harapanrakyat.com,- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar, memberikan tanggapan soal dugaan adanya kosan jadi tempat TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Kota Banjar, Jawa Barat.

Plt. Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar Wawan Setiawan mengatakan, terkait kosan yang diduga menjadi tempat perdagangan orang tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Ketertiban Umum.

Selain itu, untuk upaya penindakan melalui razia, pihaknya juga akan mengkoordinasikan penindakan tersebut dengan Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Adapun penerapan sanksi bagi tempat kosan di Kota Banjar yang menjadi tempat TPPO, Satpol PP akan mempelajari terlebih dahulu peraturan daerah berkaitan ada tidaknya sanksi tersebut.

“Nanti kita pelajari. Harus lihat Perda-nya dulu ya. Yang pasti mau kita koordinasikan dulu dengan Bidang Trantib dan Bidang Penegakan Perda. Hal itu supaya tidak salah bertindak,” kata Wawan kepada harapanrakyat.com, Kamis, (15/06/2023).

Baca Juga: Kasus TPPO Anak di Bawah Umur, DPRD Kota Banjar Dorong Pemkot Bertindak

Terpisah, aktivis dan pengamat kebijakan publik Kota Banjar, Awal Muzaki, menyayangkan adanya praktek perdagangan orang tersebut.

Kejadian itu menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah dengan melakukan upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan melalui instansi terkait.

Terlebih lagi yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga perlu ada upaya edukasi agar tidak ada kejadian serupa terulang kembali.

“Mestinya peristiwa ini bisa disiasati melalui langkah pencegahan. Upaya edukasi untuk melindungi hak-hak anak oleh berbagai stakeholder. Sehingga bisa diminimalisir,” kata Awwal.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Kota Banjar mengungkap kasus TPPO anak di bawah umur yang terjadi dalam sebuah kosan. Tepatnya di lingkungan Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Dua orang perempuan yang masih berusia di bawah umur pun menjadi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

Abood Kebuli Asia Plaza Tasikmalaya merupakan outlet baru di sekitar foodcourt mall yang menyediakan makanan khas Timur Tengah. Akan tetapi, nasi kebuli yang menjadi menu andalan di sini masih cocok dengan lidah orang Indonesia. 

Lokasi outlet berada di foodcourt mall Asia Plaza di lantai 1, Jalan HZ Mustofa nomor 326, Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Awalnya pemilik bisnis ini memulai usaha dari rumah dengan layanan pesan antar, namun karena pelanggannya semakin banyak, ia pun membuka rumahnya untuk makan di tempat.

Alamat Abood Kebuli pertama di jalan Tanuwijaya, nomor 19, Empangsari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum akhirnya Abood Kebuli membuka outlet di Asia Plaza.

Mengingat outlet ada di sekitar mall, pengunjung bisa kulineran sambil jalan-jalan. Apalagi di mall Asia Plaza ini tersedia berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari bahan pokok, hiburan, hingga lifestyle. 

Baca Juga: Potadoc Siliwangi Tasikmalaya, Kentang Goreng dengan Aneka Saus

Outlet Abood Kebuli di Plaza Asia Tasikmalaya

Bagi Anda yang ingin mencoba nasi kebuli dengan resep bumbu dari Arab, simak poin-poin berikut sebelum berkunjung ke lokasi. 

Menu yang Semakin Bervariasi

Sejak mulai buka pada 1 Mei 2023, menu yang tersedia di outlet Abood Kebuli Tasikmalaya semakin bervariatif. Citarasa dari makanan khas Timur Tengah masih tetap dipertahankan, namun bumbu rempah nasi kebuli disesuaikan untuk lidah masyarakat lokal. 

Selain itu, ada juga kebab kambing yang padat dan banyak isian sehingga bisa bikin kenyang. Sedangkan Arabian Kentang memiliki tekstur renyah dengan bumbu meresap namun agak keasinan bagi yang belum terbiasa dengan kuliner jenis ini. 

Baca Juga: Kebon Djati Eatery Tasikmalaya, Tempat Ngadem Belakang Terminal

Ada Teh, Cemilan, dan Dessert

Untuk minumannya tersedia Teh Adani dan Teh Yaman yang membuat hidangan terasa semakin lengkap. Jika ingin dessert, Abood Kebuli Asia Plaza Tasikmalaya menawarkan roti maryam atau roti cane yang populer di negara-negara Asia Tenggara terutama India. Roti ini memiliki bentuk yang pipih dan paling pas disajikan bersama teh. 

Mengenai rentang harganya berkisar dari Rp 15.000 hingga Rp 165.000 per item. Paket nasi kebuli untuk keluarga biasanya dihidangkan dalam satu piring besar dan dimakan bersama-sama. Namun, ada juga menu nasi kebuli atau briyani dengan porsi Rp 43.000 per orang. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis (15/6/2023), memutuskan jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keputusan MK tersebut.

Ia mengaku bersyukur, karena Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan uji materi Uu no 7 tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka.

