir pantai mah tentu harus bayar retribusi, maka pastinya ada tiket yang harus mereka bayar,” imbuhnya.

Jadi, lanjutnya, masyarakat harus tahu bahwa melewati jalur wisata itu ada tiket masuk atau harus bayar retribusi wisata.

Jalan baru ini, kata Tonton, mempermudah akses wisata antar destinasi dan itu bukan tiket baru, namun tiket wisata pantai Batukaras.

Tonton mengatakan, biasanya tiket mobil bak atau sejenis Kijang/L3000 Rp 95.000. Namun, ketika mereka ngotot merasa orang lokal, penjaga pintu biasanya memberikan harga Rp 60.000.

“Jadi untuk akun yang bernama Novi Melani silakan datang dan tanyakan ke Dinas atau ke UPT Cijulang biar lebih paham. Jika kemarin bayar Rp. 60.000 mendapat karcis itu sudah benar, kalau nggak dapat karcis itu berarti oknum,” pungkasnya. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Buntut Kepala Bappeda dan 3 ASN Kota Tasikmalaya yang positif sabu, puluhan aktivis mahasiswa dari PMII unjuk rasa di depan kantor BNN Kota Tasikmalaya, Senin (20/3/23). 

Dalam aksinya, mereka menuntut pencopotan Kepala BNN karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca juga: PMII Minta PJ Walikota Tindak Tegas Kepala Bappeda yang Terlibat Narkoba: Kalau Tak Berani Pulang dari Kota Tasikmalaya!

Bahkan, dalam aksi sempat terjadi adu argumen hingga penutupan Jalan Raya Dewi Sartika menggunakan ban yang mereka bakar.

Korlap Aksi Abdul Aziz mengatakan, pihaknya menilai BNN tidak bekerja secara maksimal dalam menindak peredaran sabu-sabu di Tasikmalaya. Apalagi setelah adanya kasus pejabat pemerintahan yang positif barang haram itu.

“Kami minta seluruh yang ada di BNN untuk tes urine, termasuk yang ada di instansi pemerintah Kota Tasikmalaya,” katanya. 

Jika tuntutan mahasiswa tidak mendapatkan respon, lanjutnya, mereka mendesak agar kepala BNN berhenti dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim mengatakan, unjuk rasa mahasiswa itu menjadi masukan yang sangat baik bagi pihaknya.

“Kami selaku pejabat publik, apalagi penegak hukum istilahnya penyampaian yang terkait kasus, kecuali kasus yang kami rilis sendiri. Makannya sering menyampaikan kepada pihak yang melakukan proses,” singkatnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Baliho kritikan warga Garut terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bentuk mosi tak percaya itu di sepanjang Jalan Raya Leles-Kadungora, masih berdiri kokoh hingga Senin (20/3/2023) siang. 

Koalisi Pemantau Pembangunan Garut mengklaim bertanggung jawab atas pemasangan baliho mosi tidak percaya kepada orang nomor satu di Jabar tersebut.

Koalisi Pemantau Pembangunan Garut, mengklaim bertanggung jawab atas pemasangan baliho kritikan terhadap Ridwan Kamil. 

Baca juga: Spanduk Kritikan Ridwan Kamil di Jalan Raya Leles Garut: Jalan Rusak Rakyat Nucilakana

Kuasa hukum komunitas tersebut Evan Saepul mengatakan, pemasangan baliho mosi tidak percaya itu lantaran surat somasi pertama terkait jalan rusak tidak mendapat respon Kang Emil, sapaan akrab Gubernur.

“Benar, jadi sebelum pasang baliho, kawan-kawan memberi tahu. Kami pernah layangkan surat somasi masalah jalan rusak kepada Ridwan Kamil, tapi tidak mendapatkan respon,” kata Evan, Senin (20/3/2023).

Baliho mosi tak percaya masyarakat Garut terhadap pemimpin Jawa Barat rezim kali ini, lanjutnya, lantaran kondisi jalan rusak di wilayah Kadungora-Leles dan sekitarnya. 

Meski ada upaya perbaikan, namun surat somasi yang pernah mereka layangkan kepada Ridwan Kamil, belum mendapat respon. Somasi itu karena masyarakat merasa rugi secara materil dan imateril.

“Betul sedang ada upaya perbaikan, akan tetapi aspal rusak itu petugas hanya membuang ke pinggir. Sementara ketika hujan malah jadi genangan, bukannya langsung menambalnya. Selanjutnya ya kita akan layangkan somasi kedua,” tambah Evan.

Proses perbaikan jalan rusak milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ada di Garut, memang terlihat sedang dikebut pekerjaannya.

