harapanrakyat.com,- Peningkatan kasus TBC di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat Puskesmas Cigalontang melakukan penelusuran selama tiga hari.

Kepala Puskesmas Cigalontang, H. Aceng Bastaman, mengatakan bahwa hingga bulan Januari 2024, tercatat ada 124 orang positif menderita TBC di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 2 orang masuk dalam kasus pasien MDR atau Multi Drug Resistant.

“Data ini tersebar di 16 desa di wilayah Kecamatan Cigalontang,” kata Aceng seperti dikutip dari kapol.id jaringan suara.com.

Baca juga: Kebakaran Rumah di Singaparna Tasikmalaya Nyaris Tewaskan Ibu dan Anak

Dalam upaya menekan terjadinya peningkatan kasus pasien, Puskesmas Cigalontang menggelar kegiatan penelusuran TBC. Tujuannya tak lain untuk mendeteksi penyakit TBC agar tidak menyebar.

Kegiatan penelusuran berlangsung mulai Selasa (9/1/2024) dan akan berakhir pada Kamis (11/1/2024). Sejumlah metode pemeriksaan akan dilakukan, di antaranya pemeriksaan dahak atau TCM hingga melakukan rontgen.

“Sasarannya yaitu masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang menderita TBC, atau yang kontak serumah dengan pasien TBC,” ungkapnya.

Setelah terdeteksi, pihak Puskesmas Cigalontang akan mengobati si pasien TBC secara gratis selama 6 bulan.

Aceng mengatakan bahwa TBC merupakan penyakit yang bisa menular kepada siapapun. Terutama yang sering bersentuhan.

Oleh karena itu, Aceng menyarankan agar para penderita TBC ini ditempatkan secara terpisah.

Terkait penelusuran kasus TBC ini, warga di Cigalontang menyambut baik. Pada hari pertama Puskesmas mencatat sebanyak 168 warga yang mendaftar. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Pada awal 2024, jumlah bencana tanah longsor di Jawa Barat menjadi bencana yang paling banyak terjadi.

Pranata Humas Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Hadi Rahmat mengatakan, pemicu bencana longsor ini lantaran hidrometeorologi. Sehingga bencana alam yang terjadi, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, sejak tanggal 1 hingga 10 Januari 2024, tercatat ada 55 kejadian bencana alam di Jawa Barat. Rinciannya 28 bencana tanah longsor, 17 puting beliung, 10 banjir, dan 4 gempa bumi.

Baca Juga : Potensi Bencana Mengintai, DPRD Desak Pemkot Bandung Segera Bentuk BPBD

“Secara umum yang terjadi itu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Namun sekarang belum puncak musim hujan, infonya nanti Februari,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (10/1/2024).

Akibat beragam bencana alam tersebut, menyebabkan 7.106 jiwa dari 2.115 Kepala Keluarga (KK) terdampak, 4 orang korban jiwa, 10 orang luka-luka, dan 386 bangunan mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan upaya efektif, dalam menghindari potensi bencana. Terlebih saat ini, Pemprov Jabar telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggap darurat bencana.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan upaya efektif dan mitigasi bencana, apalagi di musim penghujan seperti saat ini,” ujarnya.

Baca Juga : Korban Tertimbun Longsor di Subang Bertambah, Dua Orang Meninggal

Hadi menambahkan, dalam kejadian bencana alam ini, BPBD mencatat wilayah Bogor baik kabupaten maupun kota menjadi daerah yang paling sering mengalami bencana alam, termasuk tanah longsor.

“Bahkan selama periode tersebut, BPBD Jawa Barat mencatat ada 19 kejadian bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Mulai 5 Januari 2024 terjadi perubahan tarif retribusi pelayanan puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi Rp 15 ribu. Meski demikian, penyesuaian tarif layanan ini tidak berpengaruh kepada pengguna BPJS dan UHC.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Anhar menjelaskan, perubahan tarif retribusi pelayanan puskesmas ini berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga : Dinamika PKL, Kota Bandung Bakal Punya Perda Baru

“Penyesuaian tarif puskesmas itu untuk pasien umum, untuk peserta BPJS tidak terpengaruh hal ini. Sekitar 99 persen warga Kota Bandung telah terdaftar di BPJS,” ungkapnya di Kota Bandung.

Menurutnya, alasan penyesuaian tarif retribusi layanan tersebut karena harga kebutuhan untuk obat dan alat kesehatan yang naik setiap tahunnya.

Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menjelaskan penyesuaian tarif layanan puskesmas tersebut, akan sejalan dengan kualitas pelayanannya.

“Sejauh ini, kami belum mendengar ada keluhan dari pasien, tentunya berharap tidak ada keluhan. Beberapa pasien yang kami jumpai adalah peserta BPJS yang tidak terdampak penyesuaian tarif ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar puskesmas di Kota Bandung dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Terlebih, kata Bambang, setelah adanya perubahan tarif layanan kepada masyarakat.

