KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat melaksanakan audiensi ke Kantor Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2022.

Audiensi tersebut membahas mengenai pembangunan di Kabupaten Subang khususnya pembangunan jalan yang telah masuk kedalam Perpres No. 87 tahun 2021 yang tidak masuk dalam skema DAK pemerintah pusat. Untuk itu, Kang Jimat berusaha untuk mencoba mencari solusi dan skema lain demi keberlangsungan pembangunan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum.

Kepala Badan BP4D Hari Rubiyanto menyampaikan bahwa Pak bupati ingin membuka jalan di area Barat untuk menggabungkan jalan antara Jalan Kabupaten dengan Jalan Provinsi.

Kang Jimat dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kehadiran Pelabuhan Patimban melahirkan efek dan dampak bagi Subang, salah satunya adalah munculnya kawasan industri. Untuk itu, Kang Jimat memohon solusi terkait Dana pembangunan selain DAK, sehingga pembangunan di Kabupaten Subang dapat berjalan dengan maksimal.

Kang Jimat menyampaikan bahwa dirinya merasa haru dan terpanggil terkait dengan pembangunan di Subang, dimana dirinya melihat antusias warga terkait pembangunan sangat terlihat dari berbondong-bondongnya warga untuk menghibahkan lahannya untuk pembangunan jalan.

“Saya terpanggil sekali melihat rakyat yang menghibahkan lahan untuk d bangun lahan
Jalan yang tembus ke Patimban dari Bandung itu mutlak tanpa APBD, itu merupakan tanah rakyat, lahan eks PTPN dan perhutani” katanya.

Untuk itu, Kang Jimat meminta bantuan pusat untuk dapat memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Subang, demi hari esok Subang yang lebih baik.

“Rakyat saja sudah sangat iklas menghibahkan lahan, kok pemerintah gak bisa memberikan kontruksinya. Terlebih lebih dilokasi tersebut, 7000 hektar, sangat berpotensi untuk ketahanan pangan” lanjutnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Kadis Pertanian Subang dan Kadis PUPR Subang.

KBRN, Subang: Setiap 1 Juni, diperingati sebagai hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia, atau disebut dengan hari Bhayangkara. 

Terkait Hari Bhayangkara Ke-76, Polres Subang menggelar upacara HUT Bhayangkara Polri ke-76, bertempat di lapangan apel Mapolres Subang. Jum’at (1/7/2022).

Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebutkan, peringatan HUT Bhayangkara ke-76 ini, mengusung tema, “Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. 

Kapolres mengatakan, di hari Bhayangkara ke-76 ini, meskipun perayaannya nanti, kepolisian sama-sama akan melaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022. 

“Tentunya kita berharap, di hari Bhayangkara ke-76 ini, Polri semakin Presisi, semakin bisa melakukan Kegiatan-kegiatan, yang bermanfaat bagi masyarakat, mendukung Program-program pemerintah, yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar AKBP Sumarni kepada RRI di Subang, usai memimpin upacara, Jumat (1/7/2022).

Pihaknya pun lanjut Sumarni, terus menggerakkan jajaran Polres Subang, untuk terus ada dan membantu masyarakat.

“Kami juga menggerakkan jajaran kami, untuk sering hadir di masyarakat, mengetahui apa yang menjadi kesulitan masyarakat, bisa membantu Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Ketika di singgung tentang harapan Bawaslu di Hari jadi Bhayangkara Ke 76, yang bertepatan dengan awal tahapan Pemilu 2024, Sumarni menyatakan, terkait dengan tugas Bawaslu dan KPU, pihaknya akan bergabung di Gakumdu dalam prosesi pemilu di 2024 nanti. Pihaknya pun pasti netral, yang harus selalu di jaga.

“Pelaksanaan pengamanan Prosesi-prosesi Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Presiden, atau Pilpres, dan juga Pilkada serentak. Kita akan siap mengamankan, dan siap untuk bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU, mendukung tugas-tugas mereka, mensukseskan pemilu tersebut,” lanjutnya.

