harapanrakyat.com,- Barang elektronik rusak setelah rumah milik warga di Kota Banjar, Jawa Barat, tersambar petir saat hujan deras, Rabu (3/1/24).

Berdasarkan informasi, rumah tersebut milik Anwar Hendra, warga Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi mengatakan, hujan deras serta petir di wilayah Kota Banjar terjadi sekitar pukul 13.30 WIB hingga sore.

Sementara itu, pihaknya menerima laporan peristiwa rumah tersambar petir itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

“Seperti kita ketahui dari siang sampai sore hari di wilayah Kota Banjar hujan yang disertai petir. Kami mendapat laporan adanya sebuah ada yang tersambar petir,” kata Kusnadi, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, petugas langsung merespon laporan tersebut dan langsung melakukan asesmen di lokasi kejadian.

Ia menjelaskan, akibat sambaran petir itu berdampak kerusakan dan sebagian barang-barang elektronik pun ikut rusak.

“Berdasarkan hasil asesmen pemilik rumah mengalami kerugian dua unit televisi, satu mesin cuci, dan satu unit kulkas rusak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Kusnadi, akibat peristiwa itu jalur listrik untuk enam rumah ikut terganggu.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya untuk jalur listrik keenam rumah ikut terganggu akibat sambaran petir tersebut,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Dalam rangka memantapkan lagi dukungan terhadap Rina Saadah, Tim Pemenangan Caleg DPR RI dari PKB Dapil Jabar X, Rina Saadah melakukan konsolidasi bersama para pengurus Muslimat NU Kabupaten Ciamis.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Muslimat NU Kabupaten Ciamis, Hj. Lismayanti dan para pengurus Muslimat NU Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng dan Baregbeg itu berlangsung di salah satu rumah makan Ciamis, Rabu (3/1/2024).

Ketua Tim Pemenangan Rina Saadah, Aji Andika Muhti mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari silaturahmi Tim Rina Saadah bersama para pengurus Muslimat NU di Ciamis. Baik Muslimat NU dari kabupaten maupun kecamatan untuk bisa mengawal suara Rina Saadah sampai nanti hari pencoblosan.

“Prinsipnya Insyaallah nanti kita akan berkunjung ke semua dapil di Kabupaten Ciamis untuk bersilaturahmi dengan Tim Rina Saadah. Baik itu dari pusat maupun kabupaten dan kecamatan,” katanya.

Baca Juga: Emak-Emak Purwasari Kuningan Dukung Rina Saadah

Menurutnya, setelah kegiatan silaturahmi hari ini, pihaknya juga akan melanjutkan forum bersama ketua-ketua ranting di masing-masing kecamatan.

“Jadi kami itu menanggapi dan merespon dari antusiasnya Muslimat NU di Kabupaten Ciamis ini terhadap Teh Rina Saadah,” tuturnya.

Aji menuturkan, apabila Rina Saadah lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI itu lahir dari rahim Muslimat NU dari Daerah Pemilihan (Dapil) X, khususnya di Kabupaten Ciamis.

“Mari bersama-sama mengawal Rina Saadah dengan baik dan penuh semangat. Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini dapat membuahkan hasil yang baik bagi semuanya,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – DPRD mendorong agar Pemprov Jawa Barat segera mengucurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu penanganan gempa di Sumedang. Bahkan jika tidak memungkinkan, maka bisa mengambil pilihan tanggap darurat dari BNPB.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Oleh mengatakan, anggaran BTT merupakan anggaran yang sifatnya tidak biasa, dan sengaja disusun dalam APBD. Lebih jauh, anggaran tersebut biasanya memang untuk kepentingan kebutuhan anggaran yang sifatnya darurat.

Baca Juga : Dampak Gempa Bumi Sumedang, 1136 Rumah Warga Rusak

Seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial, dalam nota rancangan APBD 2024, Pemprov Jabar sempat menyusun alokasi anggaran BTT sebesar Rp 150 miliar.

“Jika tidak memungkinkan menggunakan anggaran BTT, maka Pemprov Jabar perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB untuk tanggap darurat sementara. Karena saat ini, Kemendagri masih mengevaluasi APBD Jawa Barat 2024,” ungkapnya.

Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar juga harus gerak cepat, dalam penanganan bencana gempa di Kabupaten Sumedang.

“Itu demi keselamatan warga, maka kami berharap utamakan kecepatan dalam menanggulangi bencana gempa di Sumedang,” ujarnya.

Ia menerangkan, untuk kecepatan penanggulangan tersebut terkait berbagai aspek. Seperti penyelamatan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar di pengungsian seperti ketersediaan sanitasi, air bersih, obat-obatan, dapur umum.

Baca Juga : Penanganan Awal Gempa Sumedang, BNPB Salurkan DSP Rp 350 Juta

Selain itu, juga memastikan pengungsi dapat mengakses tempat ibadah, hingga sekolah darurat.

“Bahkan jika memungkinkan, upaya relokasi penduduk yang wilayahnya terdampak gempa. Termasuk penduduk yang berada di daerah sesar yang rawan. Tentunya DPRD Jawa Barat mendorong provinsi segera mengucurkan anggaran BTT untuk penanggulangan korban terdampak gempa di Sumedang,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Media sosial berbagai plarform kembali riuh pasca gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat, memicu pergerakan Sesar Lembang.

Tersebar kabar di media sosial jika guncangan gempa di Sumedang itu memicu pergerakan patahan geser aktif di Jawa Barat itu. Sehingga berpotensi terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 9. Terlebih, sejak malam tahun baru, di Sumedang sudah beberapa kali terjadi gempa.

Menanggapi disinformasi di media sosial soal dampak gempa Sumedang itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung, Teguh Rahayu angkat bicara. Ia mengatakan, gempa Sumedang tidak berkaitan dengan Sesar Lembang.

Baca Juga : Dampak Gempa Bumi Sumedang, 1136 Rumah Warga Rusak

Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan gempa Sumedang akan memicu pergerakan Sesar Lembang, tidaklah benar.

“Informasi itu tidak benar. Saya berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh berita hoax,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Ia menerangkan, potensi pergeseran Sesar Lembang bisa terjadi kapan saja. Namun tidak terpengaruhi gempa Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 itu.

“Maka untuk memastikan informasi yang benar, masyarakat bisa melihat di laman BMKG atau media sosial resmi,” katanya.

Teguh mengimbau agar masyarakat tidak mudah terbawa oleh berita hoax selalu melakukan verifikasi atau kroscek terhadap informasi.

“Kepada masyarakat untuk jangan panik, namun tetap waspada dengan potensi gempa yang mungkin terjadi. Terlebih Sesar Lembang adalah salah satu sesar yang aktif di Jawa Barat,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Kepala Satpol PP Jawa Barat Ade Afriandi mengaku telah memberikan teguran kepada 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut. Ke-13 oknum tersebut membuat video berisikan dukungan kepada salah satu pasangan (paslon) calon presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi, video berisi sejumlah oknum Satpol PP di Garut yang menyatakan dukungan kepada paslon capres-cawapres 2024 nomor urut 2, viral di media sosial.

Lebih jauh, pada video dengan berdurasi 19 detik tersebut, para oknum Satpol PP itu dengan jelas mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon capres-cawapres. Dalam video itu, mereka menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Geram Aksi 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Cederai Netralitas Pemilu

Menurut Ade, melalui jajaran Satpol PP di Garut, telah menegur para oknum tersebut. Lebih jauh, ia meminta seluruh jajarannya baik ASN maupun non ASN bisa membedakan antara tugas pokok fungsi dan urusan politik.

“Terkait video viral itu, saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih memahami akan ketentuan netralitas ASN, termasuk non ASN. Sehingga pelaksanaan Pemilu ini, mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Oknum Anggota Satpol PP Garut Langgar Etik

Ia mengakui, pihaknya baru pertama kali menemukan kejadian tersebut di jajaran Satpol PP. Oleh karena itu, viralnya video itu harus menjadi pembelajaran semua pihak, terutama lingkungan Pemprov Jabar.

“Karena Satpol PP sudah membuat kesepahaman dengan Bawaslu, terkait netralitas ASN di Jawa Barat. Kejadian ini, menjadi pengingat anggota Satpol PP untuk menjaga netralitas,” ujarnya.

