harapanrakyat.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mengakui saat ini masih kekurangan 48 unit sekolah baru jenjang menengah pertama. Pemkab Bandung mengklaim saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kekurangan sekolah baru itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, untuk menutupi kekurangan sekolah itu, Pemkab Bandung akan membangun 28 unit. Sedangkan sisanya, kata Ruli, akan berkoordinasi dengan pihak swasta.

“Kita masih memerlukan 48 SMP lagi di Kabupaten Bandung. Penambahan fisik pembangunan unit sekolah baru ini dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah,” ungkap Ruli di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/5/2023).

Baca Juga : 130 Kecamatan di Jabar Butuh Bangunan SMA dan SMK Baru

Penambahan unit sekolah baru SMP ini, kata Ruli, untuk mengimbangi lulusan sekolah dasar yang hendak masuk ke jenjang SMP. Saat ini, jumlah SD di Kabupaten Bandung mencapai 1.400 titik.

Dengan pemerataan jumlah SMP di Kabupaten Bandung ini, maka kesempatan belajar anak wajib belajar di Kabupaten Bandung akan semakin terakomodir.

Bahkan, kata Ruli, saat ini Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk penambahan unit sekolah baru jenjang menengah atas. Hal tersebut agar anak wajib belajar memiliki hak sekolah merata.

Jumlah SMA negeri di Kabupaten Bandung, kata Ruli, saat ini ada sekitar 19 sekolah, sedangkan SMA swasta sekitar 110 sekolah. Jumlah itu juga masih kurang jika dibandingkan dengan usia wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bandung.

“Pak Bupati (Dadang Supriatna) melakukan koordinasi dengan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), Alhamdulillah dari 22 titik usulan pembangunan SMA di Kabupaten Bandung, ada 2 titik yang akan dibantu pemerintah. Bahkan Pak Bupati siap menghibahkan tanah untuk pembangunan SMA baru,” tuturnya.

Tingkatkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung

Dengan adanya penambahan unit sekolah baru di Kabupaten Bandung ini, kata Ruli, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan angka rata-rata lama sekolah.

Ruli menegaskan, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung pada 2022 berada pada poin 9,07. Sedangkan pada 2023, lanjut Ruli, angka rata-rata lama sekolah ini hanya meningkat 0,1 menjadi 9,08.

Baca Juga : DPRD Dorong Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Kota Bandung

“Selain pendidikan formal, untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah ini Pemkab Bandung juga mengoptimalisasi pendidikan informal lainnya seperti kejar paket belajar. Aspek pendidikan ini menjadi salah satu program prioritas Bupati Bandung,” tuturnya.

Kadisdik Kabupaten Bandung ini menegaskan, saat ini berbagai upaya Pemkab Bandung berupaya terus meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui berbagai program kebijakan Bupati Bandung. Salah satunya pemberian bantuan beasiswa bagi warga tidak mampu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Calon jamaah haji asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, rencananya akan berangkat dari Pangandaran tanggal 5 Juni 2023.

Mereka (jamaah haji) akan masuk ke dalam kloter 35 JKS asrama haji Bekasi tanggal 6 juni 2023 pukul 03.25 WIB.

“Jumlah jamaah haji yang berangkat pada gelombang 1 sebanyak 399 jamaah,” ungkap Kepala Kemenag Pangandaran, DR H Badruzzaman Senin (22/5/2023).

Ia mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mempunyai tema “Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia”.

Hal itu karena banyaknya jamaah haji yang tertunda keberangkatannya dari tahun 2020 (pandemi Covid) dan kebanyakan sudah lansia.

“Ramah Lansia mulai dari penyiapan fasilitas layanan, juga kemudahan akses dan kenyamanan di setiap aktivitasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, kemudahan akses pada setiap layanan aktivitas calon jamaah haji lanjut usia  seperti perumahan, layanan sosial, penghormatan, komunikasi dan informasi dukungan layanan kesehatan, ruang terbuka dan bangunan juga transportasi nya.

“Kemudahan penyiapan fasilitas dan pemberian layanan kepada calon jamaah haji lanjut usia ini penting, agar memberikan kemudahan akses dan setiap aktivitas layanan kepada para jamaah lanjut usia tersebut,” kata Badruzaman.

Jamaah Haji Asal Pangandaran Diberi Pemahaman

Kata dia, calon jamaah haji sebelum berangkat akan diberikan pemahaman terkait kebijakan pemerintah, tentang penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu, ada juga materi ibadah haji untuk usia lanjut.

“Tahun sekarang yang berangkat kebanyakan berusia lanjut, maka tentang kesehatan dan juga terkait alur keberangkatan haji bagi lansia harus disampaikan ke para calon jamaah, agar mengerti dan paham,” ucapnya.

Ia menyebut, pemberangkatan calon jemaah haji tahun ini sudah mulai normal dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada calon jamaah haji asal Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Pangandaran, H Hilman Saepullah menambahkan, adapun jumlah calon jemaah Haji Kabupaten Pangandaran yang berangkat berjumlah 399 jamaah Gelombang 1, rata-rata berusia di atas 65 tahun sebanyak 158 orang (40%), dan kalau yang di atas 60 tahun ada sekitar 220 jamaah.

