harapanrakyat.com,- Sebuah mobil elf sarat muatan mengalami kecelakaan tunggal di Garut, Jawa Barat. Akibatnya, 9 orang penumpang harus mendapatkan perawatan medis, Kamis (28/9/23). 

Mobil dengan nomor polisi Z 7622 DB jurusan Garut-Pameungpeuk tersebut masuk ke dalam jurang di daerah Gunung Gelap, Sodong di Jalan Raya Cikajang-Pameungpeuk sedalam 50 meter. 

Ade, saksi mata mengatakan, peristiwa kecelakaan tunggal tersebut diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga akhirnya masuk ke jurang. 

Baca juga: Putusan Sengketa Konsumen VS PDAM Garut, BPSK Kabulkan 4 Tuntutan Pengadu

“Jadi sepertinya sang sopir hilang kendali sampai akhirnya kecelakaan pun terjadi,” ujarnya. 

Sementara itu, Sifa tim medis Puskesmas Cikajang membenarkan pihaknya menerima sebanyak 9 pasien korban laka lantas.

“Iya ada sembilan. Setelah kita rawat dan jika kondisi stabil, baru mereka bisa pulang,” singkatnya. 

Sementara itu, polisi yang turun ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan dari dasar jurang. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, secara resmi menyatakan dukungannya kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dukungan tersebut tampak saat kunjungan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dan anggota PSI lainnya ke kantor DPP Bara JP.

Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor DPP Bara JP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Rabu (27/9/2023). Utje Gustaaf Patty menyambut baik kerjasama dengan PSI dan menyatakan bahwa Kantor DPP Bara JP boleh digunakan oleh PSI kapan pun. Ini sekaligus menegaskan dukungan Bara JP kepada PSI.

Lebih lanjut, Utje Gustaaf mengatakan, sinergi ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung visi untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045 sebagai negeri emas. “Ini adalah bagian dari sinergi anak bangsa. Yang mana tujuannya untuk membawa bangsa ini lebih bermartabat,” katanya.

Baca juga: 6 Poin Penting Pidato Kaesang Usai Jabat Posisi Ketum PSI

Utje meyakini kapasitas, eksistensi, dan integritas anak-anak muda yang bergabung di PSI. Sehingga, tidak mustahil dengan kiprah mereka, negeri ini ke depan akan lebih baik.

Utje Gustaaf Patty juga menegaskan komitmen Barisan Relawan Jokowi Presiden, untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan mendukung perjuangan PSI.

“Dengan penuh kerendahan hati, kami pastikan siap mendukung perjuangan Mas Kaesang dan PSI,” tegasnya.

Baca juga: 6 Poin Penting Pidato Kaesang Usai Jabat Posisi Ketum PSI

Silaturahmi Kaesang ke Barisan Relawan Jokowi Presiden

Kunjungan Kaesang Pangarep dan rombongan ke Kantor DPP Bara JP bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berkenalan dengan para relawan. Menurut Isyana Bagoes Oka, anggota Dewan Pembina PSI, kunjungan tersebut adalah bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antar partai.

“Kemarin teman-teman relawan Bara JP juga datang pas Kopdarnas PSI. Jadi, sekarang kami balas untuk menjalin silaturahmi,” ungkap Isyana.

Selain kunjungan ke Bara JP, PSI juga berencana untuk bersilaturahmi dengan partai politik lainnya. “Kemarin kan Mas Kaesang bilang mau ke Partai Perindo. Sepertinya begitu. Setelah itu, ada satu titik relawan lain,” jelas Isyana.

Dengan kerjasama antara Barisan Relawan Jokowi Presiden dan PSI, harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berintegritas semakin mendekati kenyataan. Dukungan dari relawan seperti Bara JP diharapkan akan memberikan energi positif untuk perubahan yang lebih baik di negeri ini. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Kondisi SDN 3 Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat, sudah sangat memprihatinkan. Banyak terdapat kerusakan pada bangunan sekolah karena memang sudah lapuk dimakan usia.

Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menanggapi soal kondisi SDN 3 Rejasari yang memprihatinkan karena bangunannya sudah tua dan banyak terdapat kerusakan.

Ia mengatakan, memang terdapat banyak sekolah, terutama sekolah dasar (SD) yang kondisi bangunannya sudah tua dan perlu mendapat perhatian.