Namun komunitas yang melayangkan somasi, sudah kadung kecewa atas perhatian Ridwan Kamil dan mereka sebagai warga melemparkan kritik pedas ke Gubernur Jabar. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Tidak bisa dimungkiri, hingga saat ini kasus perundungan atau bullying masih terjadi di kalangan pelajar.

Mengantisipasi hal itu, saat ini Dinas Pendidikan Pemprov Jabar mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan atau Stopper. Sejak peluncurannya pada Februari 2023, sudah terdapat 8 laporan kasus perundungan yang masuk melalui aplikasi ini.

Pentingnya aplikasi ini untuk mencegah kasus perundungan bahkan kekerasan di kalangan pelajar dan remaja, maka Stopper ini pun mesti ada pengembangan lebih lanjut.

Baca Juga : Spanduk Kritikan Ridwan Kamil di Jalan Raya Leles Garut: Jalan Rusak Rakyat Nucilakana

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memikirkan upaya pengembangan aplikasi Stopper. Termasuk ingin mendaftarkannya ke sistem play store.

“Stopper ini merupakan program berbasis teknologi informasi bentukan Pemprov Jabar berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait,” ujar Yesa, dalam Galang Aspirasi Politik (Gaspol), di Hotel Citarum, Jalan Citarum Nomor 16, Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Kegiatan tersebut terselenggara atas gagasan PWI Jabar Pokja Gedung Sate bekerja sama dengan Diskominfo Jabar.

Yesa mengatakan, kasus perundungan memang sudah ada sejak dulu. Namun karena kini perspektif masyarakat sudah berubah, maka aksi perundungan terutama kekerasan, bisa berujung pada urusan hukum.

Meski demikian, kata Yesa, aplikasi Stopper ini masih butuh pengembangan. Bukan sekedar menampung laporan saja, tetapi juga tindak lanjut apabila perundungan atau kekerasan itu terjadi pada siswa.

“Aplikasi Stopper belum banyak laporan, kita akan bentuk tim untuk menampung laporan kasus. Perlu dukungan semua pihak untuk mensosialisasikan Stopper ini secara masif, termasuk dari kalangan media,” katanya.

Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Ketua Lembaga Bantuan dan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia menyikapi masih banyaknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan.

Ia menilai kasus perundungan ini banyak terjadi karena masih terbatasnya cara pandang orang tua terhadap substansi dari pendidikan itu sendiri.

Baca Juga : Pelajar di Lembang Terjerat Kasus Narkoba, DPRD Jabar Segera Panggil Pihak Sekolah

Cara pandang orang tua itulah, lanjut Asep, yang harus pelurusan. Pendidikan karakter anak, kata ia, pada dasarnya bukan sekedar tanggung jawab sekolah, melainkan lebih bertumpu pada keluarga.

Menyoroti aplikasi Stopper, Asep mengaku khawatir nasibnya sama dengan aplikasi-aplikasi lain produk pemerintah, yang kurang berguna, termasuk Stopper ini.

“Intinya harus ada teladan bersama dari pemerintah dan orang tua yang saling mengingatkan demi menguatkan karakter anak. Hal itu agar kasus perundungan dapat terminimalisir,” ucap Asep. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Daerah dengan UMR terendah di Indonesia pada tahun 2023 menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) rata-rata berada di Pulau Jawa. Data tersebut telah dirilis pemerintah dalam Permenaker No.18/2022.

Upah Minimum Regional (UMR) adalah gaji atau upah bulanan paling rendah yang diberikan pelaku industri atau perusahaan kepada karyawannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Daerah menetapkan UMR secara langsung dengan melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari akademisi, birokrat, pengusaha, dan buruh.

Dalam setiap tahunnya gaji UMR tiap daerah berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.

Beberapa faktor tersebut antara lain tingkat perekonomian, kebutuhan hidup, dan indeks harga konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan, kenaikan UMR paling tinggi hanya 10 persen.

Merangkum dari berbagai sumber, Senin (20/03/2023), berikut ini 10 daerah di Indonesia yang memiliki gaji UMR paling rendah pada tahun 2023.

Baca Juga: Menaker Dorong Perempuan Tingkatkan Skill, Makin Mudah Dapat Kerja!

10 Daerah dengan UMR Terendah di Indonesia Tahun 2023

Kabupaten Temanggung

Besaran gaji UMR di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah senilai Rp 2.027.569. Jumlah upah minimum sebesar itu menempatkan Temanggung masuk sebagai daerah yang memiliki UMR paling rendah di Indonesia. Hal itu karena biaya hidup di daerah tersebut relatif murah.

Kabupaten Ciamis

Besaran UMR Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini termasuk rendah, yaitu Rp 2.021.657, beda tipis dengan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kabupaten Brebes

Baca Juga: UMK 2023 Telah Ditetapkan, Pengusaha di Kabupaten Bandung Wajib Patuh

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah masuk dalam daftar 10 daerah dengan UMR terendah di Indonesia tahun 2023 ini. Upah minimum di daerah ini sebesar Rp 2.018.836.

