harapanrakyat.com – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung, Jawa Barat, berhasil memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkatan internasional ternama Times Higher Education (THE).

Menanggapi hal tersebut, Rektor Itenas Meilinda Nurbanasari mengatakan, pengakuan tersebut lantaran mendukung program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan tersebut terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs).

Tahun 2023, kata Meilinda, tercatat 1591 universitas dari 112 negara berhasil masuk THE Impact Rankings. Di Indonesia, 32 perguruan tinggi (negeri dan swasta) masuk ke dalam daftar THE Impact Rankings. Itenas, lanjut Meilinda, termasuk salah satu dari 13 PTS di dalamnya.

Baca Juga : Alumni Itenas Bandung, Kreator Logo IKN Nusantara Ungkap Makna Pohon Hayat

“Merujuk pada 17 sasaran SDGs, secara spesifik, Itenas Bandung mencapai skor tinggi pada tujuan SDG ke-4 kualitas pendidikan (education quality). Kemudian SDG ke-5 kesetaraan gender (gender equality), SDG ke-7 energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy). Kemudian SDG ke-17 kemitraan (partnership for the goals),” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (6/6/2023).

Ia mengatakan, THE Impact Rankings mengevaluasi kinerja perguruan tinggi menggunakan bidang indikator penelitian, tata layanan, jangkauan, dan pengajaran dalam mendukung 17 SDGs.

Ia menjelaskan THE menggunakan pendekatan research, stewardship, outreach dan teaching.

Baca Juga : Civitas Akademika Itenas Bandung Dituntut Miliki Daya Saing

Ia menambahkan, keberhasilan Itenas Bandung meraih posisi sebagai salah satu PTS terbaik berdasarkan THE Impact Rankings 2023 merupakan langkah positif. Tentunya hal itu untuk terus meningkatkan kualitas Itenas Bandung sebagai perguruan tinggi swasta yang berada di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV.

“Kontribusi Itenas Bandung dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bukti dari pelaksanaan visi kami. Yakni menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

Aktivis siram pejabat di Kediri viral di media sosial. Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kediri tersebut melakukan aksinya saat menuntut ganti rugi belasan rumah warga Perumahan Persada Sayang yang akan digusur. 

Dari video yang diunggah akun @fajar99channel, Saiful Amin yang tengah menyampaikan tuntutan warga. Ia lalu membacakan doa dan massa aksi mengiringinya dengan membaca Al Fatihah.

Baca juga: Sang Ayah Meninggal, Mahasiswa Ini Tegar Hadiri Wisuda Bikin Haru

Setelah pembacaan Al Fatihah selesai, Saiful langsung saja menyiramkan air doa tersebut ke pejabat yang ada di depannya itu tanpa rasa takut.   

Aksi Aktivis Siram Pejabat Pakai Air Doa

Usut punya usut, kawasan Perumahan Persada Sayang adalah milik PU Bina Marga. Namun warga sudah bertahun-tahun menghuninya. 

Lambat laun aset itu dialihkan kepemilikannya kepada Dinas Kesehatan Jatim untuk perluasan Rumah Sakit Daha Husada. 

Kemudian, masalah penggusuran Perumahan Persada Sayang ini masih dalam proses hukum hingga tanggal 7 Juni 2023.  

Tapi, pemerintah setempat tetap memaksa warga untuk mengosongkan kawasan perumahan pada tanggal 5 lalu. Namun, tidak ada keterangan pemerintah untuk ganti rugi. 

Hal itulah yang membuat warga serta para aktivis geram dengan aksi diam pemerintah hingga memutuskan untuk turun menuntut hak ganti rugi. 

Sebagaimana video yang beredar, seorang aktivis siram pejabat pakai air doa tersebut karena merasa geram dengan aksi bungkam dari pemerintah. Apalagi pemerintah tega menggusur belasan rumah warga tanpa adanya ganti rugi. 

Saiful Amin, aktivis yang menyiram pejabat itu berharap setelah tersiram air doa, mereka tersadar dengan membuka hati nuraninya memberikan keadilan untuk keadilan masyarakat. 

Tak hanya menyiramkan ke pejabat, Saiful Amin juga tampak di video lain menyiramkan air ke massa aksi dua kali. Hal itu agar berimbang, bahkan lebih banyak massa aksi yang kena siramannya. 

