harapanrakyat.com,- Ratusan pengusaha rental kendaraan wisata yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Rental Wisata Pangandaran (P2RWP) tanggapi imbauan Satlantas Polres Pangandaran terkait keamanan dan keselamatan berkendara di lokasi wisata. 

Ketua P2RWP Dedi Heryadi mengatakan, paguyuban yang terbentuk sejak tahun 2018 tersebut hingga saat ini memiliki anggota 309 yang terbagi dalam 7 kelompok. 

Dari jumlah anggota yang ada, kata Dedi, semua tersebar di wilayah pantai Pangandaran.

Baca juga: Ingin Uji Adrenalin di Pantai Pangandaran? Coba Bermain Banana Boat

Berkaitan dengan imbauan keselamatan berkendara, kata Dedi, pihaknya sepakat mengikuti arahan dari pihak kepolisian.

“Sebenarnya kita sudah memiliki SOP sendiri yang mana anggota harus menaatinya demi keselamatan pengguna yang menyewa,” katanya usai pertemuan dengan Polres Pangandaran di Aula Desa Pananjung, Senin (29/5/23) malam. 

Namun, kata Dedi, terkait adanya pelanggaran maupun kecelakaan di lapangan merupakan ketidakpatuhan penyewa. Sehingga hal itu menurutnya di luar kendali. 

“Padahal kita sudah mengarahkan dan menjelaskan aturan mainnya,” imbuhnya.

Maka dari itu, agar anggota P2RWP maupun penyewa bisa lebih aman dan tenang, pihaknya akan memaksimalkan pelaksanaan SOP yang ada. Selain itu juga mengikuti anjuran Polres Pangandaran.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pangandaran AKP Asep Nugraha mengatakan, semua pengendara harus patuh terhadap aturan berlalu lintas, maupun SOP yang sudah ada. 

Termasuk juga penyewa kendaraan wisata tidak boleh lebih dari 2 orang, memakai helm dan tidak keluar dari kawasan objek wisata. 

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar kecepatan kendaraannya tidak lebih dari 30 km/jam. Adapun pelaksanaannya adalah dengan memutus kabel gas agar tidak melebihi kecepatan yang ditetapkan. 

“Kecelakaan terkadang ada saja, namun tidak sampai fatal. Makanya untuk menghindari kecelakaan kita sampaikan aturan berkendaraannya,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Bawaslu Pangandaran gandeng berbagai tokoh masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut agar proses pesta demokrasi 5 tahunan berjalan sesuai aturan.

Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengungkapkan, kondisi pengawas dalam pemilu 2024 jumlahnya sangat terbatas. Ia menyebut untuk tingkat kabupaten hanya 3 orang, kecamatan 3 orang, desa 1 orang dan pengawas TPS 1 orang. 

Baca juga: Pengawasan Bacaleg Tak Maksimal, Bawaslu Kota Banjar Minta Akses Silon KPU Dibuka Penuh

Karena itu, keterlibatan berbagai pihak untuk mengawasi proses pemilu sangat penting. 

“Kita gandeng berbagai lapisan masyarakat dan tokoh yang ada untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi, kita semua memiliki fungsi untuk mengawasi proses berjalannya pemilu nanti,” kata Iwan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kemenag Pangandaran Badruzzaman mengaku akan mengerahkan semua penyuluh keagamaan serta organisasi mitra di lingkungan kerjanya untuk menjadi pengawas partisipatif. 

“Tentu saja ini demi suksesnya pemilu 2024 nanti,” kata Badruzzaman.

Tak hanya itu, kata ia, sebagai bukti dukungannya kepada Bawaslu, pihaknya mendorong semua tokoh agama dan penyuluh untuk tidak melakukan politisasi Sara, ujaran kebencian maupun politik uang. 

