harapanrakyat.com – Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPST) Gedebage, Jawa Barat, sudah masuk tahap uji coba. Pada tahap tersebut, TPST ini sudah mampu mengolah 7 ton sampah.

“Saat ini, TPST Gedebage dalam uji coba, sekitar 7 ton per hari. Maka kita optimistis (keluar dari masa kedaruratan sampah),” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (14/12/2023).

Ia menerangkan, ketika nantinya TPST itu sudah beroperasi, maka dapat mengolah hingga 60 ton sampah tercampur. Metode untuk mengolah sampah mulai dari magotisasi hingga untuk bahan baku RDF.

Baca Juga : Tekan Emisi Karbon, MUJ Lestarikan Hutan Mangrove di Pesisir Utara Jawa Barat

“TPST Gedebage ini sifatnya sementara, karena kedaruratan sampah kemarin maka kita proyeksikan di sini mampu mengolah 60 ton sampah tercampur. Sampah tercampur tersebut kita olah sedemikian rupa dan mempunyai nilai yang luar biasa,” tuturnya.

Sementara itu, Bambang juga menambahkan Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung terus bertambah. Keberadaan KBS ini menjadi salah satu upaya penanganan sampah selain TPST Gedebage.

Saat ini, ada 278 RW di Kota Bandung yang telah menjadi KBS, salah satunya yakni RW 01 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.

Bambang menjelaskan, dengan terus bertambahnya jumlah KBS, artinya semangat dan peran serta masyarakat dalam penyelesaian sampah cukup tinggi.

Baca Juga : Operasionalisasi TPST Gedebage Bandung Awal Desember 2023

Lebih jauh, dengan beragam upaya tersebut, pihaknya berharap Kota Bandung bisa cepat menyelesaikan persoalan sampah dan keluar dari masa kedaruratan. Termasuk berubahnya pola pikir masyarakat terhadap sampah.

“Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kedaruratan sampah di Kota Bandung bisa terurai sedikit demi sedikit. Juga adanya perubahan mindset di masyarakat, dan itu sudah mulai terjadi. Kehadiran KBS dan TPST Gedebage menjadi modal kita terlepas dari darurat sampah,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Masih dilanggarnya aturan baru jam operasional truk galian C di Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, membuat Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin geram.

“Saya sudah ke Parung Panjang dan minta para sopir truk tambang galian C menaati aturan baru jam operasionalnya yakni pukul 22.00 malam sampai 5.00 pagi. Tapi tampaknya hanya (taat) sehari dua hari. Kemudian tetap ada pergerakan truk di luar jam itu,” kata Bey Machmudin di Kota Bandung, Kamis (14/12/2023).

Menurut Bey, kekhawatiran terbesar baginya yaitu keselamatan masyarakat dan pengguna jalan lain di lokasi itu. Ia menegaskan, pekan depan ia akan memutuskan keputusan tegas terkait aturan di Jalan Parung Panjang. 

Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Terapkan Aturan Baru di Jalan Parung Panjang, Ini Alasannya!

“Minggu depan harus ada keputusan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk pergerakan truk-truk itu,” ungkapnya.

Bey menegaskan, Pemprov Jabar tetap berpegang pada keputusan awal. Karena pada tahun 2024, Kementerian PUPR akan memperbaiki jalan tersebut.

“Setelah keputusan Jalan Parung Panjang ini kemudian akan membahas jalan tambang. Karena kami harus mengkaji ulang apa dasar hukumnya dan sebagainya,” tutur Bey.

Alasan Terapkan Aturan Baru Jam Operasional di Jalan Parung Panjang

Sebelumnya, menekan potensi kecelakaan dan volume kendaraan besar di Jalan Parung Panjang, pemerintah menerapkan aturan baru. Truk-truk besar hanya bisa beroperasi pada jam tertentu.

Baca Juga : Jalan Rusak tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bandung Barat Ancam Golput Pemilu

Bey Machmudin mengatakan, penerapan aturan baru di jalan itu sebagai respons keluhan warga. Selama ini, kata Bey, warga mengeluhkan kesemrawutan dan potensi kecelakaan akibat tingginya mobilitas truk besar.

