KBRN, Subang: Tanaman bakau yang banyak mengelilingi kawasan pesisir Indonesia, merupakan “sabukhijau” pengaman bagi kawasan pantai, yang berfungsi untuk mengatasi abrasi, dan intrusiair laut ke wilayah daratan. 

Bakau adalah salah satu tanaman yang menjadi salah satuspecies, yang menjadi komponen kawasan mangrove. Istilah kawasan, atau hutanmangrove, mencakup semua tetumbuhan disuatu kawasan yang bersentuhan langsung,dengan fluktuasi pasang surut air laut, yang membentuk suatu komunitas ekosistempesisir. 

Hutan mangrove, merupakan ekosistem penting bagi kelestarian sumber daya,seperti ikan, udang, kepiting dan species lainnya, yang merupakan rantai makanan dalamsebuah ekosistem rawa laut. Fungsi ekologis, atau biologi ekosistem mangrove adalah,sebagai tempat pemijahan, tempat mencari ikan dan tempat berkembang biaknya hewanlaut, yang penting bagi nelayan. Kini kawasan mangrove, banyak mengalami degradasi,karena aktifitas manusia, pencemaran dan factor-faktor lain.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, tingkat kerusakan hutan mangrovesaat ini, sebanyak 5,9 juta hektar, atau sekitar 68,8 persen, dimana yang terjadi dikawasan hutan, mencapai 1,7 juta hektar, atau sekitar 44,73 persen (Yoga CandraDitya, Balai Besar Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, 2018).

Kerusakan ini, tentu sangat memprihatinkan, mengingat lingkungan hidup adalah bagianyang tidak terpisahkan dengan manusia. Kerusakan lingkungan, akan berpengaruhlangsung pada kualitas hidup manusia. Upaya rehabilitasi kawasan mangrove melaluipenanaman bakau, menjadi penting untuk dilakukan. Karena, juga akan mendukung upayamengatasi pemanasan global. Semangat kultural dapat menjadi cara yang bisadigunakan, untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove, yang selama initidak tertangani dengan baik.

Blanakan, dan mangroveBlanakan adalah, salah satu kawasan pesisir di Kabupaten Subang, yang perlu mendapatperhatian dalam hal penghijauan, melalui upaya penanaman bakau, untuk menciptakankawasan hutan mangrove, yang penting bagi kehidupan.

Disepanjang pantai Subang,terdapat 14 desa yang memerlukan perhatian khusus, terkait dengan upayamangrovevisasi.

Upaya mangrovevisasi, melalui penanaman tanaman bakau, telahdilakukan di pesisir Desa Blanakan kabupaten Subang. Aksi ini digagas dan diprakarsaioleh Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Mandalajati, Bapak Evi SilviadiSB sebagai bentuk tanggungjawab social, dan komitmen cinta tanah air, dan dirangkaikandengan Hari Mangrove se-Dunia, yang jatuh pada tanggal 26 Juli. 

Sebagai pemimpin, danpelestari adat, LAK telah mewujudkan dharma kepada lingkungan, dan masyarakat,sebagai bentuk kesetiaan pada negara. 

Langkah mangrovevisasi ini, hanyalah langkahawal untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya, untuk menciptakan “sabuk hijau”disepanjang pantai Subang.

Komitmen LAK, senafas dengan kemauan kuat wargamasyarakat setempat, untuk secara bersama menjaga ketahanan lingkungan. Semangatgotong-royong, yang ditampilkan oleh masyarakat desa, menjadi indicator penting kuatnyasolidaritas social, yang dibangun dari bawah. Terbukti, masyarakat berbondong-bondongdatang penuh antusias, dengan kesadaran tinggi menuju ke Blanakan, untuk menanampohon bakau. Dipimpin oleh Kepada Desa Cilamaya Girang Ibu Hj. Siti Maslihah, turutserta mendorong warganya untuk melestarikan lingkungan pesisir, yang berguna bagikehidupan masyarakat setempat.

Dibawah kepemimpinan beliau, wajah desanya banyakberubah. Hal ini menunjukkan bahwa leadership perempuan, tidak kalah dengan laki-laki,bahkan bisa lebih berhasil. Kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari kesetaraangender, dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dikawasan tersebut.