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2023 ini memiliki UMR senilai Rp 2.018.836. Biaya hidup di daerah ini memang relatif murah.

Kabupaten Pangandaran

Memiliki UMR sebesar Rp 2.018.389 menjadikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masuk sebagai salah satu daerah dengan UMR paling rendah di Indonesia.

Kabupaten Rembang

Upah Minimum Regional di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah lebih rendah dari Kabupaten Pangandaran, yakni sebesar Rp 2.015.927.

Baca Juga: Apindo Jabar Tolak Kepgub Penyesuaian Upah Buruh

Kota Banjar

Kota Banjar, Jawa Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki UMR paling rendah, yaitu hanya Rp 1.998.119.

Kabupaten Sragen

Daerah Kabupaten Sragen yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu memiliki UMR lebih rendah dari Kota Banjar, Jawa Barat, yaitu Rp 1.969.569.

Kabupaten Wonogiri

Pada tahun 2023, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah memiliki UMR terendah di Indonesia. Besaran upah minimumnya hanya Rp 1.968.448.

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2023 ini memiliki UMR paling kecil se-Indonesia, yakni hanya Rp 1.958.169.

Jumlah upah sebesar itu lebih rendah dari 9 kabupaten/kota lainnya yang sama-sama masuk sebagai daerah dengan UMR terendah di Indonesia. Kamu sendiri tinggal di daerah mana? (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Si jago merah mengamuk dan menghanguskan satu unit rumah di Bekasi, Jawa Barat. Musibah kebakaran pada Minggu (19/3/2023) malam tersebut, terjadi di Jalan Lamin, RT 02/03, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih.

Komandan Pleton C Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Yudiman mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran.

“Penyebab kebakaran belum kita ketahui secara pasti. Karena pemilik rumah tidak ada di rumah,” kata Yudiman, Senin (20/3/2023).

Menurut keterangan yang pihaknya terima dari warga, si jago merah yang mengamuk di Bekasi tersebut terjadi pada pukul 21.00 WIB. 

Baca Juga: Kebakaran di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, 6 Los Sembako Ludes

“Menurut keterangan warga sekitar pukul 20.59 WIB api sudah membesar, dan membakar seluruh rumah,” ucapnya.

Setelah menerima laporan akan adanya kebakaran, kemudian timnya langsung berangkat ke lokasi dan tiba pada pukul 21.17 WIB.

“Selesai penanganan  pukul 21.40 WIB,” lanjutnya.

Baca Juga: Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Ruko Mie Gacoan Bekasi

Yudiman mengungkapkan, pihaknya mengerahkan sebanyak 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api.

“Satu rumah tinggal rusak berat. Luas yang terbakar 144 M2,” ungkapnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian akibat si jago merah mengamuk di Bekasi tersebut, ditafsir mencapai Rp 500 juta. (Setiawan/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, Jabar, meminta pejabat Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, yang positif narkoba jenis sabu dicopot dari jabatannya.

Sebagai Informasi, saat ini pejabat berinisial AA tersebut belum ditahan. AA hanya disuruh untuk rehabilitasi lantaran tidak kedapatan membawa barang bukti.

Muhammad Ilham, Ketua BEM Unsil Tasikmalaya menyayangkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret pejabat tinggi Pemkot Tasikmalaya.

Menurutnya, hal itu merupakan cerminan, terjadinya kemerosotan moral pejabat negara yang kian nampak jelas, bahkan sudah terukur dan tersistematis.

“Tentunya pejabat yang terpengaruh narkoba, akan terus berlawanan kepentingan untuk pemenuhan atas kewajiban sebagai pelayan masyarakat. Sehingga tetap yang akan dirugikan adalah rakyat,” ujar Ilham Minggu (19/3/2023).

Baca juga: Para Pejabat Pemkot Tasikmalaya akan Dites Urine, Kapan?

Ia menegaskan, kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkot Tasikmalaya bukan yang pertama kali. Sebelumnya kasus tersebut menyasar ASN di lingkungan pemerintah

“Maka perlu adanya transformasi kelembagaan, di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan menerapkan kesadaran pentingnya lingkungan yang bersih dari narkoba, dan seluruh pejabat wajib melaksanakan tes narkotika secara berkala,” ucapnya

Lanjutnya, konsekuensi hukum yang berkeadilan sesuai aturan tentang penyalahgunaan narkoba harus dijalankan. Kemudian mantan pejabat tersebut harus dicopot sebagai pejabat daerah.

