harapanrakyat.com,- Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan penahanan terhadap dua orang remaja tersangka anggota geng motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada 14 Januari 2023 lalu.

Penahanan itu dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap.

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar, melalui Jaksa Penuntut Umum Mia Andina mengatakan, penahanan dua orang tersangka itu terhitung hari Kamis, 25 Mei 2023.

“Per hari ini kami melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian kami melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka tersebut,” kata Mia Andina, Kamis (25/05/2023).

Menurutnya, dua orang tersangka anggota geng motor tersebut masing-masing berinisial DA dan AR. Pihaknya melakukan penahanan karena khawatir mereka melarikan diri.

Baca Juga: Hilang Kendali, Pengendara Sepeda Motor di Kota Banjar Hantam Truk Hingga Patah Tulang

“Karena hari ini baru tahap II. Kenapa kami lakukan penahanan, karena sesuai dengan undang-undang syarat formil maupun materilnya terpenuhi. Yang kami khawatirkan juga mereka melarikan diri,” terangnya.

Mia juga menjelaskan, kedua tersangka anggota geng motor itu berusia 19 tahun. Sehingga bisa dilakukan proses hukum yang berlaku.

“Berdasarkan keterangan yang bersangkutan adalah anggota geng motor, dan usianya 19 tahun. Jadi sudah dewasa dua-duanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pasal yang disangkakan terhadap dua pelaku tersebut adalah 311 ayat 5 atau 312 UU Lalu Lintas.

“Untuk 311 ayat 5 ancaman hukumannya 12 tahun penjara, dan 312 UU Lalu Lintas ancamannya 3 tahun penjara,” tandas Mia.

Diketahui, peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia itu terjadi pada 14 Januari 2023. Korban dan tersangka merupakan anggota geng motor.

Sebelum peristiwa itu terjadi, tersangka dan korban mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan dan membawa senjata tajam.

Kemudian, tepat di depan Kantor Polsek Purwaharja, mereka terlibat kecelakaan dengan satu unit minibus. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Banjar, Jawa Barat, menanggapi perihal adanya salah seorang kades ikut nyaleg DPRD pada Pemilu 2024 mendatang.

Kepala DPMD Kota Banjar Wawan Gunawan mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi perihal adanya kades (kepala desa) yang maju menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Banjar, yakni Kepala Desa Rejasari.

Meski begitu, sejauh ini pihaknya belum menerima pemberitahuan atas tindak lanjut surat pengunduran diri Kepala Desa Rejasari tersebut. 

Hal itu karena untuk pengajuan pengunduran diri kepala desa mekanismenya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mekanisme pengajuan tersebut, lanjut Wawan, berlaku bagi kades yang ikut nyaleg. Maupun mengundurkan diri dengan alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Belum ada. Itu untuk proses pengajuan pengunduran diri mekanismenya melalui BPD. Kami hanya menyiapkan draft setelah ada disposisi,” kata Wawan kepada wartawan, Kamis (25/05/2023).

Baca Juga: Pengawasan Bacaleg Tak Maksimal, Bawaslu Kota Banjar Minta Akses Silon KPU Dibuka Penuh

Ia menjelaskan, setelah ada pengajuan ke BPD, pihak BPD akan menyampaikan ke walikota melalui camat. Selanjutnya diproses surat pemberhentiannya oleh walikota.

Setelah itu, walikota memiliki waktu selama 30 hari untuk mengeluarkan keputusan terhitung sejak surat pengunduran diri kepala desa tersebut diterima.

“Mekanisme itu sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jadi, mekanismenya melalui BPD,” terang Wawan.

Tanggapan BPD Soal Kades Ikut Nyaleg DPRD Kota Banjar

Terpisah, Kepala BPD Desa Rejasari Enceng Satiman mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengajuan pengunduran diri dari Kepala Desa Rejasari per tanggal 22 Mei 2023.

Baca Juga: Demi Daftar Bacaleg, Kades di Ciamis Ini Rela Mundur dari Jabatannya

BPD juga telah melakukan rapat pembahasan untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pengunduran tersebut pada tanggal 23 Mei 2023. Namun, dari BPD belum memberikan persetujuan.

“Sudah ada pengajuan berikut berita acaranya. Tapi kami belum memberi persetujuan. BPD meminta ada penyelesaian dulu terkait permasalahan pemilihan kadus di Bantardawa beberapa waktu lalu,” terangnya.

Enceng menambahkan, merujuk Peraturan Walikota Banjar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa kepala desa masih bisa melakukan aktivitasnya sebelum ada surat keputusan pemberhentian dari walikota.