Sebagai solusinya, kata Bey, menekan volume kendaraan besar melintas di Jalan Parung Panjang, pihaknya memberlakukan jadwal khusus untuk truk besar. Kendaraan besar itu hanya boleh melintas di jalan ini pada pukul 22.00 WIB hingga 5.00 WIB. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas akibat genangan banjir, Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono evaluasi infrastruktur Pasar Gedebage Bandung, Jawa Barat.

Bambang mengklaim, pihaknya sudah menemukan solusi inti permasalahan infrastruktur di sekitar pasar yang kerap menimbulkan genangan banjir. Salah satunya memperbaiki gorong-gorong di Jalan Soekarno Hatta, Bandung.

Sebagai informasi, belakangan ini kerap terjadi genangan banjir di kawasan Gedebage. Ketinggian genangan banjir bahkan mencapai 50 sentimeter lebih. Hal itu pun menjadi permasalahan klasik yang kerap terjadi saat musim hujan tiba.

Baca Juga : Meski Ada Kolam Retensi, Kawasan Gedebage Tetap jadi Langganan Banjir

“Pemkot telah menemukan inti masalah kenapa banjir kerap terjadi di kawasan Gedebage Bandung itu. Salah satunya bagaimana kami memastikan kalau gorong-gorong yang ada di Jalan Soekarno-Hatta itu diperbaiki,” ungkapnya di Kota Bandung, Kamis (14/12/2023).

Ia mengaku ada sejumlah gorong-gorong dan drainase yang akan diperbesar. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian PUPR.

“Kita mulai Jalan Soekarno-Hatta dulu, seperti terkait sedimentasi yang ada antara Gedebage ke arah Jalan Rumah Sakit (Ujungberung),” ujarnya.

Terkait penambahan kolam retensi, Bambang menambahkan, pihaknya masih mencari lahan yang potensial. Sehingga dapat membantu mengurangi dan meminimalisir banjir di kawasan Gedebage Bandung tersebut.

“Dalam hal ini, kita memiliki kewajiban untuk membangun kolam retensi,” katanya.

Baca Juga : Atasi Banjir di Gedebage Kota Bandung, Sekda Perintahkan Ini

Bambang menambahkan, keberadaan kolam retensi di sekitar kawasan itu masih optimal mengurangi intensitas banjir yang terjadi. Hal tersebut, bisa terlihat dari durasi genangan banjir yang cepat surut.

“Kolam retensi yang sudah ada, bisa menurunkan debit air. Kami berharap dengan upaya ini bisa segera terselesaikan (banjir Gedebage),” ucapnya di Kota Bandung. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

Harapanrakyat.com,- Refleksi akhir tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan momen tepat untuk bersyukur atas pencapaian yang telah digapai. Selain itu, ada berbagai momen yang bisa jadi pembelajaran bagi Kemenkumham sepanjang tahun 2023.

Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly pada Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12/2023) pagi.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna.

“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” lanjut Yasonna.

Baca Juga: Gelar SKB Kesamaptaan CPNS 2023, Kakanwil Kemenkumham Jabar: Laksanakan Sesuai SOP

Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk memasuki periode baru dengan merencanakan berbagai langkah ke depan. Ia juga menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua Steering Comittee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan, rakor tersebut menghasilkan 52 rencana aksi. Rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasyarakatan. Kemudian 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.

“Rencana aksi (ini) akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian akan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi. Baik itu pelaksanaan tugas maupun fungsi di pusat dan kantor wilayah,” kata Ambeg yang juga menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Refleksi Akhir Tahun 2023, Kemenkumham Serahkan Berbagai Penghargaan

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Salah satunya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L. Penghargaan ini diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk penghargaan yang sama dengan Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali. 

Kemudian untuk Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.

Sementara untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Berkinerja Terbaik dalam Kategori Pagu Besar diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali. Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Penghargaannya lainnya adalah diberikannya penghargaan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Puluhan warga Dusun Sindanghaji, Desa Sidaharja, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis Jawa Barat, melakukan aksi protes dengan menghentikan pekerjaan galian C Ilegal, Kamis (14/12/2023).

