harapanrakyat.com – Setelah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lebih memfokuskan untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Pilkada mendatang. Ridwan Kamil menganggap, melanjutkan periode kedua di Jawa Barat jadi pilihan realistis.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Ridwan Kamil juga akan turut serta dalam kontestasi Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Namun, keputusan mengenai langkah politiknya itu masih menunggu restu dari Partai Golkar.

Dengan demikian, Ridwan Kamil menegaskan, ia tidak akan melenggang dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 tingkat DPR RI.

Hal itu menyikapi rencana Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang rencananya akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif pada 2024 mendatang.

Baca Juga : Kader Partai Golkar Jawa Barat Siap Menangkan Pemilu 2024

“Opsi saya antara melanjutkan di (Pilkada) Jawa Barat atau DKI Jakarta karena hasil survei, dua-duanya cukup bagus,” tutur Ridwan Kamil di Kota Bandung.

Meski demikian, Ridwan Kamil enggan menentukan secara pasti pilihan politiknya. Ia menyadari hal itu merupakan ranah pertimbangan partai. Sehingga, nantinya partai yang akan tetap menentukan keputusannya.

“Restu partai belum karena nanti setelah di bulan Februari (Pileg dan Pilpres 2024). Tapi kalau berbicara hari ini, dua provinsi itu (Jawa Barat dan DKI Jakarta), surveinya bagus,” ucap Ridwan Kamil.

Dengan sudah menjadi kader Partai Golkar, Ridwan Kamil mengatakan, semua pilihan dan keputusan dalam urusan politik harus ada pertimbangan ketua partai. Ia juga menegaskan sangat menghargai mekanisme keputusan partai.

“Saya harus tahu diri, posisi saya tidak bisa ber-statement kalau sudah berbicara nasional. Tapi saya menyadari politik nasional itu akan berdinamika sampai detik terakhir,” ucap Ridwan Kamil. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Polemik revitalisasi Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus bergulir. Para pedagang di salah satu pasar tradisional itu kian gerah dan merasa dirugikan dengan penerapan sistem pembayaran pembelian kios baru oleh pihak pengembang.

Seorang pedagang Pasar Banjaran, Deni Budiman (37) mengaku, sangat keberatan dengan sistem pembelian kios baru setelah revitalisasi selesai.

Menurut informasi yang ia peroleh, pada saat pengambilan kunci kios, pedagang harus membayar uang muka 10 persen. Selain itu, lanjut Deni, selama menempati kios relokasi dalam kurun waktu dua tahun mereka harus menyelesaikan sisa uang muka sebanyak 30 persen.

Baca Juga : Pembangunan Pasar Sehat Majalaya Kab Bandung Telan Biaya Rp 180 Miliar

“Jadi kalau mau beli kios baru, kita harus bayar dulu uang muka totalnya 40 persen yang harus selesai dalam waktu dua tahun selama pembangunan. Sementara itu kita saat ini berjualan di kios relokasi dulu,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Jumat (26/5/2023).

Deni menjelaskan nantinya ada beberapa tipe ukuran kios baru Pasar Banjaran setelah revitalisasi selesai. Di antaranya ukuran 2×2 meter, 2×3 meter, dan 3×3 meter dengan harga Rp 20 juta per meternya.

Dengan tegas Deni menyebut ia sangat keberatan dengan harga dan juga sistem pembelian kios baru itu. Hal itu lantaran situasi perputaran ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik. Hal itu pun berpengaruh terhadap omzet pedagang.

“Setelah pembayaran 40 persen di awal itu, nanti pada saat kita sudah menempati kios baru. Nanti pedagang bisa mencicil sisanya yang 60 persen melalui bank. Itu malah makin memberatkan soalnya kalau nyicil ke bank kan otomatis ada bunga yang harus kami bayar,” katanya.

Pindah ke Kios Relokasi Revitalisasi, Pedagang Pasar Banjaran Merugi

Ia mengaku sudah berjualan di Pasar Banjaran sejak 2004. Banyak hal yang sudah ia perjuangkan untuk bisa membeli kios yang ia gunakan untuk berjualan itu. Akan tetapi sekarang ia kecewa karena setelah pembongkaran kiosnya untuk revitalisasi Pasar Banjaran dan pindah ke kios relokasi, pendapatannya kian menurun.

Deni pun belum bisa memutuskan akan membeli kios baru atau tidak karena kondisi penjualan yang tidak stabil, bahkan ia mengalami penurunan pendapatan hingga 90 persen.

Baca Juga : RSUD Kertasari Resmi Berdiri, Pemkab Bandung Kerepotan Cari Tenaga Kesehatan

“Sebelum pembongkaran, biasanya omzet saya minimal Rp 2,5 juta per hari. Kalau sekarang sejak Ramadhan para pedagang pindah ke kios relokasi, paling besar cuma dapat Rp 500 ribu per hari. Saya sudah rugi belasan juta,” ungkapnya.

Deni mengatakan hampir 70 persen pedagang di Pasar Banjaran memang keberatan. Bahkan ia juga mengaku sudah mendengar terkait pelaporan Bupati Bandung Dadang Supriatna dan pihak pemborong ke KPK oleh para pedagang di Pasar Banjaran.