“Masih aktivitas (ngantor). Sesuai pasal 15 Perwal 71 Tahun 2021 masih bisa melakukan aktivitas sampai pengajuan 30 hari. Serta ada surat keputusan pemberhentian dari walikota,” kata Enceng, menanggapi terkait kades ikut nyaleg DPRD.

Sementara itu, untuk mengkonfirmasi perihal pengunduran diri tersebut, Kepala Desa Rejasari Subur Waluyo belum merespon hal itu. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Siliwangi Kota Banjar, Jawa Barat, tepatnya di tikungan Singaperbangsa, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi Kamis (25/05/2023) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Akibatnya seorang pengendara motor bernama Odih meninggal dunia.

Kronologi kejadian berawal saat Odih, pengendara sepeda motor Honda Beat yang berboncengan dengan istrinya datang dari arah Barat menuju Timur.

Kemudian, dari arah belakang datang satu unit mobil pickup warna hitam hendak menyalip. Namun, mobil pickup itu menyenggol sepeda motor hingga terjatuh ke bagian kanan Jalan Siliwangi Kota Banjar.

Sedangkan, dari arah Timur menuju Barat datang sebuah minibus jenis Espass yang dikemudikan oleh Sukar, lalu menghantam pengendara sepeda motor yang terjatuh.

Baca Juga: Kemudikan Motor Belum Cukup Umur, Pelajar di Garut Tewas Kecelakaan

Sopir minibus Sukar mengaku saat itu ia mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan pelan.

“Saya nggak terlalu kencang dan itu juga motor menghantam mobil saya setelah kesenggol mobil pickup,” kata Sukar.

Karena kaget sehingga ia langsung melanjutkan perjalanannya dan tidak berhenti menolong korban.

“Kaget, tapi saya langsung ke kantor Unit Laka Lantas, tapi nggak ada orang dan akhirnya ke Polsek,” terangnya.

Sementara itu, mobil pickup yang menyenggol sepeda motor tersebut kabur melarikan diri.

Korban meninggal dunia bernama Odih langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Sementara istrinya mengalami luka-luka.

Petugas kepolisian dari Unit Gakkum Satlantas Polres Kota Banjar saat ini sedang menangani peristiwa kecelakaan di Jalan Siliwangi Kota Banjar. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Kasus penganiayaan siswi SMAN di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, oleh temannya kini sudah damai melalui jalur diversi pada Kamis (25/05/2023).

Unit PPA Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota dalam proses diversi tersebut menghadirkan Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial l, anak korban bersama ibu kandungnya. Serta anak yang memiliki konflik dengan hukum (pelaku) beserta ibu kandungnya, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya.

“Kasus penganiayaan ini sudah selesai dengan hasil damai jalur diversi,” kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota. AKP. Agung Tri Poerbowo, Kamis (25/05/2023), di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

Baca Juga: Siswi SMA di Tasikmalaya Diduga Dianiaya Temannya, Ibu Korban Minta Keadilan

Agung menjelaskan, jalur diversi sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah melibatkan anak beserta orang tuanya atau walinya. Kemudian, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional,” terangnya.

Menurut Agung, putusan tersebut akan berketetapan hukum. Pihak Balai Pemasyarakatan akan langsung memprosesnya sesuai hasil diversi oleh pengadilan.

“Penyidik akan menunggu rekomendasi hasil diversi dari Bapas. Putusan pengadilan tentang hasil diversi akan segera dikeluarkan sekaligus menutup kasus penganiayaan siswi SMAN ini,” pungkasnya. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,– Ratusan petani, nelayan, dan mahasiswa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Pangandaran, Kamis (25/5/2023). Aksi demonstrasi tersebut menuntut usut tuntas kasus penganiayaan dan pengrusakan rumah petani di Desa Wonoharjo oleh orang tak dikenal. Massa menuntut laporan petani segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Upaya proses penegakan hukum kami bersama DPRD dan Polres Pangandaran menyepakati isi tuntutan akan menindaklanjuti isi tuntutan dan akan mengawal sampai ke pihak kepolisian LP dari petani tersebut,” kata Yosep Nurhidayat koordinator aksi kepada harapanrakyat.com.

Baca Juga: Jembatan Wiradinata Rangga Jipang Pangandaran Dikabarkan Retak, DPRD Langsung Sidak

Yosep Nurhidayat menilai aksi penganiayaan dan pengrusakan rumah merupakan pidana murni. Ia pun menjelaskan, tindak pidana tersebut berawal dari konflik agraria di wilayah Desa Wonoharjo yang tak kunjung selesai dari tahun 2010.