“Setahu kami ada banyak sekolah, terutama SD yang kondisinya seperti itu. Ketika kita konfirmasi, yang kemarin juga sangat disayangkan saat DAK tidak terserap. Padahal kebutuhan kita banyak untuk hal-hal yang seperti ini,” kata Cecep Dani kepada wartawan, Selasa (27/9/2023).

Lanjutnya menyebutkan, salah satu yang menjadi kendala dalam melakukan perbaikan sekolah tersebut yaitu terkait kepemilikan status tanah.

Karena masalah tersebut menjadi kendala ketika akan diusulkan agar mendapatkan bantuan ke pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga: Kondisi Bangunan SD di Banjar yang Jadi Sasaran Vandalisme Memprihatinkan 

Kondisi SDN 3 Rejasari Kota Banjar dan Kejelasan Status Tanah

Menurutnya, kejelasan status tanah sangat penting sehingga harus ada penyelesaian atau solusi dari pemerintah kota. Baik berurusan dengan desa maupun yang lainnya.

Jangan sampai, kata Cecep Dani, status tanah yang akan diusulkan bantuan tersebut menggantung. Sehingga menjadi kendala pembangunan tidak bisa berjalan.

“Kejelasan status tanah yang akan diusulkan ke anggaran DAK ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah kota. Baik berurusan dengan desa maupun tanah dengan warga lain. Ini harus diselesaikan statusnya,” katanya.

Karena seharusnya sekolah-sekolah yang kondisinya seperti itu bisa diusulkan. Pihaknya menyarankan agar pemerintah kota mencari solusi atas kondisi tersebut.

Pemerintah kota bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, atau melalui perwakilan yang ada di DPR untuk mendorong anggaran bantuan.

“Bagus juga ketika dinas terkait dan pemerintah kota berkomunikasi dengan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihannya. Sehingga anggaran itu bisa didorong ke sana,” ujarnya.

Apalagi, kata Cecep Dani, sekarang penganggaran yang baru melalui SIPD. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan pemangku kebijakan yang ada di pusat. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Polisi dituduh menerima dollar dari ALW, seorang bule yang bunuh mertuanya di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, belum lama ini.

Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh WNA asal Amerika itu menjadi perhatian publik, hingga viral di media sosial dengan beragam komentar dari netizen.

Pasalnya, sejak WNA tersebut dilaporkan ke polisi oleh mertuanya terkait kasus pengrusakan perabotan di rumahnya. Namun, pihak kepolisian tak kunjung melakukan penahanan terhadap pelaku.

Kapolres Kota Banjar, AKBP. Bayu Catur Prabowo, mengatakan, sejak peristiwa pengrusakan itu viral di media sosial, ada netizen yang berkomentar bahwa polisi menerima uang dollar dari pelaku. Akan tetapi hal itu tidak benar.

Meski begitu, lanjut Bayu, pihaknya berterimakasih kepada netizen yang sudah memberikan perhatian terhadap upaya-upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Gara-gara Hal Ini Bule Amerika di Kota Banjar Tega Bunuh Mertuanya

“Tapi kami juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ini merupakan satu tahapan yang harus kami lakukan,” kata Bayu, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, dalam menangani perkara tersebut, pihaknya juga sudah mengedepankan prosedur, asas praduga tak bersalah.

Kemudian yang kedua, pihaknya juga mengedepankan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Jika perkara tersebut naik ke proses penyidikan ada upaya restorative justice, yang mana itu suatu tahapan dalam penanganan tindak pidana.

“Upaya diawal yang kita lakukan adalah melihat bahwa kejadian pengrusakan itu tidak hanya terjadi sekali saja. Sehingga kami mencoba untuk menyampaikan kepada keluarga, apakah ini ingin lanjut ke proses hukum, atau selesaikan secara kekeluargaan,” terangnya.

Bayu menegaskan, terkait isu polisi menerima uang dolar dari WNA asal Amerika yang merupakan pelaku pengrusakan rumah. Hingga berujung pembunuhan terhadap mertuanya. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh orang yang memberikan pernyataan itu.

“Terkait polisi menerima uang dollar, silahkan buktikan tuduhan tersebut. Alhamdulillah polisi tidak pernah menerima apapun. Jadi tidak ada kepentingan kami membela siapapun,” tandasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Musim kemarau datang, para petani di Tasikmalaya membuat kincir air raksasa berukuran 5 meter di pinggir Sungai Citanduy. Kincir tersebut berfungsi untuk mengairi sawah di Kampung Sukasirna, Desa Manggung Sari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kincir air yang berdiri seperti roda robot raksasa ini tampak kokoh berdiri di atas Sungai Citanduy. Menurut petani, pemasangan kincir air pada musim kemarau itu sudah dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1960.