Kemudian, pihaknya juga berharap, kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Subang, ini tetap terjaga. Tentunya perlu partisipasi dari seluruh warga masyarakat, menjaga Subang, membawa Subang ini kearah yang lebih baik lagi, mengharumkan nama Subang. Sehingga Subang ini bisa maju, baik dari segi infrastruktur, SDM nya maupun ekonominya. Sekaligus, mewujudkan Pemilu yang berkuakitas, dan berintegritas.

“Kami di moment hari Bhayangkara ke-76 ini, dengan mengambil tema “Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. Harapan kita, bisa membantu disetiap bidang kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun selalu terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik dalam membantu ekonomi maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

“Kita juga beberapa kali terlibat kedalam ekonomi kreatif ya, membantu warga masyarakat, kaum milenial untuk bisa mandiri di bidang ekonomi. Karena kita berharap dengan adanya ketahanan di bidang ekonomi, tentunya akan berdampak pada situasi kamtibmas yang kondusif,” ucapnya.

Mengakhiri perkataannya, AKBP Sumarni pun menjelaskan, pihaknya selalu bergandengan bersama TNI dalam melaksanakan tugas di masyarakat.

“Karena kita kan slalu terlibat bersama-sama, untuk itu di butuhkan solidaritas, sinergitas dalam melaksanakan tugas-tugas di masyarakat,” tandas Kapolres Subang.

KBRN, Ciamis : AMPI (Angkatan Pemuda Pembaharuan Indonesia) Kabupaten Ciamis, telah menggelar peringatan hari lahir (Harlah) ke-44 di gedung Islamic Center Ciamis, Selasa (28/6/2022).Ketua AMPI Kabupaten Ciamis, Mohamad Ijudin, mengaku bangga dan bersyukur karena seluruh anggota hadir dalam acara Harlah ke-44 AMPI.

“Ini sebagai respon bahwa AMPI Ciamis komitmen dan konsisten dalam kemajuan,” ujarnya.

Lanjut Ijudin menjelaskan, pihaknya telah membangun pondasi AMPI Ciamis dari akar rumput. Selama 8 bulan menjabat ketua, ia telah mampu merangkul dan merekrut para milenial dari tingkat RT-RW di tiap desa yang ada di Kabupaten Ciamis.

“Kami membangun AMPI Ciamis ini selama 8 bulan dan dari nol, dan alhamdulillah respon dari pemuda sangat antusias, Kami pun sudah mampu merekrut minimal 1 orang, dari tiap RW satu,” kata Ijudin.

Kontribusi AMPI Ciamis begitu nyata dan terasa manfaatnya oleh masyarakat, seperti membantu merehab rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan AMPI Ciamis telah merehab 6 rumah tidak layak huni masyarakat Ciamis.

Selain bergerak dalam bidang sosial, AMPI Ciamis juga merekrut para milenial agar bisa kreatif dan inovatif. Sehingga dapat mempunyai daya jual dan menghasilkan kemandirian ekonomi. Program kerja selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2022 nanti, AMPI Ciamis akan melaksanakan kegiatan gebyar pemuda inspiratif.  Dan merupakan yang kedua kalinya di Kabupaten Ciamis.

“Insya Allah tanggal 28 Juli nanti kita akan melaksanakan gebyar pemuda inspiratif yang kedua kalinya di Ciamis,” pungkasnya

KBRN, Bandung: Anggota MPR RI sekaligus Anggota Komisi I DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) Muhammad Farhan, Kamis 9 Juni 2022 mengunjungi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) kota Bandung, dalam rangka Sosialisasi dan Penguatan 4 Pilar Kebangsaan, bertajuk, “4 Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Undang-Undang”.

Seusai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan 4 Pilar Kebangsaan, Muhammad Farhan kepada para awak media mengatakan, UIN SGD merupakan salah satu pusat intelektual untuk pengembangan ilmu-ilmu Islam di Indonesia.