“Lokasinya di hamparan Desa Wonoharjo, lahan eks Star Trust tersebut sudah berulang-ulang ada upaya kriminalisasi. Upaya intimidasi sampai kekerasan dan penggusuran,” jelas Yosep Nurhidayat.

Menurut Yosep, pihaknya menuntut DPRD Pangandaran membentuk tim terpadu untuk segera menerbitkan Perda terkait pertanahan dan pendayagunaan pemanfaatan tanah terlantar.

“Supaya pendayagunaan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah, lahan prioritas dari tanah negara,” ungkap Yosep. 

Yosep menuturkan tanah yang menjadi sengketa awalnya memiliki SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan, kemudian keluar surat perizinan bangunan.

“Status dulu HGU berubah fungsi menjadi HGB dan menjadi hak sertifikat perorangan individu, padahal itu tanah negara. Kalau unsurnya perubahan tanah negara tersebut tanah HGU ke HGB, itu jadi lokasi prioritas untuk rakyat dulu. Karena HGU, prioritas tanah untuk cadangan warga para penggarap dan warga petani kalau untuk wilayah HGU,” jelasnya.

Yosep menambahkan, tanah sengketa eks perusahaan Star Trust seluas 336 hektar yang dibagi 4 wilayah yakni di desa Pananjung, Desa Wonoharjo, Desa Sukaresik dan Desa Cikembulan. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Kades Katulisan Erpin Kuswati menjadi sorotan hingga viral karena diduga melakukan korupsi Dana Desa buat membeli skincare. Saat ini Kades Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Serang, Banten tersebut menjadi tahanan Kejari Kabupaten Serang.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang Rezkinil Jusar mengatakan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sampai 2021. Dalam kasus ini, tersangka telah merugikan negara sebesar Rp 499.337.809.

Terduga pelaku korupsi dana desa ini tidak menyetorkan pajak ke kas negara sebesar Rp 44.202.856, ke kas daerah Rp 452.234.953. Serta membayar honor penjaga kantor desa TA 2021 sebesar Rp 2.900.000.

“Penyidik berupaya mendalami temuan kasus korupsi ini dari Inspektorat,” terang Rezkinil, mengutip dari suara.com, Kamis (25/05/2023).

Kades Katulisan Erpin Kuswati Menjabat Sejak 2019

Baca Juga: Ratusan Siswa SMAN 21 Bandung Gagal Study Tour, Uang Ratusan Juta Dibawa Kabur Travel

Kades Katulisan Erpin Kuswati menjabat kepala desa sejak bulan Desember 2019. Ia meraih kemenangan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019.

Dalam masa kepemimpinannya, kepala desa perempuan berusia 43 tahun tersebut melakukan korupsi. Untuk menjalani pemeriksaan, kini ia mendekam di Rutan (Rumah Tahanan) Kelas IIB Serang.

Setelah munculnya dugaan kasus korupsi Dana Desa, Erpin juga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Katulisan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Serang, Adie, menginstruksikan Camat Cikeusal serta BPD agar membuat berita acara terkait pemberhentian sementara Kades Katulisan Erpin Kuswati.

Pemberhentian sementera itu karena sekarang belum ada putusan pengadilan. Pihaknya pun meminta Sekretaris Desa sebagai Plt (pelaksana tugas) Kepala Desa Katulisan.

Jika sudah ada putusan pengadilan yang menegaskan Erpin terbukti melakukan korupsi, kata Adie, maka pihaknya pun akan memecatnya.

Baca Juga: Berhentikan Johnny G Plate dari Menteri Kominfo, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

Korupsi Diduga untuk Kepentingan Pribadi, Beli Skincare dan Pakaian

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kejari Kabupaten Serang Adyatana Meru Herlambang mengatakan, dana korupsi tersebut tersangka gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci terkait penggunaan dana desa tersebut, maupun alirannya. Karena, proses pemeriksaan kasusnya masih berlangsung dan perlu berlanjut.

“Kami belum sampai ke tahap penyidikan dalam kasus korupsi ini. Apakah dana itu tersangka gunakan untuk membeli skincare, pakaian dan lain-lain. Hanya pada intinya tersangka tidak bisa mempertanggung jawabkan dana tersebut,” tandasnya.

Atas peristiwa ini, Kades Katulisan Erpin Kuswati melanggar UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. (Eva/R3/HR-Online)