Bahan kincir air raksasa ini cukup sederhana hanya terbuat dari bambu dan paralon, plastik. Meski sederhana, namun mampu mengairi 3 hektar sawah milik warga. Posisi Sungai Citanduy lebih rendah dari sawah, sehingga para petani memasang kincir air lebih tinggi dari sawah.

“Ini pasang kincir air sudah turun temurun dari dulu kalau musim kemarau datang. Warga bikinnya gotong royong,” Kata Ncep, Seorang Petani Rajapolah Tasikmalaya, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Situ Gede Tasikmalaya Surut, Rumput Hijau Tumbuh Subur

Menurut Ncep, kincir air tersebut mengairi sawah 3 hektar. Cara kerjanya, kincir air raksasa itu berputar, airnya masuk bambu hingga naik ke atas, kemudian diangkut oleh kayu yang sudah dimodifikasi berbentuk kotak panjang. Lalu masuk ke bambu di sambung ke paralon sehingga langsung otomatis mengairi sawah.

“Biasanya pasang 9 kincir air, tapi sekarang hanya 4 kincir air saja yang kami operasikan. Satu kincir air merogoh kocek Rp 1 juta, uangnya kita patungan dari para pemilik sawah, sedangkan untuk membuat kincirnya secara gotong royong,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Seorang aktivis mahasiswa dari HMI yang melakukan aksi demonstrasi di Pemkot Tasikmalaya Selasa (26/9/23) kemarin mengalami patah kaki. 

Korban yang bernama Dion mengalami patah kaki saat massa aksi saling dorong dan terjatuh hingga terinjak oleh petugas dan temannya sendiri. 

Sebelumnya, para mahasiswa menyoroti kinerja PJ Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah soal kemiskinan dan sampah. 

Amin, korlap aksi menjelaskan, pihaknya mengklaim saat aksi sudah berusaha kooperatif dengan personel keamanan yang menjaga para demonstran. 

“Kita hanya meminta agar hasil kajian kami berada di meja Pj Walikota,” terangnya, Rabu (27/9/23). 

Namun, lanjutnya, saat itu Polisi dan Satpol PP meminta waktu 10 menit untuk melakukan koordinasi. Sayangnya, kata Amin, hasilnya hanya 5 orang yang boleh masuk. 

Menanggapi hal tersebut, massa aksi tidak sepakat lantaran kajian tersebut merupakan hasil bersama, bukan 5 orang. 

Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya para mahasiswa pun mencoba masuk ke dalam dan saling dorong. 

“Langkah kooperatif sudah kita lakukan, namun aparat dan Pemkot tidak gayung bersambut. Maka terjadilah saling dorong dan Dion terjatuh dan terinjak,” paparnya.

Amin menambahkan, sebelum jatuh, Dion saat itu sedang berorasi, sedangkan yang lainnya saling dorong untuk masuk ke dalam kantor.

Namun, lantaran sedang keos, massa aksi yang di tengah, termasuk Dion, terjatuh ke belakang hingga terinjak oleh personel keamanan dan massa yang ada. 

“Sebelumnya ada teman saya namanya sidik ia juga terkena hantaman, sampai sesak, mukanya pun langsung terlihat pucat, karena melihat Dion terjatuh yang sekarang kakinya patah. Waktu kemarin akhirnya sudah tidak kondusif,” pungkasnya.

Satpol PP Sebut di Luar Dugaan

Sementara itu, Kabid Trantib Satpol PP Kota Tasikmalaya Budi Hermawan menyebut peristiwa tersebut pada dasarnya semua itu di luar dugaan.

“Kami dari Satpol PP yang ikut dalam pengamanan aksi pasca kejadian tersebut, langsung menjenguk korban yang terjadi insiden pada aksi.  Namun kondisi pada saat menjenguk korban masih mendapatkan penanganan medis pada saat itu,” singkatnya.

Sementara Paur Subbag Humas Polres Tasikmalaya Kota Ipda Jajang Kurniawan mengaku akan mengecek lagi soal tersebut.

“Kita akan kroscek,” singkatnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Garut, Jawa Barat, akhirnya mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen vs PDAM Tirta Intan Garut, Selasa (27/9/2023).

