harapanrakyat.com,- Soal tunjangan hari raya (THR), Dinas Tenaga Kerja Ciamis, Jawa Barat, mengimbau setiap perusahaan di Ciamis, agar membayarkan hak pekerja paling lambat H-7 lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis, H Okta Jabal Nugraha ST MT menuturkan, THR merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawannya.

“Jadi kami ingatkan agar THR ini diberikan selambat-lambatnya H-7 lebaran. Untuk pengawasan, kami juga terus melakukan monitoring ke setiap perusahaan,” ungkap Okta, Kamis (6/4/2023).

Lanjutnya, adapun soal besaran THR sudah diatur dalam Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja, tentang Pelaksanaan pemberian THR keagamaan Tahun 2023 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Semua sudah ada aturannya. Hanya saja kami masih menunggu surat dari Gubernur Jabar. Sambil menunggu surat Gubernur turun, pihak Dinas sudah menyusun drafnya,” katanya.

Baca juga: Disnaker Ciamis Gelar Pelatihan Tali Kur di Desa Rancah

Berkenaan dengan pemberian THR, Dinas Tenaga Kerja Ciamis bekerja sama dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sebagai wadah para pengusaha. Kemudian dari organisasi pekerja, dengan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia).

“Dengan adanya kerjasama ini, kita berharap tidak muncul persoalan di kemudian hari terkait dengan THR,” ujar H Okta.

Ia pun menegaskan, bagi perusahaan yang tidak mentaati imbauan soal pembayaran THR, akan mendapat konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Adapun lanjut Okta, jumlah perusahaan di Ciamis sekitar 354 perusahaan. Itu belum termasuk dengan UMKM.

“Perusahaan perusahaan itu bergerak di bidang retail, kayu, waralaba, kosmetik, kuliner dan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu tandas H Okta, untuk pelaku UMKM di Ciamis saat ini memang banyak yang belum memberikan upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten).

“Untuk UMKM itu upahnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, antara pelaku usaha dan pekerja,” tandas Okta. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Ciamis, Jawa Barat, memastikan stok kebutuhan pangan pokok menjelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah aman.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala DKUKMP Ciamis, Asep Khalid Fajari melalui Kabid Perdagangan, Asep Sulaeman, Kamis (6/4/2023).

Menurutnya, meskipun untuk persediaan bahan pangan pokok itu aman jelang lebaran nanti, namun biasanya akan ada kenaikan harga jelang lebaran.

Kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar, dan diharapkan kenaikannya tidak terlalu signifikan.

“Biasanya jelang lebaran nanti ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga. Namun diharapkan dengan ketersediaan yang mencukupi  kenaikannya tidak terlalu signifikan,” tuturnya.

Baca juga: Antisipasi Kenaikan Harga Beras, DKUKMP Ciamis akan Gelar OPM

Asep mengatakan, terkait harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini relatif stabil tidak ada kenaikan yang cukup signifikan. Malah ada komoditi yang harganya turun yaitu mentimun.

“Kami terus melakukan pemantauan harga setiap harinya di seluruh pasar Pemda Ciamis. Harganya relatif stabil tidak ada kenaikan, malah ada yang mengalami penurunan” katanya.

Harga Kebutuhan Bahan Pokok Jelang Lebaran di Pasar Ciamis

Adapun jenis-jenis komoditi yang saat ini harganya stabil dan turun yaitu beras jenis premium. Saat ini Rp 12.500, sedangkan beras medium Rp 11.500 per kilogramnya, harga tersebut masih stabil.

Kemudian ada telur ayam saat ini Rp 28-29 ribu per kilogramnya, itu ada penurunan dari sebelumnya Rp 30-31 ribu per kilogramnya. Lalu  ada daging ayam Rp 32-38 ribu per kilogramnya itu juga ada penurunan awal bulan puasa itu Rp 40-42 ribu per kilogramnya.

“Untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil, seperti minyak goreng curah Rp 15.500 per kilogramnya dan daging sapi Rp 140 ribu per kilogramnya,” terangnya.

Asep menjelaskan, untuk permintaan saat ini masih normal kalau di bulan Ramadan ini. Biasanya kalau sudah H-7 itu permintaan itu sudah mulai meningkat.

“Kalau saat ini masih normal, biasanya itu H-7 lebaran, permintaan sudah mulai meningkat,” jelasnya.

Asep menambahkan, DKUKMP Ciamis setiap hari melakukan pemantauan harga bahan pokok di 4 pasar Pemda di Kabupaten Ciamis. Hasilnya langsung dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Perdagangan. (Ferry/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Selama periode Januari-Maret 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Ciamis, Jawa Barat, sudah melakukan pendampingan terhadap 4 orang anak yang mengalami kekerasan.

Kepala DP2KBP3A Ciamis, Drs Dian Budiyana M.Si menyebut, rata-rata kasus kekerasan yang menimpa anak yakni kekerasan seksual.

“Jika ada kasus kekerasan terhadap anak, kita dampingi proses hukumnya sampai ke pengadilan. Setelah itu, kita juga datangkan psikolog untuk menyembuhkan psikologis korban,” ungkap Dian Budiyana, didampingi Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mokhamad Syaiful Bakhri, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Kepala DP2KBP3A Ciamis Sebut, P2WKSS untuk Maksimalkan Peran Perempuan

Lanjut Dian, DP2KBP3A Ciamis secara rutin melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan lewat Aplikasi pelayanan online bernama Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Layanan ini merupakan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan lintas kabupaten dan provinsi,” katanya.