Raja Galuh dan makrifat Bela Negara,Ide dan gagasan Bapak Evi Silviadi SB, untuk menjadi avant garde dalam melakukanpenanaman pohon bakau, adalah bentuk kesadaran tingkat tinggi, seorang yang memilikikapasitas dan otoritas kultural. Sangat disadari, bahwa hutan mangrove, berfungsi sebagaipenyerap dan penyimpan karbon, dan dapat berperan penting pula dalam upayamitigasi pemanasan global, yang menjadi potensi ancaman bagi umat manusia.

Modalsocial yang berhasil dikapitalisasi menjadi kesadaran, merupakan aspek moral yang bisamenggerakkan kearah perubahan social. Sosiologi kultural menstimulasi kesadaranwarga, untuk bergotong-royong sebagai nilai social tinggi, yang dimiliki oleh masyarakatnusantara. Sifat dan watak altruisme, bagi seorang pemimpin, harus melekat pada dirinya,sebagai nilai dasar yang mendasari segala tindakan dan kiprahnya, dalam berinteraksidengan masyarakat. 

Raja LAK sudah memberikan kiprah spiritualitas, bagaimana kitamencintai tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kesadaran berbangsadan bernegara, yang merupakan bagian dari pilar-pilar Nilai Dasar Bela Negara. Sikap-sikap demikian harus terus dapat disosialisasikan, dan diinternalisasikan kepada wargamasyarakat, agar menjadi habit bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai pemimpin,Raja LAK sudah melakukan tindakan berfikir global, dan bertindak local. Dalam arti, bahwapemikirannya menjangkau secara global/mendunia, sedangkan bertindak local bermakna,berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai lokalitas daerahnya. Kita berharap muncultokoh/pemimpin yang memiliki komitmen kuat, untuk membangun negara melalui aksi-aksi local, namun memiliki dampak signifikan bagi kemaslahatan hidup umat manusia.

Oleh: Kolonel (Sus) Andi Muh DarlisJabatan: Widyaiswara Madya Pusdiklat Bela Negara Kemhan

KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang, H. Ruhimat, melaksanakan pertemuan dengan TP2D (Tim Percepatan Pembangunan Daerah) Kabupaten Subang, di rumah pribadi Bupati, Jumat (22/07/2022).

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Kang Jimat terhadap kinerja TP2D dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Subang.

Dalam arahannya, Kang Jimat berharap pertemuan ini dapat memberikan hasil yang maksimal.

Kang Jimat menambahkan, pembentukan TP2D adalah inisiatif dirinya dengan tujuan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang dalam berbagai aspek.

“Saya ingin ada percepatan kemajuan berbagai aspek di Kabupaten Subang. TP2D bertugas membantu dinas yang ada di Subang dalam menjalankan tugasnya.” katanya.

Selain itu, Kang Jimat berpesan agar terjalin sinergi antara dinas dan TP2D demi kemajuan Kabupaten Subang.

“Semoga semakin terjalin sinergi antara dinas dan TP2D demi kemajuan Kabupaten Subang. TP2D dibentuk untuk memberikan masukan, evaluasi, dan saran supaya dinas bisa lebih greget dalam menjalankan tupoksinya.” Sebenarnya.

Kang Jimat menekankan, TP2D dibentuk semata-mata hanya untuk kemajuan Kabupaten Subang dan berharap TP2D menunjukkan hasil kerjanya.
“Ini (pembentukan TP2D) adalah untuk kemajuan bersama, demi kemajuan Subang.
TP2D mudah-mudahan dapat memberi inspirasi sehingga segera lahir Perda Kawasan Industri dan Kepelabuhanan.” Lanjut kang Jimat.

Menutup arahannya, Kang Jimat berpesan agar seluruh dinas bersama TP2D dapat memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Subang.

“Semunya harus mencari potensi yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Subang, demi memenuhi kebutuhan rakyat.” Pungkas Kang Jimat.

Ketua TP2D Kabupaten Subang, Gugyh Susandy SE., M.Si.,C.BM, dalam kesempatan tersebut menyampaikan tugas TP2D adalah mencari blind spot dari dinas sehingga program kerja yang dilaksanakan semakin efektif.

“Kami mencari blind spot dari dinas. Ibarat mobil, kami melihat sisi-sisi yang tidak terlihat dari dalam mobil (dinas).” Ujar Gugyh.

Gugyh menambahkan, TP2D juga akan memberikan masukan kepada dinas terkait proporsi anggaran.