Ade menerangkan jika terjadi kejadian serupa, maka pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Ia menjelaskan jika ASN yang bertugas di Satpol PP melakukan pelanggaran netralitas, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah yang mengatur disiplin.

“Dengan Permendagri 16 tahun 2023, maka seluruh anggota Satpol PP wajib menjalankan kode etiknya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat bicara terkait viralnya video yang menampilkan dukungan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut kepada salah satu calon Wakil Presiden RI.

Sebelumnya, ramai di berbagai platform media sosial beredar video menampilkan sebanyak 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi sekitar 19 detik itu mendapat berbagai komentar warganet yang menyaksikan.

Dengan dipimpin satu orang, mereka yang menyebut dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mereka pun menyebut nama Gibran Rakabuming Raka di videonya itu.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Di akhir tayangan video, para oknum anggota Satpol PP itu pun sambil mengacungkan foto cawapres yang mereka dukung itu.

Terkait hal itu Bey Machmudin menegaskan, setiap aparatur harus netral dalam momen Pemilu 2024 ini. Maka sanksi tegas yang diberikan kepada 13 oknum Satpol PP itu.

Padahal, lanjut Bey, Pemprov Jabar bersama berbagai elemen sudah melakukan deklarasi ‘Jabar Anteng’ dalam Pemilu 2024 ini. Deklarasi itu pun berlangsung di Gedung Merdeka pada 18 November 2023.

13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Mendapat Sanksi Tegas

Bey pun menegaskan, pemberian sanksi tegas itu menjadi peringatan bagi perangkat daerah di Jawa Barat lainnya menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu. Perangkat daerah ini, lanjut Bey, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

“Pertama, Satpol PP itu aparatur daerah. Perangkat daerah harus netral dalam Pemilu,” ungkap Bey Machmudin, Rabu (3/1/2024).

Bey mengungkapkan hal tersebut di sela kunjungan kerjanya di RSUD Sumedang, Kabupaten Sumedang saat meninjau kondisi terkini dampak gempa bumi.

Baca Juga : Oknum Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Cawapres Gibran, Bawaslu: Terancam Pidana Pemilu

Bey mengatakan, ia pun mengaku sudah mendapat laporan jika 13 oknum anggota Satpol PP itu telah mendapatkan sanksi. Salah satu sanksinya, lanjut Bey, salah seorang di antaranya tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan.

Sedangkan sanksi untuk 12 oknum anggota Satpol PP Garut dalam video itu, kata Bey, tidak memperoleh gaji selama satu bulan. “Jika kejadian serupa terulang, maka kami pastikan sanksi pun akan lebih berat,” ucap Bey. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI terpasang di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjar, Jawa Barat. Tepatnya di area taman patung Pahlawan Letnan Anumerta Soediro Wirdjo Soeharjo Jalan Tentara Pelajar, Kota Banjar.

Sejumlah APK tersebut terdiri 3 alat peraga kampanye berukuran kecil yang terpasang di bagian pojok taman. Selain itu, satu APK berukuran besar terpasang persis di depan patung Pahlawan Letnan Anumerta Soediro.

Lantas apakah APK Caleg DPR RI yang terpasang di fasilitas publik ruang terbuka hijau tersebut diperbolehkan?

Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, mengatakan, secara aturan pemasangan APK di ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik tersebut tidak diperbolehkan.

Hal berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti surat keputusan dari KPU dan surat keputusan Walikota Banjar. Di sana diatur bahwa pemasangan APK tidak boleh dilakukan di ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik.

“Tetap tidak boleh karena aturannya pun seperti itu di surat PKPU dan surat keputusan walikota. Untuk ruang terbuka hijau itu tidak boleh,” kata Rudi Ilham kepada wartawan, Rabu (3/12/2023).

Baca Juga: Caleg Demokrat Didi Irawadi Tebar Sembako Lewat Pasar Murah, Apa Kata Bawaslu Kota Banjar?

Lanjutnya menyebutkan, pihaknya melalui panitia pengawas pemilu tingkat Kecamatan saat ini tengah menginventarisir jumlah APK yang terpasang namun tidak sesuai ketentuan peraturan. 