Laporan tersebut kata Dian, selalu dilakukan setiap ada kasus baru. Agar pencatatan laporan kasus selalu real time, up to date, akurat dan satu data.

Upaya DP2KBP3A Ciamis Tekan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Dian menambahkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ciamis setiap tahunnya selalu ada. Bahkan kemungkinan banyak pula yang tidak melaporkan, karena alasan ketakutan adanya stigma buruk di masyarakat apabila muncul ke ranah hukum.

“Sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi fenomena gunung es,” jelas Dian.

Pemda Ciamis melalui DP2KBP3A Ciamis papar Dian, terus melakukan berbagai upaya dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Salah satunya dengan mencegah pernikahan dini usia di bawah 19 tahun.

“Kita mengajak ke semua OPD dan lintas instansi vertikal seperti KUA dan Pengadilan Agama, untuk sama sama mencegah pernikahan dini. Karena pernikahan dini bisa memicu terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Pihaknya pun terus membangun partisipasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Ciamis, supaya lebih proaktif lagi dalam upaya mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Mendapat laporan dari masyarakat, jika jembatan Wiradinata Rangga Jipang yang ada di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih retak, komisi 3 DPRD Pangandaran, Jabar, terjun meninjau lokasi.

Ketua Komisi 3 DPRD Pangandaran Oman Rohman mengatakan, pihaknya melakukan sidak pengujian beban dan tes dinamis statis jembatan oleh tim uji Kementerian PUPR, Rabu (5/4/2023).

Sidak itu dilakukan mengingat banyak masukan dari masyarakat, terkait kondisi jembatan Wiradinata Rangga Jipang (WR) yang belum lama diresmikan, dikabarkan kondisinya retak dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

“Sebelumnya saya telpon dulu Pak Kadis PU, katanya tidak ada masalah. Hari ini kita cek langsung ke lapangan. Dan kondisi jembatan Wiradinata Rangga Jipang tidak ada masalah apa-apa, ternyata bukan retak tetapi hotmix sambungan jembatan belum dipasang expansion joint,” ungkap Oman.

Baca juga: Dinas PUPRTRKP Pangandaran Bantah Jembatan Wiradinata Ranggajipang Retak

Hanya saja, pihaknya berharap pekerjaan yang belum selesai segera dibereskan.

“Katanya ada pemasangan replika ikan marlin di kanan kiri jembatan, mungkin nanti setelah pengujian oleh Kementerian PUPR dan mendapat sertifikat layak jalan dan operasional,” katanya.

Lanjutnya, pembangunan jembatan penghubung pantai Pangandaran dan Karangtirta ini menghabiskan anggaran Rp 29 miliar.

“Kami berharap dengan hadirnya jembatan ini, bisa menambah PAD dan DPRD mendorong untuk kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadi tempat tujuan wisata berkelas dunia,” pungkasnya. (Madlani/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melakukan pembahasan terkait jumlah angka kemiskinan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial (Dinsos) dan DKUKMP, dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ciamis tahun 2022.

Jaenal Arifin anggota Pansus LKPJ mengatakan, dari laporan LKPJ Bupati Ciamis menyebutkan jumlah angka kemiskinan di tahun 2022, mengalami penurunan sesuai data BPS dari tahun 2021.

“Atas data tersebut, maka kami dari pansus LKPJ langsung melakukan bedah data tersebut. Dengan begitu bisa terlihat dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tercapai atau tidak,” ungkap Jaenal Arifin, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Komisi D DPRD Ciamis Minta Disdik Isi Kekosongan Kepala Sekolah di Sejumlah SD

Menurutnya, jika benar mengalami penurunan angka kemiskinan, yang tercatat saat ini persentasenya sekitar 7,72 persen, padahal seharusnya 7,80 persen.

“Sehingga data tersebut harus sesuai, artinya pansus ini guna mencocokan data dengan keadaan yang sebenarnya,” katanya.

Pansus LKPJ DPRD Ciamis Sebut Ada 2 Data dari BPS dan Dinsos

Lanjut Jaenal, saat ini sumber data yang dilaporkan dari BPS yang menyatakan, angka kemiskinan menurun. Namun data dari Dinas Sosial jauh berbeda sesuai dengan penerima bantuan sosial itu yang terdata sebagai warga miskin.

“Dengan adanya dua data tersebut, antara BPS dan Dinas Sosial, maka kami ingin keseragaman data terkait angka kemiskinan di kabupaten Ciamis ini. Sehingga nantinya diketahui warga mana yang seharusnya menerima bantuan sosial,”jelas politisi PDIP ini.

Ia menyebut, data kemiskinan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih tinggi, sementara data di BPS rendah.

“Sehingga kami perlu mencocokan data tersebut, sehubungan dengan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan juga pasar murah,” ucapnya.

Kata Jaenal, DTKS mencatat ada sekitar 405.294 warga miskin, namun yang menerima dari kegiatan pasar murah hanya sekitar 18 ribu warga. Itu juga perbandingan dari 7 kecamatan dengan hitungan 262 warga per desa. Jadi masih sangat jauh angka penerima.

Pada kesempatan ini juga pansus LKPJ, mempertanyakan kepada DKUKMP Ciamis, alasan kenapa pasar murah hanya digelar di 8 kecamatan dengan 76 desa. Sehingga ada kecemburuan dari desa-desa lain yang tidak kebagian.

“Makanya pansus ingin mencocokan data terkait tentang angka kemiskinan di kabupaten Ciamis tahun 2022 sesuai LKPJ. Karena kami juga ingin ada penurunan angka kemiskinan sesuai dengan RPJMD,”pungkasnya (es/R8/HR Online/Editor Jujang)