“Alhamdulillah, MK sudah menetapkan jika Pemilu 2024 dilaksanakan tetap dengan sistem proporsional terbuka,” ungkap AHY.

Baca juga: Sekber KIB Dukung AHY Jadi Bacawapres Dampingi Anies Baswedan

AHY menyebut, jika keputusan MK tersebut merupakan wujud keadilan yang berpihak kepada kedewasaan demokrasi.

“Hukum di Indonesia sudah berpihak kepada hak rakyat, sesuai amanat reformasi,” jelasnya.

AHY pun berpesan, agar rakyat dan seluruh kader Demokrat, terus mengawal Pemilu 2024 agar tetap berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

AHY sendiri merupakan salah satu Ketua Partai yang menolak keras wacana Pemilu 2024, kembali ke proporsional tertutup. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Dalam rangka mengurangi angka pengangguran, Pemkab Pangandaran fasilitasi pencari kerja untuk mendaftar ke perusahaan melalui job fair tahun 2023 di Taman Paamprokan Pangandaran, Rabu (14/6/23). 

Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan mengatakan, job fair yang menyediakan 3.500 lowongan kerja dari 34 perusahaan tersebut merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah, terutama untuk mengentaskan pengangguran. 

Baca juga: Pemkab Pangandaran Raih Opini WDP dari BPK, DPRD Keluarkan 11 Rekomendasi

“Dari job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pengusaha untuk mendapatkan pekerja sesuai kualifikasinya,”kata Ujang Endin.

Ia menambahkan, jumlah angka pengangguran di Pangandaran sekitar 4000 an atau sekitar 1,6 persen. Dari data tersebut, justru pengangguran kebanyakan rata-rata lulusan SMA dan perguruan tinggi. 

“Justru yang lulusan SD banyak yang sudah memiliki pekerjaan,” imbuhnya. 

Sesuai laporan job fair tersebut, lanjutnya, ada sebanyak 3500 pelamar pekerjaan yang mengikuti kegiatan tersebut. Pihaknya pun berharap tiap tahun agar ada job fair.

Sementara itu, Sekdisnaker Pangandaran Wawan Irawan mengatakan, job fair ini bekerjasama dengan perusahaan dari Pangandaran dan luar Pangandaran dengan lowongan kerja 4000 . 

Ia menjelaskan, dalam job fair yang terbuka untuk umum tersebut pencaker bisa mendaftar secara online maupun offline. 

“Alhamdulillah yang daftar online ada 2 ribuan dan yang offline ada 2 ribuan. Sedangkan yang paling banyak melamar TKI itu mendaftar melalui lembaga pendidikan, seperti ke Jepang,” terangnya. 

Wawan menambahkan, pihaknya berharap warga bisa tersalurkan ke tempat kerja. Hal itu agar mengurangi pengangguran terbuka.

“Di Pangandaran masih banyak pekerja temporer yang apabila di saat perusahaan membutuhkan langsung kerja dan kalau tidak dirumahkan. Ini salah satu yang menjadi PR kita dalam mengupayakan agar tidak terjadi seperti itu,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Ratusan massa dari Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Garut melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD berlangsung ricuh. Mereka mendesak transparansi sengketa Pilkades di wilayahnya mendapatkan tanggapan dan jawaban secara terbuka, Kamis (15/6/23). 

Pantauan di lapangan, aksi gabungan warga desa dengan mahasiswa ini sempat terjadi kericuhan. Mereka terlibat aksi dorong dengan petugas pengamanan Satpol PP dan Polisi saat berusaha memaksa masuk ke halaman DPRD Garut. 

Baca juga: Buntut Penganiayaan Anggota Polisi di Garut, 81 Preman Diamankan

Berdasarkan informasi, sengketa keberatan atas hasil Pilkades serentak di Desa Karangsari yang berlangsung tersebut lantaran pada Senin (15/5/2023) lalu tidak mendapat perhatian serius dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pilkades serentak.

Menurut Dedi Arisandi, salah satu calon kades yang kalah, pihaknya hanya menuntut agar penyelesaian permasalahan dan perselisihan bisa selesai. Namun, proses verifikasi, investigasi serta mediasi perlu ditempuh. 

“Sampai saat ini belum ada apa-apa, baru ada surat dari PPK Kabupaten,” katanya.

Dedi menambahkan, PPK Garut yang menganggap seolah bahwa permasalahan ini sudah selesai itu tidak sesuai. Sebab, PPK belum pernah melakukan langkah investigasi dan klarifikasi.

“Menganggap permasalahan ini sudah selesai, itu kata surat dari DPMPD. Padahal belum ada verifikasi, investigasi belum ada mediasi. Laporan tiga hari setelah pemilihan (Pilkades serentak – red),” jelasnya.

Sementara itu, kericuhan mulai mereda setelah korlap aksi menenangkan massa aksi. Namun mereka mendesak agar DPMPD, DPRD dan pihak terkait duduk bersama membahas sengketa ini. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)