MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Dugaan kasus pengambilan air tanpa izin sekaligus dugaan kasus penjualan air ke industri tanpa izin oleh PT DFT di Sumedang, harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Selain sudah berkembang menjadi isu nasional, dugaan kasus tersebut juga akan berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Demikian peringatan yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi.

“Harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum. Kalau tidak, dampaknya sangat luas, termasuk kepada perekonomian masyarakat di daerah tersebut,” ujar Aji kepada media hari ini.

Menurut Aji, dampak tersebut terjadi, karena ketidakpastian hukum akan mengakibatkan mundurnya para investor. Tidak hanya Sumedang, namun juga Jawa Barat. “Karena begitu menyangkut persoalan hukum, investor tidak mau ambil risiko,” kata dia.

Dengan demikian, tentu berdampak pula terhadap roda perekonomian. Dan pada akhirnya, masyarakat juga yang paling merasakan akibatnya. “Karena tidak ada investor yang masuk, sementara kemampuan daerah juga tidak bisa optimal masuk di wilayah itu. Dengan begitu, roda ekonomi akan melambat. Kalau ekonomi melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga lambat. Karena salah satu elemen atau indikator pertumbuhan ekonomi daerah adalah investor,” tegas Aji.

Investor, menurut Aji, memang memiliki legal drafting yang tinggi. Bagi investor, persoalan hukum harus clear and clean. Termasuk penuntasan dugaan kasus pengambilan air dan penjualan air ke industri tanpa izin, tentu saja. Apalagi, jika dugaan pelanggaran tersebut sudah dilakukan selama delapan tahun. “Ya jelas pidana, ada pelanggaran hukum,” kata dia.

Aji membenarkan, bahwa perusahaan yang melakukan pengambilan air dari sungai atau mata air dan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan atau industri-industri, memang harus memiliki izin sesuai UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, mengatakan bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka maka berdasarkan pasal 70, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

Untuk itulah Aji menegaskan, demi perekonomian daerah dan agar investor tetap berminat menanamkan modal, maka dalam menyikapi dugaan kasus PT DFT, tidak ada cara lain, kecuali melalui penegakan hukum.

Persoalan ini, menurut Aji sangat serius. Karena jika tidak ada investasi masuk, daerah memang masih bisa ‘hidup’. Tetapi, diingatkan, kemampuan daerah pada akhirnya hanya bisa untuk membiayai belanja rutin. “Sedangkan untuk pembangunan secara menyeluruh yang bisa men-drive pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, tidak bisa. Karena memang diharapkan dari pihak investor,” urainya. (*)

KOTASUBANG, Subang – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) Jabar ke-XIV, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang menerima undangan hearing/ jejak pendapat dengan Komisi IV DPRD Subang dan Disparpora Subang di Gedung DPRD Subang, Senin (4/7/2022) pagi.

Dalam hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna didampingi sejumlah anggota Komisi IV DPRD Subang lainnya.

Hearing tersebut dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Subang, Hendra Purnawan, Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati beserta jajaran  pengurus KONI lainnya.

Kadisparpora Subang, Tatang Supriyatna dan tiga cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Kab.Subang, FAJI Subang, Korfboll, dan Wushu.

Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna mengungkapkan hasil dari hearing tersebut, setelah mendengar paparan langsung Ketua KONI Subang beserta jajarannya pihaknya akan secepatnya memberikan rekomendasi kepada Bupati Subang ihwal rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan oleh KONI Subang untuk meraih sebuah prestasi masuk 10 besar dalam gelaran PORPROV Jabar tahun ini. Dimana yang sudah digelontorkan khusus menghadapi PORPOV Jabar sebesar Rp.35 Miliar faktanya masih kurang maksimal.

“Untuk menyukseskan PORPOV Jabar kita semua perlu sinergi. Disinilah juga kami (Komisi IV DPRD Subang) untuk mendukung juga event bergengsi ini , karena PORPROV adalah tanggung jawab kita bersama,”ungkap Sumarna.

Ia pun di komisi IV DPRD Subang akan mengontrol langsung terkait progres atlet-atlet Kontingen Subang dalam menghadapi PORPOV nanti .

“Misal mana sih atlet-atletnnya, kebutuhannya seperti apa dan hal lain- lainnya,”terangnya.

Kemudian terkait optimalisasi anggaran yang ada saat ini, jika ada Atlet-atlet di Cabor yang kurang berpotensi untuk meraih medali, ia berpesan agar KONI Subang tegas untuk tidak mengirimkannya di dalam kontingen Subang.

“Iya bukan berarti kita mengesampingkan pembinaan atlet yang ada, tapi fokus hari ini pada sebuah prestasi dalam PORPOV Jabar ke-14 apalagi target 10 besar. Tentunya kita optimis bersama-sama untuk dapat meraihnya,”tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati mengungkapkan selama dua tahun lebih menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab.Subang, Pemkab dan DPRD Subang sangatlah mendukung kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Subang .