“Saya mah mengikuti apa yang terbaik saja. Kita kan di sini ada ikatan pedagang pasar. Apa yang mereka lakukan tentu atas keputusan dan kesepakatan bersama mengenai revitalisasi Pasar Banjaran ini,” katanya. (Verawati/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Ciamis Uus Rusdiana ngamuk di media sosial (medsos). Uus menceritakan kisah warganya yang tak mampu bayar biaya pengobatan hingga diduga dibentak pegawai RSUD Ciamis, Jawa Barat.

“Dua hari lalu warga saya warga prasejahtera masuk RSUD Ciamis hasil desakan saya agar dimasukan ke RS karena sudah 3 hari tidak berobat, alasannya terbentur biaya. Ingat nyawa, biaya mah bisa nganjuk (ngutang) dibayar kemudian hari!” ungkap Uus dikutip dari akun Twitter UusRsd, Jumat (26/5/2023).

Namun alangkah kecewanya Uus kala ia mendapat telepon dari keluarga korban. Pihak keluarga mengaku dibentak oleh salah seorang kepala ruangan Rumah Sakit.

“Harapan saya punah dan sakit hati ini pasca ditelepon keluarganya kalo ia dibentak oleh kepala ruangan RS. Sambil nangis ia menerangkan; pak abdi di seuseulan pajarteh “saha haji Uus? Haji Uus anggota DPRD mah tara mayar!” tulis Uus.

Lantaran merasa dihina, Uus lantas mendatangi RSUD Ciamis dan menemui kepala ruangan RS inisial AR.

“Jleb, serasa penghinaan ke lembaga DPRD, esoknya saya datang ke RS mencari kepala ruangan berinisial AR, yang akhirnya mengakui serta minta maaf,” katanya.

Uus menegaskan, dirinya adalah wakil rakyat sehingga ketika ada rakyat kesulitan sudah pasti meminta bantuan kepada dirinya.

“Saya ditugaskan sebagai wakil rakyat, sekecil apapun rakyat pasti minta bantuan ke saya, pun pegawai ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat, kita sama-sama digaji rakyat,” katanya.

Ia pun menambahkan, masyarakat yang tidak mampu bayar bukan lantaran pelit, tapi karena tidak ada yang bisa diberikan.

“Masyarakat tidak mampu bayar bukan karena pelit, tapi karena mau apa yng harus dikasihkan? Pada akhirnya pun ada regulasi bila pasien tak mampu bayar maka diharuskan mengisi perjanjian di atas materai, harusnya itu dianggap selesai, ga usah dimarahi,” katanya.

Masalah Serius dalam Pelayanan Kesehatan

Uus menilai kejadian tersebut sebagai masalah serius yang perlu dibahas di rapat resmi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Menurut saya ini masalah serius yang harus ditanyakan di forum rapat resmi agar pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat harus lebih baik lagi,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi PKS ini juga menceritakan saat ia sholat Ashar di masjid RSUD. Saat ke toilet, alangkah terkejutnya dia kala mendapati tulisan 

“Kemudian saya sholat Ashar di masjid RSUD dan ke toilet, dan mendapati tulisan ini “WC Khusus Laki-laki infak 2000”, ooooooh pantesan ke toilet aja bayar apalagi sakit,” kata Uus. 

Baca Juga: Keterangan Tidak Sehat Rohani Guru Muda ASN Pangandaran, Ini Penjelasan RSUD Ciamis

RSUD Ciamis Bantah Pernyataan Anggota DPRD yang Ngamuk di Medsos

Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Ciamis Aris Sukmayana mengatakan, tidak ada peristiwa kepala ruangan RS membentak pasien sebagaimana yang diungkapkan anggota DPRD Ciamis Uus Rusdiana.

“Memang kita mendapatkan kabar, adanya informasi di medsos ada ungkapan Haji Uus Anggota DPRD Ciamis tentang adanya pasien yang dibentak oleh kepala ruangan Rumah sakit. Ketika kita mendapatkan kabar adanya peristiwa tersebut, ternyata kejadian tersebut itu tidak ada,” terangnya kepada harapanrakyat.com, Jumat (26/05/2023).

Meskipun demikian, Aris membenarkan ada pasien datang ke RSUD Ciamis didampingi Uus Rusdiana. Pasien tersebut masuk ke kelas 1 Umum dan tidak dicover BPJS. 

“Kalau secara prosedur memang pasien umum diwajibkan untuk membayar sesuai pelayanan yang ia terima dan ditanggung sendiri. Sedangkan pasien BPJS ditanggung oleh pemerintah,” katanya.

Aris menegaskan, pelayanan RSUD Ciamis tidak membedakan antara pasien BPJS maupun pasien umum.

“Namun menurut informasi dari pihak keuangan juga, pasien yang didampingi oleh Haji Uus belum menyelesaikan pembayaran secara penuh. Sejauh ini kami tidak diskriminatif terhadap pasien, baik BPJS maupun Umum. Namun keduanya memiliki prosedur masing-masing yang harus diikuti oleh pasien,” katanya.

Aris pun mempersilahkan jika ada pasien yang tidak merasa puas dengan pelayanan RSUD Ciamis bisa mengajukan pengaduan. 

“Kalaupun ada pasien yang tidak merasa puas dengan pelayanan kami, silakan menghubungi petugas pengaduan. Nantinya kita akan tindak lanjuti sepenuhnya,” pungkasnya.  (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)