Semakin geram, ketika aktivis menanyakan kepastian dari para aparat pemerintah yang datang. Mereka malah seperti patung yang diam dan bungkam seribu bahasa tanpa memberi penjelasan. 

“Kami tidak berharap hati yang terbuka, bicara saja, kasih keterangan pada masyarakat, keterangan pak! Jangan diam saja,” lantang aktivis itu. 

Reaksi Netizen 

Aksi siram pejabat itu tentu menarik perhatian dari warganet. Banyak yang memuji atas keberanian Saeful Amin demi menegakkan keadilan. 

“Aku menyebutnya tampan dan pemberani, Indonesia butuh orang sepertimu,” tulis komentar salah satu warganet. 

“Semua terdiam ketika ada orang yg beraninya full” komentar lainnya. 

Kebungkaman tanpa keterangan yang jelas dari Pemprov Kediri Jawa Timur mengenai penggusuran rumah warga tanpa ganti rugi membuat aktivis geram hingga menyiram pejabat di depannya dengan air doa agar tersadar. (Fatmawati/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Hari ketiga pencarian orang hilang, Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan kakek Ohan (78), warga Dusun Mekarjaya, RT 06 RW 01, Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jabar, yang dikabarkan hilang sejak Minggu (04/06/2023).

Tim pencarian berhasil menemukan Ohan di lokasi Gunung Geger Bentang, tepatnya di wilayah Cikemuning dalam kondisi lemas.

Evakuasi pun berlangsung dramatis, mengingat lokasi ditemukan ya kakek Ohan berada di tengah hutan.

Tim gabungan pun terpaksa harus menandu sang Kakek sejauh 3 kilometer, untuk dilanjutkan menggunakan ambulan menuju Puskesmas Cigayam.

Baca juga: Lansia di Banjaranyar Ciamis Hilang di Gunung, Ratusan Warga Lakukan Pencarian

Dantim Basarnas Tasikmalaya, Roni Rohani Efendi mengatakan, kakek Ohan berhasil ditemukan setelah hilang 3 hari, oleh tim gabungan dalam kondisi selamat.

Ia menyebut, kakek Ohan ditemukan dalam kondisi lemas di tengah hutan jati blok Pasir Kemuning sekitar pukul 12.02 WIB.

“Saat pertama kali ditemukan, sang Kakek masih dapat berlari ketakutan, namun tim penyelamat berhasil menangkapnya,” ungkap Roni.

Kakek Ohan ini, lanjut Roni, memang sudah masuk masa pikun. “Jadi saat tim penyelamat tiba di dekatnya, Ia malah merasa ketakutan,” terang Roni.

Dengan ditemukannya Kakek Ohan, tim gabungan pencarian orang hilang pun dibubarkan, dipimpin langsung oleh Kapolsek Banjarsari AKP Dian Rosdiana.

Sementara itu, kakek Ohan untuk sementara waktu dirawat di IGD PKM Cigayam, Ciamis, untuk mendapatkan pertolongan medis.

Kepala Desa Cigayam, Dodi Haryana mengungkapkan kebahagiaan atas ditemukannya warga yang hilang tersebut.

“Atas nama pemerintah Desa Cigayam bersama keluarga, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran tim pencarian mulai dari Basarnas Tasikmalaya, BPD, Tagana, Relawan Ciamis Selatan (RCS). Serta seluruh masyarakat yang telah membantu untuk mencari Kakek Ohan,” pungkasnya. (Suherman/R8/HR Online/Editor Jujang)

Kenal lewat sosmed, gadis asal Garut Selatan menikah dengan oppa Korea viral dan menjadi perhatian publik. 

Lantaran Yu Hyeun Woo, pria asal Korea Selatan itu mantap mempersunting  Neng Jihan Suci Kurniawan yang merupakan warga negara Indonesia. 

Baca juga: Budaya Indonesia Mendunia, Pernikahan Bule Inggris Pake Adat Jawa 

Mereka pun melangsungkan akad di Kampung Cigebeng, Karangsari, Pakejeng, Garut, Kamis, (1/6/2023). 

Pernikahan beda negara tersebut tidak hanya menarik perhatian publik, tapi juga masyarakat sekitar. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun @agusmfrsticker, Sabtu (3/6/2023).

Hal mana masyarakat tampak antusias menyambut mempelai pria, terlebih saat acara resepsi, antrain panjang warga yang ingin memberi ucapan selamat kepada sejoli itu pun menumpuk.