“Polisi harus menumpas tuntas peredaran narkotika di lingkungan pemerintah dan Kota Tasikmalaya. Serta mendorong berjalan proses hukum tanpa pandang bulu,” pungkas M Ilham. (Apip/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Ruas jalan Kabupaten, yang berada di lintas Dusun Sukadana, Desa Sukawening, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jabar, amblas.

Akibatnya, akses jalan tersebut menjadi sempit.Khawatir kerusakannya semakin bertambah parah dan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan, pihak Pemerintah Desa Sukawening berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait  dapat segera memperbaikinya.

Hendi Hermawan, Kepala Desa Sukawening mengatakan, jalan tersebut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan merupakan penghubung jalan Sadananya  Kawali.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh pemerintah desa, apabila tidak secepatnya diperbaiki, dapat dipastikan jalan itu bisa putus karena tergerus air.

“Sebab di bawahnya ada saluran air yang debit airnya deras sehingga pengikisan terus terjadi,” ungkap Hendi Senin (20/3/2023).

Baca juga: DPRD Minta Pasang Rambu Lalu Lintas di Puskesmas Ciamis

Hendi menjelaskan, akses jalan tersebut siang hingga malam hari ramai dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Mengingat banyaknya kendaraan bermotor dan mobil yang melintas, besar harapan dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui instansi terkait dapat segera melakukan perbaikan.

“Sebab apabila tidak secepatnya diperbaiki, selain kerusakan nya akan semakin melebar juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, pihak pemerintah desa Sukawening untuk sementara memberi tanda jalan amblas, dan kendaraan bermuatan berat dialihkan ke jalan alternatif lain.

Lanjutnya, peristiwa amblasnya jalan tersebut terjadi pada hari Minggu (19/3/2023). “Kejadian ini sudah kami laporkan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten,” pungkas Hendi. (Edji/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Ribuan pencari kerja dari berbagai daerah di Bandung raya mengikuti Itenas Job Fair (IJF) 2023. Sebanyak 1800 peserta turut serta dalam kegiatan IJF 2023 di Gedung Serba Guna (GSG) Bale Dayang Sumbi Itenas Bandung itu.

Sebagai informasi, dalam IJF 2023 ini ada lebih dari 200 lowongan pekerjaan dari 30 perusahaan yang turut serta IJF 2023. Bursa kerja ini pun berlangsung selama  dua hari yakni pada Jumat hingga Sabtu (17-18/3/2023).

Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus ketua pelaksana IJF 2023, Alfan Ekajati Latief mengatakan, kegiatan tersebut menargetkan untuk lulusan Itenas maupun perguruan tinggi lainnya se-Bandung raya.

Baca Juga : Itenas Bandung Gelar IJF 2023, Hadirkan Ratusan Lowongan Kerja

“Ada lebih dari 200 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Harapannya, acara ini mampu menjadi wadah bagi lebih dari 1800 peserta pendaftar IJF 2023 mendapatkan pengalaman kerja,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (20/3/2023).

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Tarsisius Kristyadi mengapresiasi perwakilan dari perusahaan peserta yang sudah mempercayai Itenas sebagai mediator antara perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja dengan para pencari kerja.

Menurutnya, IJF 2023 memiliki tujuan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga menjadi sarana untuk mengenalkan dan mempromosikan perusahaan mengenai profil dan lowongan pekerjaan.

Selain itu, juga membantu perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Serta memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan proses rekrutmen secara langsung baik dalam bentuk tes maupun interview.

“Juga sebagai media komunikasi antar perusahaan dan pencari kerja mengenai wawasan bidang- bidang kerja dan jenjang karir yang diminati,” katanya usai membuka IJF 2023 secara simbolis.

Pertemukan Perusahaan dengan Pencari Kerja di IJF 2023

Sejumlah perusahaan besar yang bergabung dalam IJF 2023 antara lain Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, PT TKG Taekwang Indonesia, PT Medion Farma Jaya, hingga Astra Honda Motors (AHM).

IJF 2023 hari pertama dan kedua berlangsung dari pukul 9.00 hingga 17.00 WIB. Selama penyelenggaraannya, total sekitar lebih dari 1500 peserta yang registrasi dan hadir di tempat.

Baca Juga : Spanduk Kritikan Ridwan Kamil di Jalan Raya Leles Garut: Jalan Rusak Rakyat nu Cilakana

Di samping pengenalan dan presentasi perusahaan, para peserta pencari kerja juga berkesempatan untuk mengirimkan lamaran kerjanya. Bahkan pencari kerja juga dapat mengikuti proses rekrutmen langsung di tempat seperti walk in interview.

“Perhelatan ini dapat menjadi jembatan bagi para perusahaan dengan para pencari kerja untuk mencari sumber daya manusia yang cakap dan sesuai harapan. Serta sebagai sarana pengenalan dan pendalaman mengenai perusahaan tujuan yang diimpikan,” tuturnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)