MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Tuntutan K
karyawan PT Sang Hyang Seri yang di PHK sepihak dan gajinya tidak sesuai UMK akan dipenuhi oleh management perusahaan.

Keputusan tersebut merupakan hasil dari audiensi SPSI Kabupaten Subang dengan management PT Sang Hyang Seri yang dilaksanakan di Kantor Disnakertrans Subang, Kamis (4/8/2022).

Menurut Ketua SPSI Kabupaten Subang, Warlan, bahwa kegiatan kali ini hanya mediasi saja, bukan audiensi. Dan hasil dari mediasi tersebut pihak dari Karyawan PT Sang Hyang Seri mendapat angin segar karena perjuangan mereka tidak sia-sia alias diterima atau di ACC oleh pihak management PT Sang Hyang Seri.

“Ini hasilnya jadi bukan audiensi ya, ini mediasi. Artinya dalam mediasi ini jawaban dari pihak management dimana tentang pengajuan-pengajuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak karyawan, dimediasi pertama kita menuntut satu tentang UMK harus sesuai dengan SK Gubernur, keduanya tentang kontrak yang tiba-tiba diputus sepihak, dan ketiga tentang BPJS Ketenagakerjaan dan banyak lainnya,” kata Warlan.

Lebih lanjut Warlan menjelaskan bahwa kegiatan hari ini management PT Sang Hyang Seri untuk menjawab apa yang telah dipinta oleh karyawan.

“Alhamdulillah selesai, dan sekarang lagi dibuat PB-nya bahwa management yang akan membayar gaji sesuai dengan UMK dan sesuai SK gubernur, juga akan dibayar terhitung dari Januari 2022. Jadi artinya akan dirapel, cuman yang kedua dia pun bersiap untuk karyawan yang dimohonkan ya habis kontraknya juga akan diperpanjang kembali,” imbuhnya.

Warlan juga meminta agar pihak management ada perubahan didalam perjanjian kontrak karena dikontrak diterapkan bahwa gaji untuk karyawan dibawa gajih sekarang harus sesuai UMK dan dipenuhi semua tuntutan dari karyawan .

“Alhamdulillah ya, dan berterima kasih kepada management Sang Hyang Seri yang proaktif dan mau mendengarkan kami, dan karena itu serta merta bukan untuk kepentingan buruh juga, tapi kepentingan perusahaan. Jadi jangan sampai perusahaan itu melanggar aturan yang sudah dibuat oleh negara, itu saja sih sebenarnya,” tutup Warlan.

Seperti diberikan sebelum, bahwa masalah PHK dan gaji tidak sesuai UMK terjadi di PT Sang Hyang Seri. Akibatnya sejumlah karyawan mengadukan nasibnya ke Disnakertrans Subang.

Kemudian dilakukan audiensi antara karyawan dan management perusahaan yang difasilitasi oleh Disnakertrans.

KOTASUBANG.com, Subang – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar ke – XIV telah di depan mata, namun draft SK Kontingen Subang yang diserahkan KONI Kabupaten Subang pada tanggal 8 Juli 2022 lalu kepada Pemerintah Daerah Subang sampai saat ini masih belum ditandatangani oleh Bupati Subang. Sementara itu, pengukuhan atlet harus segera dilaksanakan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati saat konferensi persnya kepada awak media di Kantor Sekretariat KONI Subang Jln.A Natta Sukarya Subang, Kamis (4/8/2022) sore.

Pria yang akrab disapa ARD ini, menerangkan, jika segala persiapan menghadapi Porprov mendatang yang dilakukan oleh KONI Subang, sesuai dengan AD/ART KONI yakni membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan pembinaan dan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah, sudah selesai.

“Semua tahapan-tahapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KONI sudah dijalankan, artinya penyiapan atlet untuk menjadi kontingen Kabupaten Subang pada Porprov Jabar 2022 mendatang sudah didaftarkan by name by adrees,” jelas ARD didampingi Kabid Bina Prestasi KONI, Lutfi Apdani dan pengurus PBVSI Subang, Doddy Budiyanto.