Baca Juga : Potensi Bencana Mengintai, DPRD Desak Pemkot Bandung Segera Bentuk BPBD

“Perubahan tarif layanan puskesmas ini pada dasarnya untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Baik itu dari segi kenyamanan, kebersihan, keramahan petugasnya dan lain sebagainya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat,  Dr H Tatang, memimpin rapat koordinasi tim akselerasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Rapat yang berlangsung di ruang Oproom Setda Kabupaten Ciamis ini bertujuan untuk mengevaluasi serta menyusun strategi dan langkah-langkah konkret guna memastikan pelayanan publik lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tahun 2024 terutama dalam mewujudkan Ciamis smart city dengan pemanfaatan teknologi.

Dalam sambutannya, H. Tatang mengatakan bahwa pada tahun 2023 perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan nilai baik.

Kendati demikian, dengan tidak cukup berpuas diri, H. Tatang, menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dari tahun ke tahun. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Kami perlu bersama-sama mengevaluasi proses pelayanan publik yang sudah berjalan dan mengidentifikasi area perbaikan. Kecepatan dan ketepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar H. Tatang.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Asda, berbagai kepala dinas dan unit terkait, serta tim akselerasi yang terdiri dari tenaga ahli dan praktisi dalam bidang pelayanan publik. Dalam diskusi intensif, peserta rapat mengidentifikasi beberapa program strategis yang akan diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Pesan Herdiat kepada Pejabat Lingkup Pemkab Ciamis: Layani Masyarakat, Jangan Diminta Melayani

Tekankan Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Ciamis

H Tatang juga menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat proses pelayanan. “Teknologi adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita harus mampu mengintegrasikan inovasi teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

“Alhamdulillah dalam mewujudkan Ciamis smartcity ini sudah terbukti berkat kerjasama semua SKPD. Terbukti banyaknya inovasi layanan dari setiap SKPD yang berbasis teknologi dan berhasil mendapat penghargaan dari tingkat provinsi bahkan Pemerintah Pusat”, katanya.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melaksanakan program-program akselerasi yang telah disusun. H. Tatang berharap bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ciamis.

Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen terkait, merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik di Ciamis yang unggul dan responsif di tahun 2024. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Hari pertama penyortiran dan pelipatan di Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (10/1/2024), ditemukan sejumlah surat suara yang rusak. Proses tersebut berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Banjar.

Ketua KPU Kota Banjar, Muhammad Mukhlis mengatakan, proses tersebut melibatkan 80 orang warga, dengan target pengerjaan selesai 10 hari ke depan.

Proses pengerjaan sortir dan lipat di Kota Banjar tersebut, mulai dengan surat suara untuk PPWP atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota supaya lebih mudah.

Jumlah surat suara masing-masing 157.318 lembar. Baik untuk PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

“Termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 1000 lembar surat suara. Kita juga sudah siapkan alat untuk melipat dari panitia,” kata Mukhlis kepada wartawan.

Lanjutnya menyebutkan, bahwa saat sortir dan pelipatan di KPU Kota Banjar, kertas suara yang rusak tersebut karena terdapat bekas noda dan juga sobek. Namun surat suara tersebut masih layak.

Selanjutnya, kertas surat suara yang rusak sudah dipisah dan belum diakumulasi secara keseluruhan. Pasalnya, proses pelipatan masih berlangsung.

“Beberapa yang rusak dan masih layak seperti ada titik noda cuma kita pisahkan dulu. Sedangkan yang sobek ada beberapa, hanya saja belum kita hitung semuanya,” katanya.

Segini Upah Petugas Sortir dan Lipat di Kota Banjar

Sementara terkait upah petugas sortir dan lipat untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWS), yaitu sebesar Rp 198 per surat suara. Sedangkan untuk surat suara bukan PPWS Rp 260 per surat suara.

Ia menegaskan, pembayaran upah bagi petugas sortir dan lipat suara tersebut akan dibayarkan langsung, ketika proses pengerjaan pelipatan telah selesai dikerjakan.

“Untuk pembayaran sortir dan lipat surat suara PPWP per lembar itu Rp 198, dan untuk diluar PPWP itu Rp 260. Adapun pembayarannya nanti langsung di akhir, setelah pengerjaan selesai,” katanya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Seorang calon anggota legislatif (Caleg), di Garut, Jawa Barat, dikabarkan lolos menjadi calon KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu 2024.

Hal itu langsung direspon oleh KPUD Garut, dengan membatalkan proses seleksi.

Adapun caleg yang ikut mencalonkan KPPS tersebut bernama Akik Jauhari dari partai Perindo.

Ia telah lolos di tahapan awal yaitu validasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk menjadi anggota KPPS. Serta dinyatakan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik, hingga kader yang menjadi caleg yang terdaftar di DCT pemilu 2024.

Kasus caleg yang juga lolos menjadi KPPS ini terjadi di Desa Sukasono Kecamatan Sukawening Garut.

Kasus ini kemudian dilaporkan oleh warga kepada Komisi Pemilihan Umum Garut. Dimana sesuai peraturan, bahwa caleg yang terdaftar di DCT, dilarang ikut menjadi penyelenggara pemilu.