“Kami memiliki saran agar dinas memperbaiki proporsi prioritas anggaran, agar serapan anggaran setiap dinas di Kabupaten Subang semakin efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala DKUPP Subang, Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Kasatpoldam Kabupaten Subang, Jajaran TP2D Kabupaten Subang, dan tamu undangan lainnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi atas proyek sumur bor Pertamina EP yang dilakukan oleh PT Tirta Wijaya Karya (TIWIKA), ratusan massa dari dua LSM menggelar aksi unjuk rasa.

Ratusan massa yang tergabung LSM Aliansi Anti Korupsi Indonesia (AKSI) dan Ormas Jampang Pantura, menggelar aksi unjuk rasa dan mengepung Kantor PT TIWIKA, Jl. Otto Iskandardinata No.297, Sukamelang, Kec. Subang, Senin (25/7/2022).

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa menyuarakan bahwa PT TIWIKA) selalu mendapatkan proyek-proyek civil dari PT. Pertamina EP Subang untuk pematangan lahan dan selain itu, massa juga menduga PT TIWIKA turut serta terlibat dalam proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sumur bor oleh Pertamina EP tersebut.

Ketua LSM AKSI, H.Warlan menyebut. PT. PT. TIWIKA diduga selalu mendapatkan proyek-proyek civil dari PT. Pertamina EP untuk pematangan lahan, pondasi seller dan sebagainya, diduga PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) turut serta terlibat dalam proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan sumur bor oleh Pertamina.

“Sebagai contoh yaitu adalah lahan sumur bor di blok pinus harum di Desa Gembor-Subang. Hingga kini lokasi tersebut diduga tidak berfungsi dan terbengkalai,” sebutnya.

“Selain uraian tersebut, diduga masih banyak persekongkolan dan kongkalingkong lainnya antara PT. Tirta Wijaya Karya (PT. TIWIKA) dengan PT. Pertamina EP yang diduga berpotensi telah merugikan keuangan negara dari tahun ke tahun, Karena banyak hasil dari proyek-proyek pembebasan lahan dan proyek civil pertamina yang dikerjakan oleh PT. Tirta Wijaya Karya (PT. Tiwika ) tidak befungsi.Terutama diwilayah kabupaten indramayu dan kabupaten subang,” jelas H. Warlan.

Selain itu, massa yang tergabung dari LSM AKSI dan Ormas Jampang Pantura, juga menduga kuat bahwa PT. Tirta Wijaya Karya (Tiwika) banyak perusahaan-perusaahan yang melaksanakan proyek-proyek BBWS Citarum yang di Kendalikan oleh direksi PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA).

“Kami menduga kuat adanya perusahaan-perusahaan yang masih satu kendali atau dikendalikan oleh direksi PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA), yang bersekongkol dengan BBWS Citarum untuk mendapatkan proyek – proyek yang ada dilingkungan bbws citarum, diantaranya PT. Taruna Karya Pribumi, PT. Darma Jati Perkasa, CV. Serasi, CV. Bayu Kautsar, CV. Swadaya Teknik, CV. BRF. Jaya, CV. Puspa Bangsa dan CV. Beringin Sakti, ” terangnya.

Massa juga menyebut, bahwa PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) selalu mendapatkan banyak proyek besar dilingkungan dari BBWS Citarum, yang berlokasi di wilayah bagian barat.

“Dari tahun ke tahun perusahaan-perusahaan yang dimaksud maupun PT. Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) selalu mendapatkan banyak proyek besar yang ada dilingkungan BBWS Citarum, Terutama yang berlokasi di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu wilayah bagian barat,” sebutnya.

Sebagai contoh, diantaranya proyek normalisasi saluran induk tarum timur, Proyek SS. Jatiroke, Proyek SS. Kandanghaur CS. Dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Masih menurutnya, bahwa proyek-proyek yang di kerjakan PT.Tirta Wijaya Karya (TIWIKA) tersebut diduga kurang baik atau tidak maksimal hasilnya.

“Kami juga menduga, hasil proyek – proyek yang dikerjakan oleh PT. Tirta Wijaya Karya ( PT. Tiwika) dan Perusahaan sekutunya tersebut, Diduga kurang baik atau tidak maksimal hasilnya. Namun kenapa selalu mendapatkan banyak proyek dari BBWS Citarum, Apakah ada setoran?,” pungkasnya.