Untuk saat ini, kata ARD, pihaknya tinggal menunggu SK dari Bupati Subang dan berjalannya anggaran untuk kontingen tersebut berdasarkan pada Standar Harga Biaya (SHB) yang harus ditandatangani oleh Bupati.

“Jadi saya tegaskan yang namanya kontingen itu mewakili Kabupaten, bukan mewakili KONI masing-masing daerah. Akibat dari belum ditandatanginya SK kontingen termasuk SHB oleh Bupati kami belum bisa melakukan apa-apa,” tegasnya.

Menurutnya, standar harga biaya atau SHB itu memang Pemda yang menentukan bukan KONI.

“Jangan salah paham, artinya dari biaya bayar atlet, pelatih, hotel dan semuanya itu Pemda yang menentukan. Nah kami sudah melakukan tugas kami sesuai dengan Tupoksi KONI sekarang menunggu dari Pemda, karena SK kontingen dan SHB saja belum ada konfirmasi lagi,” imbuhnya.

Ditambahkan Kabid Binpres KONI Subang, Lutfi Apdani, jika pendaftaran kontingen Porprov Jabar 2022 itu berlangsung pada tanggal 6-12 Agustus ini.

Adapun jumlah kontingen yang harus didaftarkan dari 419 nomor pertandingan ada sebanyak 848 orang, termasuk atlet, official, pelatih, mekanik, dan sebagainya.

“Sedangkan cabang olahraga yang diikuti dari 54 cabang olahraga angota KONI Subang, hanya 44 cabang olahraga yang diikutsertakan,” terangnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Satuan Reserse Narkoba Polres Subang memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada siswa SMAN 3 Subang. Kamis (4/8/2022).

Dalam rangka upaya pemberantasan narkoba, atas arahan dan petunjuk Kapolres Subang, AKBP Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., kegiatan tersebut dipimpin oleh IPDA Hartono selaku Kanit I Reserse Narkoba Polres Subang.

IPDA Hartono bersama dengan Kaurmintu Sat Narkoba serta Personel Sat Narkoba Polres Subang mendatangi SMAN 3 Subang dan berikan arahan kepada para siswa mengenai jenis-jenis narkoba dan bahaya dari efek samping dari narkoba yang merusak system syaraf dan menimbulkan masalah kesehatan.

Dalam kesempatan itu, IPDA Hartono mengatakan kepada siswa agar menjauhi narkoba, dan bersama-sama perang melawan narkoba.

KBRN, Tasikmalaya : Rancanagan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Perikanan, menjadi Peraturan Daerah (Perda) mendesak untuk segera direalisasikan.  Perda ini penting, bagi keberlangsungan para nelayan, termasuk para petambak udang.

Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ucu Mulyadi menjelaskan, kebutuhan   bahan bakar untuk nelayan, merupakan kebutuhan primer. Fungsinya sangat vital. Nelayan bisa gagal melaut dan penambak terancam mati udangnya, jika solar dan bensin tidak terpenuhi.

Maka dari itu, Ia menginginkan bahan bakar bagi nelayan mudah didapatkan dengan harga subsidi.

“Salah satunya supaya kebutuhan bensin dan solar mereka terpenuhi. Adanya Ranperda Pelindungan Nelayan ini sangat mendesak segera di sahkan menjadi Perda,” jelas Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ucu Mulyadi, Selasa (2/8/2022).

Selama ini, kata Ucu, nelayan sulit mendapat pasokan BBM. Padahal, membeli dengan harga yang sama.

Sementara dalam undang-undang tentang kelautan tercantum, bahwa subsidi bagi nelayan itu ada.

“Ketika tidak ada bensin atau solar, akibatnya sangat fatal, nelayan tidak bisa melaut dan petambak, udangnya akan mati,” terang Ucu.

Idealnya, kata dia, nelayan dan petambak bisa memperoleh bensin dan solar dengan harga subsidi. Namun untuk saat ini, Ia mendapatkan laporan jika ketersediaannya terbatas dan tidak sesuai kebutuhan.