“Kronologisnya, salah satunya mengecek keterkaitan keterlibatan anggota KPPS yang terafiliasi parpol. Setelah dilakukan di Sipol NIK tersebut tidak terdaftar menjadi pengurus parpol kemudian PPS menerima berkas pencalonan tersebut masuk tahapan tanggapan masyarakat. Setelah diumumkan, ada tanggapan masyarakat bahwa satu orang yang jadi calon anggota KPPS menjadi terafiliasi parpol dan seorang caleg,” kata Dian Hasanudin, bagian divisi hukum dan pengawasan KPUD Garut, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Bawaslu Periksa Oknum Anggota Satpol PP Garut yang Deklarasi Dukung Gibran

Pada tanggal 1 Januari 2024 KPU melakukan klarifikasi, dan hasilnya Akik Jauhari mengakui bahwa dirinya salah satu caleg, dan sempat mengundurkan diri dari caleg. Akan tetapi di DPT tetap terbit sebagai caleg.

“Dilakukan tanggal 1 tempatnya di Desa Sukasono Kecamatan Sukawening oleh PPK dan Panwas Sukawening. Akhirnya saudara Akik Jauhari tersebut mengundurkan diri dari calon anggota KPPS. Kemudian PPS saat itu langsung merubah berita acara penetapan calon anggota KPPS,” tambahnya.

KPU kemudian membahas persoalan ini dan menegaskan sejak tanggal 3 Januari 2024, PPS Desa Sukasono melakukan perubahan atas penetapan calon anggota KPPS. Karena memang sebelumnya Akik Jauhari lolos seleksi tahap pertama.

“Jadi per tanggal 3 Januari PPS Desa Sukasono melakukan perubahan dan penetapan calon anggota KPPS.  Awalnya sempat lolos di seleksi pertama karena tidak terdaftar di Sipol mungkin karena banyak, ini dapil 3 kemudian yang bersangkutan nyaleg di dapil 2. Mungkin karena berkas itu masuk banyak sehingga tidak terpantau satu per satu,” jelasnya.

Ikut Daftar KPPS Usai Mundur sebagai Caleg Perindo Garut

Karena merasa sempat mengundurkan menjadi kader partai, dan mundur menjadi caleg Perindo, Akik merasa bisa menjadi anggota KPPS. Apalagi foto yang bersangkutan tak terdeteksi karena platform media sosial yang mengunggah foto caleg tak sesuai dengan foto Akik.

“Yang bersangkutan merasa sudah mengundurkan diri dari partai sebagai pencalegan, itu informasi dari saudara Akik di dalam klarifikasi. Itu juga dibarengi juga di platform media sosial daftar caleg dan dipajang fotonya, untuk foto yang dipajang bukan foto yang bersangkutan, tapi namanya sama, beliau menyampaikan sudah mundur dari caleg,” ungkap Dian.

Kemudian tandasnya, dilaksanakan proses musyawarah dilakukan PPK dan Panwas agar yang bersangkutan bisa mundur dari pencalonan penyelenggara pemilu, karena sesuai aturan caleg tidak boleh merangkap menjadi anggota KPPS.

“Dilakukan musyawarah dihadiri oleh PPK dan Panwascam dan disepakati saudara Akik Jauhari mundur dari pencalonan KPPS. Walaupun tidak mundur, KPU akan melakukan pencoretan, karena prosesnya nanti pelantikan dan penetapan di tanggal 25 Januari 2024,” tutupnya. (pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, melakukan uji emisi gas buang kendaraan pribadi perangkat daerah. Hal itu untuk memastikan kendaraan pribadi perangkat daerah, baik ASN maupun honorer laik jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat Fauzan Azima mengatakan, setelah uji emisi gas buang kendaraan perangkat daerah ini selesai, pihaknya akan melakukan hal serupa untuk kendaraan masyarakat.

“Kendaraan milik pegawai di Bandung Barat semuanya akan kita lakukan pemeriksaan uji yang menjadi persyaratan teknis untuk laik jalan. Baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan wajib uji. Khusus untuk kendaraan wajib uji, kami sudah lakukan secara rutin,” kata Fauzan, Rabu, (10/1/2024).

Baca Juga : Warga Anggap tak Ada Caleg Bandung Barat Lirik Penanganan Sampah

Ia menegaskan, uji emisi kendaraan ini lebih mengarah memberikan edukasi pentingnya kendaraan penuhi syarat laik jalan kepada masyarakat.

“Akan kami sampaikan ini ke Pak Pj Bupati dan ke Pak Sekda Bandung Barat bahwa semua kendaraan dinas harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan,” ujar Fauzan.

Adanya pemeriksaan ini, ia memberi penjelasan, intinya sebagai upaya untuk menjamin keselamatan pengendara dari sisi sarana kendaraan.

“Dari aspek kendaraannya kita ingin memberi keyakinan kepada para pengguna. Jika memang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan, maka kita juga akan memberitahukan kekurangannya,” katanya.

Fauzan menegaskan, berdasarkan aturan uji emisi maka kendaraan harus rutin melakukan pemeriksaan setiap enam bulan di shelter pengujian kendaraan.

“Saat ini, pemerintah daerah tidak memungut biaya untuk pemeriksaan gas buang kendaraan ini,” ucapnya. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)