harapanrakyat.com,- Sebuah video memperlihatkan pasangan laki-laki dan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memutuskan menikah di Mekkah, Arab Saudi, menjadi viral di media sosial. Kedua pasangan yang mengucapkan janji suci yang videonya viral tersebut saat menjalankan ibadah umroh.

Adapun yang mengunggah video tersebut adalah akun @alfiyudin. Akun itu mengunggahnya di media sosial Instagram pada Rabu (15/03/2023).

Diketahui, Alfi sedang menjalankan ibadah umroh bersama ibu dan kekasihnya bernama Putri.

Dalam video, Alfi terlihat sedang duduk bersama Putri melakukan proses ijab kabul, dipandu oleh seorang penghulu di depannya.

Terlihat, saat sejumlah peserta umroh dari Indonesia menyaksikan prosesi ijab kabul.

Momen haru pasangan WNI menikah di Mekkah tersebut, terjadi saat Alfi mengucapkan janji pernikahan. Selain itu juga saat saksi beserta penghulu mengatakan “Sah”, terlihat Putri menangis terharu ketika mengikuti proses sakral tersebut.

Baca Juga: Tetap Sabar Istri Sah Ketemu Pelakor, Netizen: Lakinya Rada-rada!

Selanjutnya terlihat, Alfi memasangkan cincin pernikahan ke jari manis Putri yang kini menjadi istri sahnya. Begitupun Putri memasangkan cincin ke jari manis Alfi, yang kini menjadi suami sahnya.

Setelahnya, Alfi dan Putri terlihat menandatangani sejumlah dokumen administrasi pernikahan. 

Tanggapan Netizen Terkait Pasangan WNI Menikah di Mekkah

Kemudian pada akhir video, mereka berpose dengan latar belakang Ka’bah. Dalam video tersebut, memperlihatkan cincin pernikahan dan juga buku nikah sebagai tanda mereka telah resmi menjadi suami istri yang sah.

Sementara itu, melansir dari akun ibu Alfi @gemmayanty, pelaksanaan pernikahan keduanya berlangsung pada hari Minggu 12 Februari 2023 silam.

Video tersebut mengundang banyak respon netizen. Pasalnya, tak sedikit sejumlah netizen ingin juga menikah di Mekkah seperti pasangan WNI Alfi dan Putri.

Baca Juga: Viral Pernikahan di Gang seperti Hotel Mewah, Dekor ala Bintang Lima

“Semoga jadi keluarga sakkinah mawwadah warrohmah, uh cita cita euy bisa nikah didituu, semoga berkah waaa,” kata akun @rizkitir***.

“congratsss, subhanallah barokallah,” tulis @rachmathhegg***.

“Wahh boleh nihh di tiru sma sya nanti…. Bismillah yaallah tambah lah nikmat dan Rizki uangku agar aku bisa ijab qobul d makkah seperti mas dan mba ini aaminnn…..,” ujar @mu.hadwij***.

“MasyaAllah titip doanya disana kak saya juga memiliki hajat yg sama menikah di tanah suci,” ungkap @sumyan***.

“MashaAllah…never thought it could get this awesomeness,”  ujar @moras***.

Netizen: Sedang Umroh Seharusnya Gak Boleh!

Meski pasangan WNI yang menikah di Mekkah mendapat respon positif, namun ada juga sejumlah netizen yang kontra.

Dalam komentar dari video yang @alfiyudin unggah tersebut, ada sejumlah komentar dari beberapa netizen yang mempertanyakan sah atau tidaknya pernikahan pasangan itu.

Ada netizen yang berpendapat, bahwa menikah pada saat melaksanakan ibadah umroh tidak dibenarkan alias tidak sah.

“Weh nikah pas umroh ga boleh,” kata @zanna_bi***.

“Maaf kak, ini sedang ihrom kah ? Atau sudah selesai tahalulnya. Karena saya lihat kakaknya pakai baju ihrom, dan yg menikahkan juga pakai baju ihrom. Karena ada larangan menikah melamar dan menikahkan org lain ketika sedang ihrom… Jdi tidak sah.. namun kalo kakaknya nikahnya sudah selesai proses umrohnya dan tahalul semoga Barokah aamiin,” ujar @qolbi***.

Baca Juga: Viral Suami Gerebek Istri Ngamar Bareng Pria Lain, Netizen: Naudzubillah

Selain itu juga komentar lainnya dari para netizen yang menyoroti video pasangan WNI menikah di Mekkah.

“Maaf. Setahu saya tidak boleh mengadakan akad nikah ketika berumroh/haji/berihrom,” ungkap @nenineni***.

“afwan…saat berihram itu dilarang mematahkan ranting, dilarang potong kuku,bunuh binatang,meminang, menjadi wali nikah, berhubungan biologis..coba ditanya kaum ‘alim lagi…khawatirnya larangan ihromnya terlanggar,” tulis @rk_faya***.