Ucu mencontohkan, saat ini nelayan hanya dapat 5 liter atau 10 liter bensin atau solar. Sedangkan jangkauan melautnya jauh dan membutuhkan 15 – 20 liter.

“Bagaimana kalau mesinnya mati di tengah laut. Belum lagi yang memiliki tambak. Jika mesinnya mati, seluruh udangnya bisa mati,” kata dia.

Untungnya, lanjut Ucu, kini sudah ada kartu nelayan, legalitas yang menunjukkan bahwa seseorang itu seorang nelayan. Kartu tersebut bisa dijadikan bekal untuk memperoleh bensin dan solar yang sesuai.

KOTASUBANG.com, Subang – Jajaran Satreskrim Polres Subang berhasil meringkus 6 orang terduga pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hulum Polres Subang. Hal itu disampaikan dalam press release yang digelar siang tadi, Kamis 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14:00 WIB, di lapangan Mako Polres Subang yang dipimpin AKBP Sumarni.

Pengungkapan berawal ketika piket siaga reskrim Polsek Binong mendapat laporan dari korban, Bayu Wahyudin yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan (Curanmor R2) kemudian piket siaga reskrim Polsek Binong melakukannpenyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, tim piket siaga reskrim Polsek Binong dapat menangkap dua orang pelaku dengan inisial (MF) dan (MB) di rumah masing-masing.

Pelaku MF dalam melakukan aksinya masuk ke dalam pekarangan rumah korban melaui gerbang depan yang tidak terkunci, kemudian MF merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Beat milik korban dengan menggunakan kunci leter T (Astag) namun ketika digunakan pada bagian mata kunci nya patah sehingga motor tidak bisa hidup selanjutnya motor di dorong hingga gerbang depan lalu di step oleh MB dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna merah dan membawa hasil curian tersebut.

Empat orang pelaku lainnya berhasil ditangkap oleh jajaran Unit reskrim Polsek Pagaden berawal dari laporan korban, Dadus Sunaryo, Desa Balimbing, Pagaden Barat.

Pelaku mengambil barang-barang milik pelapor diduga dengan cara masuk ke rumah pelapor dengan merusak pintu jendela, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian pelaku diduga keluar rumah melalui pintu belakang rumah pelapor.

Selanjutnya pelaku dengan inisial AN berhasil ditangkap oleh jajaran Unit Reskrim Polsek Pagaden pada hari Senin, 18 Juli 2022 dirumahnya.

Keesokan harinya tepatnya Selasa, 26 Juli 2022, Unit Reskrim Polsek Pagaden berhasil menangkap pelaku lainnya dengan inisial CT.

Keenam pelaku pencurian kendaraan sepeda motor tersebut dapat dijerat dengan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.

Keenam pelaku tersebut kini mendekam di Rutan Polres Subang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

KBRN, Bandung : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menata ruang terbuka di bawah flyover Kopo. Kebijakan tersebut agar area tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang lain seperti tempat parkir menaruh bus-bus atau angkot dan pedagang kaki lima (PKL).

“Yang paling kita perhatikan adalah ruang yang ada di bawah (Flyover Kopo). Itu alhamdulillah bahwa kelihatannya tidak ada potensi untuk dimanfaatkan untuk jasa angkutan travel yang dijadikan garasi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna seusai meninjau flyover Kopo, Jumat (5/8/2022).

Ema menuturkan beberapa bagian ruang terbuka pada ujung Flyover Kopo pun telah ditutup oleh dinding dan dicat dengan lambang Kementerian PUPR. Rencana ke depan ruang terbuka di bawah flyover Kopo akan ditanami pohon.

“Kita tadi dengan pak kadishub itu untuk bisa memanfaatkan ruang di bawah untuk ditanami pohon, sehingga nanti tidak ada ruang bagi siapapun untuk beraktivitas tidak sesuai dengan semestinya, misalnya ada PKL dan lain sebagainya,” ucapnya.

Ema ingin memastikan bahwa ruang terbuka di bawah flyover Kopo aman dan terjaga secara estetika. Terkait waktu peresmian flyover Kopo sendiri ia mengaku belum mengetahui pasti.