Momen Gadis Garut Nikah dengan Oppa Korea

Yu Hyeun resmi mempersunting Neng Jihan pada Kamis (1/6/2023). Dengan balutan busana batik pria asal Korea sumringah setelah sukses melangsungkan ijab kabul menggunakan bahasa Indonesia. 

Selain seperangkat alat sholat, pria asal Negeri Ginseng tersebut juga memberikan emas seberat 3,75 gram, serta uang sebesar 1,5 juta sebagai mahar. 

Sedangkan untuk resepsi, kedua belah pihak setuju melaksanakannya pada Jumat (2/6/2023). Iringan pengantin Korea itu disambut dengan upacara adat lengser sebelum masuk ke dalam tenda berdekorasi warna putih.

Resepsi semakin meriah ketika pertunjukkan musik dangdut berlangsung. Terlihat pula antrian panjang warga yang ingin bersalaman serta berfoto dengan mempelai. 

Terlebih, ibu Yu Hyeun hadir dalam busana tradisional Korea, hanbok, membuat suasana resepsi tidak hanya meriah tetapi juga berbeda. 

Kenal Lewat Sosial Media 

Salah satu tetangga gadis Garut menikah dengan oppa Korea, Vitta bercerita awal pertemuan dua insan beda negara tersebut berawal dari media sosial. 

Selain itu, dalam waktu dekat Neng Jihan bakal ikut suaminya ke Korea, lantaran Yu Hyeun hanya mendapat cuti kantor satu minggu. Vitta juga mengungkapkan, Neng Jihan telah mampu berbahasa Korea.

“Dia dulu nggak bisa bahasa Korea, tapi sekarang udah bisa,” ucap Vitta.

Netizen Jadi Halu

Unggahan momen gadis Garut menikah dengan oppa Korea hingga kini setidaknya telah mendapat ribuan komentar. Sebagian besar netizen berharap mendapatkan jodoh orang luar negeri seperti yang Neng Jihan alami.

“Gue curiga nih kelamaan jomblo jangan-jangan jodoh gue orang korea,” tulis salah satu akun. 

“Waduh curiga gue bakal berjodoh sama orang orang Thailand,” timpal akun lainnya. (Sinta/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Asisten Rumah Tangga (ART) di Kota Banjar, Jawa Barat, dipastikan mendapat jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan dari pemerintahan Kota Banjar mulai tahun 2023 ini.

Jaminan sosial Ketenagakerjaan JKK dan JKM untuk ART tersebut terkemuka, setelah DPRD Kota Banjar menetapkan Raperda tentang penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja, Senin (5/6/2023).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Sunarto, melalui Kabid Hubungan Industrial, Dewi Fartika, mengatakan, pihaknya telah mendata sebanyak 636 asisten rumah tangga (ART) yang nantinya mendapat jamsos Ketenagakerjaan.

Jumlah data asisten rumah tangga (ART) yang nantinya mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut diambil dari hasil pendataan di lingkungan RT melalui desa/kelurahan.

Adapun ketentuan ART yang mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu terdapat perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Pekerja tersebut secara administrasi merupakan warga Banjar.

“Pekerja atau ART yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan harus warga Banjar. Datanya kami ambil dari desa/kelurahan,” kata Dewi Fartika kepada di Kota Banjar, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: ART di Kota Banjar Dapat Jamsos Ketenagakerjaan dari Pemerintah

Lanjutnya menjelaskan, adapun alasan pembiayaan Jamsos Ketenagakerjaan ART bersumber dari APBD, lantaran mereka masuk pekerja rentan.

Selain itu, Jamsos Ketenagakerjaan itu juga amanat atas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“ART pekerja rentan yang gajinya tidak menentu. Kan ART di luar perusahaan, jadi tidak mungkin masuk segmen PPU. Jadi kepesertaannya masuk kelompok bukan penerima upah atau BPU,” terang Dewi.

Ia menambahkan, nilai besaran pembiayaan Jamsos ketenagakerjaan yang harus dibayarkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan dari 636 pekerja, yaitu sebesar Rp16.800 per orang atau sebesar Rp10.684.800 juta per bulan.

Adapun untuk realisasi pembayaran Jamsos ketenagakerjaan untuk ART tersebut, sudah mulai berjalan pada bulan Juni ini, menyusul telah ditetapkannya Raperda Perlindungan Tenaga Kerja oleh DPRD Kota Banjar.