Lanjutnya, untuk bimbingan manasik bagi jamaah haji telah dilakukan di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

“Juga dilakukan bimbingan teknis untuk para kepala regu dan kepala rombongan,” ungkapnya. (Madlani/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan melaksanakan event Job Fair pada 30-31 Mei 2023, bertempat di halaman Gedung Islamic Center.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ciamis, H Okta Jabal Nugraha ST MT mengatakan, pihaknya sudah menyebarkan informasi event Job Fair di berbagai media sosial.

“Alhamdulillah, animo pencari kerja untuk mengikuti job fair di Ciamis cukup tinggi,” ujar H Okta, Senin (22/5/2023).

Baca juga: 25 Pencari Kerja di Baregbeg Ciamis Ikuti Pelatihan Budidaya Ikan Program Disnaker

Hal itu terlihat dari pendaftaran online para pencari kerja, lewat barcode yang tersedia di pamflet yang sudah disebarkan Disnaker melalui media sosial.

“Jadi untuk daftar di Job Fair harus secara online, barcode-nya kita siapkan. Peserta atau pencari kerja tinggal scan barcode saja,” katanya.

Sampai Senin (22/5/2023) pagi, jumlah pencaker yang sudah mendaftar secara online mencapai 3.045 orang.

“Jumlah pendaftar kita prediksi semakin bertambah, bisa jadi sampai 10 ribuan. Karena masih ada jeda waktu satu pekan lagi,” ungkap Okta.

Adapun para pencari kerja didominasi oleh warga Kabupaten Ciamis. “Rata-rata yang daftar dan ingin melamar pekerjaan itu warga Ciamis,” ucapnya.

Untuk jumlah lowongan kerja, pada Job Fair di Ciamis tahun 2023 ini tersedia sekitar 1.251 lowongan dari 15 perusahaan.

“Perusahaan yang menyediakan lowongan kerja di Job Fair ini, didominasi perusahaan yang ada di Ciamis sebanyak 10 perusahaan. Sisanya 5 lagi dari luar Ciamis,” tambah Okta.

Sementara itu, perusahaan yang paling banyak membuka lowongan pekerjaan adalah perusahaan kayu, salah satunya PT Albasi Layung Indonesia Ciamis sebanyak 277 lowongan. Sementara yang lainnya, ada dari perusahaan perbankan, perusahaan retail dan beberapa pabrik.

“Untuk yang dari luar daerah salah satunya ada PT Sari Kaldu Nabati di Majalengka, membuka lowongan 130 orang,” paparnya.

Lanjut Okta, job fair ini sebagai upaya pihak pemerintah memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja (perusahaan).

“Dengan harapan, job fair ini bisa menyerap lebih banyak pencari kerja di Ciamis, sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang,” pungkas H Okta. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Nasdem, Garut, Jawa Barat, Diah Kurniasari memberikan keterangan usai dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh Bawaslu, Senin (22/5/2023).

Diah Kurniasari dan Bacalegnya Iwan Setiawan, mengaku dicecar belasan pertanyaan seputar insiden sawer duit di halaman KPU pada 11 Mei lalu.

Diah dan Iwan, bergantian dicecar pertanyaan Bawaslu yang didampingi Gakkumdu yang merupakan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Diah menjelaskan, kapasitas saat daftar Bacaleg di KPU bukan sebagai istri Bupati, melainkan sebagai ketua DPD.

“Hari ini kami hadir dari DPD NasDem Garut, untuk klarifikasi tentang masalah di tanggal 11 lalu. Alhamdulilah sudah selesai klarifikasi. Pertanyaan seputar kronologis kejadian, untuk pertanyaan ada belasan, dari identitas siapa saja,”kata Diah, Senin (22/5/2023) di kantor Bawaslu.

Baca juga: Kasus Sawer Duit di KPU Garut Belum Usai, Ketua Nasdem Akan Penuhi Panggilan Bawaslu

Ia kemudian meminta maaf kepada penyelenggara pemilu, atas insiden yang dianggap melecehkan institusi negara itu.

“Meminta maaf kepada KPU, Bawaslu yang tempat itu kami pakai saat kejadian itu. Kebetulan bacaleg kami yang duluan (sawer duit -red), secara spontanitas karena kader juga meminta saya naik, kami tidak ada maksud, dan itu spontanitas,” tambahnya.

Melekatnya ketua Nasdem Garut, dengan status istri Bupati Rudy Gunawan, Diah menjawab tegas.

“Kalau itu kan manusiawi, itu spontan, saya tahu saya sebagai istri, itu kan yang saya bagikan kader saya, jadi bukan money politik, yang diberikan uang pribadi saya di luar saya sebagai istri Bupati. Mungkin tidak etis, saya sekarang bukan sebagai istri Bupati, saya sebagai ketua DPD,” pungkasnya. (Pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Garut, Jabar, Diah Kurniasari, hari ini Senin (22/5/2023), menjalani pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Diah harus dicecar belasan pertanyaan Bawaslu, yang didampingi Gakkumdu yang merupakan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.

