harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, menekankan restoran dan rumah makan di Kota Bandung, menampilkan informasi kandungan gula dan kalori pada menu sajian makanannya.

Hal itu untuk menekan tingginya angka kasus diabetes mellitus (DM) di kalangan remaja dalam satu tahun terakhir ini.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Bandung, dr Intan Annisa mengatakan, pencegahan DM di kalangan remaja ini, tidak hanya oleh pemerintah. Melainkan juga dukungan dari para pelaku usaha kuliner.

Baca Juga : Ungkap Kasus KDRT Perlu Peran Aktif Warga

Menurutnya, restoran-restoran di Kota Bandung juga bisa melakukan edukasi. Seperti misalnya tidak hanya memasang harga pada menu. Tetapi juga ada informasi lain seperti kandungan kalori, gula, dan komposisi krusial dalam makanan. 

“Jadi ada informasinya, ini mengandung sekian kalori, setara dengan berlari sekian menit. Bukan berarti tidak boleh mengonsumsi, tapi semua orang jadi tahu dan peduli untuk membatasi konsumsi makanan tersebut,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Berdasarkan data, pada tahun 2022, kasus DM tipe 1 usia di bawah 15 tahun sebanyak 9 orang dan tipe 2 sebanyak 44 orang. Kemudian pada usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 24 orang mengidap DM tipe 1, dan 57 orang mengidap DM tipe 2.

“Barengi juga dengan olahraga dan aktivitas yang sesuai. Kalau istilah spesialis penyakit dalam itu jamu gendong yakni jaga mulut, banyakin gerak dong,” ujarnya.

Gelar Edukasi Cegah Diabetes Mellitus

Ia mengatakan, sejak Januari 2023 pihaknya lebih masif melakukan skrining terintegrasi ke sekolah-sekolah. Selain itu, untuk edukasi DM, pihaknya juga melibatkan peran dari kader kesehatan remaja.

Mengingat jika hanya mengandalkan jam operasional puskesmas, maka pihaknya melakukan skrining DM menjadi sulit, apalagi saat masih waktu sekolah. Sehingga terjun langsung ke lapangan menjadi upaya terbaik.

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

“Kita yang turun ke sekolah-sekolah terutama SMP dan SMA, bahkan universitas juga. Jadi memang kunci untuk penanggulangan ada jemput bola karena angka diabetes mellitus berbeda dengan penyakit menular yang gejalanya terlihat,” ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan arahan dari Wali Kota Bandung, maka kantin sehat akan kembali beroperasi lagi di sekolah-sekolah.

“Juga bisa mengajak anak untuk rutin membawa bekal dari rumah, karena bisa lebih terpantau komposisinya. Lalu untuk keluarga yang memiliki anak remaja agar dapat memeriksakan kesehatan anak mereka secara berkala. Misalnya setahun sekali, bisa di sekolah atau puskesmas,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana mengimbau warga melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak berwenang, salah satunya kepolisian.

Selain kepolisian, lanjut Yana, warga juga bisa melaporkan kasus KDRT ini ke Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) kelurahan di Kota Bandung.

“Kita mendorong korban untuk melapor KDRT baik itu berupa kekerasan verbal maupun fisik. Karena selama ini banyak korban sungkan melapor karena pelaku atau korban masih dalam satu keluarga,” kata Yana di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

Nantinya, lanjut Yana, para pelapor akan memperoleh pendampingan dan tindak lanjut berupa pemulihan traumatis.

“Pemkot Bandung fokus pada pemulihan psikologi korban. Sehingga, dampak traumatisnya bisa tertangani,” ucapnya.

Selain itu, lanjut walikota, pihaknya juga siap melakukan pendampingan psikologis kepada korban maupun keluarga korban kasus KDRT.

Yana mengharapkan, dengan adanya Puspel PP di kelurahan, masyarakat bisa melaporkan kasus dan dapat menekan angka KDRT di Kota Bandung.

“Puspel PP dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah KDRT. Semoga bisa menekan kasus KDRT di Kota Bandung,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Uum Sumiati mengatakan, saat ini Puspel PP telah ada di 106 kelurahan di Kota Bandung.

Puspel PP, lanjut Uum, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pencegahan KDRT di tingkat Kelurahan.

Baca Juga : PKL Masjid Al Jabbar Mencapai Ratusan, Satpol PP Jawa Barat Lakukan Penertiban

Saat ini, kata Uum sepanjang 2022, pihaknya telah menerima ratusan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Angka kekerasan ini akan bertambah karena banyak warga yang berani melapor. Ini bukan dipandang negatif, melainkan kita pandang sebagai suatu keberhasilan mengedukasi masyarakat berani melapor,” kata dia.

“Dengan aktivasi Puspel PP di Kelurahan, diharapkan kasus KDRT dapat diketahui lebih cepat, dan segera memperoleh bantuan untuk penyelesaian lebih lanjut,” tutur Kepala DP3A Kota Bandung itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Presiden RI, Joko Widodo bersama istri turut menyaksikan event, F1 Powerboat (F1H20) World Championship Danau Toba, di Kota Balige, Sumut, Minggu (26/2/2023).

Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, Msi, Pangdam I/Bukit Barisan menyambut langsung kedatangan Presiden beserta rombongan, antara lain Panglima TNI dan Kapolri.

Selain mendampingi Presiden dan rombongan, Pangdam I/BB juga hadir untuk memastikan pengamanan VVIP, agar sesuai SOP.

“Momentum ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. Maka dari itu, selama kunjungan Presiden dan rombongan, jelas PAM VVIP harus sesuai dengan SOP,” ujar Pangdam.

Baca juga: Pengecekan Akhir PAM F1 Powerboat World Championship Danau Toba Dilakukan Pangdam I/BB

Daniel pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara, agar mendukung event F1 Powerboat (F1H20) World Championship, agar berjalan dengan lancar.

“Juga saya titipkan agar bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah,” katanya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Terkait mundurnya Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini.

Tidak hanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, beberapa tanggapan pun terlontar dari sesama pesohor yang menjadi politisi.

Seperti halnya diungkapkan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Ia mengatakan, keputusan mundurnya Lucky Hakim dari jabatan politisnya itu, merupakan keputusan pribadi Lucky Hakim.

Baca Juga : Lucky Hakim Tulis Surat Bermaterai Mundur Jadi Wabup Indramayu

“Saya kira itu pilihan sikap politik yang berbeda-beda ya,” ujarnya seusai peluncuran Kampung Andal Taspen di Kampung Karang Arum, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/2/2023).

Namun dengan kondisi Lucky Hakim yang hampir sama dengan yang ia alami saat ini, Sahrul mengaku, tidak akan ada yang dapat menghalanginya untuk dekat dengan masyarakat. Lebih jauhnya, untuk memberikan manfaat masyarakat Kabupaten Bandung.

“Tapi kalau saya, apapun kondisinya saya apapun tidak akan menghalangi langkah saya untuk bisa dekat dengan masyarakat dan memberikan kebermanfaatan,” ungkapnya.

Bagi Wakil Bupati Bandung ini, apa yang sudah ia peroleh saat ini, patut bersyukur. Sebab, lanjut Sahrul, hal itu merupakan nikmat Allah Swt.

Adapun ujian yang saat ini ia alami sebagai Wakil Bupati Bandung, akan semakin menguatkan dan dapat lebih memanfaatkan situasi.

“Ujian ini saya kira akan membuat kita lebih kuat dan sebetulnya bagaimana kita memanfaatkan situasi dan melibatkan banyak pihak,” katanya.

Baca Juga : Mundur dari Wakil Bupati Indramayu, Gubernur Jabar Segera Panggil Lucky Hakim

Sahrul Gunawan mengakui, pihaknya ingin berbuat sesuatu bagi Kabupaten Bandung termasuk melakukan pemetaan terkait program-program prioritas yang harus ia kerjakan.

Akan tetapi dengan posisinya saat ini, rencana-rencana tersebut tidak bisa dengan cepat terealisasikan.

“Ya, saya tidak bisa mengimplementasikan itu. Saya sadar betul, posisi saya sebagai wakil. Karena yang saya lakukan mengurai permasalahan, ujungnya adalah policy (kebijakan) yang beliau (bupati). Namun, saya merasa menjadi outsider di dalam sistem,” ungkap Wakil Bupati Bandung itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada tokoh masyarakat untuk tidak mengeluarkan fatwa larangan imunisasi atau vaksinasi.

Sebagai informasi sebelumnya, 7 warga Desa Sukahurip Kabupaten Garut, Jawa Barat, meninggal setelah terpapar virus difteri.

Dinas kesehatan Jawa Barat menduga, kasus tersebut karena tidak mendapatkan imunisasi difteri. Mengingat cakupan imunisasi difteri di daerah tersebut masih terbilang rendah. Terlebih, adanya fatwa dari tokoh masyarakat setempat yang melarang penggunaan imunisasi.

Baca Juga : 8 Anak Meninggal Diduga Terjangkit Difteri, Dinkes Garut Gelar Imunisasi Massal

“Oleh karena itu, saya berharap masyarakat percaya dengan pemerintah. Sebab keputusan pemerintah itu untuk kemaslahatan. Baik keputusan bidang kesehatan masyarakat, pembangunan atau pun pendidikan,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Menurutnya, pemerintah memberikan program vaksinasi atau imunisasi kepada masyarakat kelompok usia rendah. Hal itu agar dapat terhindar dari penyakit berbahaya, khususnya seperti difteri.

“Tidak ada kebijakan yang tidak baik untuk masyarakat, karena ini untuk kesehatan, keadilan dan lain sebagainya. Jadi jangan ada prasangka tidak baik ke kami (pemerintah) termasuk soal vaksin,” ucapnya.

Baca Juga : Dinkes Jabar Tetapkan Kasus Difteri di Garut Menjadi KLB

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penyebab kasus yang menewaskan tujuh warga Kabupaten Garut tersebut, karena rendahnya pemberian imunisasi di daerah tersebut.

“Ada faktor tokoh lokal, katanya yang membuat fatwa-fatwa melarang vaksin (imunisasi),” ucap Gubernur Jawa Barat itu. (Rio/R13/HR Online/Editor/Ecep)