“Bulan Juni mendatang sudah mulai realisasi pembayaran. Kami juga akan sosialisasikan ketentuan peraturan daerah tersebut,” pungkas Dewi. (Muhlisin/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kasus predator anak (sodomi) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tengah disorot oleh berbagai pihak. Selain ormas, akademisi dan aktivis, para ulama pun ikut memantau perkembangan kasus demi kasus yang terus bermunculan.

Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi serta wadah komunitas Pondok Pesantren di Garut, memandang bahwa Garut, sudah dianggap darurat sodomi.

“Jika ada regulasi mungkin tak akan begini, kita menuntut DPRD angkat tangan, kemudian dewan menyerahkan ke pemerintah daerah,” ujar Ceng Aam, Koordinator AUI Garut, Selasa (6/6/2023).

Ia menyebut, sebelumnya Bupati Garut Rudy Gunawan berjanji akan menyelesaikan Perbup soal LGBT 2 minggu sebelum ramadan kemarin.

“Tapi Perbup LGBT sampai sekarang belum selesai, sekarang sudah 2 bulan setelah lebaran, ini faktornya apa? Bupatinya gak kerja atau anak buahnya yang gak kerja,” singgung Ceng Aam. 

Baca juga: Kasus Sodomi Anak di Garut, Kemenag: Penyimpangan Seksual Berkedok Guru Ngaji

Jumlah Korban Sodomi di Garut Tidak Sedikit

Menurutnya, kasus predator anak di Garut, secara berturut-turut dengan jumlah korban yang tak sedikit. Bulan ini saja ada 2 kasus sama dengan insiden yang berbeda.

“Peka gak pemerintah di Garut sedang darurat sodomi ? Hanya sebatas Dinas ada anggaran dikerjakan, gak ada anggaran dibiarkan. Kan malas, masa apa – apa harus demo dulu, jadi sekarang kan kita pertanyakan kinerja pemerintah,” jelasnya.

Ia menegaskan, dorongan ulama terkait regulasi anti LGBT di Garut sangat kuat. Apalagi bulan ini ada dua kasus sodomi, pertama di Kecamatan Cibatu dan kedua di Kecamatan Samarang, dengan jumlah korbannya yang tidak sedikit.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Garut, Ida Nurfarida, mengaku telah menyusun rancangan Perbup anti LGBT dan besok akan finalisasi.

“Jadi besok proses finalisasi dengan para SKPD, yang nanti terlibat dalam pelaksanaan. Nanti setelah finalisasi baru proses penandatanganan oleh Pak Bupati,” kata Ida Nurfarida.

Ia menjelaskan, Perbup anti LGBT merupakan petunjuk teknis dalam Perda anti maksiat.

Sementara itu, kasus predator anak (sodomi) terbaru terjadi di Kecamatan Samarang, Garut. Pelakunya merupakan oknum guru ngaji. (Pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Seorang pria berinisial R (39), warga Kelurahan/Kota Banjar, Jawa Barat, ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dekat kamar mandi, Selasa (6/6/2023).

Mayat pria itu pertama kali ditemukan oleh ayahnya sekitar pukul 05.00 WIB. Sebelumnya, R masih terlihat mengantarkan saudaranya pergi ke pasar.

Salah seorang warga Ujang Bachyan mengatakan, sekitar pukul 02.30 WIB, korban baru sampai ke rumah setelah mengantarkan saudaranya ke pasar.

“Biasanya suka nganterin saudaranya itu sekitar jam 2 pagi dan setengah 3 sudah sampai rumah lagi,” kata Ujang Bachyan.

Baca juga: Naik Motor Ugal-ugalan, Polres Banjar Amankan Puluhan Pelajar

Ia menyebutkan, setelah pulang ke rumah, sang ayah memanggil korban namun tidak mendapat respon. Kemudian, Ia mencari ke kamarnya.

“Pas adzan subuh ayahnya nyariin, sudah dicari ke belakang ke kamar mandi tapi nggak ada. Kemudian, lihat kursi nggak ada satu, pas nengok ke arah kiri ternyata sudah ada tergantung,” terangnya.

Kemudian, mengetahui anaknya sudah meninggal dunia, Ia langsung memeluk erat-erat karena tidak menyangka.

“Pas ketahuan anaknya sudah nggak ada langsung dipeluk erat. Terus ada tetangga yang tahu dan ngasih kabar ke RT, tapi RT bingung harus bagaimana dan ngasih tahu ke saya,” paparnya.