Hal tersebut terlihat dari postur anggaran yang diberikan sejak tahun 2020 lalu Rp.10 Miliar 2020 melalui ABT , 2021 Rp25 Miliar yang diterima dua tahap, dan saat ini Tahun 2022 Rp.35 Miliar .

“Tinggal kami saat ini memberikan yang terbaik baik dari segi pembinaan dan prestasi terutama PORPROV Jabar ke-4 tahun ini demi nama baik Kab.Subang,”ungkap Pria yang akrab disapa ARD dalam paparannya.

ARD pun mengapresiasi atas undangan jejak pendapat dari DPRD Subang yang diinisiasi oleh Ketua Komisi IV Ujang Sumarna ini.

Sehingga apa yang menjadi keinginan KONI Subang dapat tersampaikan ke DPRD. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya untuk persiapan PORPROV Tahun 2022 ini dapat didengar langsung oleh Dewan.

“Bahwa perlu yang namanya kolaborasi yang sinergitas yang luar bisa untuk menyukseskan PORPOV Jabar ke -14 ini baik sebagai tuan rumah PORPROV Jabar dan pengiriman kontingen ke 9 kabupaten yang ada di Jabar,”ujar ARD.

Dari hasil pertemuan ini, DPRD Subang sebagai dewan pengawas anggaran ada keinginan untuk memberikan rekomendasi kepada eksekutif Pemerintah untuk diupayakan adanya tambahan anggaran dalam menghadapi PORPOV ini .

“Dan kami akan menjalankan juga apa yang menjadi amanat Komisi IV ini agar lebih merasionalisasikan terkait cabor dan atlet yang tidak berprestasi untuk porprov kedepan tidak dikirim dalam Kontingen. Pertemuan ini antara KONI, Disparpora, dan DPRD Subang ini bentuk ikhtiar kita untuk suksesi PORPOV Jabar,”imbuhnya.

Kemudian ia tegaskan , bahwa Suksesi PORPOV ini merupakan tanggung jawab bersama.

“Karena dalam pelaksanaan PORPROV ini ada sebuah potensi luar biasa, bukan hanya sekedar prestasi yang kita kejar tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat Subang.
Dimana pada pelaksanaanya akan ada atlet, pelatih, official pendukung yang akan masuk di kabupaten subang dari kabupaten kota lain yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi pariwisata, transportasi, hotel, UMKM, restoran, medis, sarana dan prasarana yang ada,”jelasnya.

Ia mengajak kepada seluruh komponen, baik internal KONI, pelatih, atlet cabor, sesuai yang diamanatkan Komisi IV DPRD Subang, bahwa adanya keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk berprestasi, tetapi dengan semangat juang dan jiwa patriotisme olahraga di Kab.Subang bisa membawa nama baik kab.subang harum di kancah olahraga di Jawa barat .

“Saya berharap ini menjadi spirit buat atlet agar menjadi berprestasi tidak tersandra oleh anggaran. Hasil studi banding ke KONI Kabupaten kota lain di Jawa Barat, bahwa kesejahteraan atlet, berikut bantuan cabor kabupaten Subang merupakan Kabupaten tertinggi di Jabar,”terangnya.

“Terakhir terkait pengukuhan atlet kontingen Subang, kita kan menungu dari satlak dan binpres . Dimana adanya usulan untuk menentukan atlet yang bakal dikirimkan. Kan perlu penuh kajian dan penilain rapor dari mutu atlet tersebut. Yang jelas itu sedang proses. Dan kita akan segera kukuhkan dalam waktu dekat ini,”pungkasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) Jabar ke-XIV, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang menerima undangan hearing/ jejak pendapat dengan Komisi IV DPRD Subang dan Disparpora Subang di Gedung DPRD Subang, Senin (4/7/2022) pagi.

Dalam hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna didampingi sejumlah anggota Komisi IV DPRD Subang lainnya.

Hearing tersebut dihadiri pula Anggota DPRD Subang, Hendra Purnawan, Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati beserta jajaran pengurus KONI lainnya.

Kadisparpora Subang, Tatang Supriyatna dan tiga cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Kab.Subang, FAJI Subang, Korfboll, dan Wushu.

Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna mengungkapkan hasil dari hearing tersebut, setelah mendengar paparan langsung Ketua KONI Subang beserta jajarannya pihaknya akan secepatnya memberikan rekomendasi kepada Bupati Subang ihwal rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan oleh KONI Subang untuk meraih sebuah prestasi masuk 10 besar dalam gelaran PORPROV Jabar tahun ini. Dimana yang sudah digelontorkan khusus menghadapi PORPOV Jabar sebesar Rp.35 Miliar faktanya masih kurang maksimal.