“Kita teman-teman pengawas kecamatan sedang menginventarisir jumlah APK yang pemasangannya tidak sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

APK di Tepi Jalan Rusak dan Berpotensi Membahayakan Pengguna Jalan

Saat dikonfirmasi terkait sejumlah APK di tepi jalan yang kondisinya rusak berpotensi membahayakan pengguna jalan, ia mengatakan, pihaknya sedang menginventarisir APK tersebut.

Apabila memang terdapat APK yang rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan pihaknya akan berkoordinasi dengan peserta Pemilu. Bawaslu akan meminta peserta Pemilu agar memindahkan APK tersebut secara mandiri.

“Kita inventarisir dulu kita akan lakukan pendekatan persuasif kepada peserta pemilu kami imbau agar mereka bisa memindahkan secara mandiri,” katanya.

“Tapi kalau memang melanggar aturan kami akan masukkan dalam proses inventarisir APK yang melanggar,” katanya menambahkan.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar, Eri Kusmara Wardana, mengatakan, sesuai tupoksi pihaknya hanya bertugas menyajikan dan merawat fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau agar bisa dinikmati oleh publik sesuai fungsinya.

Adapun terkait APK tersebut bukan bagian dari ranah Dinas Lingkungan Hidup. Sudah ada instansi tersendiri yang memiliki kewenangan menangani hal itu.

“Kami yang membawahi ruang terbuka hijau dan ruang publik kita lebih menyajikan bahwasanya RTH dan RTP bisa sesuai fungsi. Kalau untuk APK ada institusi yang menangani kami tidak ke ranah itu,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Diguyur hujan, tiang telepon di wilayah Pasirgintung, Desa Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat roboh dan menutup akses jalan, Rabu (03/01/2024).

Robohnya tiang telepon membuat jalur lalu lintas Cigayam Cikupa tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Agar jalur lalu lintas bisa berjalan, warga sekitar pun berupaya untuk membereskan kabel dan tiang yang menutup akses jalan.

Baca Juga: Bisa Panen, Petani Bawang Merah di Sindangrasa Ciamis Sumringah

Kades Cikupa, Endi Supendi mengatakan, kejadian robohnya tiang telepon tersebut terjadi ketika hujan di wilayah Banjaranyar dan sekitarnya turun dengan lebat.

“Posisi tiangnya kan ada di tebing pinggir jalan. Sehingga saat hujan deras tanah menjadi gembira sehingga tiang tertarik oleh kabel dan akhirnya roboh,” katanya.

Endi mengaku sempat terjebak dalam kendaraan ketika tiang telepon tersebut ambruk.

“Tadi saat lewat sempat terhalang, jadi warga sekitar mencoba untuk membereskan uraian kabel serta menggeser posisi tiang yang menutup jalan. Untuk saat ini mobil kecil masih bisa lewat. Namun untuk jenis truk sepertinya tidak akan bisa, karena kondisi kabel terurai pendek di atas jalan,” katanya.

Informasi yang dihimpun harapanrakyat.com, selain tiang telpon roboh akibat hujan deras, sebuah pohon jati juga tumbang dan menutup akses jalan di Bulaksitu Desa/Kecamatan Banjaranyar. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Hujan yang mengguyur di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyebabkan sebuah rumah tertimpa pohon pada Rabu (3/1/2024). Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Rumah yang tertimpa pohon tersebut milik Andul Kholis di Kampung Cibencoy, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Kejadian tersebut diakibatkan hujan lebat disertai angin dari pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WIB. Pada pukul 13.30 WIB karena angin besar menumbangkan pohon Alba. Kemudian menimpa rumah,” kata Jembar Adisetya Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (3/1/2024).

Baca Juga: Kedelai di Tasikmalaya Langka dan Mahal, Pengrajin Tahu Tempe; Pj Walikota ke Mana?

Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian pohon yang tumbang tersebut, tetapi kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. 

“Rumah yang rusak berat 1 unit. Upaya telah dilakukan melakukan asessment. Koordinasi dengan RT setempat serta aparat desa setempat sekaligus membereskan sisa reruntuhan rumah,” katanya.

Sedangkan untuk bantuan belum Didistribusikan, kebutuhan mendesak sandang dan pangan terpal dan perbaikan rumah. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)