Sementara itu, R diduga nekat mengakhiri hidupnya, lantaran putus asa karena mempunyai penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh.

Lanjut Ujang Bachyan, insiden seorang pria di Kota Banjar yang bunuh diri tersebut langsung dilaporkan ke kantor Polsek setempat.

“Punya riwayat penyakit katanya, mungkin sudah putus asa juga akhirnya nekat seperti itu. Sudah dilaporkan juga ke Polsek Banjar, dan ditangani,” pungkasnya. (Sandi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengakuisisi atau mengambil alih kepemilikan saham PT Vale Indonesia (INCO).   

Permintaan Komisi VII itu menyusul akan berakhirnya masa kontrak PT Vale Indonesia di tahun 2025 mendatang.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, Senin (05/06/2023), juga meminta pemerintah meninjau ulang rencana perpanjangan izin kontrak perusahaan tersebut.

Salah satu yang menjadi pertimbangannya, kata Bambng, yakni terkait komposisi saham PT Vale Indonesia saat ini. 

Bambang mengungkapkan, saat ini 20 persen saham yang dilepas PT Vale Indonesia ke publik justru dikuasai pihak asing.

Menurut Bambang, pemerintah perlu mengakuisisi 51 persen saham PT Vale Indonesia sebagai syarat perubahan dari KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Untuk mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK, kata Bambang, PT Vale Indonesia wajib mendivestasikan saham sebesar 51 persen kepada pemerintah atau investor nasional.

Sedangkan saat ini, lanjut Bambng, PT Vale Indonesia baru mendivestasikan saham sebesar 20 persen ke MIND ID. 

“Artinya, apabila Vale hanya menawarkan saham sebesar 11 persen untuk diambil negara, maka sejauh ini baru 31 persen saham yang digenggam RI,” katanya.

Menurut Bambang, pihaknya mendorong proses divestasi saham PT Vale Indonesia melalui MIND ID sebesar 20 persen.

Bambang juga berharap, posisi 51 persen, 20 persen plus 11 persen yang sedang ditawarkan, sehingga RI mengantongi kepemilikan saham 51 persen secara penuh.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengungkapkan, porsi saham negara masih lebih kecil ketimbang saham asing pada struktur pemegang saham. 

Pada komposisi saham ini, kata Ramson, bagaimana agar pemerintah atau BUMN memiliki hak suara mayoritas ketika membuat keputusan. 

“Kalau MIND ID mempunyai saham konsolidasi 40 persen saja, sudah bisa membuat keputusan,” katanya.

Ramson menambahkan, dengan dominasi MIND ID pemerintah memiliki hak suara ketika mengambil keputusan strategis di PT Vale Indonesia (INCO).

Pimpinan DPR menegaskan bakal memperhatikan aspirasi para tenaga kesehatan (Nakes) berkaitan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Pernyataan itu menyusul aksi unjuk rasa penolakan RUU Kesehatan dari beberapa organisasi nakes di depan Gedung DPR RI. 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar, Senin (05/06/2023), menegaskan hal itu.

Pada prinsipnya, kata Muhaimin, DPR RI siap mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait RUU Kesehatan.

“Termasuk dari organisasi profesi tenaga kesehatan,” katanya.

Muhaimin menuturkan, DPR RI selalu terbuka untuk ruang dialog dalam pembahasan setiap RUU. 

Terkait pembahasan RUU Kesehatan, kata Muhaimin, Komisi IX DPR sudah mengawal aspirasi dari berbagai organisasi profesi tenaga kesehatan.

Muhaimin menjelaskan, dalam penyusunan RUU Kesehatan, DPR tentunya akan memperhatikan serta mempertimbangkan setiap tuntutan dan aspirasi masyarakat. 

Namun demikian, Muhaimin juga berharap penyusunan RUU Kesehatan dilakukan secara menyeluruh, teliti, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait.

“Dengan begitu, tidak ada yang luput dan kontradiksi selama penyusunan RUU Kesehatan,” katanya.

Lebih lanjut, Muhaimin menilai substansi RUU Kesehatan perlu dibicarakan secara tuntas dan bebas kontroversi. 

Muhaimin meminta Komisi IX, Panitia dan Pemerintah membahas RUU Kesehatan secara tuntas dan tidak tergesa-gesa mengesahkannya.