“Untuk menyukseskan PORPOV Jabar kita semua perlu sinergi. Disinilah juga kami (Komisi IV DPRD Subang) untuk mendukung juga event bergengsi ini , karena PORPROV adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkap Sumarna.

Ia pun di komisi IV DPRD Subang akan mengontrol langsung terkait progres atlet-atlet Kontingen Subang dalam menghadapi PORPOV nanti .

“Misal mana sih atlet-atletnnya, kebutuhannya seperti apa dan hal lain- lainnya,”terangnya.

Kemudian terkait optimalisasi anggaran yang ada saat ini, jika ada Atlet-atlet di Cabor yang kurang berpotensi untuk meraih medali, ia berpesan agar KONI Subang tegas untuk tidak mengirimkannya di dalam kontingen Subang.

“Iya bukan berarti kita mengesampingkan pembinaan atlet yang ada, tapi fokus hari ini pada sebuah prestasi dalam PORPOV Jabar ke-14 apalagi target 10 besar. Tentunya kita optimis bersama-sama untuk dapat meraihnya,”tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati mengungkapkan selama dua tahun lebih menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab.Subang, Pemkab dan DPRD Subang sangatlah mendukung kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Subang .

Hal tersebut terlihat dari postur anggaran yang diberikan sejak tahun 2020 lalu Rp.10 Miliar 2020 melalui ABT , 2021 Rp25 Miliar yang diterima dua tahap, dan saat ini Tahun 2022 Rp.35 Miliar .

“Tinggal kami saat ini memberikan yang terbaik baik dari segi pembinaan dan prestasi terutama PORPROV Jabar ke-4 tahun ini demi nama baik Kab.Subang,” ungkap Pria yang akrab disapa ARD dalam paparannya.

ARD pun mengapresiasi atas undangan jejak pendapat dari DPRD Subang yang diinisiasi oleh Ketua Komisi IV Ujang Sumarna ini.

Sehingga apa yang menjadi keinginan KONI Subang dapat tersampaikan ke DPRD. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya untuk persiapan PORPROV Tahun 2022 ini dapat didengar langsung oleh Dewan.

“Bahwa perlu yang namanya kolaborasi yang sinergitas yang luar bisa untuk menyukseskan PORPOV Jabar ke -14 ini baik sebagai tuan rumah PORPROV Jabar dan pengiriman kontingen ke 9 kabupaten yang ada di Jabar,” ujar ARD.

Dari hasil pertemuan ini, DPRD Subang sebagai dewan pengawas anggaran ada keinginan untuk memberikan rekomendasi kepada eksekutif Pemerintah untuk diupayakan adanya tambahan anggaran dalam menghadapi PORPOV ini .

“Dan kami akan menjalankan juga apa yang menjadi amanat Komisi IV ini agar lebih merasionalisasikan terkait cabor dan atlet yang tidak berprestasi untuk porprov kedepan tidak dikirim dalam Kontingen. Pertemuan ini antara KONI, Disparpora, dan DPRD Subang ini bentuk ikhtiar kita untuk suksesi PORPOV Jabar,” imbuhnya.

Kemudian ia tegaskan , bahwa Suksesi PORPOV ini merupakan tanggung jawab bersama.

“Karena dalam pelaksanaan PORPROV ini ada sebuah potensi luar biasa, bukan hanya sekedar prestasi yang kita kejar tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat Subang.
Dimana pada pelaksanaanya akan ada atlet, pelatih, official pendukung yang akan masuk di kabupaten subang dari kabupaten kota lain yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi pariwisata, transportasi, hotel, UMKM, restoran, medis, sarana dan prasarana yang ada,” jelasnya.

Ia mengajak kepada seluruh komponen, baik internal KONI, pelatih, atlet cabor, sesuai yang diamanatkan Komisi IV DPRD Subang, bahwa adanya keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk berprestasi, tetapi dengan semangat juang dan jiwa patriotisme olahraga di Kab.Subang bisa membawa nama baik kab.subang harum di kancah olahraga di Jawa barat .

“Saya berharap ini menjadi spirit buat atlet agar menjadi berprestasi tidak tersandra oleh anggaran. Hasil studi banding ke KONI Kabupaten kota lain di Jawa Barat, bahwa kesejahteraan atlet, berikut bantuan cabor kabupaten Subang merupakan Kabupaten tertinggi di Jabar,” terangnya.

“Terakhir terkait pengukuhan atlet kontingen Subang, kita kan menungu dari satlak dan binpres . Dimana adanya usulan untuk menentukan atlet yang bakal dikirimkan. Kan perlu penuh kajian dan penilain rapor dari mutu atlet tersebut. Yang jelas itu sedang proses. Dan kita akan segera kukuhkan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

KBRN, Garut : Sejumlah anggota Polisi melakukan aksi “freestyle” pada perayaan HUT Bhayangkara ke-76 di Mapolres Garut, Rabu (6/7/2022). Enam unit moge Satlantas Polres Garut dilibatkan dalam simulasi safety Riding. 

