harapanrakyat.com,- Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berhasil meraih penghargaan juara 3 tenaga lini lapangan terbaik kategori kader IMP, pada puncak acara Harganas ke 30, di Palembang, Sumatera Selatan.

Adalah Yani Suryani, kader PPKBD asal Sindangrasa, yang telah mengharumkan nama Ciamis di kancah nasional.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dr Dian Budiyana M.Si, mengaku bangga dengan prestasi yang telah ditorehkan.

Kata dia, raihan prestasi juara 3 tingkat nasional ini dicapai tidak secara instan. “Prestasi ini diraih berkat pembinaan yang rutin, melalui peningkatan kapasitas para pengelola program bangga kencana, terhadap Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa,” ungkap Dian Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Hari Jadi Ciamis ke 381 Tahun, DP2KBP3A Ciamis Sumbang Berbagai Prestasi

Hal tersebut juga kata Dian, didukung oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Ciamis khususnya, dalam memperkuat peranan Pos KB Desa dan Sub KB Desa di lini lapangan.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang telah bekerja sama mensukseskan program bangga kencana di Kabupaten Ciamis. Termasuk Bapak Bupati Ciamis, yang selama ini telah memberikan dukungan yang maksimal terhadap program bangga kencana di Ciamis.

“Sehingga dengan munculnya Ibu Yani sebagai juara 3 PPKBD tingkat nasional, diharapkan menjadi motivasi terhadap para pengelola program bangga kencana lainnya, untuk terus melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal,” katanya.

Perjalanan Yani Suryani Raih Penghargaan Kader PPKBD Terbaik

Adapun pada perjalanannya, Yani Suryani menjadi perwakilan Ciamis dalam lomba pengelola program bangga kencana tingkat Jawa Barat tahun 2023.

Di tingkat Jawa Barat, Yani menjadi juara 1 terbaik kategori PPKBD, dan berhak menjadi wakil Jabar di tingkat nasional.

Di tingkat nasional, melalui seleksi wawancara virtual, Yani Suryani masuk ke dalam 5 besar terbaik. Kemudian saat di Palembang, Yani mengikuti penilaian wawancara langsung dan harus puas berada di peringkat 3 terbaik.

Selain meraih penghargaan terbaik 3 kader PPKBD tingkat nasional, Kabupaten Ciamis juga mewakili Jawa Barat di kategori akseptor lestari 20 tahun atas nama Dedeh Widaningsih-Dayat Saputra, namun belum berhasil masuk 5 besar. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Sebanyak 15 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jaga kota Tasikmalaya melakukan aksi demonstrasi di Mako Polres Tasikmalaya Kota, Rabu (12/7/2023).

Adriana Nugraha, Koordinator Aksi mengatakan, aksi tersebut merupakan dorongan pihaknya terkait pentingnya supremasi hukum di Kota Tasikmalaya. 

Pihaknya menilai, masalah peredaran minuman keras di Kota Tasikmalaya tidak mendapatkan penanganan secara serius.

“Kita ingin memulihkan citra Kepolisian sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, operasi razia atau sweeping tidak harus oleh organisasi Islam atau organisasi mana pun,” tegasnya. 

Baca juga: Operasi Patuh Lodaya di Tasikmalaya, Ini yang Tak Boleh Dilakukan Polisi

Adriana menambahkan, pihaknya berharap Polres dan Satpol PP dapat lebih memaksimalkan atau meminimalisir berbagai penyakit yang ada di masyarakat, termasuk minuman keras dan gejala sosial lainnya.

“Kami meminta Kapolres untuk bertindak tegas dalam melakukan tindakan preventif,” imbuhnya.

Saat aksi, lanjut Adriana, pihaknya merasa kecewa lantaran yang menerima Wakil Kepala Polres Tasikmalaya Kota, bukan Kapolres. Sehingga pihaknya menduga Kapolres tidak mau bersikap tegas terkait dengan tuntutannya itu.

“Kami berasumsi alasan Kapolres dapat menemui kami karena kemungkinan tidak bersikap tegas terhadap apa yang terjadi di Kota Tasikmalaya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Dhoni mengatakan, Kapolres tidak dapat menerima massa aksi lantaran sedang ada kegiatan di rumah dinas Polda Jabar. 

Meski begitu, pada intinya pihak kepolisian setuju dengan tuntutan mahasiswa terkait jaminan keamanan dan kenyamanan warga Kota Tasikmalaya.

“Kami siap untuk bertindak tegas dan setuju dengan apa yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa,” katanya saat menerima massa aksi. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Bupati Garut Rudy Gunawan tegaskan Perbup Anti Maksiat yang mencakup pasal-pasal terkait LGBT merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Garut dari perilaku yang menyimpang. 

Meskipun Perbup tersebut tidak mengandung sanksi atau hukuman, namun melalui aturan ini dapat membatasi ruang gerak komunitas LGBT.

Rudy mengatakan, setelah Perbup nomor 47 tahun 2023 tentang Anti Maksiat terbit, secara jelas di dalamnya melarang perilaku homoseksual dan biseksual, terutama dalam pasal 1 nomor 8 dan 9. 

Hal ini berarti bahwa para pelaku LGBT di Garut tidak dapat dengan bebas merekrut anggota baru ke dalam komunitas mereka seperti sebelumnya.

Baca juga: Ulama Garut Minta Perda Anti LGBT, Kok yang Terbit Perbup?

“Penyusunan Perbup ini telah melalui konsultasi, dan peraturan ini tidak memiliki sanksi hukum. Kami mengacu pada hukum yang lebih tinggi, apakah itu diatur dalam KUHP atau tidak,” katanya, Rabu (12/7/23).