“Pemilu ini bukan tanggung jawab penyelenggara saja. Namun ini tugas kita semua agar berjalan sesuai undang-undang. Jadi, nanti kita kerahkan semua yang ada di lingkungan Kemenag untuk bersama-sama Bawaslu dan KPU supaya pemilu ini bersih dan minim pelanggaran,” pungkasnya. (Enceng/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pembangunannya sangat mendesak dan pertama di Indonesia.

Nantinya, jalan khusus tambang ini seperti jalan tol namun sedikit berbeda dalam segi akses keluar-masuk.

Owner JB Group Mulyadi Jayabaya mengungkapkan, dalam sistem pengoperasiannya  jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin ini akan memiliki delapan interchange. Hal itu untuk memudahkan akses truk pengangkut tambang keluar-masuk.

“Kalau tol biasa tidak terlalu banyak akses. Ini (jalan khusus tambang) banyak akses hingga ada delapan interchange untuk memudahkan akses keluar masuk (truk). Jembatan ada 12 termasuk jembatan yang dilewati jalan-jalan desa,” kata Jayabaya, Senin (29/5/2023).

Baca Juga : Jalan Khusus Tambang di Bogor Jadi Terobosan Pembangunan Infrastuktur

Sementara itu, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengajak semua pihak mendukung pembangunan jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin, mulai dari sosialisasi hingga pekerjaan selesai.

“Masyarakat Bogor, khususnya Bogor Barat mendukung apa yang ingin diwujudkan. Semoga visi misi Gubernur Jawa Barat bisa selesai di akhir masa jabatannya,” ucap Iwan.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin di Kabupaten Bogor.

Pemprov Jabar mengklaim, pembangunan jalan khusus tambang ini merupakan menjadi sebuah contoh terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pasalnya, pembangunan jalan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah melainkan sepenuhnya melalui investor swasta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, pembangunan jalan khusus tambang ini membutuhkan 32,7 hektare lahan. Saat ini, kata ia, lahan yang sudah terbebaskan seluas 26,16 hektare atau 80 persen.

Baca Juga : Jalan Khusus Tambang di Bogor Layani 58 Transporter

Ke depan, jalan khusus tambang Cigudeg-Rumpin ini akan melayani 58 pemegang izin usaha tambang atau transporter.

“Jalan khusus tambang Cigudeg – Rumpin ini menjadi terobosan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Biaya pembangunannya tidak bersumber dari uang pemerintah, baik APBD maupun APBN. (Pembangunan jalan) Full investor swasta,” kata Gubernur Jawa Barat itu. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap laporan data jumlah PHK massal di PT APL (Albasi Priangan Lestari). Ratusan pekerja atau buruh dengan status pekerja tetap di PT APL itu terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Kota Banjar Sunarto, melalui Kabid. Hubungan Industrial Dewi Fartika mengatakan, pihaknya pada tanggal 3 Mei lalu telah menerima laporan terkait adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT APL.

Berdasarkan laporan yang pihaknya terima, jumlah pekerja terdampak PHK massal di PT APL yaitu sebanyak 269 orang. Semuanya berstatus sebagai pekerja tetap.

Meski begitu, lanjut Dewi, berdasarkan berita acara tanggal 15 Mei 2023, semua pekerja yang terkena PHK telah menyepakati keputusan tersebut. Pihak perusahaan juga sudah memberikan kompensasi terhadap pekerja yang terkena PHK.

Baca Juga: PT Albasi Priangan Lestari Kota Banjar Pekerjakan Lagi 23 Karyawan yang Kena PHK

“Laporannya pada hari Jumat minggu kemarin sudah masuk. Catatan pada kami ada 269 pekerja yang terkena dampak PHK di PT APL,” kata Dewi kepada harapanrakyat.com, Jumat (26/05/2023).

Lanjutnya menjelaskan, adapun yang menjadi alasan pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu untuk efisiensi. Karena omzet perusahaan sekarang ini terus mengalami penurunan.