Salah seorang Polwan, Bripka Siti, berperan sebagai salah satu motoris pada peragaan tersebut. Kepiawaiannya mengemudikan moge menjadi sorotan, karena Ia merupakan polwan yang mahir melakukan “freestyle” seperti para profesional. 

Peragaan ini kemudian dilanjutkan dengan visualisasi penangkapan berandal bermotor, yang telah meresahkan warga. Dalam simulasi ini, penjahat yang mengendarai dua unit sepeda motor berknalpot bising itu terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas yang menggunakan sedan. 

Seperti adegan film action, aksi drifting sedan yang dikemudikan petugas mengejar kedua penjahat tersebut. Visualisasi kejahatan berikutnya dilakukan seorang berandal lainnya yang bersenjatakan parang. 

Personel dari Tim Sancang Polres Garut lengkap dengan senjata dan rompi taktis, menggeber mobil dan motor mereka untuk mengejar pelaku kejahatan itu. Petugas pun berhasil melumpuhkan penjahat dengan tindakan tegas dan terukur.

Aksi yang dilakukan para petugas dan profesional itu setidaknya membuat takjub masyarakat yang menonton. Sebagian dari mereka tetap antusias menonton visualisasi yang dipersembahkan aparat kepolisian, meski dilakukan dari luar pagar Mapolres Garut. 

Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, aksi yang dilakukan jajarannya memberikan pesan bagi masyarakat. 

“Aksi yang ditampilkan tadi hanyalah contoh mengenai safety riding, lalu bahwa Garut menolak adanya knalpot bising, aksi balap liar, dan segala bentuk kejahatan akan kami tindak tegas,” pungkas AKBP Wirdhanto.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Karang Taruna Tunas Harapan Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang mendatangi dan melaporkan pengaduan kepihak kepolisian Resort Subang, dengan adanya dugaan alih fungsi lahan yang dilakukan pengembang atau kontraktor yang berkedudukan di Kampung Batununggul 1 Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang dengan nomor pengaduan 004/KTTH/VII/2022.

Ketua Karang Taruna Tunas Harapan Desa Balingbing Ryan Handri Nata Yudha saat dikonfirmasi mediajabar.com mengatakan, bahwa pengaduannya ke pada pihak kepolisian dengan adanya dugaan alih fungsi lahan yang diduga dilakukan oleh pihak lengembang atau kontraktor yang melakukan tindak pelanggaran melawan hukum.

“Kami datang ke Mapolres ini guna melaporkan pengaduan dugaan tindak pidana alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang atau kontaktor,” kata Ryan pada Senin (4/7/2022).

Ryan menjelaskan bahwa dugaan alih fungsi lahan berdasarkan Permensos no 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna keputusan Kepala Desa Balingbing nomor :141/Kep 10.sos/2022.undang undang nomor 41 tahun 2009 0asal 44 ayat 3 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, PP nomor 1 tahun 2011 tentang Alih Fungsi Lahan Pertaniaan Pangan yang Berkelanjutan, UU RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Mentri Pertanian Nomor 28/Permen/OT.140/5/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 3 tahun 2014 tentang Tata ruang wilayah.UU no 34/2001tentang,pajak dan Retrebusi Daerah.UU nimor 28/2002 tentang Bangunan Gedung,dan PP nomor 36/2005 tentang peraturan pelaksanaan.UU no.28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Dari hasil investigasi kami menduga adanya beberapa hal yang diduga mengindikasikan mengarahnya terjadi tindak pidana yaitu alih fungsi lahan, dari lahan teknis pertanian menjadi sebuah bangunan atau gedung yang diduga nantinya akan menjadi gudang atau industri,” terangnya.

Lebih lanjut Ryan menjelaskan bahwa dugaan tersebut telah terjadi alih fungsi lahan oleh pengembang atau kontraktor yang semula lahan produktif pertanian yang sekarang akan di bangun bangunan untuk Gudang atau industri.

“Diduga tidak melakukan koordinasi sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan juga tidak memperhatikan peraturan daerah kabupaten Subang tentang tataruang wilayah atau Zona.dan diduga tidak mengantongi atau menempuh perijinan terlebih dahulu sebelum menggarap lahan untuk mendirikan bangunan, dugaan ruksaknya akses jalan desa yang di gubakan aktifitas.tidak memperhatikan tentang rencana tatarung wilayah kabupaten subang tahun 2011- 2031 yang mana wilayah tersebut tidak termaduk zona industri melainkan zona pertanian.dan pengembang tidak melakukan beberapa tahapan pelaksanaan,” jelasnya.