KBRN, Subang: Polres Subang bersama Satgas Penanganan PMK Kabupaten Subang, melaksanakan kegiatan pengecekan, dan monitoring terhadap hewan ternak di Wilayah Kabupaten Subang, Rabu (27/07/2022).

Pendataan mengenai penyebaran virus, masih terus dilakukan, untuk memantau perkembangan penyebaran virus PMK, yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Subang. 

“Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel Polres Subang, serta dinas terkait di wilayah Kabupaten Subang,” ujar Kapolres Subang AKBP Sumarni kepada wartawan di Subang, Rabu (27/7/2022).

Hewan-hewan yang didapati terinfeksi virus ini lanjut Kapolres, segera mendapatkan penanganan dari dokter hewan.

“Pemberian vaksin PMK, untuk hewan juga masih terus dilakukan, untuk pencegahan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku,” imbuhnya.

Personel Polres Subang juga kata Sumarni, melakukan edukasi kepada masyarakat dan peternak, akan pentingnya pencegahan  dan penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku pada hewan, serta agar segera melakukan vaksinasi pada hewan.

“Petugas juga menghimbau masyarakat peternak, agar melaporkan setiap ada hewan ternak yang terindikasi PMK, kemudian munta kepada petugas untuk segera diberikan vaksin,” tandas Kapolres Subang.

KBRN, Subang:  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memiliki beberapa catatan, terkait pelaksanaan seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi di 25 Provinsi, yang sudah keluar hasil seleksi 12 besar. Khususnya yang berkaitan dengan objektivitas, dan propesionalitas Tim Seleksi. Tentunya catatan KIPP ini, perlu diperbaiki oleh Bawaslu RI, seperti yang terjadi di proses seleksi Bawaslu di Provinsi Lampung, dan Gorontalo.

Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta menyebutkan, yang menjadi catatan KIPP dari dua Provinsi itu, belum menjadi catatan Bawaslu RI. 

“Saya ingin, Tim Seleksi Bawaslu di 25 Provinsi, khususnya di Provinsi Lampung dan Gorontalo, menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI. Karena ini akan menjadi kesempatan, bagi seseorang yang memiliki kredibilitas untuk menjadi komisioner Bawaslu di Pemilu 2024,” ujar Kaka Suminta kepada RRI di Subang, Rabu (27/7/2022).

Sementara itu lanjut Kaka Suminta, KIPP juga, masih memiliki catatan lain khususnya di Gorontalo, serta diharapkan, masyarakat diminta untuk memberikan masukan, track record dari ke 12 peserta seleksi Bawaslu ini.

“Masukan masyarakat itu penting, untuk memberikan masukan, terutama track record ke 12 peserta seleksi Bawaslu ini, untuk menghasilkan 6 peserta, setelah melalui test wawancara, dan test kesehatan, yang semua itu wewenangnya dikembalikan ke Bawaslu RI,” tegasnya.

Kaka Suminta berharap, ke 25 Tim Seleksi Bawaslu di 25 Provinsi, bekerja profesional, independen, dan penuh kejujuran untuk, menghasilkan komisioner bawaslu di setiap provinsi yang kredibel. Karena nantinya akan mengawasi tahapan pemiku 2024, yang diantaranya pada 1 Agustus 2022 mendatang, sudah mulai tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

“Pengawasan pada tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2024 itu, memerlukan integritas, kerja keras, prifesionalisme, yang diharapkan dari hasil seleksi yang saat ini sedang berjalan,” tutur Kaka Suminta.

Kaka Suminta menambahkan, untuk Jawa Barat sendiri, masuk dalam 9 provinsi, yang tahapan seleksinya dilaksanakan pada akhir tahun 2022 mendatang.

Terkait hal itu, ditegaskan Kaka Suminta, seharusnya masyarakat Jawa Barat sudah memiliki catatan menjelang seleksi bawaslu nanti, terkait catatan di pelaksanaan pemilu, maupun pilkada serentak sebelumnya.

“Jadi catatan-catatan masyarakat itu sudah harus disiapkan, sehingga nantinya akan menjadi masukan bagi tim sel bawaslu Jabar nanti. Saya juga mengaharapkan, tim seleksi yang kredibel, dan kasus di Gorontalo tidak ingin terulang lagi di 9 provinsi yang nanti akan melaksanakan seleksi, khususnya di Jabar,” pungkas Kaka Suminta.