Aksi puluhan warga tersebut merupakan buntut aktivitas galian C ilegal yang berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama akses jalan yang rusak parah.

Karman, salah seorang warga sekitar galian mengatakan, aksi warga tersebut menuntut agar pihak pengusaha segera menghentikan kegiatan penggalian yang mengakibatkan polusi serta kerusakan jalan lingkungan.

“Selama galian ini berlangsung, kami warga sekitar terkena dampak yang sangat merugikan, seperti halnya debu yang mengganggu pernafasan,” kata Karman.

Jika turun hujan, lanjutnya, jalan di kampung penuh dengan lumpur. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat pun terganggu. 

“Bahkan, anak-anak sekolah juga jadi korban aktivitas ilegal ini,” tegasnya. 

Pengusaha Galian C Ilegal Polri Aktif?

Melihat kondisi itu, warga sekitar pun akhirnya protes agar pengusaha maupun pemilik lahan segera menghentikan aktivitas ilegal itu. 

“Setahu saya yang melakukan penggalian ini atau pengusahanya itu adalah saudara RS, yang mana beliau ini merupakan anggota Polri aktif,” ungkapnya. 

Padahal, lanjutnya, seharusnya pengusaha tersebut ini memberikan contoh, bukan malah menjalankan bisnis yang membuat kerusakan alam dan mencemari lingkungan.

Karena itu, warga berharap agar aparat penegak hukum bisa segera turun tangan untuk menghentikan penggalian tersebut. 

Pantauan di lapangan, puluhan warga ini berhasil menemui petugas proyek galian ilegal dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Koramil setempat.

Warga pun langsung mengungkapkan keberatan mereka dan meminta agar pekerjaan segera dihentikan. Mereka juga meminta agar para pekerja memindahkan alat berat agar tidak lagi berada di lokasi penggalian.

Sementara itu, hingga berita turun, pengusaha galian C ilegal tersebut belum memberikan keterangan lebih lanjut soal tuntutan warga itu. (Suherman/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Dua orang kakek yang berprofesi petani di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat berhasil diamankan Polisi karena telah tega menyetubuhi anak yang masih di bawah umur.

Dua orang kakek tersebut berinisial N (69) dan S (70). Keduanya merupakan warga Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Kapolres Ciamis AKBP. Tony Prasetyo Yudhangkoro mengatakan, kasus tindakan asusila tersebut berada di wilayah Purwadadi. 

Tony menjelaskan, yang menjadi korban itu adalah anak korban, yang mana salah satu tersangkanya adalah kakek kandung korban itu sendiri.

“Jadi istilah hukumnya adalah anak korban. Hal itu karena yang bersangkutan masih usia di bawah umur, yakni 13 tahun,” katanya, Kamis (14/12/2023).

Tony menambahkan, kejadian itu berawal dari paman anak korban yang mendapati informasi dari tetangganya jika korban terlihat seperti orang hamil. 

Kemudian, paman korban pun berinisiatif mengecek ke bidan. Al hasil, dari pemeriksaan bidan di kemaluan anak korban terdapat luka robek, namun tidak hamil. 

Melihat kenyataan itu, sang paman pun langsung menanyakan ke korban. 

“Lalu korban pun menjawab bahwa ia beberapa kali disetubuhi oleh kakek dan tetangganya,” papar Tony. 

Dari kejadian tersebut, Polres Ciamis langsung mengamankan dua orang tersangka, yakni S dan N. 

Adapun modus pelaku, sambungnya, kakek korban itu mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp 15 ribu. Pelaku telah menyetubuhi korban sebanyak 2 kali.

“Sedangkan tetangga korban itu mengiming-imingi korban dengan uang sebesar Rp 35 ribu dan telah menyetubuhi sebanyak 5 kali,” tuturnya.

Akibat perbuatanya, kedua tersangka itu dikenakan pasal 81 ayat 2 dan 82 ayat 2 UU no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Adapun kedua tersangka ini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)