Ia menambahkan pada jalur naik flyover dari arah timur perlu dilakukan perluasan area dengan pembebasan lahan. Sebab dikhawatirkan bagi pengendara yang datang dari timur harus lebih berhati-hati lagi.

“Di jalan (dekat) Bank Mandiri itu perlu ada penambahan pembebasan lahan karena kalau orang akan masuk ke flyover atau disampingnya itu masih jadi persoalan kalau menurut saya, agak kurang nyaman bagi penggunanya, itu harus hati-hati,” paparnya.

Ema menambahkan, pada jalur keluar flyover Kopo terdapat bangunan kecil di sebelah kiri yang harus diperbaiki. Sebab dikhawatirkan dapat menganggu pengendara.

“Termasuk juga ada sedikit bangunan kecil yang begitu turun dari flyover itu atau dari sebelah kiri nyambung ke turunan flyover itu menurut saya harus ada yang diperbaiki, supaya aspek keselamatan tetap diutamakan,” tandasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berharap, Direktorat Jenderal Pajak segera bertindak cepat terhadap PT DFT Sumedang. Pasalnya, selain diduga mengambil air sekaligus menjualnya secara komersial tanpa izin, PT DFT juga diduga tidak membayar pajak selama delapan tahun.

“Ini pelanggaran berat, karena juga termasuk dugaan pengemplangan pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus proaktif melakukan pemeriksaan. Apalagi dengan adanya PMK Menteri Keuangan yang baru, mereka harus cepat bertindak. Mereka wajib hadir dan menghitung langsung terkait dugaan pengemplangan pajak perusahaan di Sumedang itu,” tegas Trubus kepada media hari ini.

PT DFT memang diduga tidak membayar pajak atas aktivitas usahanya di bidang real estate dan penjualan air ke perusahaan-perusahaan besar. Dan menurut Trubus, sudah terang-benderang bahwa dugaan tersebut berpotensi merugikan pendapatan negara. Itu sebabnya, agar sejalan dengan misi Pemerintahan Joko Widodo dalam optimalisasi pajak, maka tak ada jalan lain, kecuali Ditjen Pajak harus melakukan pemeriksaan All Taxis kepada perusahaan tersebut.

“Karena memang berat. Ini jadi kategori perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak,” lanjutnya.

Selain itu, Trubus juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan invstigasi forensik yang menyeluruh. Melalui upaya tesebut, akan diketahui seluruh rangkaian terkait dugaan pelanggaran perusahaan. Baik terkait dugaan pengemplangan pajak maupun terkait dugaan pengambilan air sekaligus penjualan secara komersial tanpa izin.

“Melalui investigasi forensik akan diketahui semuanya,” kata dia.

Dalam dugaan pengemplangan pajak, PT DFT diperkirakan tidak membayar pajak selama delapan tahun. Terkait hal itu, perusahaan ditengarai melanggar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak Pasal 38 (b). Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan (SPT Tahunan) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, akan dikenakan saksi denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang, atau yang kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Atau, sanksi pidana kurangan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

Sementara terkait dugaan pengambilan air sekaligus penjualan kepada industri tanpa izin, Trubus sepakat bahwa aparat bisa merujuk pada UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, menyebut bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka berdasarkan pasal 70 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

Dalam kasus tersebut, perusahaan diduga merugikan keuangan negara. Besarnya potensi kehilangan pendapatan negara sendiri, bisa didasarkan atas data yang dikeluarkan PT DFT. Melalui situs perusahaan tersebut, tertulis bahwa debit pemakaian oleh sejumlah industri besar, adalah 4.896 m3 per hari. Dengan asumsi bahwa PT DFT menjual kepada konsumen Rp10.000/m3, maka dalam sehari dugaan kerugian sekitar Rp48juta. Artinya, dalam setahun, dugaan kerugian adalah 365 x Rp48 juta atau sekitar Rp17,5 miliar per tahun. Belum lagi dari sisi pajak yang tidak dibayarkan atas pemanfaatan air tersebut. (*)