Perbup Anti Maksiat tidak Atur Sanksi

Terbitnya Perbup tersebut, lanjut Rudy, merupakan bagian dari upaya untuk mendorong agar masyarakat Garut memiliki moral yang baik. Pasalnya, tindakan tersebut bertentangan dengan agama. 

“Kami hanya melakukan tindakan pencegahan dan pembinaan,” tegasnya.

Meskipun Perbup Anti LGBT ini tidak mengatur sanksi atau pidana, sambungnya, namun Pemerintah Daerah Garut memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam menangani pelaku LGBT yang bandel dan mengganggu ketertiban umum.

“Kami akan mengambil langkah-langkah lain, misalnya jika mereka melanggar ketertiban dan keamanan, kami dapat menggunakan pasal-pasal lain,” tambahnya.

Rudy menyadari, meskipun saat ini belum ada ketentuan hukum yang lebih tinggi, termasuk dalam KUHP, yang mengatur sanksi bagi LGBT, namun ia ingin masyarakat Garut memiliki dasar norma dan menjaga adat dan budaya leluhur.

“Menurut KUHP, saya rasa tidak ada ketentuan. Namun bagi mereka yang terlibat dalam perilaku yang menyimpang, dari segi sosial, kesehatan, dan agama, kami akan memberikan pemahaman kepada individu tersebut dan keluarganya bahwa mereka harus mendapatkan penyembuhan,” jelasnya.

Sebagai hasilnya, Rudy kembali menegaskan, pelaku LGBT di Garut tidak akan lagi memiliki kebebasan seperti sebelumnya.

“Perilaku tersebut, baik itu hubungan seksual antara dewasa dengan dewasa atau perempuan dengan perempuan, membutuhkan konseling dan pendekatan psikologis. Sehingga fokus kami adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik,” tutup Rudy. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com – Memantau langsung harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat, Presiden RI Joko Widodo mengunjungi Pasar Cihapit Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

Dalam kunjungan tersebut, terlihat warga dan pedagang yang terlihat antusias akan kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Selain memantau harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sejumlah pedagang.

Baca Juga : Pemerintah Kota Bandung Kaji Parkir Berlangganan

Salah seorang pedagang Pasar Cihapit, Asep (36) mengatakan, antusias dengan kedatangan Jokowi bahkan ia rela menunggu sejak dini hari. Terlebih merupakan pengalaman pertama baginya bertemu langsung dengan Presiden RI tersebut.

“Kami berharap dengan kedatangan pak Presiden, maka pasar ini menjadi semakin ramai dan banyak pengunjungnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bandung masih stabil.

“Alhamdulillah di Bandung tidak ada persoalan. Tidak ada kelangkaan komoditas, tidak ada dinamika harga naik signifikan,” ujarnya seusai mendampingi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ema, Jokowi sempat berbincang langsung dengan pemilik warung nasi Bu Eha yang legendaris di Pasar Cihapit.

Baca Juga : Atasi Banjir Pasirkoja, Pemkot Bandung Bangun Rumah Pompa

“Beliau (Presiden Jokowi) Juga sempat berbincang dengan Bu Eha. Mendengarkan langsung dari Ibu Eha yang sudah menjadi langganan keluarga Presiden Soekarno,” ucapnya.

Seusai memantau harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bandung, Jokowi dijadwalkan untuk melanjutkan kunjungan kerjanya ke Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Ketua komisi C DPRD Ciamis, Jawa Barat, Slamet Triana, angkat bicara ihwal putusnya akses jalan penghubung Kecamatan Cikoneng dan Sindangkasih.

Seperti diberitakan harapanrakyat.com sebelumnya, jalan yang ada di wilayah RT 03 RW 03, Dusun Pasar Salasa, Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng tersebut putus, setelah tertimpa longsor tebing karena bencana alam, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dari hasil peninjauan pekerjaan tersebut, sudah selesai sekitar 95 persen. “Dan itu sesuai dokumen yang kami lihat dari PPK dan juga pihak pemborong,” ujarnya, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga: Proyek Perbaikan Tebing Jalan di Cikoneng Ciamis Disorot Gegara Longsor

Sementara dari segi perencanaan pembangunan, ia berujar, bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai. Termasuk dari dokumen pekerjaan yang menurutnya tidak salah, jika kontraktor memakai bronjong sebagai penguat tebing.

“Setelah dilakukan visual, sehingga dipandang bisa dengan bronjong. Karena memang fungsi bronjong itu sebagai penahan tanah yang ada aliran airnya,” kata Ketua Komisi C DPRD Ciamis.

Namun setelah pihaknya meninjau ke lokasi dengan PPK, karena adanya longsoran sliding tanah, maka akan dilakukan perencanaan dan survei ulang. Terutama, tentang kondisi tanah sleding tanah, yang di bawahnya ada cadas dan batu air.

“Oleh karena itu, saya minta dengan kejadian tersebut, nantinya dalam perencanaan harus benar,” ucapnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Ciamis Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan Tahun 2022

Selain itu, lanjutnya, ke depan bronjong tersebut tidak akan dibongkar. Namun akan dilakukan pemancangan.

“Dengan menggunakan tiang pancang dan bronjong sudah cukup, yang nanti di atasnya bisa dibeton,” katanya.

Ia juga meminta harus ada evaluasi ulang terkait lokasi tersebut, dan jalan penghubung Cikoneng dan Sindangkasih harus ditangani tahun ini.

“Sebab jalan itu sudah 2 tahun tidak bisa dilalui,” pungkas Komisi C DPRD Ciamis. (Es/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)