Hingga artikel ini ditayangkan, pasangan WNI, Alfi maupun Putri, belum memberikan klarifikasi apakah mereka menikah di Mekkah itu dilakukan saat umroh atau sesudahnya. (Gumilang/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Pemkab Ciamis, Jawa Barat, terima bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa telur ayam sebanyak 1 ton. Bantuan tersebut dari 6 perusahaan swasta yang berada di Kabupaten Ciamis. 

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menerima langsung bantuan berupa telur ayam tersebut di halaman Pendopo Bupati Ciamis, Rabu (15/3/2023). 

Herdiat mengatakan, pihaknya akan menyalurkannya kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, yang berhak menerima bantuan tersebut.

Menurutnya, momentum bantuan CSR yang Pemkab Ciamis terima sangat tepat. Pasalnya, saat ini menjelang bulan Ramadhan, sudah pastinya masyarakat membutuhkan.

Baca Juga: Isi Kekosongan, Pemkab Ciamis Buka Seleksi 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

“Sebab telur ayam sendiri selain bergizi juga memasaknya juga sangat praktis. Jadi bisa untuk berbuka maupun sahur,” katanya, Rabu (15/3/2023). 

Herdiat mengucapkan rasa terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberikan bantuan CSR berupa telur ayam ini. 

Orang nomor satu di Ciamis ini berharap, perusahaan yang berada di Ciamis berkembang lebih baik lagi.

“Pasalnya, jika perusahaan di Ciamis berkembang tentunya akan ada pengaruhnya juga kepada masyarakat Ciamis,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disnakkan Ciamis, Syarief Nurhidayat mengatakan, bantuan CSR telur ayam yang Pemkab Ciamis terima dari beberapa perusahaan merupakan salah satu agenda rutin menjelang bulan ramadhan.

Baca Juga: Pemkab Ciamis Bentuk Tim Penyelesaian Aset Asrama Galuh Rahayu Yogyakarta

“Setelah nanti Bupati Ciamis menerima bantuan ini, akan kita salurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya,” katanya.

Menurutnya, jumlah bantuan CSR sendiri yaitu sebanyak 1 ton dari 6 perusahaan peternakan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Sementara untuk proses penyalurannya, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bagian Umum Setda Ciamis.

“Namun, tadi Bupati Ciamis mengarahkan agar penyaluran bantuan CSR ini disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis untuk lebaran 2023 mendatang. 

Kementerian BUMN menyiapkan 1.009 bus untuk mengangkut 46.523 penumpang. Lalu ada 30 rangkaian kereta api untuk mengangkut 15.658 penumpang. Terakhir, Kementerian BUMN menyiapkan tujuh kapal laut untuk mengangkut 2.562 penumpang.

Menteri BUMN Erick Tohir dalam peluncuran program mudik gratis BUMN 2023 secara virtual menyampaikan, BUMN ingin membantu masyarakat untuk mudik dan berkumpul dengan keluarga pada hari Lebaran yang istimewa.

Erick juga menilai program mudik gratis merupakan langkah strategi untuk meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Dengan mudik bersama ini, maka pemudik yang menggunakan motor beralih ke moda angkutan umum yang lebih aman.

“Ada 76 BUMN dengan dipimpin PT Jasa Raharja untuk berkolaborasi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman,” ucap Erick, Rabu (15/3/2023).

Sementara itu, Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata juga mengatakan hal sedana.

Ia juga menegaskan, program mudik gratis 023 merupakan implementasi bakti BUMN dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

Tedi juga mengatakan, mudik bersama merupakan upaya mewujudkan perayaan mudik yang aman, lancar dan zero accident. 

“Melalui program ini, kami ikut hadir peduli masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Flag off pemberangkatan mudik akan digelar di Jakarta pada 18 April dari Ringroad Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,” kata Tedi.

Baca Juga: Mudik Lebaran 2023 Gratis dari Kemenhub, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2023 secara Daring

Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono menuturkan, pembukaan pendaftaran mudik bersama BUMN 2023 secara daring mulai 15 Maret 2023.

Edi pun meminta masyarakat mengecek informasinya melalui website dan media sosial Kementerian BUMN.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono mengatakan, program mudik gratis BUMN 2023 ini merupakan langkah untuk memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas.

Terutama untuk masyarakat pemudik pengguna roda dua, bisa memanfaatkan program mudik gratis dari BUMN.

“Dengan program mudik gratis BUMN 2023, kami berharap perjalanan pulang kampung masyarakat menjadi aman, nyaman dan penuh berkah,” kata Rivan.

Menurut Rivan program mudik gratis BUMN 2023 diberangkatkan dari beberapa kota, mulai Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang.

Bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam program Mudik Gratis BUMN 2023 bisa mengecek informasinya di berbagai media sosial masing-masing BUMN. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- HET elpiji 3 Kg di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami kenaikan. Hal ini tentu akan berdampak pada tingginya harga jual di tingkat pengecer.

Harga Eceran Tertinggi (HET) gas melon yang tadinya Rp 16. 000 menjadi Rp 19.500 per tabung, atau naik Rp 3.500.

HET terbaru telah dikeluarkan Bupati Garut melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP. 109-DP2ESDM/2023.

Dengan adanya Keputusan Bupati Garut tentang HET baru terkait gas melon, tentu akan berdampak besar bagi masyarakat pengguna aktif untuk keperluan rumah tangga.

“Baru tahu, kita beli gas melon di warung 22.000 rupiah. Kalau HET naik, pasti eceran pun akan naik. Pusing lagi kita,” kata Didin pedagang makanan, Rabu (15/03/2023).

Sementara itu, Anggota Komisi 3 DPRD Garut, Agus M Sutarman mengatakan, keputusan Bupati Garut menaikkan HET elpiji 3 Kg. Maka konsekuensinya aturan tersebut harus diterapkan.

Ia juga menjelaskan, harga gas subsidi Rp 19.500 itu harus sesuai. Pangkalan menjual 70 persen ke masyarakat, dan 30 persen ke pengecer.

Baca Juga: HUT Garut ke-210 Bupati Ajak Offroad, Warga: Tiap Hari Offroad di Jalan Raya Pak

“Jadi masyarakat membeli Rp 19.500, tidak boleh lebih dari itu. Persoalannya terbalik, jika ada pangkalan menjual ke pengecer sebanyak 70 persen, sementara ke masyarakat langsung 30 persen. Itu yang tidak boleh,” terang Agus.

Aktivis Soroti Kebijakan Bupati Garut Naikkan HET Elpiji 3 Kg

Naiknya HET gas subsidi ukuran 3 Kg di Garut mendapat sorotan dari Budi Juanda, Ketua Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Garut. Menurutnya, kenaikan HET elpiji 3 Kg akan berdampak besar terhadap masyarakat.

“Pemerintah pusat memberikan subsidi. Kenapa oleh pemerintah daerah malah dinaikan. Harus jelas juga apakah ada perintah. Jika naiknya 3.500 rupiah akan jatuh berapa di masyarakat. Jangan menekan masyarakat dengan kebijakan, ini akan menambah kenaikan level kemiskinan,” ujarnya.

Budi juga menyebutkan, angka kemiskinan di Garut cukup ekstrim. Saat ini jumlahnya mencapai 82 ribu jiwa. Hitungan tersebut belum termasuk kemiskinan biasa.

“Di Garut ada 82 ribu kemiskinan ekstrim. Belum level kemiskinan biasa dan lainya. Setelah harga beras naik, sekarang harga gas elpiji yang naik. Ini akan menciptakan kemiskinan yang baru,” kata Budi.

Pihaknya menilai, kebijakan menaikan HET elpiji 3 Kg menunjukan pemerintah daerah tidak pro kepada masyarakat. Mengingat saat ini rakyat sedang dihadapkan dengan harga sembako yang tak karuan. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Tolak rencana one way, pelaku usaha yang berada di sepanjang kawasan Jalan Hamara Efendi Kota Banjar, Jawa Barat, memasang sejumlah spanduk.

Spanduk tersebut bertuliskan penolakan terhadap rencana penerapan satu arah (one way) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Banjar, menyampaikan hasil survei jajak pendapat sebanyak 60 persen responden yang menyatakan setuju dengan rencana kebijakan tersebut.

Salah seorang pelaku usaha Irwan mengatakan, pihaknya menolak rencana penerapan satu arah di lokasi tersebut. Alasannya karena bukan menambah keramaian, yang ada menjadi sepi.

Menurutnya, dengan kondisi dua jalur yang sudah berjalan sekarang ini, suasana keramaiannya sedikit berkurang (sepi). Apalagi nanti ketika berlakukan satu jalur, tentunya akan menurunkan omzet penjualan.

“Dampak dari satu jalur ini yang merasakan imbasnya adalah pedagang yang ada di Jalan Hamara Efendi, bukan orang luar jalan ini,” kata Irwan kepada harapanrakyat.com, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: Tolak Rencana One Way Jalan Hamara Effendi, PKL Pertanyakan Hasil Survei Dishub Kota Banjar

Pelaku usaha lainnya, Aep Saepul Hijbi mengatakan, Dinas Perhubungan seharusnya melakukan komunikasi dengan Paguyuban Pelaku Usaha di Jalan Hamara Effendi. Bukan malah melakukan survey yang belum jelas siapa yang mengikuti survey tersebut.

Selain itu, ia menilai belum melihat urgensi yang mengharuskan memberlakukan kebijakan satu arah di Jalan Hamara Effendi.