BPSK mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) terhadap gugatan teradu yaitu perusahaan plat merah PDAM Tirta Intan Garut. 

Majelis BPSK mengabulkan 4 tuntutan pengadu dari 8 tuntutan. Namun, tuntutan kerugian immateriil Rp 2 Miliar yang digugat pengadu tak dikabulkan majelis.

Usai sudah putusan sengketa antara salah seorang konsumen vs PDAM Tirta Intan Garut. Perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Garut itu dinyatakan harus menjalani 4 putusan majelis BPSK.

Putusan BPSK yang pertama sesuai petitum yang dikeluarkan pengadu, yaitu mengadili menerima dan mengabulkan pengaduan dari pengadu untuk sebagian.

Sementara yang kedua, menyatakan bahwa pengadu adalah konsumen yang beritikad baik, dan telah mengalami kerugian.

Baca Juga: PDAM Garut Digugat Konsumen Ratusan Juta, Kenapa?

Ketiga, menghukum teradu selaku pelaku usaha untuk meningkatkan layanan pengelolaan pendistribusian air minum sesuai acuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat, menolak dan selebihnya.

“Yang pertama mengadili menerima dan mengabulkan pengaduan dari pengadu untuk sebagian. Kedua, menyatakan bahwa pengadu adalah konsumen yang beritikad baik, dan telah mengalami kerugian. Tiga, menghukum teradu selaku pelaku usaha untuk meningkatkan layanan pengelolaan pendistribusian air minum sesuai acuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat menolak dan selebihnya,” kata Ketua Majelis BPSK, Asep Permana, Rabu (27/9/2023) saat membacakan putusan sengketa di ruang sidang BPSK Garut.

Meski tak dihadiri oleh salah satu dari anggota majelis BPSK, putusan tetap dibacakan di hadapan kuasa hukum konsumen, dan pihak PDAM Tirta Intan Garut.

Alasan Putusan Sengketa Konsumen vs PDAM Garut Hanya Kabulkan 4 Tuntutan

Ketua majelis BPSK dan anggota Majelis mengatakan, tak mengabulkan seluruh tuntutan konsumen. Hal itu berdasarkan hasil fakta persidangan sengketa konsumen. 

Salah satunya terkait tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 2 miliar, yang dituntutkan oleh konsumen kepada PDAM, tak disertakan bukti, sehingga majelis tak mengabulkannya.

“Atas pertimbangan dari pasal 2, dari A sampai J, karena yang dilaporkan dari pihak penggugat (konsumen, red) atau pengadu tidak terpenuhi dalam poin untuk menentukan kerugian. BPSK tak menangani materiil, tetapi immateril. Kalo terpenuhi unsur pasal immateril dengan bukti kerugian sesuai bukti nyata. Misal ada kerusakan habis berapa, nah pengadu tak melampirkan itu,” kata Asep Permana dan Andri Rahmandani, Ketua dan anggota Majelis BPSK.

Baca Juga: Konsumen Gugat PDAM Garut Didampingi 46 Advokat di Sidang Sengketa BPSK

Sementara pihak PDAM mengaku akan membahas terlebih dahulu dengan direksi atas langkah ke depannya. Dalam sengketa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PDAM harus menjalankan putusan majelis.

“Terkait menerima atau tidak, sementara kita terima terlebih dahulu, apakah nanti ada keberatan atau tidak kami bawa dulu ke direksi,” kata Ita Juwita, Humas PDAM Garut.

PDAM Tirta Intan Garut, sebelumnya diketahui digugat oleh salah seorang pelanggan bernama Jajang. Konsumen itu merasa layanan yang dilakukan PDAM unit Tarogong, membatasi jam operasional air, dari pukul 20.00-05.00 WIB. Sehingga air pada siang hari tak kunjung mengalir. 

Atas ketidaknyamanan itulah, Jajang melakukan gugatan arbitrase ke BPSK, dengan acuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pelanggan selalu membayar tagihan air tepat waktu.

Kuasa hukum Jajang mengklaim, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah melayangkan keberatan atau tidak atas 4 tuntutan yang tidak dikabul BPSK.

“Ada 4 tuntutan yang dikabulkan dari 8 tuntutan. Ada perasaan keberatan, saya juga harus berkonsultasi dulu dengan klien. Karena tadi sesuai petunjuk majelis, apabila keberatan bisa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan batasan waktu 14 hari,” kata Sam Yosef, kuasa hukum konsumen. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)