Diah Kurniasari, Ketua DPD Partai NasDem Garut, diperiksa klarifikasi oleh Bawaslu, buntut kasus sawer duit di halaman KPU pada Kamis (11/5/2023). Selain Diah, bacaleg NasDem atas nama Iwan Setiawan, ikut juga diperiksa Bawaslu.

“untuk hari ini ketua NasDem dan Bacaleg, pada hari jumat juga sudah diundang pihak KPU. Melihat nanti perkembangan apa ada yang dimintai keterangan lagi atau tidak. Secepatnya menggelar pleno untuk memastikan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak,” kata Ahmad Nurul Syahid, Ketua Bidang Hukum Bawaslu Garut, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Buntut Sawer Duit Ketua NasDem Garut, Ketua KPUD Dicecar Belasan Pertanyaan oleh Bawaslu

Proses lanjutan pleno Bawaslu, kini masih ditunggu publik, dimana apakah ketua NasDem Garut dan bacalegnya melakukan tindakan melawan hukum atau tidak.

“Kita berfokus dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, jadi lek spesialis,” tambahnya.

Lanjut Ahmad, proses klarifikasi ke jeda pleno lanjutan Bawaslu, memerlukan waktu tidak boleh dari 7 hari.

“Dibatasi penanganan selama 7 hari, jadi ditentukan apakah temuan dugaan pelanggaran pemilu atau tidak, nanti kalau memenuhi unsur formil dan materil diteruskan ke sentra Gakkumdu,” tutupnya. (pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjar, Jawa Barat, ikut menyoroti tidak adanya exit tol di Banjar pada proyek pembangunan Tol Getaci.

HIPMI Kota Banjar pun menilai, kondisi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Banjar, hingga memberikan saran melalui pengembangan ekonomi City Branding.

Ketua HIPMI Kota Banjar Muhammad Adri Fathur Rahman, mengatakan, tidak adanya exit tol di Banjar pada proyek pembangunan Tol Getaci menurutnya, akan sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Banjar.

Akan banyak orang yang rela keluar tol untuk berkunjung ke Banjar secara sengaja untuk singgah dan melakukan kegiatan ekonomi jika tidak ada “X-Factor”nya .

Sehingga Banjar yang biasanya menjadi persinggahan, akan menjadi kurang tersentuh. Dampaknya, proses transaksi ataupun kegiatan ekonomi yang sudah berjalan di Banjar, bisa jadi akan mengalami penurunan.

“Kalo menurut pandangan saya, tol GeTaCi yang tidak memiliki exit tol di Kota kita yang tercinta Banjar akan sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di Banjar ini,” kata Adri kepada harapanrakyat.com, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Tak Masuk Jalur Pembangunan Tol Getaci, Begini Kata Dinas PUTR Kota Banjar

Lanjutnya, keadaan di Kota Banjar tak jauh berbeda seperti Kabupaten Cianjur dan Purwakarta jika nantinya tidak exit tol.

Sebab itu, ia mengajak semua komponen masyarakat dan pengusaha, bersinergi bersama pemerintah menghadapi keadaan ini dengan penuh pertimbangan dan kematangan, untuk mencari potensi ekonomi yang lain untuk dikembangkan.

Adapun salah satu solusi yang pihaknya berikan, kata Andre, yaitu dengan cara City Branding. Banjar harus membranding dirinya sendiri, agar memiliki identitas atau ikon yang menjadi nilai jual untuk menarik para wisatawan.

“Salah satu solusi yang HIPMI berikan adalah City Branding. Banjar harus mulai membranding dirinya sendiri sehingga nantinya akan memiliki identitas yang menjadi nilai jual untuk para wisatawan maupun visitor dari daerah lain,” ujarnya.

Tak Kebagian Exit Tol, Kota Banjar Bisa Contoh City Branding Purwakarta dan Kota Batu

Lebih lanjut, Ia mencontohkan Kota Purwakarta yang menurutnya mampu menerapkan konsep City Branding dengan sebutan Kota Sate Maranggi. Konsep itu pun akhirnya menjadikan Purwakarta bisa lebih adaptif dan versatile dalam menghadapi keadaan.

Sehingga itu terpatri di pikiran para wisatawan dan visitor, ketika mereka akan bepergian melewati Purwakarta. Mereka rela ke Purwakarta dulu karena mereka tahu ada sesuatu yang bernilai yang mereka harus coba.

Contoh lain adalah Kota Batu dengan sebutan Kota Wisatanya, Yogyakarta dengan Jogja Istimewanya, Solo dengan Spirit Of Java nya.

Ketika itu dilakukan, kata Adri, akan memberi pengaruh kepada para wisatawan, visitor dan sekaligus investor untuk masuk dan melakukan kegiatan perekonomian di Banjar. Efeknya nanti Banjar akan semakin dikenal. Pertumbuhan ekonominya akan naik secara perlahan bahkan pesat.

“Kuncinya ada pada komunikasi dan sinergitas yang masif dari atas ke bawah. Sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan tersampaikan dengan lebih cepat, tepat dan akurat,” pungkasnya. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)