“UIN Sunan Gunung Djati dikenal dengan reputasinya yang tentu saja banyak menampung dan mendidik Mahasiswa-Mahasiswa yang mempelajari dunia keislaman dan spektrum-spektrum di dalamnya, di mana mereka tergolong sebagai Mahasiswa-Mahasiswa terbaik,” ungkap Muhammad Farhan, dalam keterangannya Selasa, (28/6/2022).

“Untuk itulah maka sesuai dengan hasil kesepakatan saya dengan Dekan UIN SGD, maka kami ingin memberikan dasar-dasar kepada para calon Sarjana Hukum Agama Islam ini mengenai dasar-dasar konsensus kebangsaan yang disebut 4 Pilar,” kata Muhammad Farhan.

Ia juga menambahkan semua sepakat 4 Pilar ini adalah konsensus kebangsaan yang terlepas dari tata cara beragama.Bahwa tata cara beragama adalah bagian dari kehidupan berbangsa, hal itulah yang ingin kita sampaikan supaya tidak ada lagi upaya-upaya untuk membenturkan antara 4 Pilar Kebangsaan dengan isu-isu keagamaan, sesuai dengan semangat politik kebangsaan bukan politik identitas.

Lebih lanjut Muhammad Farhan mengungkapkan, dirinya senang mendapatkan pertanyaan dari Mahasiswa UIN SGD terutama yang mengkritik dirinya dengan mengatakan, mengapa namanya masih 4 Pilar, bukankah berdasarkan keputusan MK namanya adalah 4 Konsensus.

“Maka saya jawab betul sekali, dan saya setuju, hanya bagaimanapun juga saya jawab kepada Mahasiswa, keputusan MK sudah diadopsi, tetapi belum diimplementasikan dalam keputusan peraturan administrasi, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah diimplementasikan, karena kritik-kritik seperti itu sudah banyak yang masuk,” ungkap Muhammad Farhan

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), Muhammad Farhan mengungkapkan, Omnibus Law pada dasarnya memang sebuah upaya untuk melakukan terobosan menjawab keinginan Presiden RI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak sulit untuk berinvestasi.

“Bahwa dalam melakukan terobosan itu menimbulkan beberapa keberatan, tentu saja diberikan peluang yang sangat besar,” ungkap Muhammad Farhan.

“Dalam negara berdemokrasi sekarang ini kita diberi peluang untuk melakukan Judicial Review, artinya semua orang diberi kesempatan yang sama untuk memanfaatkan mekanisme tersebut, dan itu harus kita manfaatkan,” kata Muhammad Farhan.

Muhammad Farhan menambahkan, pihaknya baru saja menyelesaikan Revisi Undang-Undang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, “Di sana di aturlah tentang transisi, maka ketika dilakukan transisi dalam setiap Undang-Undang selalu disebut sebagai masa peralihan.

Dikatakannya, masa peralihan itu adalah harus ada dua tahun masa implementasi, selama masa dua tahun masa implementasi itu maka tugas Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah, melakukan sosialisasi Undang-Undang bersama DPR dan MPR, kemudian melakukan sinkronisasi Peraturan Daerah di bawahnya, maka tidak mungkin Undang-Undang dibuat hari ini langsung besoknya berlaku.

“Secara teknis memang banyak sekali yang masih Typo, terutama di tim perumusan dan tim sinkronisasi, karena kita inginnya cepat, tetapi ternyata tidak bisa cepat, sekarang masanya digital, bocor sedikit langsung difoto dan disebar, jadi semua orang langsung menuduh,” kata Muhammad Farhan.

“Tetapi kalau memang mau melihat apakah ada salah ketik dan tidak, tunggu diterbitkan di Lembar Negara, kalau sudah diterbitkan di Lembar Negara masih ada saja kesalahan ketik, maka itu sudah dianggap melanggar Undang-Undang dan itu bisa dilaporkan,” pungkas Muhammad Farhan.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid., M.Si., mengatakan, pihaknya sebagai Pimpinan merasa bangga atas kedatangan Muhammad Farhan dengan membawa program kegiatan 4 Pilar.