Menurut Dewi, adanya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan memang cukup berdampak terhadap jumlah pengangguran di Kota Banjar.

Ia juga mengatakan, berdasarkan catatan laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, pada tahun 2023 hanya satu perusahaan yang mengambil kebijakan PHK, yakni PT APL.

“Dari data catatan yang masuk sampai bulan Mei tahun 2023 hanya di PT APL yang terjadi PHK. Untuk perusahaan yang lain sampai saat ini masih berjalan,” ungkap Dewi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait PHK terhadap 267 karyawan tetap tersebut, pihak perusahan tidak memberikan respon lebih lanjut. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Gegara harga gas subsidi tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), puluhan warga Garut, Jawa Barat datangi kantor DPRD Garut untuk melakukan audiensi, Senin (29/5/2023).

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) itu menuntut pemerintah supaya bertindak tegas terhadap kasus penjualan gas LPG 3 Kg yang jauh lebih mahal daripada HET.

Keluhan AUI ini merupakan temuan masyarakat, di mana pengguna gas LPG 3 Kg harus membeli di harga Rp 25.000, Rp 28.000 hingga 30.000. Padahal HET gas subsidi 3 Kg di garut sudah diturunkan di harga semula yakni Rp 16.500.

Baca Juga : Dugaan Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Fiktif, Hiswana Migas Garut Bantah DPRD

“Saya tidak pernah merasakan membeli gas 3 Kg di harga HET Rp 16.500, yang ada harganya Rp 25.000. Saya pedagang nasi goreng, tiap saya beli gak pernah sesuai seperti aturan Pemerintah harganya,” kata Parjo, seorang pedagang nasi goreng dalam audiensi.

AUI Mengeluh Bupati Garut Tidak Hadiri Audiensi

Kemudian, Koordinator AUI Garut, Ceng Aam mengatakan, permintaan AUI untuk audiensi bersama seluruh unsur pemerintahan terkait tidak terpenuhi. Bahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan pun tidak menghadirinya.

Padahal, menurutnya, dalam surat undangan audiensi Bupati Rudy akan menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat.

“Bupati tidak hadir, hanya ada perwakilan anggota DPRD saja dan dari dinas. Percuma, hanya teriak tapi tidak digubris,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta waktu kembali kepada Bupati Garut supaya menyikapi keluhan warga tersebut. Khususnya, terkait harga gas LPG subsidi 3 Kg yang tidak sesuai dengan regulasi yang pemerintah terbitkan.

“Kami juga sudah sampaikan seluruh keluhan ketidaksesuaian harga gas 3 Kg. kan HET nya Rp 16.500, di lapangan malah Rp 22.000 bahkan ada yang Rp 30.000,” tambahnya.

Baca Juga : Warga Ontrog DPRD Garut Pertanyakan Kasus Dugaan Kades Pasirkiamis Umbar Aurat di Facebook

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut, Ridwan Efendi mengklaim, keluhan tersebut sudah pihaknya temukan di UPT daerah. Ia pun akan menyampaikan keluhan tersebut ke pimpinan untuk segera mengambil tindakan.

Selain itu, menurutnya, kebijakan bupati itu hanya mengikat sampai di tingkat pangkalan dan tidak sampai ke tingkat pengecer.

“Catatan yang kami miliki, berdasarkan data dari laporan kepala UPT di wilayah sebagai bentuk pengawasan, harga berkisar antara Rp 22.000 – Rp 25.000 per tabung.” Pungkasnya.

Pantauan harapanrakyat.com di lokasi, dalam audiensi tersebut salah satu warga sampai mengamuk karena merasa keberatan dengan harga gas subsidi 3 Kg terlalu mahal.

Bahkan, Ia sampai mengumpat, karena HET tak sesuai dengan harga gas di lapangan. Rakyat kecil selaku konsumen aktif banyak mengeluh karena harga menurutnya terlalu ugal-ugalan. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor: Rizki)