Pelaku Usaha Tolak Rencana One Way, Macet Hanya Setahun Sekali

Kalau alasannya macet, menurut Aep Saepul Hijbi, kemacetan yang terjadi masih relatif wajar. Jika dibandingkan dengan kemacetan di kota-kota lain seperti Tasikmalaya saat weekend.

“Kemacetan yang agak lumayan terjadi di Jl Hamara Effendi itu menurut pengalaman saya selama puluhan tahun, hanya terjadi waktu malam Hari Raya Idul Fitri. Setahun sekali,” katanya.

Menurutnya, kemacetan yang terjadi masih wajar karena daerah manapun pasti macet saat malam Hari Raya Idul Fitri.

Baca Juga: Dishub Kota Banjar: Hasil Survey 60 Persen Responden Setuju Rencana One Way Jalan Hamara Efendi

Ia pun menyatakan menolak tegas pemberlakuan satu arah (one way) di Jalan Hamara Effendi. Karena hanya akan merugikan para pelaku usaha yang ada di lokasi tersebut.

Hal itu juga berkaca dari pemberlakuan kebijakan satu arah di Jalan Perintis Kemerdekaan beberapa waktu lalu. Mayoritas pelaku usaha juga mengeluhkan terjadinya penurunan omset yang cukup signifikan.

“Itu pun akan terjadi kepada kami, apabila one way berlaku di Jalan Hamara Effendi. Makannya kami secara tegas tolak rencana one way,” tandas Aep. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Rencana pengembangan daerah industri dalam RTRW Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun 2023-2043, wilayah Lingkar Selatan dipilih menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Aan Anwar Sihabudin, akademisi Unigal yang juga Wakil Rektor III Universitas Galuh Ciamis.

Ia mengatakan, wilayah Lingkar Selatan bukanlah daerah baru yang dipilih pemerintah daerah sebagai Kawasan Peruntukan Industri untuk masuk ke dalam RTRW.

Karena, wilayah tersebut sudah dipilih sebelum kepemimpinan pemerintahan bupati sekarang. Namun, hingga saat ini wilayah Lingkar Selatan belum berkembang sebagaimana harapan pemerintah daerah.

“Sudah sedari dulu Lingkar Selatan menjadi KPI dalam RTRW Ciamis. Hal ini harus menjadi sebuah evaluasi mengapa daerah tersebut belum berkembang. Investor dari luar seolah-olah enggan untuk datang menginvestasikan uangnya dalam mengembangkan sebuah bisnisnya di Ciamis,” kata Aan Anwar kepada harapanrakyat.com, Selasa (14/03/2023).

Baca Juga: Akademisi Unigal Ingatkan KPU Ciamis Soal Azas “Efektif & Efisien”

Tim Independen dalam Rencana Pengembangan Daerah Industri

Ia menjelaskan, ketika pemda menetapkan wilayah tersebut kembali menjadi proyeksi sebagai daerah industri. Maka pemda harus membuat sebuah tim independen untuk mensosialisasikan kepada masyarakat daerah mana saja yang akan menjadi kawasan industri.

Lanjutnya mengatakan, tim independen yang dibentuk dengan menggandeng akademisi harus membuat sebuah laporan kepada pimpinan daerah. Terkait sebuah permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan.

Selain itu, juga menyampaikan solusi yang bisa menjadi dasar perbaikan untuk melahirkan  sebuah inovasi dari suatu kebijakan,” kata Aan Anwar.

Wakil Rektor III Universitas Galuh itu juga menyarankan pemda menggandeng akademisi-akademisi dari perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis.

“Ketika pemerintah daerah menggandeng akademisi dari luar wilayah, selain mahal biayanya juga belum tentu tahu bagaimana budaya masyarakat setempatnya,” ujarnya.

Baca Juga: Waduh Nilai Investasi di Ciamis Cuma 4,5 Persen, Ini Kata Akademisi Unigal

Berbeda dengan akademisi dari daerah sendiri. Mereka akan lebih semangat untuk membangun daerahnya, terutama dari segi pengabdian kepada masyarakat.

Pemda bisa perankan akademisi sebagai pengawas dan sebagai tim yang punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Salah satunya daerah Lingkar Selatan yang belum investor minati.

Maka akademisi harus mampu menjawabnya, tentu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Sedangkan, mengenai kedepannya di Ciamis akan ada Exit Toll Cigatas, menurut Aan Anwar, kebijakan pemerintah daerah dengan membuat strategi menjadikan Lingkar Selatan sebagai KPI sudah tepat.

Namun, pemda juga harus lebih teliti dalam menggandeng akademisi sebagai penerjemah pemda kepada masyarakat. 

Sehingga nantinya dalam pengembangan daerah industri tidak ada sedikitpun celah untuk para pihak yang sengaja membuat sebuah konflik interest. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)