“Sehingga Mahasiswa dan Mahasiswi kami menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang bagaimana pemikiran Muhammad Farhan yang mengungkapkan perbedaan nalar politik, nalar konstitusi, dan nalar ideologi,” ujar Fauzan Ali Rasyid.

“Maka kami berharap kehadiran Muhammad Farhan di UIN SGD memberikan pencerahan kepada Mahasiswa, sekaligus memberikan motivasi kepada Mahasiswa untuk berdialog dengan wakil rakyat kita,” kata Fauzan Ali Rasyid.

Fauzan Ali Rasyid menambahkan, hal baru yang didapatkan dari kedatangan Muhammad Farhan ke Kampus UIN SGD adalah cara pandang antara bagaimana membawa narasi politik, narasi ideologi, dan narasi konstitusi sehingga hal itu bisa menjadi filter terhadap opini-opini yang terbangun, baik di media sosial dan media lainnya, dan bisa menjadi filter ketika mereka mendapatkan opini-opini tersebut, apakah masuk ke dalam narasi politik sehingga tafsirnya harus secara politik, namun jika narasi konstitusi itu harus ditaati oleh kita bersama.

“Sehingga pemilahan itu memberikan kejernihan untuk berpikir dan bertindak, sehingga tidak terbawa seenaknya saja, karena terkadang narasi ideologi digabung dengan narasi-narasi politik akhirnya emosinya bangkit, tetapi jika kita mampu memilah, hal tersebut bisa menjadi filter untuk bersikap lebih intelektual, lebih akademis, dan lebih santun,” ujar Fauzan Ali Rasyid.

Fauzan Ali Rasyid juga mengungkapkan, dalam realitas bernegara ada pihak yang ingin stabilitas terjaga dan ada saja pihak yang ingin kisruh terlepas dari latar belakang gerakan politik dan lain sebagainya.

“Maka dengan pemilahan itu, masyarakat dapat melihat secara jernih, kalau hanya isu-isu politik semata, maka masyarakat harus berpikir ulang, karena akan terjebak kepada gerakan-gerakan politik orang,” ungkap Fauzan Ali Rasyid.

“Namun apabila narasinya konstitusional, maka harus dibela dan harus ditaati oleh seluruh warga negara, maka gerakan politik tidak membangkitkan emosi untuk inkonstitusional, jadi politik harus konstitusional,” ujar Fauzan Ali Rasyid.

Lebih lanjut terkait UIN SGD, Fauzan Ali Rasyid mengatakan, UIN SGD merupakan Lembaga Pendidikan Negara yang didirikan oleh Negara.

“Pastinya UIN SGD akan menanamkan kepada Mahasiswa untuk berkomitmen membangun Negara ini, sedangkan dalam konteks UIN SGD ke depan, pastinya kita berharap anak-anak kita ini bisa berkiprah lebih optimal terhadap kesuksesan-kesuksesan negara,” tegas Fauzan Ali Rasyid.

“Kita semua tahu dahulu UIN SGD adalah Institut, namun sekarang berubah menjadi Universitas dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sini, mulai dari ilmu agama, ilmu teknologi, dan ilmu sosial, maka diharapkan UIN berperan serta mewarnai negara ini dengan beragam pemikiran, beragam profesi,” pungkas Fauzan Ali Rasyid.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, Usamah mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan Muhammad Farhan karena sudah mau memberikan waktunya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kampus UIN SGD.

“Saya melihat Muhammad Farhan sangat luwes dalam penyampaiannya, bahkan ketika menyampaikan materi Muhammad Farhan tidak kaku, saya lihat ini sebagai tindakan kooperatif Muhammad Farhan terhadap audiens, sehingga audiens pun memahami bagaimana inti pokok pembicaraan yang disampaikan Muhammad Farhan,” kata Usamah.